Paket Pengadaan dan Paket Pekerjaan – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Wed. Jul 18th, 2018

Paket Pengadaan dan Paket Pekerjaan

Dalam Peraturan Presiden 54 tahun 2010 (P54/2010) tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terdapat dua terminologi tentang paket. Paket pengadaan dan paket pekerjaan. Setidaknya ada 11 kalimat paket pengadaan dan 16 kalimat  paket pekerjaan dalam batang tubuh P54/2010. Meski ada satu kalimat paket usaha pada  pasal 24 ayat 2 yang merujuk pada paket pekerjaan dan ini perlu menjadi bahan perbaikan P54/2010 kedepan.

Dominasi terminologi paket pengadaan dan paket pekerjaan menunjukkan peran penting terminologi ini dalam konteks P54/2010. Di lafal keseharian, ketika membahas pengadaan, kita sering menambah-nambah terminologi. Seperti paket lelang, paket penunjukan langsung, paket pengadaan langsung dan lainnya, yang ternyata tidak ada dalam P54/2010. Ini kemudian membuat buram pemahaman essensial tentang paket itu sendiri.

Apakah isitilah paket pengadaan dan paket pekerjaan mempunyai arti yang berbeda? Ya! Ini ditunjukkan dengan jelas, salah satunya, dalam pasal 100 ayat 3 disebutkan bahwa, “nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil”.

Tampak jelas bahwa ketentuan nominal 2,5 milyar, yang diperuntukkan bagi usaha kecil, mengikat pada paket pekerjaan. Jadi kalimat Pasal 24 ayat (2) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil adalah merujuk pada kompetensi teknis bukan pada nilai 2,5 milyar. 2,5 milyar adalah nilai paket pekerjaan. Menjadi beralasan P54/2010 sama sekali tidak campur tangan terhadap kriteria usaha kecil dan non kecil, yang sudah tegas diatur oleh UU No. 20/2008.

Adalah keliru kalau pertanyaan tentang definisi usaha kecil dan non kecil versi P54/2010 dijawab dengan definisi nilai paket pekerjaan 2,5 milyar itu. Lihat saja pasal 1 ayat 33 dan ayat 34. Kemudian pasal 19 ayat 1 huruf g tentang Penyedia, sama sekali tidak mengaitkan definisi usaha kecil dan non kecil dengan nilai paket pekerjaan. Bunyi sebenarnya adalah: “memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. Kemampuan disini merujuk kepada kompetensi”.

Pemahaman ini berdampak salah satunya pada fasilitasi consolidated demand dalam rangka penghematan cost of acquisition. Dalam prinsip good procurement praktek ini disebut dengan agregated procurement. Konsepnya adalah menggabungkan beberapa paket pekerjaan sejenis dalam unit, lembaga atau wilayah kedalam satu paket pengadaan bersama. Dibandingkan kalau dilaksanakan secara terpisah atau sendiri-sendiri akan jauh lebih efisien. Konsep pengadaan bersama ini diakomodir P54/2010 melalui klausul kontrak pengadaan bersama. Sayangnya belum ada benchmark yang di share dalam bentuk panduan. LKPP kabarnya telah menerapkan untuk pengadaan alat tulis kantor. Semoga kontrak ini dapat menjadi trigger pemanfaatan mekanisme pelelangan bersama.

Oke, kembali ke soal utama tulisan ini. Ketika kita melakukan pengadaan bersama dengan nilai total 3 milyar rupiah, artinya lebih dari 2,5 milyar, apakah otomatis paket pengadaan untuk usaha non kecil? Jawabnya tidak, karena secara kompetensi usaha kecil masih bisa memenuhi dan belum tentu paket pekerjaan didalamnya bernilai lebih dari 2,5 milyar.

Pemahaman ini penting agar masyarakat luas, termasuk pihak pemeriksa, tidak serta merta melihat nilai paket pengadaan melebihi 2,5 milyar kemudian dimenangkan oleh usaha kecil dianggap sebagai pelanggaran. Atau sebaliknya karena nilai paket pengadaan melebihi 2,5 milyar pengusaha non kecil boleh masuk dan hilanglah hak perlindungan usaha kecil yang diatur dalam kebijakan pengadaan.

Bagaimanakah nilai paket pengadaan terbentuk? Nilai paket pengadaan terbentuk atas nilai akhir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk satu paket pekerjaan atau akumulasi HPS dari beberapa paket pekerjaan. Dan nilai paket pengadaan inilah yang nantinya akan diumumkan pada dokumen pengadaan sebagai acuan bersama pelaksanaan pengadaan yang tidak dapat dirubah apabila telah melewati batas akhir pemasukan penawaran.

Konsekwensi lainnya adalah terkait penetapan pemenang. Seperti tertuang dalam pasal 8.1.f.1 dan 2, tentang tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA), yaitu menetapkan pemenang untuk paket pengadaan non konsultansi dengan nilai diatas 100 milyar rupiah dan 10 milyar rupiah untuk jasa konsultan.

Ini mengisyaratkan apabila nilai paket pengadaan atau nilai paket pengadaan bersama melebihi nilai tersebut diatas, kewenangan penetapan pemenang ada di PA utk K/L/I dan Kepala Daerah untuk daerah. Meskipun nilai paket pekerjaannya pembentuknya tidak mencapai kriteria.

Consolidated demand atau agregated procurement adalah hal yang strategis sehingga ketika nilai paket pengadaan sangat besar maka tanggungjawab penetapan ada di PA, namun proses pemilihannya tetap wewenang pokja. Dan penandatanganan kontrak tetap menjadi kewenangan PPK.

