Mengawali artikel serial Jaminan seperti mengulang artikel terdahulu terkait jaminan. Tahun 2012 pernah ditulis artikel dengan judul Apa Perlu Jaminan Dalam Pengadaan? Artikel ini pun telah diterbitkan dalam buku “Bacaan Wajib Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

    Ketika berbicara tentang jaminan maka harus dibahas tentang sifat jaminan, jenis jaminan dan bentuk jaminan.

Sifat Jaminan

    Pakar asuransi Dody Dalimunthe menegaskan bahwa jaminan pada dasarnya hanya dapat diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Negara yaitu pihak perbankan, maupun perusahaan asuransi yang memiliki program Surety Bond. Jenis dan sifat jaminan yang diterbitkan oleh perbankan ini berbeda dengan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, walaupun terdapat persamaan yang prinsip pada keduanya, yaitu adanya loss factor, underwriting, spreading of risk. Hal inilah yang menyebabkan surety business digolongkan ke dalam usaha perasuransian.

Persamaan inilah kemudian yang menyebabkan dispute pemahaman bahwa jaminan yang dapat diterbitkan oleh perusahaan asuransi sama dengan produk asuransi lainnya seperti asuransi jiwa atau kecelakaan.

Padahal dalam membahas sifat jaminan dikenal istilah assurance dan insurance. Assurance sifatnya memberi jaminan atas risiko pada kegiatan yang sudah pasti, misalnya pengadaan, perdagangan, export import dan lainnya. Sedangkan insurance sifatnya memberi perlindungan atas risiko pada kegiatan yang mungkin terjadi di masa datang, misalnya kecelakaan, kebakaran dan lainnya. Atas dua sifat ini di Indonesia muncul istilah jaminan (surety) dan perlindungan (asuransi).

Sehingga ketika berbicara penjaminan ruang lingkupnya adalah assurance, bukan asuransi yang lebih bersifat insurance. Dalam penjaminan (assurance) melibatkan tiga pihak yaitu surety sebagai penjamin (penerbit jaminan), principal sebagai pemilik jaminan (penyedia) dan obligee sebagai user (PPK).

Sesuai sifatnya maka yang dijamin adalah risiko atas kejadian yang sudah pasti. Proses pengadaan barang/jasa terdiri atas beberapa tahapan. Risiko-risiko ditiap tahapan selalu tertuang dalam dokumen. Pada proses pemilihan penyedia dalam dokumen pengadaan barang/jasa tertuang kesepakatan tentang penawaran beserta segala kewajiban terkait penawaran. Misal : masa berlaku penawaran, kebenaran penawaran dan lainnya. Kewajiban ini sesuai dengan tingkat risiko yang diperhitungkan dapat dijamin dengan jaminan. Jaminan ini kemudian disebut dengan jaminan penawaran.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa sifat jaminan (surety) terdapat 2 hal pokok yaitu kewajiban dan jaminan. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Perpres 54/2010 mengatur Jaminan Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal 67 ayat 1 bahwa Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/ Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Kewajiban dan Jaminan adalah bagian tersendiri yang dihubungkan oleh sebuah kesepakatan sebagaimana tertuang dalam perikatan, dalam hal ini dapat berbentuk sertifikat, garansi atau retensi. Untuk bentuk akan kita bicarakan dibagian Bentuk Jaminan.

Jenis Jaminan

Seperti simpulan sebelumnya bahwa dalam membicarakan jaminan maka unsur utama adalah kewajiban dan jaminan. Ruang lingkup kewajiban menentukan jenis jaminan yang diperjanjikan. Pasal 67 ayat 2 kemudian merincikan Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

  1. Jaminan Penawaran;
  2. Jaminan Pelaksanaan;
  3. Jaminan Uang Muka;
  4. Jaminan Pemeliharaan; dan
  5. Jaminan Sanggahan Banding.

Nama jenis jaminan merujuk pada obyek kewajiban yang dijamin.

  1. Jaminan penawaran menjamin segala kewajiban yang tertuang pada dokumen penawaran terjamin keabsahan, kebenaran dan pelaksanaannya.
  2. Jaminan pelaksanaan menjamin segala kewajiban yang tertuang pada dokumen pelaksanaan pekerjaan (dokumen kontrak) dilaksanakan sesuai mutu, kuantitas, waktu, lokasi dan biaya yang diperjanjikan.
  3. Jaminan Uang Muka menjamin segala kewajiban penggunaan uang muka sebagaimana tertuang pada dokumen kontrak digunakan sesuai mutu, kuantitas, waktu, lokasi dan biaya yang diperjanjikan.
  4. Jaminan Pemeliharaan menjamin segala kewajiban pemeliharaan output pekerjaan sebagaimana tertuang pada dokumen kontrak sesuai mutu, kuantitas, waktu, lokasi dan biaya yang diperjanjikan.
  5. Jaminan Sanggah Banding menjamin segala kewajiban atas pertanggungjawaban sanggahan sebagaimana tertuang pada dokumen pengadaan barang/jasa.

Bentuk Jaminan

    Semafhumnya sifat jaminan yang assurance maka risiko yang dijamin bersifat unforeseen. Unforeseen Condition adalah sebuah kondisi dimana jenis kejadiannya telah dapat diperkirakan namun kepastian terjadinya tidak dapat diperkirakan. Misal risiko pekerjaan tidak selesai adalah hal yang dapat terjadi namun kejadiannya bisa saja tidak terjadi.

    Berbeda dengan risiko unforeseeable yaitu risiko yang sama sekali tidak dapat diperkirakan jenis, bentuk dan kapan terjadinya. Risiko ini tidak dapat dijamin dengan assurance, hanya dapat dilindungi dengan produk insurance. Peristiwa unforeseeable ini kerap juga disebut dengan keadaan kahar.

