Diskusi tentang peran Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang menghangat beberapa waktu lalu, memantik ingatan untuk membahas beberapa pernik tanya seputar PPHP. Diskusi ini bertujuan untuk membetulkan fakta yang selama ini ada. PPHP secara sarkastik sering dianalogikan dengan berbagai macam akronim. Misal Pejabat/Panitia Penerima Hasil Penderitaan, Pejabat/Panitia Penerima Harapan Palsu, Pejabat/Panitia Penandatangan Hasil Palsu dan lain sebagainya. Berikut beberapa topik bahasan yang sering didiskusikan ketika membahas PPHP.

  1. Apakah PPHP Memeriksa Hasil Pekerjaan Penyedia?

Mindset umum. Selama ini tugas PPHP adalah memeriksa hasil pekerjaan penyedia. Benarkah demikian? PPHP seolah-olah sangat-sangat wajar dekat dengan penyedia barang/jasa pelaksana pekerjaan. Apalagi dalam pekerjaan konstruksi, PPHP baik secara sengaja atau tidak sengaja atau dipaksa, bertanggungjawab bersama-sama dengan pelaksana dan pengawas pekerjaan konstruksi .

Untuk menjernihkan ini, mari kita lihat struktur organisasi pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Bab III, Bagian Pertama, Pasal 7 Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya. Runtutan pasal yang penting harus dilihat adalah:

  • Pasal 8 ayat (1) PA memiliki tugas dan kewenangan diantaranya : c. menetapkan PPK, d. menetapkan Pejabat Pengadaan, e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  • Pasal 18 ayat 1 menyebutkan PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  • Pasal 12 ayat (1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.


Cukup menegaskan bahwa PPHP, PPK dan Pejabat Pengadaan dalam satu garis struktur sejajar dibawah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). PPHP tidak mempunyai kewenangan langsung untuk bekerjasama dengan penyedia barang/jasa. Karena PPHP tidak bertandatangan kontrak dengan penyedia. PPHP hanyalah petugas dari PA/KPA yang ruang lingkup kewenangannya, hanya, sebatas Surat Keputusan (SK) PA/KPA.

Sementara itu hubungan penyedia dan PPK diikat dengan sebuah surat perjanjian (kontrak). Sebagaimana diketahui dalam kontrak terdapat asas Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept) asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian“.

Jika kita lihat dari logika proses pasal 95, tahapannya sangat jelas. Ketika pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan Kontrak, penyedia mengajukan permintaan kepada PA/KPA melalui
PPK dalam rangka penyerahan pekerjaan. Atas permintaan tersebut PA/KPA segera menunjuk PPHP untuk menilai hasil pekerjaan yang dilaporkan telah diselesaikan oleh penyedia melalui PPK.

Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan PPHP melalui PPK
memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

Ketika PPHP harus berhubungan dengan penyedia barang/jasa selalu melalui PPK. Ini karena PPHP tidak punya kewenangan untuk memerintahkan penyedia. Penyedia tidak punya kewajiban untuk mematuhi perintah PPHP secara langsung. Ini sekali lagi, karena penyedia hanya mempunyai garis komando dengan PPK sebagaimana ketentuan kontrak.

Tegas dan jelas bahwa PPHP, atas nama PA/KPA, bekerja untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan-nya PPK sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa. Atas pelimpahan kewenangan PA/KPA. Sebagaimana diuraikan pasal 18 Perpres 54/2010 ayat (5) huruf a dan b, bahwa PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian.

PPK-lah yang bertanggungjawab penuh untuk berhubungan dengan penyedia sesuai ketentuan kontrak, bukan PPHP!

  1. Apakah PPHP penanggungjawab pembayaran?

Ini juga menjadi perhatian utama agar PPHP tidak menjadi Penerima Hasil Penderitaan. Lihat asal-usul PPHP menurut pasal Pasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 95 ayat 2. PPHP bertanggungjawab kepada PA/KPA bukan bertanggungjawab kepada pihak lain semisal pembayaran maupun pengelolaan aset. Yang bertanggungjawab terhadap pembayaran tetaplah PA/KPA sebagai penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).

PA/KPA atas kewenangan yang diberikan oleh UU 1/2004 melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Lihat pula Peraturan Pemerintah 58/2005 tentang kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah pasal 10 huruf e dan g, yaitu: e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Untuk itu PA/KPA berhak dan bertanggungjawab untuk menerima Serah Terima Pekerjaan (BASTP/BAPP) dari PPK meski tidak ada Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST-HP) dari PPHP. Pelimpahan kewenangan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan lahir atas kebutuhan PA/KPA mencari informasi pembanding atas penyelesaian pekerjaan penyedia yang disampaikan melalui PPK. Lugasnya sebagai bagian dari tugas dan kewenangan PA/KPA melakukan pengujian atas tagihan sebagaimana amanat PP 58/2005 untuk keuangan daerah.