 

Nilai Paket Pengadaan

Perencanaan umum oleh PA menghasilkan nilai rencana paket pekerjaan berdasarkan pagu anggaran yang tersedia. Untuk itu metode pengadaan yang dimasukkan dalam kebijakan umum atau rencana umum pengadaan masih berupa rencana. Rencana nilai paket pekerjaan dan rencana metode pelaksanaan.

Perencanaan pelaksanaan oleh PPK diawali oleh proses identifikasi kebutuhan yang ujungnya melahirkan spesifikasi, HPS dan rancangan kontrak. Ini kemudian menjadi acuan pokja menyusun dokumen pengadaan. Nilai total HPS atau gabungan nilai total HPS per pekerjaan akan menjadi nilai paket pengadaan. Secara implisit dapat dikatakan bahwa nilai paket pengadaan dapat saja berupa gabungan nilai paket pekerjaan.

Berdasarkan nilai paket pengadaan dan spesifikasi kemudian Pokja/Pejabat menetapkan metode pengadaan yang paling tepat dilaksanakan. Untuk itu sangat mungkin terjadi perubahan metode pelaksanaan, mengikuti perubahan nilai paket pengadaan ataupun paket pekerjaan, dari tadinya berdasar pagu menjadi HPS. Dan ini sah karena belum masuk kedalam dokumen pengadaan. Berbeda kalau paket pengadaan/paket pekerjaan sudah dimasukkan ke dalam dokumen pengadaan, maka tidak diperbolehkan ada perubahan sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Bagaimana dengan ketentuan penetapan pemenang oleh PA? Ini pun harus berdasarkan paket pengadaan yang tertuang dalam dokumen pengadaan bukan mengikat pada nilai kontrak. Meskipun nilai penawaran pemenang atau nilai kontrak tidak mencapai 100 milyar rupiah, ketika nilai paket pengadaan lebih dari 100 milyar, pemenang ditetapkan oleh PA seperti amanat pasal 8.

Penting juga untuk kita membedakan alur proses pengadaan. Tahap persiapan, pelaksanaan, kontrak dan hand over. Terminologi paket pekerjaan ada pada tahapan persiapan dan paket pengadaan dimulai dari tahapan pelaksanaan, tepatnya sejak batas akhir pemasukan penawaran, kontrak dan hand over. Terminologi paket pengadaan dan paket pekerjaan mempunyai manfaat besar dalam kerangka pencapaian value for money pada proses pengadaan.

 

Print Friendly, PDF & Email

78 thoughts on “Paket Pengadaan dan Paket Pekerjaan

  1. bapak saya mau tanya, di sekolah MIN (madrasah Ibtidaiyah Negeri) di tempat kami ada pengadaan kontruksi yaitu rehab ruang kelas(2 ruang) belajar pagunya 130 juta,@65 juta, yg menjadi masalah pd pagu dipa cuman tertera angka 130 juta ini,..tidak ada pos utk prncanaan, pengawasan, honor pejabat pengadaan, utk hal ini bagaimana cara melaksanakan pengadaan ini ??… terima kasih.

    1. Perencanaan dan Pengawasan merupakan satu kesatuan dalam Mata Anggaran Kegiatan belanja modal terkait konstruksi yang persentasenya diatur dalam Permen PU no. 45 tahun 2007. utk bangunan dengan nilai s/d 250jt komponen biaya perencanaan sekitar 8% dan pengawasan 5%. Sedangkan utk honor pokja/pejabat pengadaan harus disediakan dalam biaya operasional yang terpisah dari konstruksi, kalau tidak tersedia maka harus dilakukan perubahan dokumen anggaran.

  2. makasih pak atas jawabannya, terus apakah dengan pagu 130 jt itu(mohon dikoreksi) pengadaan dilakukan secara pemilihan langsung(minimal 3 peserta),kontrak lumpsum, diumumkan di LPSE, dan diperaturan PU manakah yang bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan evaluasi (administrasi,harga,aritmatik,dsb). mohon penjelasaannya pak krn saya pemula dalam pengadaan B/J ini. terima kasih

    1. Metode pemilihan langsung pada prinsipnya adalah pelelangan umum yang disederhanakan disisi waktu pelaksanaan minimal atau dalam P54 sama dengan Pelelangan Sederhana dimana waktu pengumuman maksimal 3 hari… ini berdampak pada percepatan pada penetapan masa pemasukan penawaran… Jadi asumsi minimal 3 peserta seperti pemahaman K80 sudah tidak dipergunakan lagi. Untuk konstruksi bangunan bisa dipergunakan SBD PU yang ada dalam PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

  3. selamat pagi bapak, mau nanya lagi nih :
    1. kalau saya mau mengadakan pengadaan laptop dari sumber pembiayaan DIPA yg mana pengadaan lptop itu berada dalam akun-akun yang berbeda yg pertma akun kegiatannya adlh : 2100.996.001 MAKnya 532111 sebyk 6 unit sdngkn yg 1nya adlh : 2102.996.001 MAK 532111 sebyk 2 unit, prtanyaannya bolehkan saya gabungkan pengadaanya menjadi satu pelaksanaan (dgn catatan. tidak menggabungkan jumlah nominal uangnya)….??

