Mon. May 28th, 2018

PBJ Traveller Ke Kepulauan Anambas

Catatan #SRPBJTraveler 

Terempa, Terluar, Terpencil, Tertinggal, Tak Terlupakan

TERLUAR

Kabupaten Kepulauan Anambas, sebuah Kabupaten Pecahan dari Kabupaten Kepulauan Natuna. Ibukota Kepulauan Anambas terletak di Kecamatan Siantan atau Siantano. Kepulauan Anambas adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini termasuk bagian terluar Nusantara.

    Perjalanan tugas berbagi pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah ke Kepulauan Anambas menjadi salah satu target doa mestakung (semesta mendukung) saya kepada Allah tahun 2018 ini. Alhamdulillah doa ini diijinkan Allah SWT. Kesempatan mengajar ke Kepulauan Anambas, dalam ingatan saya, sudah yang kesekian kali namun baru kali ini waktu dan kesempatannya terbuka.

    Dari Banjarmasin menuju Jakarta seperti biasa menggunakan penerbangan terakhir landing di Soekarno Hatta Terminal 3. Dilanjutkan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menumpang penerbangan corporate milik perusahaan tambang minyak di Kepulauan Anambas, melalui bandara Halim.

Sebenarnya ini bukanlah penerbangan resmi untuk penumpang umum. Karena penerbangan regular domestik dari Tanjung Pinang ke Kepulauan Anambas adalah Express Air, sayangnya sudah di booking dibatalkan sepihak dan mendadak. Alternatif yang bisa diupayakan adalah dengan penerbangan milik perusahaan. Mungkin sudah rejeki saya, ternyata ada beberapa seat kosong. Mestinya diisi oleh pekerja tambang namun didetik-detik terakhir, dapat saya isi. Setelah menunggu sejak pukul 03.00 WIB pada pukul 05.00 WIB akhirnya bisa take off Jakarta-Anambas. Lama penerbangan sekitar 2 Jam 45 Menit, waktu yang cukup untuk bikin satu artikel pengadaan.

Bandara Matak

Pesawat Komersil Private

    Keindahan gugusan kepulauan Indonesia benar-benar terasa ketika pertama kali mendarat di Bandara Matak. Bandara ini adalah bandara milik perusahaan, bukan milik pemerintah daerah pula. Size bandara sendiri hanya bandara kecil yang ditujukan melayani kebutuhan perusahaan. Penerbangan reguler untuk domestik, penduduk pulau hanya diijinkan mendarat atau take off kalau pegawai perusahaan telah terangkut. Buat saya ini memprihatinkan karena pemilik daerah justru terpaksa mengalah.

TERPENCIL

Dermaga Speed Matak

Kebutuhan transportasi udara yang cepat dan terjangkau menjadi kebutuhan utama jika daerah terluar nusantara ini ingin berkembang. Potensi wisata kepulauan sangat besar sementara moda transportasi udara sangat terbatas. Menurut informasi, pemerintah daerah telah berupaya keras untuk mewujudkan cita-cita memiliki bandara sendiri, sayangnya masih belum berhasil. Jika terus berlarut-larut kepulauan terluar, yang sebelah baratnya berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan, ini akan terancam menjadi daerah terpencil lebih lama lagi.

    Dari Pulau Matak harus nyebrang pulau lagi menggunakan speed boat menuju ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Kecamatan Siantan, Kelurahan Terempa. Perjalanan laut memakan waktu sekitar 30 menit ditingkahi pemandangan gugusan pulau yang amazing buat saya. Sayang cuaca tidak terlalu mendukung, lekuk pulau-pulau itu diliputi kabut embun tipis menghalangi pandangan. Menurut informasi keindahan akan maksimal sekitar bulan April hingga Juni.

Air Laut Bening di Dermaga Matak

Peringatan buat generasi medsos, yang ingin berkunjung ke Anambas, sediakan kesabaran dalam porsi besar, kendalikan nafsu bernarsis ria, karena paket data sangat terbatas. Dari wawancara singkat dengan teman-teman Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, hal ini karena operator selular merugi untuk investasi. Bahkan sempat terjadi operator terbesar menurunkan bandwith hingga 2G hanya untuk menekan biaya. Jaringan utama internet memanfaatkan Satelit V. Sat yang biaya sewanya sangat tinggi.

