(Bahan Pemikiran Untuk Perubahan PP 58/2005 – Bagian 3)

Sebenarnya tema ini tidak berkaitan langsung dengan perubahan PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah karena perdebatan ada diwilayah teknis. Namun karena Pasal 155 ayat 1 mengamanatkan bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, maka mau tidak mau Permendagri 13/2006 dan seluruh turunannya menjadi kitab suci yang dipegang pemerintah daerah selayaknya PP 58/2005.

Dalam artikel-artikel sebelumnya sudah pernah dibahas secara parsial. Untuk itu akan coba dirangkai dalam satu pemahaman utuh agar kedepan implementasi aturan turunan Perubahan PP 58/2005 tidak terjadi bias yang sama. Yang justru membingungkan dan menghilangkan fleksibilitas manajemen pengadaan.

Salah satu hal yang krusial adalah diskusi tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat langsung oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam artikel Bagian 1: Memahami Bahasa Uang, Pengadaan dan Barang telah dibahas pembedaan disiplin bahasa masing-masing aturan. Tata cara yang diatur pada aturan uang, mestinya dipahami menggunakan kamus bahasa aturan uang bukan dengan aturan pengadaan. Apa yang spesifik diatur dalam Perpres 54/2010 maka dipelajari dan dipahami dengan tata bahasa Perpres 54/2010, bukan kemudian dibaca dengan bahasa PP 58/2005 atau turunannya. Demikian juga sebaliknya.

Misal tentang PPK yang spesifik diatur oleh Perpres 54/2010 kemudian coba disisipkan dalam aturan uang (Permendagri 21/2011 pasal 10A). Pasal 10A berbunyi bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Akhirnya ditataran pelaksanaan terjadi kebingungan pemahaman. Seolah-olah kalimat ini menyatakan bahwa di daerah, hanya PA/KPA saja yang dapat bertindak sebagai PPK. Padahal tidaklah seperti itu pemahamannya!

Kalimat Pasal 10A sangat jelas penegasan 2 hal yaitu dalam rangka pengadaan barang/jasa dan sesuai peraturan dibidang pengadaan barang/jasa. Artinya membaca kalimat “PA/KPA bertindak sebagai PPK” diperintahkan Permendagri 21/2011 harus dengan pemahaman Perpres 54/2010. Bagaimana Perpres 54/2010 membahasakan kalimat “PA/KPA bertindak sebagai PPK”?

Perpres 54/2010 menempatkan klausul “PA/KPA bertindak sebagai PPK” pada pasal 12 ayat (2b) bahwa Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dikecualikan untuk:

  1. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau
  2. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

Artinya dalam aturan pengadaan “PA/KPA bertindak sebagai PPK” adalah pilihan/optional jika tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK. Tidak memenuhi Persyaratan yang mana? Jawabnya karena yang dikecualikan adalah soal Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dapat disimpulkan bahwa “dalam hal tidak ada personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa maka PA/KPA/pejabat eselon I dan II bertindak sebagai PPK”.

Jadi jika ingin mematuhi perintah Permendagri 21/2011 Pasal 10A, harus mematuhi Perpres 54/2010 pasal 12 ayat (2b). Artinya PA/KPA bertindak sebagai PPK adalah justru bukan kewajiban tapi diskresi/kebijakan. Ketika kondisi tidak ada sama sekali personil pada unit kerja yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Bagaimana jika terdapat personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa? Jika atasan PA/KPA mengetahui, apalagi PA/KPA itu sendiri yang mengetahui, justru tersirat kewajiban menunjuk personil yang bersertifikat tersebut untuk bertindak sebagai PPK. Jika tidak dilakukan juga maka ini adalah pilihan manajerial yang harus dipertanggungkan secara penuh baik administratif maupun teknis.

Dengan beban kerja, rentang kendali hingga kompetensi teknis yang sangat berat maka logis jika PA/KPA membagi kewenangan kepada staf yang memenuhi persyaratan.

Memperkuat argumen untuk meyakinkan penganut Permendagri. Mari kita lihat apakah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sendiri juga sepakat bahwa ketentuan PA/KPA bertindak sebagai PPK adalah bukan kewajiban tapi pilihan?

Permendagri 1/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri pasal 1 angka 11 tegas menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Ini pernyataan tegas bahwa di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sendiri pelaksana kewenangan PA/KPA adalah justru PPK. Asumsi apa yang kemudian dibeberapa daerah justru menafsirkan Pasal 10A Permendagri 21/2011 adalah kewajiban untuk PA/KPA bertindak sebagai PPK? Sedangkan penyusun Permendagri 21/2011 sendiri memahami PPK adalah petugas pelaksana kewenangan atas nama PA/KPA.

Dapat diambil kesimpulan bahwa PA/KPA tidak wajib bertindak sebagai PPK atau PPK tidak wajib dijabat oleh PA/KPA jika terdapat personil yang memenuhi persyaratan.

Dibagian akhir sebagai sebuah saran dalam perubahan PP 58/2005, dus juga aturan turunannya, agar berhati-hati jika memasukkan nomenklatur spesifik terkait pengadaan barang/jasa. Setidaknya harus dilambari dengan penjelasan teknis yang tepat, jelas dan tegas sesuai dengan kaidah dan bahasa aturan tentang pengadaan barang/jasa. Peringatan ini juga berlaku sebaliknya, untuk aturan pengadaan barang/jasa yang ingin memasukkan nomenklatur aturan uang atau barang.

Print Friendly, PDF & Email