    Di DIPA kami ada belanja modal PC unit sebesar 10 juta, di perpres 54 utk pagu 10 juta cukup dengan bukti transaksi kuitansi, berarti dia memakai uang dari UP, namun ktika saya tanyakan ke KPPN setempat dijawab bahwa kegiatan belanja modal itu cuman bisa untuk membiayai ;honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang,pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset (PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 11 /PB/2011) jadi disarnkannya oleh KPPN utk memakai SPK atau dgn mekanisme LS bukan UP,…mohon penjelasan bapak …

    1. 1. Bisa pak malah sangat dianjurkan dalam kerangka consolidated demand, paket pengadaan bisa terdiri dari 1 paket pekerjaan artinya satu kontrak… Bisa juga 1 paket pengadaan 2 paket pekerjaan atau 2 kontrak… Jumlah nominalnya digabungkan saja menjadi nilai pengadaan hanya saja kontraknya dibedakan jauh lebih efisien…

      2. Harap dibedakan ketentuan keuangan dgn pengadaan. Bukti pembayaran kuitansi yg diatur p54 bukan merujuk pada UP tapi merujuk pada proses bukti bayar…. Jadi kalau menurut ketentuan keuangan belanja modal tidak boleh UP ya jangan digunakan, dan sesuai ketentuan sampai 10jt boleh kuitansi boleh juga SPK….

  4. terima kasih banyak penjelasannya bapak,..penjelasannya sangat membantu saya,..ada pertanyaan lagi bapak, mengenai metode pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi (pagu DIPA untuk rehab bernilai 100 jt), trus yg menjadi pertanyaan saya adalah dalam tahap survey harga,…apakah dgn memakai metode pengadaan langsung ini, saya misalkan : mensurvey terhdap katakanlah 3 penyedia dgn cara meminta RAB, gambar, dsb (penawaran dari ke-3 rekanan trsebut),..maka dari ketiga rekanan tsb yg memberikan PENAWARAN TERENDAH itulah yg kita undang utk mengikuti thp pengadaan lansng,apakah demkian pak cara kerja dari survey harga tsb..? mohon pencerahannnya..trma kasih..

    1. Survey harga dapat dilakukan dengan berbagai cara bisa dengan membandingkan dua kontrak sejenis yang terdahulu dalam waktu yang sama dgn masa pengadaan. Atau membandingkan antara dua penawaran. Atau juga dibangun berdasarkan informasi harga pasar terkait komponen RAB yang ada dipasar seperti Bahan/peralatan dan tenaga kerja. Dalam penyusunan HPS ini dapat dibantu oleh tenaga teknis/tenaga ahli seperti konsultan perencana.

      Apakah penyedia yang melaksanakan adalah penyedia yang telah disurvey? tergantung pada hasil negosiasi apakah didapat kesepakatan karena pada negosiasi pasti ada perbedaan harga satuan pada setiap item alat/bahan dan biaya personil…

  5. maksih pak samsul penjelasannya, terus gini pak dalam rangka consolidated demand yang bapak jelaskan tempo hari boleh nggak kalau 1 paket pengadaan dengan 3 kontrak dst,..? krn di dipa kami ada juga pengadaan PC unit yang tersebar di tiga MAK yang berbeda, masing2 1 unit dgn pagu10 jt, 1 unit dgn pagu10 jt, dan 2 unit dgn pagu 20 jt,..
    sklian mohon izin nge-add contact bbm bapak,…mksh

    1. Sama2 Pak Herson terimakasih atas kunjungannya.. Sangat bisa sekali Pak karena dalam 1 pelelangan tidak diharamkan terdiri dari 3 paket pekerjaan yang ditanggungjawabi oleh 3 PPK dan nanti bisa saja menghasilkan 1 penyedia yang memenangkan 3 paket sekaligus.. 2 atau 3 penyedia… LKPP sendiri sudah melakukan pelelangan itemize utk pengadaan ATK salah satu implementasi Consolidated procurement…
      Silakan Pak dengan senang hati saya terima via BBM…

  6. mantap kawan sekarang ne..he he. Aku tertarik dengan tema pengadaan barang dan jasa, dengan sistem lpse/eproc agar mengurangi KKN, dimana kalau sistem manual lelang bisa diatur oleh sesama rekanan. tapi dengan sistem eproc ini, panitia yang menentukan.Aku ingin bertanya, adakah sistem atau peraturan yang dapat mencegah panitia berbuat tidak jujur, dengan memenangkan rekanan ” titipan “. Menurut pendapat kam kenapa fakta integritas sekarang hanya ditanda-tangani oleh penyedia jasa ? dan di syarat2 kontrak spk ada larangan penyedia jasa memberi komisi, tetapi tidak ada untuk ppk atau panitia larangan menerima, padahal ini sangat penting juga? aku minta tanggapan kan. atas perhatiannya aku ucapkan terima kasih.

    1. Makasih om izul…
      Sistem, aplikasi, termasuk peraturan dan lpse cuma alat jadi semua tergantung manusianya.. Jadi kalau soal bagaimana caranya mencegah panitia berbuat tidak jujur kembali ke manusianya… Hanya sekali lagi yg perlu diingatkan bahwa dgn LPSE atau teknologi informasi sebagian besar tindakan tercatat dalam sistem ulun pernah bahas ini dalam artikel http://samsulramli.wordpress.com/2008/11/01/ti-teknologi-illahi/

      Semua pihak harus menandatangani pakta integritas dalam pengadaan PPK, Pokja, PPHP, pejabat dan penyedia… Hanya saja prosedur penandatanganannya diefisienkan PPK, Pokja, PPHP, pejabat tandatangan pd saat ditetapkan berkasnya menjadi lampiran SK penetapan… Sehingg ketentuan tidak boleh KKN mengikat pada semua pihak…

  7. Terimakasih atas tanggabannya yang panjang lebar……Aku sependapat dengan Kam, bahwa semua tergantung dengan manusia, tapi sistim juga sangat mempengaruhi prilaku manusia juga, kalau sistem nya bagus, maka peluang untuk berprilaku “Nakal” akan menjadi kecil. Kembali ke panita pengadaan, sepertinya faktaintegritas hanyalah selembar kertas yang tak punya pengaruh apa2, karena hanya sekedar semacam surat pernyataan, bagaimana kalau faktaintengritas diganti sumpah, dimana isinya bila melanggar ada sangsi negara dan sangsi Tuhan. ..,he he ini sekedar masukan.(Memang untuk PNS sebelum mejadi PNS sudah di sumpah. dan alangkah baiknya disumpah lagi, bila menangani yang detil pekerjaannya).

