Lama sebenarnya ingin membahas tentang Overhead dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Baru sekarang kesampaian disela waktu menunggu kereta tempur dicuci bersih. Semoga tulisan singkat ini bisa sedikit menambah perspektif penggiat pengadaan barang/jasa pemerintah.

    Dalam artikel Lika-Liku menyusun HPS sedikit diungkap tentang istilah overhead dan keuntungan yang wajar. Dalam rangka memperluas bahan diskusi artikel kali ini khusus membahsa tentang overhead dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Overhead barang/jasa adalah biaya tidak langsung satuan barang/jasa yang mempengaruhi biaya perolehan. Dengan demikian biaya perolehan terdiri dari biaya pokok (langsung) ditambah biaya tidak langsung.

    Obyek pengadaan terdiri dari 2 yaitu barang dan jasa. Komponen biaya pengadaan barang/jasa sesuai dengan karakteristik spesifikasi terbagi atas biaya input, proses dan output. Input sendiri terdiri dari material (benda), peralatan (benda), tenaga kerja (jasa).

Overhead Barang

Barang, menurut Perpres 54/2010 sebagaiamana diubah melalui Perpres 70/2012 pasal 1 ayat 14, adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

    Dengan demikian untuk pengadaan barang utamanya memperhitungkan komponen biaya metode/proses mendapatkan (perolehan) dan harga pokok barang (output). Untuk itu dalam pengadaan barang overhead melekat pada harga satuan barang.

    Overhead untuk barang diperhitungkan berdasarkan perbandingan komponen biaya spesifikasi yang dibutuhkan dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh pasar barang. Biaya terkait dengan metode pembayaran, fasilitas tambahan, asuransi dan lainnya.

    Perbedaan metode pembayaran mengakibatkan disparitas harga terhadap obyek barang yang sama. Harga barang yang dibeli dengan metode pembayaran langsung (cash) tentu berbeda dengan harga barang yang dibeli dengan metode angsuran/kredit atau utang. Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah hal ini terjadi ketika proses pembayaran telah terjadwal pada waktu tertentu (misal: triwulan II) sementara kebutuhan akan barang segera (misal: awal januari).

    Ilustrasi sederhana. Kontrak dapat dilaksanakan diawal januari dengan masa pelaksanaan pekerjaan juga pada bulan januari sementara pembayaran baru dilakukan pada bulan april. Dengan demikian masa kontrak berlaku sejak bulan Januari s/d April. Sedang masa pelaksanaan pekerjaan bisa saja hanya selama 1 bulan (1-31 Januari).

    Dengan ilustrasi ini berarti penyedia harus menanggung beban bunga selama 3 bulan (Januari, Februari, Maret) dibandingkan kalau pembayaran cash. Selisih antara harga barang cash dengan kredit inilah Overhead yang harus diperhitungkan dalam menyusun HPS.

    Ilustrasi lainnya terkait fasilitas tambahan. Pada pengadaan notebook dibutuhkan masa garansi minimal 2 tahun. Setelah dilakukan survey pasar ternyata sebagian besar pabrikan notebook hanya menyediakan garansi 1 tahun. Untuk itu mengingat pertimbangan kebutuhan dan umur ekonomis barang maka pada saat survey PPK wajib melakukan survey terkait fasilitas tambahan garansi 1 tahun.

    Nilai harga tambahan garansi 1 tahun dari barang yang tersedia dipasaran inilah yang kemudian masuk dalam biaya overhead. Tentu saja untuk barang yang telah menyediakan garansi sesuai kebutuhan yaitu minimal 2 tahun garansi tidak diperhitungkan overhead fasilitas.

Riwayat perhitungan HPS ini harus dicatat dengan rapi oleh PPK pada saat menyusun dokumen pelaksanaan, sehingga ketika ada perbedaan metode perhitungan antara pemeriksa (auditor) dengan PPK dapat ditemukan justifikasinya.

    Semoga dalam diskusi nanti akan banyak contoh ilustrasi lain sehingga bisa tercapai kesamaan persepsi tentang biaya overhead. Kekeliruan yang sering adalah memasukkan baya transportasi atau distribusi atau incoterm ke dalam overhead. Incoterm adalah bagian dari biaya pendukung meski juga termasuk biaya tidak langsung. Penting untuk memisahkan ini dalam perhitungan HPS agar menjadi jelas mana biaya pendukung yang tidak melekat pada harga satuan dengan biaya overhead yang melekat pada harga satuan pokok barang.

Overhead Jasa

    Untuk overhead jasa secara umum sepakat dengan definisi dari Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum 2013
yang disusun oleh Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Meski AHSP ini cenderung kepada pekerjaan konstruksi bangunan. Namun secara umum sudah memperhitungkan unsur Input (material,peralatan dan tenaga kerja), proses dan output.

AHSP menjelaskan bahwa overhead adalah biaya umum. Biaya umum adalah biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya pekerjaan (kegiatan pekerjaan) yang bersangkutan, atau biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional meliputi pengeluaran untuk:

  1. Biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran;
  2. Biaya upah pegawai kantor lapangan,
  3. Biaya manajemen (bunga bank, jaminan bank, tender, dll)
  4. Biaya akuntansi
  5. Biaya pelatihan dan auditing,
  6. Biaya perijinan dan registrasi,
  7. Biaya iklan, humas dan promosi,
  8. Biaya penyusutan peralatan penunjang,
  9. Biaya kantor, listrik, telepon dll
  10. Biaya pengobatan pegawai kantor/lapangan
  11. Biaya travel, pertemuan/rapat
  12. Biaya asuransi di luar peralatan
  13. dan lain sebagainya

Biaya umum/overhead ini dihitung berdasarkan persentase dari biaya langsung yang besarnya tergantung dari lama waktu pelaksanaan pekerjaan, besarnya tingkat bunga yang berlaku dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Sedikit tambahan tentang perhitungan keuntungan + overhead yang wajar maksimal 15% sebagaimana tertuang dalam contoh penjelasan Perpres Nomor 70 tahun 2012, Pasal 66, Ayat 8 digunakan jika tidak ada standarisasi yang mengatur. Nilai ini didapatkan dari nilai optimum yang relatif dekat dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia.

Sekian dahulu pembahasan singkat tentang overhead dalam perhitungan HPS, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan bahan diskusi selanjutnya.

Print Friendly