    Risiko-risiko dalam pengadaan barang/jasa telah sedemikian rupa diidentifikasi dalam klausul dokumen pengadaan dan dokumen perjanjian (kontrak). Risiko unforeseen adalah salah satu risiko yang tidak dengan mudah dapat dikendalikan dari sisi finansial untuk itu harus dikendalaikan. Dalam best practice pengendalian risiko ini tertuang dalam manajemen pengendalian risiko. Salah satu opsi pengendalian risiko para pihak, dalam hal ini penyedia barang/jasa, dapat mengalihkan risiko kepada pihak lain.

Hal ini pun telah dibuka peluang dalam Perpres 54/2010 pasal 67 ayat (5) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.

Atas dasar ini maka muncullah bentuk jaminan berdasarkan sumber atau pihak penjaminnya. Dirunut dari sumbernya bentuk jaminan terdiri dari :

  1. Retensi adalah bentuk jaminan berupa uang baik mekanisme setor atau penahanan pembayaran prestasi pekerjaan. Kalau dilihat dari sisi likuiditas-nya retensi jauh lebih mudah dicairkan. Namun demikian tidak semua jenis jaminan dapat berbentuk retensi. Untuk Perpres 54/2010 retensi hanya untuk jaminan pemeliharaan.
  2. Garansi adalah jaminan berbentuk sertifikat garansi dari Bank (bank guarantee). Untuk mendapatkan garansi bank ini penyedia harus menyerahkan collateral atau agunan baik aset atau tabungan sebesar minimal sama dengan nilai jaminan. Dari sisi liquiditas, bank guarantee, masih sangat liquid karena bank pada dasarnya tidak memiliki banyak risiko. Mengingat adanya collateral aset atau cash money dalam bentuk tabungan penyedia.
  3. Surety Bond adalah sertifikat jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau lembaga penerbit jaminan yang mempunyai ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerbitkan surety bond. Disisi liquiditas, dalam benak sebagian pelaku pengadaan barang/jasa, untuk melakukan klaim terhadap jaminan berbentuk surety bond harus melalui jalan yang panjang. Klausul unconditional 14 hari sejak penagihan kerap terlampaui.
  4. Kontra Garansi atau Back to Back Guarantee adalah jaminan berbentuk sertifikat garansi dari bank, namun syarat collateral/agunan berupa aset atau tabungan diganti dengan jaminan dari Surety Company sebagai (guarantor) atas Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank. Ini penggabungan Surety Bond dan Garansi Bank, dimana Principal harus berhubungan dengan 2 (dua) pihak yaitu Surety Company dan Bank, sedangkan Obligee hanya berhubungan dengan pihak Bank saja. Disisi lain, Surety Company dan Bank telah mengikat suatu perjanjian mekanisme Kontra Garansi Bank. Dari sisi liquiditas kontra garansi jauh lebih rendah dibanding bank guarantee. Hal ini mengingat liquiditas collateral sangat tergantung pada surety company (perusahaan asuransi) yang menerbitkan jaminan atas collateral. Para pihak harus sangat berhati-hati karena kadang tidak paham bahwa yang didapatkan bukan garansi bank melainkan kontra garansi.

        Bentuk-bentuk jaminan diatas dalam aplikasi pengadaan, kecuali diatur oleh peraturan yang lebih tinggi, adalah opsi yang dapat dipakai oleh penyedia. Bukan opsi yang dipersyaratkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sehingga kebebasan memilih menggunakan bentuk jaminan diserahkan sepenuhnya kepada penyedia. Pihak PPK hanya dapat membuka kesepakatan tertulis, agar penyedia bersedia menggunakan bentuk jaminan yang lebih liquid, baik berupa surat atau berita acara yang menjadi satu kesatuan dari dokumen kontrak.

        Terkecuali diatur oleh peraturan yang lebih tinggi maka boleh mempersyaratkan bentuk jaminan tertentu. Semisal Permenpu 31/2015 mensyaratkan surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka, atau surat jaminan pemeliharaan, untuk paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diterbitkan oleh Bank Umum, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan syarat ini maka perusahaan asuransi atau penjamin harus berbentuk konsorsium.

        Sifat dan Jaminan adalah kewajiban kontraktual yang mengikat selama yang diperjanjikan tidak dinyatakan selesai.

    Bentuk jaminan hanyalah bagian dari pengalihan risiko. Dengan demikian akibat kegagalan kontraktual terkait surat jaminan, tidak lantas menghilangkan kewajiban para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa.

    Kiranya sudah cukup jelas ruang lingkup pembahasan sifat, jenis dan bentuk jaminan sebagai bahan melangkah memahami dampak hukum seputar jaminan yang sering didiskusikan.

        Secara umum dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa :

    1. Sifat jaminan adalah assurance ini berarti kewajiban menjamin risiko atas kegiatan yang telah diperjanjikan adalah hal yang mutlak bagi para pihak. Kewajiban ini mengikat dan tertuang dalam dokumen kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak.
    2. Jenis jaminan mengikuti risiko atas pelaksanaan kewajiban yang akan dijamin.
    3. Bentuk jaminan dapat berupa retensi, garansi bank, sertifikat jaminan atau kontra garansi.
    4. Sifat dan Jaminan adalah kewajiban kontraktual yang mengikat selama yang diperjanjikan tidak dinyatakan selesai.
    5. Kegagalan kontraktual terkait surat jaminan, tidak lantas menghilangkan kewajiban para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa


Print Friendly