Sangat tidak adil ketika yang bertanggungjawab membayar adalah PA/KPA lalu kemudian PPHP dan BAST-HP menjadi syarat mutlak dalam klausul pembayaran. Seolah-olah pembayaran tidak akan sah jika tidak ada BAST-HP. Mari kita lihat Pasal 95 Perpres 54/2010 disitu jelas tertuang bahwa BAST-HP hanyalah pelengkap Serah Terima Pekerjaan.

Mengenai Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam Perpres 54/2010 serta Perka 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres 70/2012 apabila kita cermati terdiri dari:

  1. BAST Hasil Pekerjaan yang merupakan tanggungjawab PPHP
  2. BAST Pekerjaan (PHO) yang merupakan tanggungjawab PPK
  3. BAST Akhir Pekerjaan (FHO) yang merupakan tanggungjawab PPHP
  4. Berita Acara Penyerahan yang merupakan tanggungjawab PPK untuk disampaikan ke PA/KPA.

Ada perbedaan antara BAST Hasil Pekerjaan dan BAST Pekerjaan. BAST Hasil Pekerjaan adalah tanggungjawab PPHP. Sedangkan BAST Pekerjaan adalah tanggungjawab PPK. Disini dapat diambil satu benang merah bahwa ada perbedaan antara hasil pekerjaan dan pekerjaan. Hasil Pekerjaan merujuk pada laporan pelaksanaan pekerjaan secara administratif yang mestinya diukur dan diuji minimal secara administratif pula. Bisa diperdalam bersama terkait ini, ketika berbicara pengukuran dan pengujian pasal 18 Perpres 54/2010 ayat 5 huruf b menggunakan istilah hasil Pengadaan Barang/Jasa bukan Hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana poin a.

Sedangkan Pekerjaan merujuk pada barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Secara kontraktual jelas yang bertanggungjawab penuh kepada PA/KPA, terkait penyelesaian pekerjaan, adalah PPK dan Penyedia bukan PPHP. Kemudian PA/KPA bertanggungjawab penuh atas penerimaan pekerjaan yang diserahkan oleh penyedia, melalui PPK. Adapun PPHP hanya bertanggungjawab kepada PA/KPA, dalam rangka meyakinkan PA/KPA untuk dapat menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diserahkan penyedia melalui PPK.

Sangat jelas bahwa dalam proses serah terima pekerjaan pada pasal 95 Perpres 54/2010 PPHP hanya bertugas memberikan pendapat kedua/pembanding atas penyerahan pekerjaan pengadaan barang/jasa oleh PPK. Artinya PPHP bukanlah penanggungjawab pembayaran maka dari itu BAST-HP bukanlah syarat mutlak pembayaran.

Apalagi PPHP diberi kewajiban tambahan mengesahkan termin pembayaran, yang notabene adalah kewenangan pelaksanaan pekerjaan oleh PPK. Ini tindakan yang berlebihan dan tidak tertuang dalam tugas pokok dan fungsi PPHP.

  1. Apakah PPHP Masih Diperlukan Jika PA/KPA bertindak sebagai PPK?

Seringkali muncul diskusi yang menyatakan bahwa buat apa ada PPHP? Karena sudah ada konsultan pengawas dalam pekerjaan konstruksi.

Secara tugas dan tanggungjawab antara konsultan pengawas dan PPHP jelas sangat-sangat berbeda. Konsultan Pengawas adalah penyedia yang berkontrak dengan PPK. PPK adalah petugasnya PA/KPA. Dengan demikian garis komandonya jelas sesuai kontrak penyedia berhubungan dengan PPK. Sedangkan PPHP garis komandonya adalah PA/KPA berdasarkan SK Penetapan dan Penunjukan.


Permendagri 13/2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 10A bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian Pasal 11 ayat 5 disebutkan dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran, sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Ketika PA/KPA bertindak sebagai PPK maka struktur organisasi di atas berubah menjadi sebagai berikut :


Jika seperti ini maka tentu wajar muncul pertanyaan, “untuk apalagi ada PPHP?” Karena seluruh kendali ada pada PA/KPA. Tugas dan fungsi pemeriksaan hasil pekerjaan telah ada pada konsultan pengawas. Disisi lain jika PPHP turut memeriksa hasil pekerjaan tentu akan terjadi intervensi terhadap perikatan (kontrak). PPHP bukan para pihak yang terlibat dalam kontrak, sehingga pendapat atau penilaiannya tidaklah diperlukan. Dengan demikian PPHP menjadi mubazir, jika PA/KPA bertindak sebagai PPK.

  1. Kapan PPHP ditetapkan dan dilibatkan?

Untuk ini jawabannya bisa dilihat pada pasal 22 ayat 3 huruf c Perpres 54/2010 yang menyebutkan bahwa dalam menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) PA menetapkan kebijakan umum tentang salah satunya pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa. Organisasi pengadaan barang/jasa sebagaimana Pasal 7 ayat 1 tersebut PPHP salah satunya. Dengan demikian PPHP dalam organisasi pengadaan ditetapkan sejak awal.

