Rasanya terlalu lama tidak update blog karena ada beberapa pekerjaan yang menyita sebagian waktu. Terlintas pemikiran untuk membahas peran PPTK dalam pengadaan barang/jasa. Topik ini selalu menjadi perdebatan hangat disetiap kelas atau even diklat pengadaan barang/jasa didaerah.

    Jadi untuk mengisi kekosongan updating blog, coba-coba ngobrol tentang PPTK, barangkali saja bisa dijadikan pendulum yang berarti diranah perbaikan secara praktis.

    Klausul PPTK ini muncul hanya untuk pemerintah daerah tepatnya melalui PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 1 ayat 16 menyebutkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesuai dengan bidang tugasnya.

    

Setidaknya dari pasal ini beberapa kata kunci yang dapat dicermati yaitu:

Pertama, PPTK melekat pada jabatan struktural. Ini menegaskan bahwa jabatan sebagai PPTK adalah bagian dari tupoksi. Karena bagian dari tupoksi maka selayaknyalah reward sebagai PPTK sudah melekat pada gaji dan tunjangan jabatan. Dengan kata lain PPTK tidak lagi mendapatkan penghasilan tambahan (honor) atas jabatan ini. Mohon maaf terpaksa ngobrolin ini, terlepas dari keseimbangan antara reward dan beban tugas, pemahaman saya terhadap klausul PP 58/2005 seperti ini.

    Berbeda dengan kewenangan ke-PPK-an yang muncul diwilayah pengelolaan barang tepatnya peraturan pengadaan barang/jasa yang kini kiblatnya adalah Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya. Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

    Jabatan sebagai PPK sifatnya fungsional seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 17 ayat 1 UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu satuan organisasi. Sedangkan jabatan struktural didefinisikan sebagai jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi (merefer ke tupoksi lagi)

    Tugas fungsional dalam pengadaan sifatnya mengandalkan profesionalisme pejabatnya. Termasuk dalam hal ini Pejabat Pengadaan, Pokja ULP dan juga PPK. Bahkan PPK dalam pasal 17 ayat 2 huruf c diwajibkan memiliki persyaratan manajerial. Atas tugas tambahan secara profesional ini maka PPK berhak atas honorarium.

    Kata kunci kedua, PPTK bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dari satu program. Kemudian pasal 12 ayat 2 pada PP 58/2005 menjelaskan cakupan tugas PPTK yaitu :

  1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

     UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 1 ayat 16 menyebutkan bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Pasal 7 ayat 1 memberikan gambaran tentang posisi struktural dan wilayah tugas PPTK. Disebutkan Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. (merefer ke tupoksi lagi)

    Artinya PPTK memiliki tugas struktural yang bertanggungjawab terhadap kegiatan.

    Perpres 54/2010 ayat 1 menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sedangkan ayat 7 menegaskan bahwa PPK bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Ada perbedaan mendasar antara pengadaan barang/jasa dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

    Pengadaan barang/jasa merujuk pada diperolehnya barang/jasa sebagai bagian pemenuhan tugas Kepala SKPD. Baik sebagai Pengguna Anggaran sekaligus Pengguna Barang (lihat UU 17/2003 tentang Keuangan Negara pasal 10 ayat 1 huruf b). Sehingga kegiatan pengadaan barang/jasa adalah tanggungjawab Kepala SKPD yang dalam Perpres 54/2010 disebut sebagai Pengguna Anggaran (PA). Definisi PA disini sama dengan definisi yang ada pada PP 58/2005.

    Disisi pelaksanaan teknis (fungsional) pengadaan barang/jasa PA menunjuk dan/atau menetapkan personil yang mempunyai kompetensi teknis ke-ppk-an menjadi seorang PPK. Hal ini diterangkan dalam pasal 8 ayat 1 huruf c.

    Pada pasal 8 ayat 1 huruf a disebutkan PA menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dalam RUP inilah ditetapkan kegiatan-kegiatan terkait pengadaan barang/jasa. Salah satu komponen penting RUP adalah Pemaketan Pekerjaan (bukan pemaketan kegiatan). Lihat pasal 22 ayat 3 huruf c angka 1.