    Bisa kebayang ya, menyaksikan pemandangan indah dan instagramable, tapi upload harus ditahan-tahan. Kalaupun bisa upload harus mencantumkan late post gituh. Ih gak bangget. Lengkaplah sudah. Jalur masuk ke kepulauan sangat terbatas kemudian informasi keluar pun juga terbatas. Bayang-bayang menjadi daerah tertinggal semakin nyata.

TEREMPA

Sudut Kota Terempa

Sampai di Kelurahan Terempa di Pulau Siantan, sempat tergelitik karena pada plang nama resmi tertulis Tarempa. Sedangkan pada plang nama bangunan lama tertulis Terempa. Asal-usul asli adalah Terempa. Terempa diambil dari kata “rempa” dengan awalan “ter”. Bahasa lokal “rempa” artinya gigit, jadi Terempa sama dengan tergigit. Pulau Tergigit lucu juga :D.

    Menurut legenda yang beredar pada jaman dahulu, Sultan Malaka memerintahkan bangun perkampungan dipulau. Syarat lokasinya adalah jika dipulau tersebut terdapat batu yang dapat digigit. Para utusan Sultan menemukan batu yang dapat digigit di pulau ini, maka kemudian diberilah nama Terempa. Pada proses administratif pemekaran daerah, ternyata yang tercatat Tarempa, maka kemudian pada dokumen resmi disebutnya Tarempa bukan Terempa. Tarempa adalah pusat pemerintahan di Pulau Tujuh.

Bisnis perhotelan di kepulauan ini masih sebatas hotel melati atau penginapan. Alhamdulillah saya ditempatkan di hotel Terempak Beach yang tepat berada di tepi teluk. Satu lagi varian dari Terempa yaitu Terempak. Dalam ukuran saya hotelnya cukup nyaman, air panas ada, ac juga. Tercukupi mandi enak, tidur nyaman.

    Selayaknya kepulauan terluar maka karakteristik masyarakat juga terpengaruh daerah sekitarnya. Kepulauan Anambas lebih dekat ke Malaysia, Thailand dan Kalimantan Barat. Masyarakat pelaut dari Malaysia, Tionghoa, Kalimantan Barat dan Sulawesi dominan disini. Jika pagi-pagi sekali ikut nongkrong di kedai-kedai kopi yang tersebar diseluruh sisi kota suasana kota nelayan begitu terasa.

Kuliner Terempa

Nasi Dogong atau Nasi Dagang

Saya sempat diajak ngopi pagi disekitar pasar tradisional Kecamatan Siantan. Asyik banget karena bisa berinteraksi dengan kehidupan baru yang khas. Ngeteh atau Ngopi ditingkahi keriuhan pasar ikan sambil sarapan pagi nasi Dogong.

Mie Terempa

    Nasi Dogong adalah salah satu sarapan khas Terempa. Cerita lamanya dahulu masyarakat disini tidak terbiasa dengan berjualan nasi, kemudian jiwa enterpreneur keturunan Tionghoa melihat peluang pasar. Berdagang lah nasi dibungkus daun pisang dengan sedikit kuah semacam kareh atau lebih dekat dengan kuah santan cair bumbu merah. Sebagai lauk dapat berupa irisan kecil daging ayam. Maka kemudian lahirlah nama nasi Dogong atau nasi Dagang.

Selain nasi Dogong sempat juga nyicipin Mie Terempa, mie asli buatan Terempa. Dibuat secara tradisional dengan bumbu yang gurih dan spicy. Disajikan dalam beberapa varian full kuah, middle dan kering/goreng. Mungkin karena hobby Mie Bancir Banjar, milih middle deh. Dan rasanya asli enak dan khas, keringetan dengan pedasnya. Uniknya lagi kuah dagingnya menggunakan ikan tongkol bukan daging sapi. Kebayang kangennya sama rasa itu, irisan tongkolnya yummi.

