Beberapa kalangan merasa risau dengan maraknya pengadaan langsung pada awal tahun 2013 yang ditengarai akibat dilonggarkannya batasan pengadaan langsung dari s/d 100.000.00,- menjadi s/d 200.000 untuk barang/jasa non konsultansi.

Saya mencoba membuktikan hipotesa ini secara statistik. Logikanya dengan semakin banyaknya paket pengadaan langsung akan menurunkan jumlah paket pelelangan. Meskipun sebenarnya penurunan jumlah paket lelang tidak hanya dikarenakan pengadaan langsung, bisa juga karena mulai diterapkannya konsolidasi paket pekerjaan ke dalam paket pengadaan ataupun lainnya. Namun paham konsolidasi paket pengadaan saya coba nafikan mengingat kedewasaan strategi pengadaan sebagian besar K/L/D/I, saya asumsikan, masih belum sampai semasif itu.

Dari perbandingan progres data paket lelang 2012 dan 2013 pada medio 3 bulan yang sama yaitu Januari, Maret dan April ternyata kerisauan ini tidak menunjukkan wujudnya. Dilihat dari total paket 3 bulan yang sama progres paket lelang secara keseluruhan justru semakin meningkat.


Data : Smart Report LPSE, 23 Maret 2013

Meski demikian ada beberapa data yang cukup menarik menurut saya, justru pada LPSE yang cenderung mapan terjadi penurunan yang cukup signifikan. LPSE Provinsi Jawa Barat misalnya hingga bulan maret 2013 total paket yang dilelang mencapai 508 paket. Padahal tahun yang lalu sampai bulan yang sama telah dilelang 1.026 paket. Demikian juga dengan s/d maret 2013 sebanyak 345 paket sementara 2012 s/d Maret mencapai 518 paket. Apakah ini menandakan di LPSE yang sudah mapan jumlah paket telah terkonsolidasi dengan baik sehingga paket lelang menjadi lebih efisien atau justru terjebak pada nafsu pengadaan langsung? Tentu memerlukan penelitian lebih mendalam soal ini.

Yang pasti fenomena maraknya pengadaan langsung ini ada. Modusnya seperti sudah diduga, bukan dalam proses pengadaan karena jelas hal itu dilarang, namun dalam proses penganggaran. Dengan sengaja atau tak sengaja, karena mindset pengadaan langsung sudah terbentuk, DIPA atau DPA telah dibuat sedemikian rupa sehingga ‘seolah’ alasan pengadaan langsung menjadi sangat kuat. Padahal pengadaan langsung tidak wajib dan bukan prinsip. Seperti uraian pada artikel Pengadaan Langsung Tidak Wajib.

Wewenang Penetapan Pengadaan Langsung

Siapa sebenarnya yang berhak terhadap penetapan suatu paket anggaran atau paket pekerjaan harus dilakukan dengan pengadaan langsung atau pelelangan?

Untuk mengungkap ini bisa dilihat dari wilayah tugas dan kewenangan pihak pengadaan yaitu PA/KPA, PPK dan Pokja/Pejabat Pengadaan.

Pada masa persiapan tugas dan kewenangan PA/KPA, seperti diatur pasal 8, yang berkaitan dengan cara pelaksanaan pengadaan hanya ada pada Rencana Umum Pengadaan. Seperti disebutkan Pasal 22 ayat (3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

  1. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
  2. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  3. menetapkan kebijakan umum tentang:
    1. pemaketan pekerjaan;
    2. cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
    3. pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
    4. penetapan penggunaan produk dalam negeri

Mengacu pada penjelasan pasal 22 ayat 3 huruf c angka 2 bahwa yang dimaksud dengan PA/KPA menetapkan cara Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai, baik melalui Swakelola maupun Penyedia Barang/Jasa. Dalam hal Swakelola, salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh PA/KPA adalah mengalokasikan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh PA/KPA, hanya sebatas penetapan cara pengadaan swakelola atau pemilihan penyedia seperti tertuang pada pasal 3.

Jadi tidak terdapat kewenangan PA/KPA untuk menetapkan paket pengadaan apalagi cara pemilihan penyedia! (Ingat artikel Analisa Paket Pekerjaan dan Paket Pengadaan)

Demikian juga dengan tugas dan kewenangan PPK, telah tegas diatur dalam pasal 11, berada diarea rencana pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan hingga serah terima pekerjaan. Yang dimaksud dengan rencana pelaksanaan pengadaan diwilayah PPK meliputi:

1)     spesifikasi teknis Barang/Jasa;

2)     Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3)     Rancangan Kontrak.

Meski pada pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan oleh PPK dan/atau Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, namun batasan perencanaan pemilihan penyedia yang dilakukan hanya seputar pengkajian ulang yang berpengaruh pada paket pekerjaan dan jadwal kegiatan pengadaan (jadwal pemilihan, penandatanganan dan pelaksanaan kontrak serta serah terima pekerjaan) bukan pada penetapan paket pengadaan.

Yang paling tegas dan nyata pasal 35 s/d pasal 49 mengatur tugas pokok dan kewenangan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan sejak penetapan metode pemilihan, penyampaian dokumen penawaran hingga evaluasi penawaran. Jadi penetapan paket pengadaan apakah pelelangan atau pengadaan langsung atau penunjukan langsung adalah kewenangan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan bukan PA/KPA atau PPK!

Disinilah titik sentral bahasan kali ini. Boleh saja anggaran pada DIPA/DPA telah dipecah. Kemudian paket-paket pekerjaan dipecah menjadi kecil s/d 200.000.000,- diwilayah PA/KPA. Namun dalam metode pemilihan penyedia, Pokja/Pejabat Pengadaan berwenang untuk menetapkan apakah pelelangan, pengadaan langsung atau penunjukan langsung.

Tools konsolidasi paket pekerjaan ke dalam paket pengadaan barang/jasa telah disiapkan dalam P54/2010 yang telah diubah melalui P70/2012. Tools ini dapat ilihat antara lain pada pasal 80 ayat 6 bahwa Kelompok Kerja ULP dapat menetapkan hasil pemilihan kepada lebih dari 1 (satu) Penyedia, jika diperlukan. Kemudian pada sisi kontrak pasal 50 ayat 5 juga tersedia fasilitas kontrak pengadaan bersama dan kontrak payung. Terpenting dari segalanya essensi dari terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah agar pengadaan barang/jasa terencana dan strategis sehingga memberikan value for money yang tinggi bagi kesejahteraan bangsa/negara.

Intinya Pengadaan Langsung hanyalah sebuah kebijakan, bukan prinsip. Jadi Pengadaan Langsung tidak wajib.

Print Friendly