Pembenahan Klasifikasi Barang/Jasa – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Tue. Jul 17th, 2018

Pembenahan Klasifikasi Barang/Jasa

(Serial #2 Perpres 16/2018)

21 September Tahun 2015 terbit satu artikel pada http://samsulramli.com dengan judul Usulan Perbaikan Klasifikasi Barang/Jasa Perpres 54/2010, yang intinya mengusulkan perubahan klasifikasi barang/jasa mengikuti best practice internasional. Rupanya substansi artikel tersebut juga terbetik dalam pemikiran tim penyusun Perpres 16/2018 sebagai pengganti Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya.


Sebagai pengingat Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya mengklasifikasikan barang/jasa dalam 4 klasifikasi yaitu : Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi. Hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 14 s/d 17:

14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yangmembutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

Sementara dalam best practice International Procurement definisi barang/jasa atau supply
diklasifikasi dalam 3 kategori yaitu goods (barang), services (jasa) and construction (konstruksi). Salah satunya mengutip UNCITRAL (Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services) definisi dari masing-masing klasifikasi barang/jasa adalah sebagai berikut :

  1. Barang atau Goods (supplies or products) misal
    : mulai dari barang sederhana seperti alat tulis kantor, meubeler hingga barang kompleks seperti persenjataan.
  2. Konstruksi atau Works (construction) misal : bangunan gedung negara, jalan dan jembatan.
  3. Jasa atau Services misal pemeliharaan bangunan gedung, pembersihan jalan, atau jasa pemeliharaan lain terkait bangunan gedung baik bersifat arsitektural maupun sipil, jasa layanan hukum atau jasa konsultan.


Pengklasifikasian sederhana sesuai best practice internasional jauh lebih memudahkan pelaksana pengadaan dibanding definisi Perpres 54/2010. Ambil contoh untuk pekerjaan konstruksi. Konstruksi didefinisikan secara tegas adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan umum atau public work. Dengan demikian acuan untuk pekerjaan konstruksi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

UU 2/2017 mendefinisikan Jasa Konstruksi sebagai Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi. Agak berbeda dengan UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) namun lingkupnya menjadi sangat jelas bahwa segala sesuai terkait bangunan gedung, jalan, jembatan atau perumahan baik pembangunan, pemeliharaan ataupun konsultansi adalah Jasa Konstruksi.

Sementara definisi Pekerjaan Konstruksi pada Perpres 54/2010 tidak hanya terkait jasa konstruksi tapi lebih luas yaitu mewujudkan
wujud fisik. Wujud fisik berupa bagunan maupun wujud fisik lainnya. Keterbukaan ini justru menjadi “jebakan maut” bagi pelaksana pengadaan. Saking terbukanya justru dijadikan ajang adu debat dan adu tafsir, tidak hanya diranah manajemen pelaksanaan tapi juga berujung adu debat diranah hukum.

Contoh pengadaan Kapal Motor Desain Khusus. Pengadaan ini jika mengacu kepada definsi Perpres 54/2010 dapat ditafsirkan sebagai Pekerjaan Konstruksi dalam klausul mewujudkan wujud fisik lainnya.

Ini sebagaimana penjelasan pasal 1 angka 16 Perpres 54/2010 bahwa yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkanselain bangunan antara lain, namun tidak terbatas pada:

a. konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur;

b. pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (landscaping);

c. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;

d. penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal);

e. reboisasi.

    Ketika Pengadaan Kapal dipahami sebagai pekerjaan konstruksi maka dalam kerangka mengklasifikasikan lapangan usaha menjadi rancu. Dilapangan pengadaan kapal kerap didekati dengan klasifikasi lapangan usaha jasa konstruksi yang notabene telah lekat dengan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

Pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang juga menjadi acuan umum pengklasifikasian lapangan usaha jelas mengelompokan pengadaan kapal ke dalam golongan industri. Dengan demikian dari sisi perijinan tidak dapat mengacu pada perijinan jasa konstruksi, melainkan perijinan jasa usaha industri (IUI).


Mendekati praktik terbaik di dunia usaha dan dunia pada umumnya Perpres 16/2018 telah memperbaiki klasifikasi barang/jasa pada pasal 1 :

29.     Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

30.     Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

31.     Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

32.     Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Sebagai simpulan sejak Perpres 16/2018 klasifikasi Pekerjaan Konstruksi adalah pekerjaan yang terkait dengan bangunan. Untuk konsultansi konstruksi juga berkaitan dengan jasa konsultansi pekerjaan terkait bangunan seperti perencanaan, pengawasan maupun manajemen konstruksi. Untuk pekerjaan atau konsultansi non bangunan diklasifikasikan dalam Jasa Lainnya.


Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Pembenahan Klasifikasi Barang/Jasa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.