    Nah, tanggungjawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh PPK adalah mendefinisikan paket pekerjaan dan melaksanakan paket pekerjaan. PPK bertanggungjawab penuh terhadap terlaksananya paket pekerjaan dimulai sejak penyusunan spesifikasi hingga didapatkannya barang/jasa yang dibutuhkan.

    Atas dasar kronologis ini, dikaitkan dengan UU 25/2004, dapat dilengkapi urutan pelaksanaan rencana strategis adalah sejak visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, Kegiatan dan Paket Pekerjaan.

    Tugas Kepala SKPD seperti amanat UU 17/2003 sebagai Pengguna Anggaran berujung pada kegiatan. Sementara sebagai pengguna barang, artinya didapatkannya barang/jasa, berujung hingga ke paket pekerjaan. Dalam wilayah penggunaan anggaran sesuai amanat PP 58/2005, PA dapat menunjuk pejabat dibawahnya sebagai PPTK
pada batas kegiatan. Sementara itu dalam tujuan memperoleh barang/jasa PA dapat menetapkan seorang PPK pada batas pelaksanaan
pekerjaan.

    Lalu bagaimana hubungan antara PPTK dan PPK dalam kerangka pengadaan barang/jasa?

    Sebelum Perpres 54/2010 nomenklatur PPTK dalam pengadaan barang/jasa tidak dikenal. Demikian juga dalam PP58/2005 dan turunannya nomenklatur PPK (Komitmen) tidak dikenal. Memang ada istilah PPK namun dalam artian Pejabat Penatausahaan Keuangan.

    Pada Perpres 54/2010 istilah PPTK muncul pada penjelasan pasal 7 ayat 3 bahwa PPTK sebagai salah satu tim pendukung PPK. Diranah PP 58/2005 istilah PPK muncul pada Permendagri 21/2012, tepatnya pasal 10A bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Permendagri 21/2012 memahami PPK sebagai kewenangan ke-PPK-an yang memang melekat pada PA/KPA dan memang ini essensinya. PPK bukan soal personil semata tapi tentang kewenangan.

    Sudah terlihat konektivitas dan kesepahaman antara mazhab memperoleh pembayaran (PPTK) dengan memperoleh barang/jasa (PPK) pada pengelolaan anggaran.

    Yang menjadi masalah dilapangan terjadi kesalahpahaman terkait posisi PPTK dan PPK. Kedua posisi dipahami secara struktural komando. Muncul persoalan atasan dan bawahan. PPTK pembantu PPK dan soal ewuh pakewuh PPK yang non pejabat dihadapkan dengan PPTK yang memegang jabatan struktural.

    PPTK dan PPK tidak bisa dipahami secara struktural karena memang keduanya berbeda sudut tugas. PPK adalah tugas fungsional sebagai pelimpahan kewenangan dari PA disisi memperoleh barang/jasa. Sedangkan PPTK adalah tugas struktural yang juga pelimpahan kewenangan PA disisi pembayaran.

    PPTK bersifat administratif. PPK bersifat teknis operasional. PPTK bertanggungjawab terhadap kegiatan. PPK bertanggungjawab terhadap paket pekerjaan. PPTK bertanggungjawab atas administrasi pembayaran dan PPK bertanggungjawab atas perolehan barang/jasa. Jelas tidak ada yang harus dipertentangkan.

    Alur proses yang harusnya dipahami adalah PPTK sebagai pembantu PA memastikan secara administratif anggaran telah tersedia. Sejurus dengan itu PPK mempersiapkan pelaksanaan pengadaan sejak penyusunan spesifikasi, HPS dan rancangan kontrak. Kemudian setelah penyedia ditetapkan, PPK menunjuk penyedia dan menandatangani kontrak bersama penyedia. Setelah kontrak ditandatangani PPK mengendalikan kontrak hingga didapatkannya barang/jasa yang ditandai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Setelah BAST, PPK tidak punya kewenangan untuk menjalankan administrasi pembayaran. Untuk itu PPK didukung oleh PPTK dalam proses administrasi pembayaran.