Hanya saja penunjukan terkait penugasan pemeriksaan hasil akhir pekerjaan setelah pekerjaan dilaporkan selesai oleh penyedia melalui PPK. Sesuai pasal 95 ayat 2 disebutkan PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Selama penetapan dan penunjukan PPHP dalam rangka tugasnya selalu diberi informasi tentang kontrak dan perubahan kontrak oleh PPK atas kuasa PA/KPA. Sehingga sifat keterlibatan PPHP dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa adalah monitoring.

Mustahil PPHP dapat melaksanakan tugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan ketentuan kontrak sementara dia tidak memegang kontrak dan seluruh perubahannya.

  1. Apakah PPHP Bertanggungjawab Terhadap Mutu Pekerjaan?

Penjelasan pasal-pasalnya sama persis seperti poin PPHP bertanggungjawab terhadap pembayaran. PPHP bertanggungjawab hanya kepada PA/KPA secara administratif karena dasar penunjukan sebagai PPHP bukan kontrak tetapi SK PA/KPA. Untuk itu jarak jangkau pemeriksaan teknis PPHP terbatas pada kesepakatan yang tertuang pada kontrak terkait penerimaan hasil pekerjaan.

Misal pengadaan catridge printer untuk persediaan. Maka jangkauan pemeriksaan PPHP harusnya disepakati, dalam ketentuan kontrak, hanya terbatas pada volume pekerjaan, purna jual (warranty) dan purna produksi (guarantee). Karena dalam metode pengujian tidak dimungkinkan PPHP melakukan test fungsi terhadap seluruh catridge. Karena akan mempengaruhi purna produksi atau garansi pabrikan. PPHP cukup percaya secara administratif terhadap sertifikat guarantee yang berlaku. Sedangkan mutu catridge selama masa kontrak adalah tanggungjawab PPK/Pengguna Akhir/PA dan Penyedia.

Ini tentu berlaku juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih kompleks seperti konstruksi. Paling lambat pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pre Construction Meeting/PCM) ruang lingkup mutu yang masuk dalam proses pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan telah dibahas. PPHP dapat diminta pendapat terkait program mutu yang dirancangkan akan dilaksanakan pada pekerjaan.

Dengan demikian jelas pada proses akhir ruang jangkau PPHP dalam melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. Selebihnya terkait mutu pekerjaan tentu tetap tanggungjawab para pihak yang berkontrak.

  1. Apakah PPHP adalah pengurus barang?

Untuk pengadaan barang kerapkali kewenangan ke-PPHP-an disamakan dengan kewenangan pengurus barang atau penerima barang. Dari sisi regulasi PPHP tidak sama dengan pengurus/penerima barang. PPHP adalah pemeriksa dan penerima disisi pengadaan barang/jasa sesuai Perpres 54/2010.

Sedangkan pengurus barang sesuai Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang atau Pengguna Barang.

Sehingga jelas PPHP dan Pengurus Barang bukanlah entitas yang sama, secara keorganisasian dan regulasi. Namun demikian dari sisi personil, mungkin saja personil pengurus barang merangkap sebagai PPHP. Tidak ada unsur pertentangan kepentingan dalam praktek ini.

Patut diingat dari sisi legalitas administratif. Seseorang yang bertindak sebagai pengurus barang dan juga merangkap sebagai PPHP harus memiliki 2 SK penugasan yang berbeda. SK Pengurus Barang dan SK PPHP.

Dari bahasan ini maka dapat dirangkum simpulan sebagai berikut:

  1. PPHP, atas nama PA/KPA, bekerja untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan PPK sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.
  2. PPHP bukanlah penanggungjawab pembayaran maka dari itu BAST-HP bukanlah syarat mutlak pembayaran.
  3. PPHP sama sekali tidak menjadi para pihak yang terlibat dalam kontrak, dengan demikian PPHP menjadi mubazir sifatnya jika PA/KPA bertindak sebagai PPK.
  4. PPHP dalam organisasi pengadaan ditetapkan sejak adanya RUP. Penunjukannya setelah pekerjaan dilaporkan selesai oleh penyedia melalui PPK. Dilibatkan sejak awal pelaksanaan pengadaan dalam rangka data dukung pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan ditahap akhir.
  5. PPHP tidak bertanggungjawab penuh terhadap mutu pekerjaan karena PPHP hanya memeriksa sebatas ruang jangkau yang dapat dicapai sesuai ketentuan kontrak.
  6. PPHP dan Pengurus Barang bukanlah entitas yang sama secara keorganisasian dan regulasi. Namun demikian dari sisi personil mungkin saja personil pengurus barang merangkap sebagai PPHP.

Demikian semoga bermanfaat dalam kerangka membangun diskusi yang positif dalam membangun pengadaan barang/jasa yang mensejahterakan rakyat.

Print Friendly, PDF & Email