Pengadaan jasa penasehat hukum semenjak Perpres 35/2011 tentang perubahan pertama Perpres 54/2010 dapat dimasukkan sebagai keadaan tertentu sehingga dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Hal ini seperti tertuang dalam Pasal 44 ayat 2 huruf e Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 35/2011, yaitu :

Pasal 44

  1. Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
  2. Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

    e. pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter
    yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

    Dari pasal ini pengadaan jasa penasehat hukum termasuk dalam kategori jenis pengadaan konsultansi. Kemudian beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait keadaan tertentu adalah:

  1. Yang tidak direncanakan sebelumnya; dan
  2. Sifat pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

Kedua syarat ini menjadi mutlak untuk menyatakan suatu jasa penasehat hukum dapat menggunakan proses penunjukan langsung.

    Persyaratan usaha jasa penasehat hukum atau sering disebut dengan advokat jika kita kaitkan dengan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pasal 1 angka 1 sepanjang seseorang telah memiliki izin sebagai advokat, maka yang bersangkutan dapat menjalankan profesi sebagai advokat.

    Persyaratan seorang Advokat diatur dalam UU 18/2003 pasal 2 dan 3 yaitu :

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertempat tinggal di Indonesia;

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, telah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat dan salinan surat keputusan pengangkatan Advokat telah disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

    Terkait dengan badan hukum dikutip dari http://hukumonline.com kantor advokat, baik yang didirikan oleh satu maupun lebih dari satu advokat, tidak berbentuk badan hukum. Meski demikian, advokat dapat saja membuat akta pendirian kantor advokat di hadapan notaris. Apabila kantor advokat didirikan oleh satu orang advokat maka prosedur yang ditempuh kurang lebih sama dengan mendirikan usaha perseorangan.

Prosedur pendirian usaha perseorangan, menurut “Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen” karangan Henry S. Siswosoediro, adalah sebagai berikut:

a.      Persyaratan administrasi

  • Fotokopi KTP pendiri (advokat)
  • Fotokopi kartu keluarga dari orang yang bertindak sebagai penanggung jawab
  • Fotokopi surat kontrak rumah/kantor (jika menyewa) atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
  • Pasfoto berwarna ukuran 3×4 cm sebanyak 2 lembar
  • Surat keterangan domisili atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari kelurahan atau kepala desa

Dikaitkan dengan pengadaan maka persyaratan yang diperlukan untuk usaha perorangan jasa penasehat hukum adalah minimal :

  1. KTP
  2. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.
  3. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  4. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa.
  5. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/Pasal 29.
  6. PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
  7. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
  8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
  9. menandatangani Pakta Integritas.
  10. Memiliki izin advokat.

 

Untuk Badan Usaha persyaratan ditambah dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Evaluasi penawaran teknis Jasa penasehat hukum, menggunakan sistem nilai (merit point) terhadap unsur-unsur yang dinilai meliputi: pengalaman perorangan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli seperti yang diatur dalam Perka 14/2012 Bab IV dan V terkait Jasa Konsultan.

Bahasan selanjutnya adalah terkait komponen biaya yang nantinya akan menjadi sumber penyusunan HPS dan penilaian kewajaran harga. Fee advokat dalam buku Advokat Indonesia Mencari Legitimasi yang diterbitkan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (“PSHK”). Disebutkan antara lain bahwa komponen biaya jasa hukum sebuah kantor hukum terdiri antara lain sebagai berikut:

  1. honorarium advokat;
  2. biaya transport;
  3. biaya akomodasi;
  4. biaya perkara;
  5. biaya sidang; dan
  6. biaya kemenangan perkara (success fee) yang besarnya antara 5-20 persen.

Sehingga HPS disusun setidaknya didapatkan dari survey harga pasar terkait komponen-komponen tersebut di atas.

    Demikian sedikit hasil bahasan terkait diskusi dengan kawan-kawan yang menyampaikan perihal pengadaan jasa penasehat hukum.

Print Friendly