    1. Itu karena lembaga Pakta Integritas tidak ditegakkan dalam pengadaan… Diluar negeri pakta integritas sangat powerfull dan ditakuti karena sangsinya tegas danjelas tidak bisa ditawar2… Utk itu sistem terus diperbaiki dari waktu ke waktu…

  8. trma kasih atas jawaban bpk selama ini, sangat membantu saya, yang masih awam ttg PBJ ini, trus ada bbrp prtanyaan lagi pak samsul :

    1. merujuk atas jwaban bapak tempo hari (Kegiatan belanja modal terkait konstruksi yang persentasenya diatur dalam Permen PU no. 45 tahun 2007. utk bangunan dengan nilai s/d 250jt komponen biaya perencanaan sekitar 8% dan pengawasan 5%), trus di satker kami, ada pengadaan langsung rehab (dana 100 jt), apakah dia bisa dikerjakan tanpa ada konsultan perencana dan pengawas ? krn setelah saya tanyakan ke org PU bahwa proyek2 kecil spt itu cukup dengan pengelola teknis saja (jadi gak perlu konsultan) apakh mmng benar demkian bapak dimana sy bs liat dasar UU-nya..?…

    2. saat ini rehab tersebut sdng berjalan, trus di bagian sistem pembayaran, kami buat 3 tahap, yaitu pembayaran tahap ke I 35 %, ke-II 35%, dan ke-III 30 % (cat: pembayaran tahap I ditahan KPPN sebesar 5% sebagai retensi, dpt dicairkan stlah masa pemiliharaan berkhir), nah pertanyaannya, kami tidak membuat pembayaran dgn cara uang muka, tetapi dgn cara spt tsb diatas (dan pembayaran tahap I telah dilaksanakan). …apakah salah pak sistem kami tersebut dgn cara pembayaran tanpa uang muka tsb….?

    3. di DIPA kami tersbut MAK bansos utk FKUB sebesar 400 jt utk belanja bangunan gedung FKUB. dan trtulis d DIPA : bantuan tsb dalam bentuk uang, jd kami hanya memberikan bantuan kepada FKUB (forum kerukunan umat beragama) tsb dalam bentuk uang, dengan semacam SPB (surat pemberian bantuan),dan ketika uang di DIPA telah ditrnsfer ke rek. FKUB otomatis berarti tanggung jawab tlah brpindh ke FKUB (satker tinggal menerima laporan pertnggung jwban atas pembangunan tsb). dan FKUB skrg sdng melksanakn pembangunan dgn memrinthkan pihak ke-3, saat ini gedung tsb dalam proses pengerjaan, trus pertanyaannya..dgn dana 400 jt tsbut kalau sistemnya spt diatas akan “rawan” thp penyimpangan (siapa yg bs mengukur pekrjaan itu telah sesuai dgn (RAB/spesifikasi.) yang dbuat dsb., trus bgmana cara penganan yg tepat untuk keadaan tsb diatas pak,,?

    mohon penjelasanny, trma kasih

    1. 1. Intinya utk konstruksi unsur perencanaan dan pengawasan terpenuhi.. Utk bangunan sederhana apalagi rehab terkait perencanaan memang cukup minta bantuan dari instansi teknis konstruksi yang direkrut menjadi tim seperti pengelola teknis… Kemudian unsur pengawasan… Hal ini terkait dengan prinsip efisiensi dan efektifitas juga meningkatkan kompetensi instansi teknis.. Pertimbangannya kalau dengan nilai 100jt harus dipotong perencanaan dan pengawasan dgn konsultan menjadi tidak efisien sementara dinas teknis masih sanggup melaksanakan…

      2. Uang muka sifatnya optional apabila memang tidak dinyatakan dalam dokumen atau dalam persiapan ttd kontrak penyedia tidak mengajukan permintaan uang muka sedang didokumen diberikan peluang ya tidak masalah…sepenuhnya diserahkan kepada keputusan PPK…

      3. Untuk hal ini Bapak bisa lihat peraturan terkait hibah salah satunya PP 2/2012 yang terbaru.

  9. Paket pekerjaan , bagaimana memahaminya pak, ketentuan tentang honorrarium di ukur dengan satuan o/p orang paket. Mohon penjelasan pak

  10. Pak kalau SIUP kecil nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah menurut p54 & P70 sampai batas anggaran berapa yang bisa diikuti ? tks

    1. UU UMKM mengatur klasifikasi usaha melalui kekayaan bersih dan omset utk paket kecil omset maksimal adalah 2,5 M atau Kekayaan bersih maksimal 500juta… biasanya SIUP kecil termasuk ini. Hanya saja terkadang mengingat pelaporan KB dan Omset utk SIUP perperiode perpanjangan SIUP ini tidak terdata… jadi omset bisa dilihat dari pengalaman kerja… dan KB bisa dilihat pada neraca….