    Oh ya ternyata di Terempa ternyata juga ada Soto Banjar. Sempat penasaran dengan rasa dan bentuknya. Sayang sekali tidak sempat merasakan Soto Banjar di Terempa. Penasaran apa benar berasal dari Banjar-Kalimantan Selatan ternyata benar, bahkan salah satu pejabat di Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari Banjarbaru dan menikah dengan penduduk asli. Alhamdulillah Bahasa Banjar beliau masih fasih, meski sudah tidak terlalu hapal Banjarbaru lagi.

Pembangunan dan Pengadaan

    Hotel Terempak Beach tempat saya menginap sangat dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan pelabuhan dan pasar. Daratan Pulau Siantan didominasi oleh bebatuan gunung besar dan keras. Kontur daratan berbukit-bukit menyebabkan elevasi jalan melebihi batas standar. Menanjak, menikung dan menurun curam adalah hal yang biasa. Alat transportasi yang dominan di Siantan adalah kendaraan roda dua.

Proyek Pembangunan Mesjid Jami Terempa

Akibat kondisi daratan yang sulit mencari dataran yang ideal rumah-rumah penduduk tersebar ditepi-tepi pulau dengan menggunakan pondasi tiang pancang. Rumah didaratan harus menyesuaikan dengan kontur tanah yang tidak rata. Meratakan daratan memakan biaya yang sangat besar karena keras dan besarnya bebatuan.

    Konsekwensi lainnya adalah membangun gedung diwilayah ini, biaya persiapan bisa saja jauh lebih besar daripada biaya fisik konstruksinya. Land Clearing harus menggunakan alat berat khusus, sementara yang memiliki alat sangat terbatas, bahkan bisa dihitung dengan jari. Jika harus mengerahkan alat dari luar pulau biaya mobilisasi alat tidaklah kecil.

    Kabupaten pemekaran yang baru tumbuh ini kesulitan mencari lahan untuk perkantoran. Tidak heran kalau kemudian sebagian besar kantor pemerintahan baik daerah, pusat maupun vertikal masih berstatus sewa. Pengadaan sewa gedung kantor menjadi pembicaraan khusus dalam session kelas dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kantor ULP dan LPSE Kepulauan Anambas

Saya berkesempatan mengemukakan usulan agar daerah menggunakan kontrak multiyear untuk sewa gedung kantor. Sehingga setiap tahun tidak perlu lagi melakukan pemilihan penyedia, meskipun dengan penunjukan langsung. Deviasi harga bisa terjaga dengan baik karena hanya mempertimbangkan eskalasi harga.

    Disisi lain dengan kontrak multiyear pemerintah dapat mengatur strategi mencari alternatif pembangunan gedung kantor pemerintahan permanen. Sampai saat ini sudah ada beberapa OPD yang berkantor mandiri, termasuk tahun ini, telah selesai Gedung Kantor Bupati yang diperkirakan akan siap dioperasionalkan.

Session 1 : Dengan Kepala OPD, PPK dan PPTK

    Pembicaraan menarik lainnya adalah isu tentang diselesaikannya proyek nasional Palapa Ring yang melintasi Kepulauan Natuna dan Anambas pada tahun ini. Jika ini benar-benar terealisasi maka isolasi teknologi informasi dan komunikasi diperkirakan akan berakhir. Permasalahan yang diajukan adalah saat ini pemerintah daerah telah terikat kontrak hingga akhir tahun dengan penyedia V.Sat sebagai backbone paket data, biayanya sangat mahal. Jika tahun berjalan, ternyata benar Palapa Ring selesai dan alternatif backbone jaringan menjadi lebih murah tanpa V.Sat, apakah diperbolehkan menghentikan perjanjian ditengah kontrak?

