Dalam Peraturan Presiden 54 tahun 2010 (P54/2010) tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terdapat dua terminologi tentang paket. Paket pengadaan dan paket pekerjaan. Setidaknya ada 11 kalimat paket pengadaan dan 16 kalimat  paket pekerjaan dalam batang tubuh P54/2010. Meski ada satu kalimat paket usaha pada  pasal 24 ayat 2 yang merujuk pada paket pekerjaan dan ini perlu menjadi bahan perbaikan P54/2010 kedepan.

Dominasi terminologi paket pengadaan dan paket pekerjaan menunjukkan peran penting terminologi ini dalam konteks P54/2010. Di lafal keseharian, ketika membahas pengadaan, kita sering menambah-nambah terminologi. Seperti paket lelang, paket penunjukan langsung, paket pengadaan langsung dan lainnya, yang ternyata tidak ada dalam P54/2010. Ini kemudian membuat buram pemahaman essensial tentang paket itu sendiri.

Apakah isitilah paket pengadaan dan paket pekerjaan mempunyai arti yang berbeda? Ya! Ini ditunjukkan dengan jelas, salah satunya, dalam pasal 100 ayat 3 disebutkan bahwa, “nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil”.

Tampak jelas bahwa ketentuan nominal 2,5 milyar, yang diperuntukkan bagi usaha kecil, mengikat pada paket pekerjaan. Jadi kalimat Pasal 24 ayat (2) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil adalah merujuk pada kompetensi teknis bukan pada nilai 2,5 milyar. 2,5 milyar adalah nilai paket pekerjaan. Menjadi beralasan P54/2010 sama sekali tidak campur tangan terhadap kriteria usaha kecil dan non kecil, yang sudah tegas diatur oleh UU No. 20/2008.

Adalah keliru kalau pertanyaan tentang definisi usaha kecil dan non kecil versi P54/2010 dijawab dengan definisi nilai paket pekerjaan 2,5 milyar itu. Lihat saja pasal 1 ayat 33 dan ayat 34. Kemudian pasal 19 ayat 1 huruf g tentang Penyedia, sama sekali tidak mengaitkan definisi usaha kecil dan non kecil dengan nilai paket pekerjaan. Bunyi sebenarnya adalah: “memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. Kemampuan disini merujuk kepada kompetensi”.

Pemahaman ini berdampak salah satunya pada fasilitasi consolidated demand dalam rangka penghematan cost of acquisition. Dalam prinsip good procurement praktek ini disebut dengan agregated procurement. Konsepnya adalah menggabungkan beberapa paket pekerjaan sejenis dalam unit, lembaga atau wilayah kedalam satu paket pengadaan bersama. Dibandingkan kalau dilaksanakan secara terpisah atau sendiri-sendiri akan jauh lebih efisien. Konsep pengadaan bersama ini diakomodir P54/2010 melalui klausul kontrak pengadaan bersama. Sayangnya belum ada benchmark yang di share dalam bentuk panduan. LKPP kabarnya telah menerapkan untuk pengadaan alat tulis kantor. Semoga kontrak ini dapat menjadi trigger pemanfaatan mekanisme pelelangan bersama.

Oke, kembali ke soal utama tulisan ini. Ketika kita melakukan pengadaan bersama dengan nilai total 3 milyar rupiah, artinya lebih dari 2,5 milyar, apakah otomatis paket pengadaan untuk usaha non kecil? Jawabnya tidak, karena secara kompetensi usaha kecil masih bisa memenuhi dan belum tentu paket pekerjaan didalamnya bernilai lebih dari 2,5 milyar.

Pemahaman ini penting agar masyarakat luas, termasuk pihak pemeriksa, tidak serta merta melihat nilai paket pengadaan melebihi 2,5 milyar kemudian dimenangkan oleh usaha kecil dianggap sebagai pelanggaran. Atau sebaliknya karena nilai paket pengadaan melebihi 2,5 milyar pengusaha non kecil boleh masuk dan hilanglah hak perlindungan usaha kecil yang diatur dalam kebijakan pengadaan.

