radarbanjarmasinHalaman depan Harian Radar Banjarmasin, 30 Agustus 2013, memuat berita yang mengejutkan. Dengan Headline “Takut Dipidana, Panitia Pengadaan Tabalong mundur” terus terang tetap sangat mengagetkan, meski kekhawatiran ini memang sempat menjadi prediksi saya.

Pernyataan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP), Husin Anshari, menguatkan prediksi bahwa ternyata virus ketakutan terhadap implikasi hukum pidana pengadaan barang/jasa semakin menggejala. Hal ini tentu sejurus dengan semakin gegap gempitanya upaya pemberantasan korupsi. Husin menjelaskan bahwa memang ada kelalaian dalam proses input evaluasi namun tidak bersifat substansi terhadap kualitas pekerjaan.

    Menjalankan tugas dalam pengadaan barang/jasa harus ditempatkan sebagai posisi yang sangat strategis. Pada tahun 2011 berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 1,2 Triliun APBN sekitar (30%) atau kurang lebih 400 Triliun adalah alokasi untuk pengadaan barang/jasa. Dari data inaproc LKPP anggaran pengadaan barang/jasa ditingkat kabupaten/kota mencapai 324,9 trilyun.

Sepakat bahwa karena besarnya akumulasi anggaran pengadaan barang/jasa pengawasan perlu terus ditingkatkan namun menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan tidak kalah penting. Jangan sampai upaya penegakan hukum justru menghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa itu sendiri. Sulit membayangkan dampak buruk pengadaan barang/jasa terhenti karena pelaksananya takut dipidana.

Dari sedikit data yang terpublikasi memang tidak dapat diambil satu kesimpulan yang komprehensif dan obyektif tentang kasus ini. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar, apakah pengadaan barang/jasa seluruhnya ada dalam ranah hukum pidana?

Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa

    Dominasi ranah hukum pidana yang melingkupi proses pengadaan barang/jasa adalah penyebab utama. Hampir seluruh proses pengadaan barang/jasa seolah mudah sekali di kenakan pasal pidana khusus.

    Pertanyaan ini sangat mendasar karena kasus pengadaan barang/jasa mencapai 44% dari seluruh kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditingkat nasional. Angka ini tentu akan semakin membengkak apabila ditarik ketingkat daerah. Sehingga dibenak khalayak publik pengadaan barang/jasa adalah sarang korupsi. Dus, stigma negatif ini juga melekat pada mereka yang terlibat pengadaan barang/jasa pemerintah.

    Kondisi ini diperparah oleh pemberitaan kasus korupsi yang sangat antusias dalam bingkai semangat pemberantasan korupsi. Tentu niat ini perlu diapresiasi dengan baik. Namun jika kemudian tidak dibarengi dengan peningkatan pemahaman terhadap sistem, metode, aturan dan filosofi terhadap subyek berita, khususnya tentang hukum pengadaan barang/jasa, maka hasilnya akan negatif.

    Pengadaan barang/jasa dilingkupi oleh Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Perdata selain juga Hukum Pidana. Sesuai dengan definisi pengadaan barang/jasa Perpres 54/2010 jo. Perpres 70/2012 pasal 1 ayat 1 adalah prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

    Setidaknya ada dua wilayah yaitu persiapan, pemilihan penyedia hingga penetapan pemenang dilingkupi oleh HAN. Kemudian penandatanganan kontrak hingga serah terima pekerjaan berada dalam ranah Perdata. Pidana bisa terjadi diseluruh bagian proses dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

    Unsur-unsur pidana dalam pengadaan barang/jasa adalah memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan/atau gratifikasi. Artinya selama tidak terpenuhi unsur-unsur pidana maka pengadaan barang/jasa berada dalam ranah HAN dan Perdata.

    Guru Besar bidang tindak pidana khusus di Universitas Hassanudin, Manado, Sulawesi Utara, Dr. Marwan Effendy, SH dalam satu kesempatan mengungkapkan bahwa, “apabila dikaji kasus pengadaan barang/jasa tidak semua pidana, apalagi dalam proyek itu tidak ada kerugian negara meski ada perbuatan melawan hukum”.

    Terkait kerugian keuangan negara Theodorus M. Tuanakotta dalam buku Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa Pihak yang bertanggung jawab menghitung kerugian keuangan negara adalah ahli seperti disebut dalam Undang-Undang.

  • UU tersebut antara lain KUHAP pasal 1 angka 28, ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
  • UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 11 huruf c, ahli adalah BPK (bukan pribadi, anggota, karyawan, auditor).
  • UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 pasal 32 ayat 1, ahli adalah instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk yang menghitung jumlah kerugian negara “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

    Dari sini jelas bahwa kasus pengadaan barang/jasa tidak dengan mudah dapat ditetapkan sebagai kasus pidana meskipun ditemukan perbuatan melawan hukum.

Namun apa boleh buat kasus pengadaan sudah terlebih dahulu dipublikasikan secara luas sebagai kasus pidana dengan kerugian negara, meski keterangan resmi tentang kerugian negara dari ahli, belum ada.

    Preseden seperti ini tentu saja dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dalam upaya penegakan keadilan itu sendiri. Penetapan status hukum sebelum kejelasan unsur pelanggaran hukum yang dibebankan, dapat dianggap sebagai tindakan berlebihan dan refresif terhadap pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah. Keputusan 35 anggota Pokja ULP Pemkab Tabalong adalah wujud perlawanan atas rasa ketidakadilan ini. Meskipun secara administratif langkah ini tidak terdapat dalam aturan dan dapat berdampak buruk bagi kelancaran proses pembangunan, namun inilah realitanya.

    Sejak tahun 2007, melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, Pemerintah membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam rangka meningkatkan pembinaan kebijakan pengadaan barang/jasa. Deputi Penyelesaian Masalah Hukum dan Sanggah telah melayani 577 pemberian keterangan ahli pengadaan sampai Mei 2013. Namun demikian diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi lain, seperti Inspektorat atau Biro Hukum dari K/L/D/I dalam rangka peningkatan perlindungan hukum bagi pelaksana pengadaan.

Sudah saatnya Pemerintah Daerah meningkatkan peran dan kemampuan Biro/Bagian Hukum dan APIP dalam memberikan konsultasi dan pendampingan hukum terkait pengadaan barang/jasa. Sudah saatnya pula KORPRI masing-masing daerah membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang dapat memberikan jasa pengacara untuk pelaksana pengadaan barang/jasa yang terlibat kasus hukum. Terakhir sudah saatnya Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Ikatan Ahli Pengadaan Barang/Jasa (IAPI) yang concern dalam pembinaan dan advokasi bagi seluruh ahli pengadaan di Kalimantan Selatan.

    Kasus ini adalah momentum yang tepat untuk menyadarkan kita semua utamanya para pimpinan daerah, bahwa lemahnya perlindungan hukum bagi pelaksana pengadaan daerah dapat mengakibatkan marginalisasi terhadap pelaksana pengadaan yang berujung pada kriminalisasi. Kita harus sepakat dan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi namun jangan sampai merubuhkan pilar keadilan yang lain.

*Radar Banjarmasin, 2 September 2013, Kolom Opini

Print Friendly