Setelah lebih dari 3 kali mendapati diskusi, yang pendapatnya hampir sama, terkait nilai jaminan pelaksanaan dan prestasi pekerjaan dari teman-teman penyedia barang/jasa pemerintah, ada baiknya diurai dalam artikel sederhana ini.

Kronologisnya demikian. Dalam peristiwa pemutusan kontrak prestasi pekerjaan telah terlaksana misal 90%, penyedia kemudian dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan. Atas sanksi ini muncul pertanyaan. Apakah jaminan pelaksanaan tetap dicairkan? Apakah nilai jaminan tetap sebesar 5% dari nilai total kontrak atau 5% dari bagian pekerjaan yang belum diselesaikan?

            Dari ketiga kasus yang masuk kemeja redaksi http://samsulramli.com pertanyaannya serupa. Kiranya cukup dijadikan simpulan bahwa pemahaman ini kemungkinan besar juga menghinggapi banyak penyedia.

Pertama tentang sanksi pencairan jaminan pelaksanaan ketika terjadi peristiwa pemutusan kontrak apakah bisa tidak dikenakan? Jika kita melihat ketentuan Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya pasal 93 ayat (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

  1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  2. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
  3. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; “DAN”
  4. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Jika dicermati kata sambung pada akhir poin c adalah “DAN”. Dengan adanya kata sambung ini maka sifat sanksi akibat pemutusan kontrak ini adalah kumulatif bukan alternatif seperti “atau” dan “dan/atau”.

Berbeda misalnya dengan sanksi pada proses pemilihan sebelum berkontrak misal penyedia mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran maka sanksi yang berlaku adalah sanksi umum sebagaimana diatur pada pasal 118 ayat 2 bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi berupa:

  1. sanksi administratif;
  2. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
  3. gugatan secara perdata; “DAN/ATAU”
  4. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Dengan demikian sanksi bersifat alternatif kumulatif artinya bisa hanya salah satu bisa juga bersama-sama dengan sanksi lainnya.

Kembali pasal 93 ayat 2 bila dibaca dan dipahami secara harfiah menjadi seperti ini: Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa maka Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan dan Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Maka jelas jawaban pertanyaan diatas pencairan Jaminan Pelaksanaan adalah sanksi wajib atas pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa.

Pertanyaan kedua apakah nilai jaminan tetap sebesar 5% dari nilai total kontrak atau 5% dari bagian pekerjaan yang belum diselesaikan?

            Ternyata soal ini belum begitu jelas dipahami dari sisi penyedia. Kebingungan ini dapat dimaklumi karena dalam regulasi keuangan terdapat ketentuan yang mengaitkan antara nilai jaminan pelaksanaan dengan prestasi pekerjaan. Misalnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 (PMK 243/2015) tentang Perubahan PMK 194/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Dapat Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun. Pada pasal 9 ayat 4 misalkan disebutkan “Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.”

Klausul ini seolah-olah menegaskan bahwa nilai jaminan pelaksanaan mempunyai keterkaitan erat dengan prestasi pekerjaan, padahal tidak demikian teorinya.

Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan atas perjanjian bukan jaminan pembayaran atas prestasi pekerjaan. Nilai jaminan pelaksanaan tegas tertuang sejak dokumen pengadaan dari IKP hingga SSUK dan SSKK. Dan hal ini mengacu pada ketentuan Perpres 54/2010 Pasal 70 ayat (4) bahwa Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

  1. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
  2. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

Secara kontraktual ketentuan PMK 194/2014 pasal 9 ayat 4 tersebut tidaklah bermasalah selama dituangkan dalam perubahan kontrak dan dinyatakan mekanisme perubahannya sejak dokumen pengadaan. Namun akibatnya adalah munculnya pemahaman yang keliru dalam praktik kontraktual yang menghubungkan nilai jaminan pelaksanaan dengan prestasi pekerjaan.

Untuk itu dari uraian di atas semoga dapat dipahami satu kesimpulan dari artikel ini yaitu :

  1. Jaminan Pelaksanaan adalah sanksi wajib atas pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa.
  2. Pada peristiwa pemutusan kontrak nilai pencairan jaminan pelaksanaan tidak terpengaruh prestasi pekerjaan tetap sebagaimana ketentuan dokumen pengadaan dan dokumen kontrak yaitu sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar 5% dari nilai HPS.

Yuk lanjut diskusi lagi. Salam PBJ Traveller.

Print Friendly, PDF & Email