  11. Pak samsul, sy dari PNS Polri, kebetulan sy sedang menangani proses pengadaan, pada DIPA TA. 2013 sy terdapat nilai pengadaan alat olah data sebesar Rp.47.500.000,- terdiri dari 2 unit komputer & printer dan 1 unit laptop, sy lakukan dengan metode pengadaan langsung dengan SPK, ketika sy mendapati pihak ke-3 dengan SIUP klasifikasi MENENGAH, boleh kah sy jadikan sebagai pemenang??? terima kasih atas penjelasannya

    1. Kalau paket pengadaan nilainya s/d 2.5 M dan diperuntukkan untuk usaha kecil dan tidak memerlukan kompetensi teknis yang besar sebaiknya menunjuk usaha kecil sesuai kebijakan P54/2010…

  12. bapak saya mau tanya?? saya mempunyai cv dengan siup sedang apakah boleh ikut proyek pengadaan yang nilainya kurang dari Rp 1 milyar

    1. Kriterianya jika Kekayaan Bersih kurang dari 500juta atau omset tahun lalu kurang dari 2,5 M maka Perusahaan Bapak termasuk Usaha Kecil.. dan dapat mengikuti paket lelang s/d 2,5 M..

  13. Yth. Bapak samsulramli

    Terkait dengan terminoligi/kata “paket” dalam perpres 54/2010 ataupun 70/2012, benar adanya digunakan untuk paket pekerjaan, paket pengadaan dan paket usaha, namun nampaknya belum ditemukan pengertian (sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 pengertian dan istilah) yang khusus menyebutkan atau memberi definisi tentang paket, misalnya paket adalah……., dengan demikian secara etimoligis atau pengertian paket itu sendiri sebanarnya apa, dan karakteristiknya apa, mohon penjelasan.hal ini menjadi perlu untuk mengartikan melihat atau

    1. Menurut saya akan lebih bagus kalau ada glossary namun sekali lagi dalam aturan terkait definisi hanya terkait terminologi inti sehingga yang bersifat pemahaman tidak dimasukkan dalam pasal 1 pengertian dan istilah… salah satu cara kita memahami adalah dengan memahami struktur dan penggunaan kalimat.. dengan demikian kita bisa memahami alur pikir dan nuansa kebatinan penyusun peraturan… salah satu yang bisa saya jelaskan tentang paket seperti yang saya tuliskan dalam artikel ini…

  14. Terima kasih pak, sebenarnya pertanyaan tentang paket terkait dengan keperluan pemahaman kata ‘paket’ dalam arti definisi dan indikatornya, sehingga apabila apip ataupun aparat penegak hukum atau siapapun yang membaca kata ‘paket’ akan memberi arti dan makna yang sama, sebagai contoh : kata ‘operasi’ akan diartikan berbeda oleh masing-masing pihak berdasarkan frame of reference masing-masing pihak, bagi dokter adalah tindakah terhadap pasen, bagi polisi melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan, demikian seterusnya, sehingga tak ada titik temu. akibatnya satu pihak akan disalahkan oleh pihak lain. Saya berharap dengan ketekuan dan ketekukan Bapak dalam mengkaji Perpres dapat membantu setiap pengguna perpres dalam kebaikan dan keselamatan, melalui pengertian yang sama tanpa penafsiran yang berbeda, salah satu upaya dapat dilakukan dengan melalukan koreksi terhadap perpres sebagai milik bersama, bukan milik lkpp. misalnya kalimat “sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar, sebenarnya kata Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa tidak ada dalam pengertian perpres, terima kasih

    1. Terimakasih Pak sungguh pencerahan yang sangat berharga. Insya Allah akan coba saya komunikasikan dengan teman-teman di LKPP untuk perbaikan. Ternyata saya kalah tekun dengan Bapak, semoga tidak bosan untuk memberikan koreksi dan masukan untuk perbaikan aturan PBJP

  15. bapak, sy mau nanya sy termasuk salah satu panitia pengadaan barang dengan nilai pagu dibawah 2,5 M,apakah Penyedia dengan klasifikasi SIUP menengah boleh mengikuti Pelelangan ini,kalau bisa apa dasar hukumnya dan apabila tdk bisa apa juga dasar hukumnya,terimakasih

  16. Pak mau nanya : saya ada pengadaan meubel 350jt (total). bagaimana cara mengalokasikan dana operasional (fotocopy,rapat,biaya pengumuman dll) dari anggaran itu? brp % maks dari total anggaran?

  17. Mohon maaf pak numpang nanya. Apakah diperbolehkan mengubah pengadaan dari tender (sederhana) menjadi penunjukan langsung dengan catatan mengurangi nilai pagu yang ada serta volume pekerjaan? Adakah kondisi yang memungkinkan ini bisa dilakukan? Terima kasih sebelumnya…

    1. Penunjukan Langsung tidak terkait dana tapi kondisi yaitu keadaan khusus atau barang/jasa khusus jadi selama sifat pekerjaan tidak memenuhi syarat tersebut tidak bisa dilakukan penunjukan langsung.. silakan dipelajari lagi terkait penunjukan langsung pada Perpres 54 dan perka 14/2012

  18. Selamat siang bapak, mau nanya nih :
    Saya mau mengadakan pengadaan Printer/scaner dan LCD Proyektor dari sumber pembiayaan DIPA yg pertma akun kegiatannya adlh : 2124.006.001 MAKnya 532111 nominal Rp.60.000.000, sdngkn yg 1nya adlh : 2124.008.001 MAK 532111 pengadaan 15 unit PC dengan nominal Rp.150.000.000,- prtanyaannya bolehkan 2 paket pengadaan tersebut saya laksanakan dengan metode pengadaan langsung, karena kalau dijumlah lebih dari 200 juta untuk 1 DIPA hanya beda Output kegiatannya saja, terima kasih??