    Menurut saya jika pada kontrak awal tidak tertuang klausul kondisi tersebut, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat menghentikan kontrak. Untuk itu penyedia dan PPK perlu duduk bersama untuk menambahkan klausul “kondisi” dalam perubahan kontrak. Penyedia tentu bisa saja keberatan dan meminta kompensasi. Jadi harus dipertimbangkan keuntungan dan kerugian atas nilai kompensasi dengan nilai efisiensi penghentian kontrak ditengah perjalanan kontrak.

Session 1 : Dengan Kepala OPD, PPK dan PPTK

    Penerapan e-Purchasing masih dikeluhkan karena seringkali penyedia katalog tidak mampu memenuhi ekspektasi kebutuhan di kepulauan. Faktor kendala adalah pengiriman tidak bisa tepat waktu, purna jual yang tidak paripurna dan disparitas harga antara katalog dengan penyedia terdekat semisal di Tanjung Pinang. Untuk itu saya kembali menegaskan bahwa telah ada Surat Edaran Kepala LKPP-RI No. 3 Tahun 2015 yang menjelaskan pengecualian e-Purchasing untuk barang-barang yang ada dalam katalog tanpa melanggar kewajiban e-Purchasing Pasal 110 ayat 4 Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015.

    Intinya meskipun barang tercantum dalam katalog jika dari sisi kualitas, kuantitas, waktu dan/atau lokasi tidak memenuhi spesifikasi dan layanan yang dibutuhkan maka boleh melakukan metode pengadaan yang lain sesuai dengan ketentuan Perpres 54/2010.

    Session Kelas Siang peserta yang dihadirkan adalah Kasubag Program, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kelompok Kerja (Pokja) dan Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Secara garis besar diskusi membahas tema-tema umum tentang tugas pokok, fungsi dan batasan kewenangan masing-masing pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Session 2: Dengan Pokja, Pejabat Pengadaan, PPHP dan Kasubag Program

    Saya menyimpulkan kekeliruan pemahaman tentang batasan kewenangan masih masif terjadi. Terutama tidak bisa dibedakannya kewenangan pembayaran dan pengadaan. Misal masih kentalnya peran PPTK versi Permendagri 13/2006 dalam wilayah pengadaan barang/jasa.

Saya kembali mengingatkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Standar Pengendalian Internal Pemerintah (PP 60/2008) pasal 36 ayat 1 dan 2 bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi untuk menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang. Hal ini agar tidak terjadi pertentangan kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.

    Aspek utama yang harus dipisahkan adalah aspek utama transaksi atau kejadian meliputi otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, reviu dan audit, serta penyimpanan dan penanganan aset.

    PPTK versi Permendagri 13/2006 dalam tugasnya berwenang melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan pembayaran, berupa dokumen transaksi atau perjanjian yang menjadi tanggunjawab PPK. Jika PPTK sekaligus juga sebagai PPK atau sebagai tim PPK maka seorang PPTK sedang menjalankan 2 aspek utama transaksi sebagaimana dilarang PP 60/2008. Pimpinan harus berhati-hati soal ini.

    Demikian juga dengan peran PPHP yang sering dipahami sebagai otorisasi pembayaran. Jika tidak ada penerimaan dari PPHP maka pekerjaan tidak dapat dibayar. Ini adalah contoh pemahaman yang tidak bisa memisahkan aspek utama transaksi. PPHP jelas bertugas diwilayah pengadaan barang/jasa yang ujungnya perjanjian. Sedangkan pengesahan pembayaran adalah tugas PA/KPA. Kemudian yang dapat menyatakan barang dapat diterima ada pada aspek penyimpanan dan penanganan aset adalah pemeriksa barang bukan pemeriksa hasil pekerjaan.

    Persoalan lain adalah dualisme posisi anggota pokja sebagai task force-nya Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dikoordinasi Kepala ULP, disisi lain personil adalah staf dari PA/KPA sebagai pemilik paket pekerjaan yang dilelang. Ciri khas masalah ULP belum mandiri. Meski sudah permanen berbentuk bagian namun dari sisi sumber daya manusia belum mandiri.