    Tahap inilah yang diatur dalam Permendagri 13/2006 dan disempurnakan dengan Permendagri 21. Secara rinci tentang tugas PPTK per pasal bisa dilihat pada box berikut:

Pasal 1 ayat 69 : SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Argumen : Perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya tanggungjawab PPK untuk kemudian diserahkan kepada PPTK sebagai bagian kelengkapan dari dokumen yang disiapkan untuk kepentingan pembayaran. Jadi bukan PPTK yang menandatangani Kontrak atau Surat Perjanjian diwilayah pengadaan barang/jasa.

Pasal 13 ayat (2) : PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

Argumen: PPTK mendukung proses pembayaran atas pelaksanaan kontrak oleh PPK dan Penyedia dengan mengetahui/menyetujui kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam SPP-LS. Sekali lagi PPTK bertugas diwilayah administratif pembayaran.

Pasal 205 ayat :

(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.

(3) huruf m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;

(5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

(6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Argumen :

1. PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS dimana didalamnya termasuk kelengkapan pertanggungjawaban pelaksanaan kontrak oleh PPK.

2. Klausul adanya keterlambatan dan denda keterlambatan berasal dari PPK kemudian disampaikan pada PPTK untuk diproses secara administratif oleh PPTK dengan membuat surat pemberitahuan potongan denda sebagai kelengkapan SPP-LS.

3. Apabila dokumen dianggap tidak lengkap maka verifikator keuangan/bendahara mengembalikan dokumen kepada PPTK, kemudian apabila ketidaklengkapan dalam wilayah kontrak dan pelaksanaan kontrak dimintakan kepada PPK.

4. PPTK sebagai unsur staf dari PA memberikan tandatangan sebagai verifikasi bahwa dokumen SPP-LS telah lengkap dan sesuai ketentuan.

      Pertanyaan terakhir yang juga sering ditanyakan adalah apakah PPTK dapat merangkap atau bertindak sebagai PPK yang menandatangani kontrak dan sebagainya? Perpres 54/2010 beserta perubahannya hanya melarang PPK merangkap sebagai Penandatangan SPM (PPSPM) dan bendahara. PP 58/2005 dan turunannya juga tidak melarang personil PPTK menjalankan tugas sebagai PPK. Yang menjadi catatan adalah seorang PPTK yang akan menjalankan tugas sebagai PPK harus memenuhi syarat yang diatur pada Perpres 54/2010 pasal 12 ayat 2. Terakhir mendapatkan mandat dari PA melalui Surat Keputusan (SK) sebagai PPK atau SK PPTK yang didalamnya mencantumkan tugas dan kewenangan ke-PPK-an.

Ternyata pertanyaan diatas bukan pertanyaan terakhir seiring dengan munculnya diskursus soal ini. Pertanyaan yang muncul juga adalah tentang boleh tidaknya seorang PPTK merangkap menjadi Panitia/Pokja ULP pada paket pengadaan dalam ruang lingkup tugas PPTK tersebut.

Perpres 54/2010 membatasi tugas antara memilih penyedia dan mendapatkan barang/jasa yaitu pelaksanaan kontrak dan memastikan barang/jasa sesuai dan bisa dibayar. Hal ini agar tidak terjadi Conflict of Interest (CoI). Untuk itu kita perlu melihat apakah PPTK terlibat dalam proses mendapatkan barang/jasa?

Pada SE Kemendagri No. 900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, salah satunya menyebutkan utk SPP-LS PPTK menandatangani Kuitansi Pembayaran bersama penyedia diketahui PA/KPA.

Ini menunjukkan bahwa PPTK berada diluar wilayah proses memilih penyedia. Untuk itu PPTK sebaiknya tidak merangkap sebagai petugas yang memilih penyedia untuk menghindari potensi CoI dalam pengadaan barang/jasa.

    Demikian topik obrolan disempitnya waktu untuk menuliskan. Harapannya ini memancing berbagai diskusi praktis dilapangan tentang tugas PPTK diwilayah pengadaan barang/jasa.

Print Friendly