  19. salam kenal.
    di instansi kami ada dana untuk pengadaan barang senilai 200 juta untuk alat-alat penggilingan padi. dari dana 200 juta tersebut boleh membeli beberapa barang sesuai permintaan klp tani. mohon penjelasan dari bapak cara membuat hps nya. karena saya sama sekali tidak mengerti cara membuat hps mohon kiranya dapat diberi contoh dalam bentuk tabel dengan memperhitungkan biaya pengnkutan, pemasangan dan teknisi, keuntungan 10 %. trims

    1. Mba Desi: Yang pertama PA/KPA harus lakukan adalah mengumpulkan daftar barang yang diminta oleh petani kemudian mengkonsolidasikannya ke dalam beberapa jenis barang dalam RUP/KAK yang kemudian menjadi dasar PPK untuk mensurvey spesifikasi barang, mensurvey harga barang ke beberapa sumber untuk kemudian diperhitungkan HPS nya… Untuk rincian cara penyusunan HPS tentu tidak bisa disampaikan dalam ruang yang sangat terbatas seperti ini.. saran saya Mba ikut Bimtek khusus penyusunan HPS baik yang Mba selenggarakan sendiri dengan mengundang narasumber sertifikasi LKPP atau mengikuti even yang dilakasanakan mandiri dengan narasumber sertifikasi LKPP… salah satunya silakan akses di http://www.pusdiknas.org

  20. Mohon penjelasan pak samsul, apakah pengadaan belanja modal laptop, kamera, komputer utk 26 puskesmas yang berbeda MAKnya, dapat dilaksanakan oleh satu penyedia dengan metode pengadaan langsung, sedangkan di dalam DPA-skpd, masing2 belanja modal pengadaan laptop, kamera, komputer, sudah di plot ke pos anggaran masing2 puskesmas di dalam DPA-skpd yang nilai setiap pengadaan barang tersebut tidak lebih dari 20 juta,
    Mohon penjelasan, dan saran pak samsul kepada saya yang awam ini.

      1. Kalau satu pengadaan, apakah tidak menyalahi aturan pak samsul, karena mengingat di DPA dinkes, anggaran tersebut berada di setiap puskesmas, dan klw dibuat dengan cara 1 pengadaan bagaimana caranya pak, apakah diperbolehkan dinkes yang membuat ikatan kontrak dengan penyedia barang
        , mohon saran pak

        1. Pak Rendy : Tidak ada larangan satu pengadaan kalaupun nanti PPK nya berdasarkan puskesmas nanti kontrak per masing-masing PPK saja, ini namanya kontrak pengadaan bersama artinya beberapa PPK kontrak dengan satu penyedia diatur kok dalam Perpres cuma kita aja yang tidak biasa bukan tidak bisa. Poinnya kan menjaga harga agar tidak berbeda untuk barang yang sama di beberapa puskesmas sementara sumber dananya 1 dari apbd juga… 26 X 20JT untuk barang yang sama kan lebih dari 200jt jadi mending 1 lelang mendapatkan 1 penyedia, 1 barang yang sama, 1 harga yang sama.

          1. Kalau dilakukan dengan kontrak pengadaan bersama, bagaimana mekanisme pembayaran kepada Penyedia nya pak, karena mengingat dana nya sudah di plot ke pos masing2 puskesmas yang ada di dalam DPA-SKPD, dan jika SKPD melakukan ikatan sendiri dengan penyedia apakah diperbolehkan juga pak? dan bagaimana bentuk kontrak pengadaan bersama tersebut pak, di mohon penjelasannya dengan sangat pak.

          2. Pak Rendy: harus dilihat ploting itu selama masih dalam DPA SKPD Dinkes maka itu adalah kewenangan Dinkes. Berbeda jika dana tersebut sudah dilimpahkan ke DPA Puskesmas. Jadi silakan dicek dahulu.

  21. Assalaamu’alaikum….
    Pak Samsul, mohon pencerahan…
    Ditempat kami ada beberapa kasus yang masih menjadi polemik dan perbedaan dalam menangani.
    I. Apabila dalam penyusunan APBD ada usulan dari masyarakat untuk pembuatan kegiatan seperti contoh :
    a. Permohonan pembangunan jalan Dusun Cabe Desa Kutuh Rp. 175.000.000,-
    b. Permohonan pembangunan jalan Dusun Bawang Desa Kutuh Rp. 125.000.000,-
    c. Permohonan pembangunan jalan Dusun Suna Desa Kutuh Rp. 100.000.000,-
    pertanyaan :
    apakah didalam penyusunan APBD dananya itu harus dijadikan 1 paket atau boleh dibuat sesuai usulan masyarakat, kalau dibuat 1 paket apakah tidak menggabung paket dan kalau dibuat sesuai usulan masyarakat apakah tidak memecah paket ??? mohon penjelasan

    II. Di dalam APBD sudah tertuang di sebuah SKPD Dinas Perindag untuk pembuatan pagar yang mana kantor tersebut terpecah 2 kantor secara terpisah yang jaraknya kurang lebih 500 m sebut saja Kantor A dan Kantor B. SKPD tersebut mengusulkan pembangunan pagar yang mana dalam APBD sudah tertuang masing-masing pada Kantor A Rp. 125.000.000,- dan di Kantor B Rp. 110.000.000,-,
    pertanyaan :
    apakah pekerjaan tersebut harus digabung dan di lelang atau boleh dilakukan proses pengadaan langsung sesuai dana yang sudah tertuang di masing-masing paket DPA/APBD…
    mohon penjelasannya pak…terima kasih …

