(Bahan Pemikiran Untuk Perubahan PP 58/2005 – Bagian 3)

Sama persis seperti pembahasan reposisi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pembahasan ini juga sebenarnya tidak secara langsung berdampak pada perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 58/2005), namun lebih pada implementasi pada aturan turunannya. Aturan turunan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan seluruh turunannya (Permendagri 13/2006).

Salah satu pasal krusial Permendagri 13/2006 adalah pasal 205 tentang tugas PPTK terkait penyiapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS yang disiapkan oleh PPTK. SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Pasal 205

  1. PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
  2. Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    1. surat pengantar SPP-LS;
    2. ringkasan SPP-LS;
    3. rincian SPP-LS; dan
    4. lampiran SPP-LS.
  3. Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
    1. salinan SPD;
    2. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
    3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
    4. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
    5. berita acara penyelesaian pekerjaan;
    6. berita acara serah terima barang dan jasa;
    7. berita acara pembayaran;
    8. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
    9. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
    10. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
    11. BERITA ACARA PEMERIKSAAN yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta UNSUR PANITIA PEMERIKSAAN BARANG berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
    12. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
    13. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
    14. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
    15. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
    16. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
  4. Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
  5. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
  6. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Yang harus dipahami oleh semua pihak adalah kesederhanaan dalam kerangka efisiensi dan efektifitas proses pengadaan barang/jasa hanya akan menjadi mimpi belaka jika diwilayah pembayaran terlampau ketat dan berbelit-belit. Sistem pengadaan barang/jasa yang sekarang serba elektronik tidak akan berarti apa-apa jika sistem pembayaran dari sisi aturan, pelaksana aturan dan pemeriksa keuangan tidak ikut beradaptasi. Tidak salah jika dalam beberapa forum diskusi muncul asumsi bahwa kasus-kasus hukum pengadaan salah satunya dipicu oleh terlalu panjangnya proses administratif pembayaran yang justru memancing peluang manipulasi administrasi dalam rangka pemenuhan percepatan proses pembayaran.

Jika kita lihat pasal 205 setidaknya ada 15 dokumen yang harus dilengkapi untuk sebuah proses pembayaran. Dari sisi prinsip kehati-hatian memang harus sepakat, karena ini adalah tentang uang negara. Meski demikian harus juga diperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas disisi pelaksanaan anggaran. Jika tidak seimbang justru jadi boomerang bagi target percepatan serapan anggaran dan menekan angka pelanggaran administratif bahkan hukum.

PPHP bukan Panitia Pemeriksa Barang

Salah satu yang menarik dan menjadi batu sandungan di pengadaan barang/jasa adalah klausul BERITA ACARA PEMERIKSAAN yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta UNSUR PANITIA PEMERIKSAAN BARANG berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.

Adanya klausul Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Unsur Panitia Pemeriksaan Barang kerap salah kaprah dipahami sebagai tugas dari Panitia Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Padahal jika kita cermati betul-betul Panitia Pemeriksaan Barang bukanlah PPHP.

PPHP berada diwilayah pengadaan barang/jasa. Sedangkan Pemeriksa Barang berada diwilayah barang “saja”. Mari kita lihat siklus Manajemen Belanja dan Rantai Pasokan.

Dari skema ini bisa dilihat bahwa PEMERIKSAAN BARANG dan Pemeriksaan Pekerjaan dalam domain yang berbeda. PPHP bertugas memeriksa barang/jasa bukan memeriksa barang “saja”. Untuk itu menyamakan PANITIA PEMERIKSAAN BARANG dengan PPHP adalah hal yang sangat keliru.

Akibat kekeliruan ini terjadi pemahaman yang serampangan tentang tanggungjawab para pihak, utamanya tanggungjawab PPHP dalam pengadaan barang/jasa. PPHP seolah-olah menjadi penanggungjawab pembayaran bersama-sama Pengguna Anggaran (PA).

Yang lebih keliru adalah dalam sistem pembayaran tidak akan di setujui jika tidak ada Berita Acara dari PPHP. Dengan kondisi ini maka kedudukan PPHP menjadi lebih kuat dibandingkan PA, yang notabene adalah penanggungjawab anggaran. Padahal PPHP sendiri dibentuk oleh PA. Menjadi rancu kalau kemudian tim yang dibentuk oleh PA justru lebih menentukan dibanding yang menetapkan.

Lalu siapa sebenarnya PANITIA PEMERIKSAAN BARANG ? Untuk itu mari kita lihat alur sesuai siklus Manajemen Belanja dan Rantai Pasokan.

Keterangan :

Wilayah Pengelolaan BMN/D (PP 27/2014 dan Permendagri 19/2016)

Wilayah Pengadaan Barang/Jasa (Perpres 54/2010)

Wilayah Pengelolaan Keuangan (PP 45/2012 dan PP 58/2005)

Dengan alur seperti ini maka beralasan kemudian kenapa pembayaran belum dapat dilakukan meski PA selaku pengguna anggaran telah menyatakan dapat menerima hasil pekerjaan untuk dibayar sebelum ada pemeriksaan UNSUR PANITIA PEMERIKSAAN BARANG. Karena PANITIA PEMERIKSAAN BARANG adalah organ dari pejabat pengelola barang milik negara/daerah (BMN/D) dalam hal ini untuk APBN adalah Menteri Keuangan, sedang APBD adalah Sekretaris Daerah. Tugas PANITIA PEMERIKSAAN BARANG adalah memastikan barang yang diterima dari hasil pengadaan barang/jasa, untuk kemudian dibayar, telah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Milik Negara/Daerah (RKBMN/D).

Perbedaan lain yang menegaskan bahwa PPHP adalah bukan PANITIA PEMERIKSAAN BARANG adalah pihak yang berinteraksi dalam penandatanganan berita acara. PANITIA PEMERIKSAAN BARANG berinteraksi dengan pihak ketiga/rekanan tidak disebut penyedia barang/jasa. Nomeklatur pihak ketiga/rekanan hanya ada dalam ranah aturan keuangan, sedangkan dalam ranah aturan pengadaan barang/jasa hanya dikenal pihak penyedia barang/jasa.

Setidaknya didapatkan simpulan yang tegas bahwa PPHP hanya bertugas diwilayah pengadaan barang/jasa. Dimana titik akhir dari proses pengadaan barang/jasa adalah ketika barang/jasa telah diterima oleh PA dan siap untuk dibayar hasil akhirnya.

Selanjutnya dalam proses pembayaran yang menjadi dasar administrasi adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang merupakan tanggungjawab PPK bersama Penyedia dan Berita Acara Serah Terima Barang Dan Jasa (BAST-B/J)antara PPK kepada PA. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (BA-PPHP) hanya sebagai bukti dukung dari BAST-B/J, sebagai pembanding atau validasi dari BAPP.

Sebagai saran perbaikan regulasi kedepan jika memang benar PP 58/2005 dan turunannya akan dilakukan perubahan proses administratif pembayaran setidaknya mengikuti perkembangan jaman. Menjadi lebih sederhana namun tetap dapat dipertanggungjawabkan. Peran dan fungsi para pihak dalam ranah masing-masing aturan dipertegas agar aturan turunan pun tidak lantas menghambat penyerapan anggaran melalui pengadaan barang/jasa. Dan terutama tidak lagi menempatkan PPHP sebagai salah satu syarat sah-nya pembayaran!

Print Friendly, PDF & Email