    Terakhir adalah tentang masih belum jelasnya dokumen pendukung pembayaran untuk e-Purchasing. Sesuai dengan kompetensi pengadaan barang/jasa maka secara pengadaan kelengkapan perjanjian untuk e-Purchasing sesuai pasal 55 Perpres 54/2010 adalah Surat Pesanan. Tentu saja tidak akan ada surat pesanan tanpa perjanjian. Perjanjian sebagai induk surat pesanan adalah Kontrak Payung antara LKPP-RI dengan Penyedia Katalog. Jadi syarat kelengkapan pembayaran cukup salinan kontrak payung, surat pesanan, risalah negosiasi dan risalah serah terima barang (BAST). Namun sekali lagi kesederhanaan tergantung kebijakan keuangan, yang kadang membuat tidak sederhana.

    Alhamdulillah 2 session kelas dalam satu hari selesai dengan baik dan lancar. Semoga tidak mengecewakan Pemerintah Kabupaten Anambas yang diwakili oleh Bagian Layanan Pengadaan dan Administrasi Pembangunan.

TAK TERLUPAKAN

Menghabiskan jatah kesempatan yang sempit berada di Kepulauan Anambas kali ini harus sempat wisata alam dan kuliner. Dari sekian banyak informasi tempat berupa pantai dan laut yang paling memungkinkan dari sisi waktu maka berwisata ke air terjun asyik juga. Jadilah kita menuju air terjun Temburun yang terletak di Desa Temburun atau Batu Belah. Masih di Kecamatan Siantan.

Air Terjun Temburun

Air Terjun Temburun bertingkat tujuh tahapan dengan debit air yang deras dan jernih. Kabarnya tidak pernah kering meski di musim kemarau. Air terjun ini berada di ketinggian sekitar 250 m dari permukaan laut. Uniknya muaranya langsung ke laut tepatnya melalui selat. Dari ketinggian 250 m berswafoto ngeri-ngeri sedap juga, tapi bagaimanapun harus dicoba. Alhamdulillah jantung menjadi sehat dan dahaga wisata terpuaskan walau tetap penasaran dengan tempat-tempat lain. Next time semoga bisa kesini lagi dengan lebih terencana dan signal sudah full 😀

Bersama Sahabat Pengadaan di Kep. Anambas

Lebih dari 8 tahun diberi kenikmatan oleh Allah SWT melalui LKPP-RI menjadi narasumber pengadaan barang/ jasa pemerintah. Selama itu pula, disetiap perjalanan selalu dipertemukan teman-teman lama di dunia maya termasuk di Kepulauan Anambas.

Alhamdulillah di hari ke-3 perjalanan pulang harus dimulai. Sebenarnya ingin satu malam lagi tinggal demi menyaksikan Super Blue Blood Moon 2018 dari teluk Terempa. Sayangnya jika satu malam lagi tinggal maka perjalanan akan bertambah 2 hari baru tiba Banjarbaru.

Pesawat Komersil Private

Seperti halnya perjalanan berangkat kembali deg-degan kepastian keberangkatan penerbangan harus dialami lagi. Sampai tiba di Bandara Matak pukul 11.30 Wib belum ada satupun kepastian akan menumpang pesawat komersil atau perusahaan. Sebagai backup teman-teman panitia merencanakan booking 2 penerbangan sekaligus. Alhamdulillah pukul 13.20 Wib dapat kepastian ada seat yang kosong untuk diisi dengan pesawat perusahaan. Setelah check in berhasil, pukul 15.30 Wib take off Jakarta. Alhamdulillah perjalanan yang mengesankan. Terimakasih kawan-kawan di Kabupaten Anambas atas semua keramah-tamahannya. Pengabdian kalian luar biasa. Kepulauan Anambas tak akan Terlupakan. Semoga juga tak terlupakan oleh Indonesia. Aamiin.

Print Friendly, PDF & Email

4 thoughts on “PBJ Traveller Ke Kepulauan Anambas

  1. Terharu membaca…semoga teman di Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya Pokja ULP termotivasi lagi untuk menambah ilmu PBJ pada ppak Sam….tks mas sam atas kiriman artikelnya sukses slalu mas sam…

Leave a Reply