    1. Pak Sutrisno:
      1. Jika jalan desa tersebut bukan dalam satu ruas jalan dan lokasinya berjauhan sebaiknya dipisahkan dalam beberapa paket pekerjaan. Namun demikian jika ingin dilakukan pelelangan juga tidak masalah bisa dengan metode 1 pelelangan 1 paket pekerjaan atau 1 pelelangan sekaligus untuk 3 paket pekerjaan. Untuk bahan bacaan silakan baca artikel saya tentang paket pekerjaan dan paket pengadaan.
      2. sama dengan no. 1

  22. Salam kenal Pak Samsul…! Saya minta pencerahan, terkait surat dukungan alat ; apabila ada dua perusahaan berbeda mendapat/menggunakan dukungan alat dari Perusahaan pendukung yang sama,dan menawar paket pekerjaan yang sama di instansi yang sama, pertanyaan
    nya adalah pada evaluasi teknis apakah kedua perusahaan tsb digugurkan atau tidak ? terima kasih

  23. Assalaamu’alaikum….
    Pak Samsul, saya mau tanya . Dalam satu pengadaan barang, pagu anggaran di DPA 230 juta rupiah setelah dibuat HPS nya maka nilai pekerjaan menjadi 180 juta rupiah. Apakah pengadaan barang tetap dilaksanakan dengan pelelangan atau dengan sistem pengadaan langsung dengan mengacu pada HPS, kemudian apa dasar hukumnya. Terima Kasih sebelumnya pak atas petunjuknya

    1. Bu Siska: nilai paket adalah HPS bukan Pagu (pasal 66) sehingga metode pemilihan dapat dilakukan dgn lelang sederhana atau pengadaan langsung.. saran saya jika masih bisa lelang lebih baik lelang…

  24. Assalamualaikum, wr. wb.
    Mohon Penjelasan Pak Samsul Ramli, Mengenai jenis SIUP (Mikro, Kecil, Menengah dan Besar) ada yang berpendapat :
    (PERTAMA) Bahwa Jenis SIUP
    Berdasarkan besarnya jumlah Modal dan Kekayaan Bersih di luar tanah dan bangunan atau jumlah modal disetor dalam akta pendirian/perubahan, maka penggolongan SIUP dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :
    1. SIUP BESAR, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
    2. SIUP MENENGAH, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
    3. SIUP KECIL, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000- (dua ratus juta rupiah).
    (KEDUA)Bahwa Jenis SIUP
    • SIUP MIKRO : SIUP yang dapat diberikan kepada Perusahaan Perdagangan Mikro, dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak lebih dari Rp. 50 Juta.
    • SIUP KECIL : wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
    • SIUP MENENGAH : wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
    • SIUP BESAR : wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih Rp. 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
    Pertanyaan saya adalah:
    1. Yang benar yang pertama apa yang kedua?
    2. Apa dasar hukumnya, perpres, permen atau ada undang-undang khusus, kalao memamg ada dasar hukumnya NOMOR BERAPA DAN TAHUN BERAPA?
    Terimakasih banyak atas penjelasannya.
    Wassalamualaikum Wr. Wb.

  25. Selamat Siang Pak Samsul, …izin bertanya

    Pada Awal tahun di DIPA Kantor kami terdapat belanja modal untuk menyeragamkan Loket Pelayanan Masyarakat secara Nasional sebesar 170jt, namun kami belum bisa mengeksekusi karena masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kantor Pusat…. & sekarang kami berencana untuk melakukan Revisi DIPA dari belanja barang ke belanja modal sebesar Rp. 180jt sehingga total Belanja Modal nantinya adalah 350jt. Pertanyaannya apakah dengan nilai Akumulasi tersebut pengadaan belanja modalnya harus melalui proses lelang? atau kami masih bisa melaksanakan tanpa lelang untuk pagu yg bernilai 180jt tersebut?

    Terimakasih

    1. Pak putera: 1. Pelelangan adalah prinsip pemilihan sedang pengadaan langsung adalah kebijakan. Jadi utamakan pelelangan dahulu jika waktu masih memungkinkan.
      2. Jika pilihan terpaksa harus cepat maka dapat dilakukan pengadaan langsung karena masih dibawah 200jt mengingat ini pengadaan non konsultansi.

  26. Didalam Pagu/Dipa tertera MAK 533121 Rehab Pagar Keliling Kantor dengan nilai 205.410.000…yang menjadi pertanyaan:1. Berapa persen dari pagu untuk Konsultan Perencanaan?2. Jika Nilai Pagu dikurang dengan biaya untuk konsultan perencana nilai nya dibawah 200 juta, apakah harus lelang atau pengadaan langsung?3. Apakah harus ada Konsultan pengawas untuk kegiatan diatas? dan kalau ada nilainya berapa persen dari pagu?Terima kasih pak…mohon penjelasannya

    1. Mau tanya pak, di dalam DPA kami ada 2 pekerjaan berbeda dalam 1 rekening yang sama
      1. Pengembangan Aplikasi A nilai 125jt
      2. Pembuatan Aplikasi B Nilai 175jt

      Saya masih agak bingung dengan istilah “pemaketan” Pekerjaan Menurut Perpres 54 Tahun 2010.
      – Apakah dipaketkan menjadi 1HPS dan 1 lelang (1 kontrak)? atau,
      – Apakah dipaketkan tetap 2HPS tapi 1 lelang (1 atau 2 kontrak)?