Bagaimanakah nilai paket pengadaan terbentuk? Nilai paket pengadaan terbentuk atas nilai akhir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk satu paket pekerjaan atau akumulasi HPS dari beberapa paket pekerjaan. Dan nilai paket pengadaan inilah yang nantinya akan diumumkan pada dokumen pengadaan sebagai acuan bersama pelaksanaan pengadaan yang tidak dapat dirubah apabila telah melewati batas akhir pemasukan penawaran.

Konsekwensi lainnya adalah terkait penetapan pemenang. Seperti tertuang dalam pasal 8.1.f.1 dan 2, tentang tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA), yaitu menetapkan pemenang untuk paket pengadaan non konsultansi dengan nilai diatas 100 milyar rupiah dan 10 milyar rupiah untuk jasa konsultan.

Ini mengisyaratkan apabila nilai paket pengadaan atau nilai paket pengadaan bersama melebihi nilai tersebut diatas, kewenangan penetapan pemenang ada di PA utk K/L/I dan Kepala Daerah untuk daerah. Meskipun nilai paket pekerjaannya pembentuknya tidak mencapai kriteria.

Consolidated demand atau agregated procurement adalah hal yang strategis sehingga ketika nilai paket pengadaan sangat besar maka tanggungjawab penetapan ada di PA, namun proses pemilihannya tetap wewenang pokja. Dan penandatanganan kontrak tetap menjadi kewenangan PPK.

 

Nilai Paket Pengadaan

Perencanaan umum oleh PA menghasilkan nilai rencana paket pekerjaan berdasarkan pagu anggaran yang tersedia. Untuk itu metode pengadaan yang dimasukkan dalam kebijakan umum atau rencana umum pengadaan masih berupa rencana. Rencana nilai paket pekerjaan dan rencana metode pelaksanaan.

Perencanaan pelaksanaan oleh PPK diawali oleh proses identifikasi kebutuhan yang ujungnya melahirkan spesifikasi, HPS dan rancangan kontrak. Ini kemudian menjadi acuan pokja menyusun dokumen pengadaan. Nilai total HPS atau gabungan nilai total HPS per pekerjaan akan menjadi nilai paket pengadaan. Secara implisit dapat dikatakan bahwa nilai paket pengadaan dapat saja berupa gabungan nilai paket pekerjaan.

Berdasarkan nilai paket pengadaan dan spesifikasi kemudian Pokja/Pejabat menetapkan metode pengadaan yang paling tepat dilaksanakan. Untuk itu sangat mungkin terjadi perubahan metode pelaksanaan, mengikuti perubahan nilai paket pengadaan ataupun paket pekerjaan, dari tadinya berdasar pagu menjadi HPS. Dan ini sah karena belum masuk kedalam dokumen pengadaan. Berbeda kalau paket pengadaan/paket pekerjaan sudah dimasukkan ke dalam dokumen pengadaan, maka tidak diperbolehkan ada perubahan sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Bagaimana dengan ketentuan penetapan pemenang oleh PA? Ini pun harus berdasarkan paket pengadaan yang tertuang dalam dokumen pengadaan bukan mengikat pada nilai kontrak. Meskipun nilai penawaran pemenang atau nilai kontrak tidak mencapai 100 milyar rupiah, ketika nilai paket pengadaan lebih dari 100 milyar, pemenang ditetapkan oleh PA seperti amanat pasal 8.

Penting juga untuk kita membedakan alur proses pengadaan. Tahap persiapan, pelaksanaan, kontrak dan hand over. Terminologi paket pekerjaan ada pada tahapan persiapan dan paket pengadaan dimulai dari tahapan pelaksanaan, tepatnya sejak batas akhir pemasukan penawaran, kontrak dan hand over. Terminologi paket pengadaan dan paket pekerjaan mempunyai manfaat besar dalam kerangka pencapaian value for money pada proses pengadaan.

 

Print Friendly, PDF & Email