Dalam proses pengelolaan anggaran dan barang kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bertindak sebagai pengguna anggaran/pengguna barang. Hal ini diatur dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 6. Kemudian dalam pasal ini diatur tentang tugas Pengguna Anggaran (PA) yaitu :

  1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  5. Mengelola utang dan piutang;
  6. Menggunakan barang milik daerah;
  7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
  8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

Dalam tugasnya menyusun dokumen pelaksanaan anggaran sesuai pasal 14 UU 1/2004 maka PA bertanggungjawab untuk menetapkan dan menguraikan program dan rincian kegiatan terkait pelaksanaan anggaran.

Pengguna Anggaran di daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Untuk itu tanggungjawab pelaksanaan program disampaikan oleh PA melalui koordinator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling minimal 3 bulan sekali atau triwulanan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan dilaporkan secara berkala minimal setiap bulan kepada Sekretariat Daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah dibantu oleh jajaran kesekretariatan berupa bagian yang melakukan evaluasi dan monitoring (monev) pelaksanaan kegiatan.

Fungsi monev pelaksanaan program dan kegiatan ini seringkali seperti tumpang tindih antara Bappeda dan Sekretariat Daerah, dalam hal ini biasanya pada Bagian Bina Program/Pembangunan Sekretariat Daerah. Kondisi ini menimbulkan kebingungan diantara pelaksana tugas monev itu sendiri, terlebih lagi bagi unit SKPD yang menyampaikan laporan karena seperti melaksanakan 2 pekerjaan yang sama.

Kebingungan ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau diperhatikan orientasinya. Bappeda melaksanakan monev triwulanan untuk memonitor pencapaian program yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan. Sehingga targetnya adalah terkendalinya pencapaian program per triwulan.

Sedangkan sekretariat daerah melalui bagian yang melaksanakan tugas pengendalian kebijakan KDH, melaksanakan monev terhadap pelaksanaan kegiatan perbulan. Penanggungjawab pelaksanaan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan pasal 1 ayat 16 PP 58 tahun 2005 adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK. Sehingga jelas bahwa PPTK adalah penanggungjawab kegiatan baik dari sisi pelaporan keuangan atau fisik kegiatan.

Kegiatan disisi belanja terikat dengan item belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam belanja langsung maka kegiatan terdiri atas paket-paket pekerjaan. Disisi ini melekatlah Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa. Dimana penanggungjawab pelaksanaan paket pekerjaan adalah PA/KPA yang dapat menunjuk seorang PPK untuk menjalankan kewenangan ke-PPK-an.

Banyak pertanyaan sebenarnya bagaimana posisi antara PPTK dan PPK?

Dilihat dari sisi pertanggungjawaban maka PPTK dan PPK sejajar karena kedua-duanya bertanggungjawab kepada PA. PPTK bertanggungjawab terhadap PA terkait pelaksanaan kegiatan. Sedangkan PPK bertanggungjawab terhadap pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan barang jasa seperti tertuang dalam P54/2010 pasal 8 dan pasal 11.

Perbedaanya hanya pada ruang lingkup. PPTK pada lingkup kegiatan, sedangkan PPK pada lingkup paket pekerjaan. Dari sisi ruang lingkup tugas PPTK lebih luas dibanding PPK, untuk itu muncul garis koordinasi antara PPTK dan PPK. Jadi bukan garis komando. Untuk itu antara PPTK dan PPK harus dapat bekerjasama dengan baik.

Secara hirarki pelaporan progres pelaksanaan paket pekerjaan akan berpengaruh pada progres pelaksanaan kegiatan. Progres pelaksanaan kegiatan akan berpengaruh pada progres pelaksanaan program.

Dari hirarki ini dapat disimpulkan satu runtutan pelaporan sesuai ruang lingkup masing-masing. PPK bertanggungjawab atas pelaporan progres fisik
pelaksanaan paket pekerjaan (pengadaan barang/jasa) dan pelaporan progres
penyerapan anggaran paket pekerjaan kepada PA/KPA melalui PPTK.