      Atas Saran dan petunjukknya, saya ucapkan Terimakasih

      1. Pak YC: sangat tergantung pada kebutuhan keahlian yang diperlukan. Skenarionya ada beberapa yg bisa saya tangkap:
        1. Aplikasi A karena sifatnya pengembangan bisa saja mengikat pada platform, program atau teknologi tertentu maka penyedianya bisa spesifik mengikat pada aplikasi sebelumnya. Dengan demikian bisa menjadi 1 paket pekerjaan dan paket seleksi tersendiri.
        Untuk paket pembuatan aplikasi B dipaketkan dan diseleksi sendiri.
        Jadi ada 2 paket pekerjaan dan 2 paket seleksi.
        2. Jika paket A tdk mengikat pada hal2 tertenti dan bisa dikerjakan sesuai dgn B maka dipaketkan menjadi 1 paket pekerjaan dgn 2 item sub pekerjaan dan 1 seleksi.

        Tdk ada larangan 1 rekening dipertanggungjawabkan dgn 2 kontrak atau lebih namun demikian tetap koordinasikan dgn pihak keuangan

        1. Terima kasih banyak atas jawabannya pak, sangat membantu sekali.

          Contoh ambil skenario 2 ya pak (dipaketkan jadi satu pekerjaan)

          -Kira-kira 2 item sub pekerjaan itu bisa dijadikan 1 item pekerjaan tidak pak? Dan adakah dasar hukumnya?

          Saya masih awam dalam hal pengadaan, tapi menurut saya pribadi, pekerjaan ini bisa dijadikan satu item pekerjaan karena memang saling mendukung tapi tidak mengikat (jika salah satu pekerjaan di tiadakan, pekerjaan yang satunya masih bisa berjalan)

          Terima kasih atas responnya

  27. Saya punya pertanyaan hampir sama dengan komentar sebelumnya.
    Di DPA kami ada 3 kegiatan jasa konsultasi lainnya dalam 1 rekening dengan nilai berbeda2.
    Apakah dalam penyusunan HPS bisa digabung menjadi 1 item pekerjaan dengan nilai total HPS gabungan dari 3 item tersebut?
    Atau harus tetap dirinci 3 item kemudian di total?
    Trims sebelumnya

      1. Trims atas responnya. Kalau saya sependapat dg pak Ramli, jadi bisa satu lelang, lebih mudah di proses lelang dan segi administrasinya, hasil pekerjaan juga akan lebih sinkron karena saling terhubung, tapi kalo dipisah ada baiknya juga karena mungkin bisa menghemat anggaran.
        Mengenai pendapat pak Ramli, ada dasar hukum nya atau hanya pemahaman prepress tersebut? Karena panitia minta untuk di pisah.

        1. Pak Jauhari: pemaketan seperti ini lebih kepada justifikasi PA KPA dalam menyusun RUP pasal 24 ayat 3 dalam rangka menuju pengadaan yang efisien dan efektif. Jadi kalau mencari kalimat yg sama persis sy yakin tidak ada.

  28. Selamat siang Bapak,
    Kami ada permasalahan dalam mengikuti lelang pengadaan beberapa waktu lalu,dengan nilai HPS 1.6 milyard. kami dinyatakan masuk 3 besar calon pemenang, namun kami digugurkan karena SIUP kami MENENGAH.
    Dalam RKS tidak mensyaratkan adanya SIUP ” kecil atau non kecil” hanya menyatakan ” Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat ijin usaha menjalankan kegiatan/usaha SIUP (jenis dagangan utama berupa alat-alat listrik/elektronik).
    Bagaimana solusinya pak. kami mohon petunjuk?
    Jika kami ingin sanggah kira-kira alasan sanggahnya bagaimana pak.
    Tks

    1. Pak Agung: mestinya Bapak juga lihat kualifikasi paket yg ada diaplikasi kemudian juga pada LDK… jika paket tersebut kualifikasi usaha kecil tanpa adanya penyebutan siup kecil maka paket trsbt tetap tdk dapat dimenangkan usaha menengah dan besar… sebagai bahan pengetahuan tidak ada yang namanya siup non kecil..yang ada siup kecil, menengah dan besar..

  29. selamat pagi pak…. saya mau bertanya… bolehkan dalam pengadaaan langsung pekerjaan konstruksi pembuatan sumur untuk 3 lokasi berbeda dan waktu berbeda di lakukan oleh satu CV.. sebagai bahan pertimbangan .. CV tersebut mempunyai alat bor 3 unit dan juru bor 3 SKT… dikarenakan untuk perusahaan yang ada di kabupaten kami yang memiliki alat bor dan SKT juru bor terbatas… sedangkan ada 18 titik pembuatan bor… sekian terima kasih

  30. Selamat Malam pak, moon izin bertanya
    1. jika dalam paket pengadaan mebel senilai 400 juta selain mencantumkan spesifikasi teknis PPK Juga menantumkan gambar sebagai bahan acuan, namun penyedia memberikan barang yang tidak sesuai dengan gambar. alasan gambar tersebut telah disetujui panitia ULP namun tanpa persetujuan PPK akibatnya terdapat selisih harga antara HPS dan fisik barang yang diterima, apakah yang sebaiknya dilakukan?
    2. apakah diperbolehkan CCO (tambah kurang volume) pengadaan mebel sistem pembayaran harga satuan?
    Terimakasih

  31. slamat sore pa saya mau tanya ada kerjaan penunjukan langsung pengawasan tetapi nilainya kecil sehingga sata mau gabung paket2 tersubut jadi satu kontrak saja bagaiman bisa apa tdk monhon konfirmasi jawabannya

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.