PPTK bertanggungjawab atas pelaporan progres fisik
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan progres
penyerapan anggaran pada kegiatan kepada PA/KPA termasuk rekapitulasi laporan dari PPK. Atas nama PA/KPA pelaporan kegiatan ini disampaikan kepada Sekretaris Daerah terkait pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah setiap bulan. Karena sifatnya pengendalian maka wajar sekretariat daerah tidak hanya menerima laporan tapi juga ikut terlibat dalam upaya mencari solusi ketika terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan hingga ke pelaksanaan paket pekerjaan.

Kemudian PA/KPA melaporkan progres pelaksanaan program kepada Kepala Daerah melalui Bappeda paling minimal tiga bulan sekali atau triwulanan.

Ruang Lingkup

Progres Fisik

Pertanyaan yang juga sering disampaikan terkait progres pelaksanaan kegiatan adalah bagaimana ukuran fisik kegiatan/pekerjaan? Sering ditemui dalam setiap pelaporan kegiatan/pekerjaan, progres fisik selalu mengikuti progres keuangan. Entahlah ini terkait mencari jalan mudah pelaporan atau ketidaktahuan, namun yang jelas dampaknya adalah terasa lambannya pelaksanaan kegiatan. Dan pada akhirnya menimbulkan stigma negatif, bahwa aparatur pemerintah pelaksana program pembangunan bekerja tidak optimal. Dalam kata lain kinerja tidak mengalami peningkatan.

Untuk kegiatan rutin seperti belanja operasional dan personil sangat wajar progres keuangan dan fisik selalu beriringan. Namun untuk paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sangat mungkin progres fisik melampaui progres keuangan, karena kontrak dibayar setelah ada progres pekerjaan atau serah terima barang sudah 100%.

Apabila kita cermati Pasal 1 ayat 1 Perpres 54/2010 yang berbunyi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi2 yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Tegas disebutkan bahwa pengadaan barang jasa dimulai dari perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pengadaan yang didalamnya terdapat penyusunan spesifikasi, hps, rancangan kontrak, pemilihan penyedia, kontrak dan pelaksanaan kontrak terakhir serah terima pekerjaan.

Kalau kita menilai progres fisik kegiatan atau paket pekerjaan hanya dari realisasi keuangan maka berarti kita menafikan kerja organisasi pengadaan sejak perencanaan kebutuhan hingga pelaksanaan kontrak. Karena yang dinilai hanya serah terima-nya saja. Ini tentu tidak fair karena sejak perencanaan kebutuhan sumber daya sudah dikerahkan, kinerja sudah berjalan.

Maka selayaknyalah apabila penyusunan spesifikasi, hps dan rancangan kontrak sudah selesai disusun oleh PPK, progres fisik paket pekerjaan dinilai semisal 5%. Proses pemilihan penyedia (pelelangan) telah selesai dan pemenang telah ditetapkan progres maju menjadi semisal 15%. Kontrak telah ditandatangani dan pelaksanaan pekerjaan telah 30% maka fisik pekerjaan semisal dinilai maju menjadi 45% dan seterusnya hingga pelaksanaan pekerjaan dilaporkan 100% maka progres fisik dapat ditetapkan 100%.

Apabila didalam kegiatan terdapat 5 paket pekerjaan maka apabila ke-5 paket tersebut telah ditunjuk penyedia barang/jasa wajar dong kalau progres kegiatan ditetapkan 15%. Tentu harus dibuat pembobotan dan regulasi terkait ini didaerah.

Dengan paradigma seperti ini maka kinerja akan menjadi panglima dalam pelaporan progres pelaksanaan pembangunan. Bukankah yang kita gadang-gadang adalah anggaran berbasis kinerja bukan kinerja berbasis anggaran.

Print Friendly