Memidanakan Pengadaan Barang/Jasa – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Mon. Jul 16th, 2018

Memidanakan Pengadaan Barang/Jasa

    banjarmasinpostKabar mengejutkan datang dari Kabupaten Tabalong. 35 orang anggota kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tabalong secara serentak mengundurkan diri. Pengunduran diri ini secara otomatis akan melumpuhkan proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Tabalong. Hal ini juga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tabalong juga terancam terhenti. Meski sudah memasuki triwulan III Kabupaten yang mempunyai APBD TA. 2013 sekitar 1,07 triliun ini tentu masih menyisakan paket-paket pelelangan yang mendesak. Belum lagi ada hajatan besar Pemilukada dan APBD-P.

    Dari informasi yang tersebar dengan cepat, pemicu pengunduran diri seluruh pokja ULP ini akibat ditetapkannya 5 anggota pokja ULP sebagai tersangka pada pengadaan dan pemasangan lampu pedestrian di Tanjung Tengah dan Hikun pada Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tabalong.

    Dalam berita tersebut Sekretaris ULP mengungkapkan, “Kalau hanya kesalahan administrasi seharusnya tidak perlu dipidanakan, sebagai panitia lelang tentunya kami turut resah dan sebagai solidaritas maka Pokja ULP yang beranggotakan 35 orang mulai hari ini menyatakan mundur”.

    Mengutip berita Banjarmasin Post, Rabu 10 April 2013, halaman 4 dalam sub judul berita “Dugaan Korupsi Lelang Lampu di Tabalong” ditulis bahwa “Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel, Kompol Zaenal Arifin, kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan setelah ditemukan “unsur melawan hukum”.

    Kemudian pada alenia terakhir diungkap bahwa, “Dalam proses lelang, panitia diduga tidak melakukan verifikasi. Seharusnya, tidak ada yang diumumkan sebagai pemenang lelang dan lelang pun perlu diulang”.

Masalah Pengadaan Tidak Selalu Pidana

    Memang dari sedikit data ini tidak dapat diambil satu kesimpulan yang komprehensif tentang kasus ini. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah pengadaan barang/jasa seluruhnya ada dalam ranah hukum pidana?

    Pertanyaan ini sangat mendasar karena kasus pengadaan barang/jasa mencapai 44% dari seluruh kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Angka ini tentu akan semakin membengkak apabila ditarik ketingkat daerah. Sehingga kesan yang mendominasi dibenak umum pengadaan barang/jasa adalah sarang korupsi. Dus, stigma negatif ini juga melekat pada mereka yang terlibat pengadaan barang/jasa pemerintah.

    Kondisi ini diperparah oleh pemberitaan kasus korupsi yang sangat antusias dalam bingkai semangat pemberantasan korupsi. Tentu niat ini perlu diapresiasi dengan baik. Namun jika kemudian tidak dibarengi dengan peningkatan pemahaman terhadap sistem, metode, aturan dan filosofi terhadap subyek berita, khususnya tentang hukum pengadaan barang/jasa, maka hasilnya akan negatif.

    Kembali kepertanyaan pokok sebelumnya. Pengadaan barang/jasa dilingkupi oleh Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Perdata selain juga Hukum Pidana. Sesuai dengan definisi pengadaan barang/jasa Perpres 54/2010 jo. Perpres 70/2012 pasal 1 ayat 1 adalah prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

    Setidaknya ada dua wilayah yaitu persiapan, pemilihan penyedia hingga penetapan pemenang dilingkupi oleh HAN. Kemudian penandatanganan kontrak hingga serah terima pekerjaan berada dalam ranah Perdata. Pidana bisa terjadi diseluruh bagian proses dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

    Unsur-unsur pidana dalam pengadaan barang/jasa adalah memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan/atau gratifikasi. Artinya selama tidak terpenuhi unsur-unsur pidana maka pengadaan barang/jasa berada dalam ranah HAN dan Perdata.

    Guru Besar bidang tindak pidana khusus di Universitas Hassanudin, Manado, Sulawesi Utara, Dr. Marwan Effendy, SH dalam satu kesempatan mengungkapkan bahwa, “apabila dikaji kasus pengadaan barang/jasa tidak semua pidana, apalagi dalam proyek itu tidak ada kerugian negara meski ada perbuatan melawan hukum“.

    Terkait kerugian keuangan negara Theodorus M. Tuanakotta dalam buku Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa Pihak yang bertanggung jawab menghitung kerugian keuangan negara adalah ahli seperti disebut dalam Undang-Undang.

  • UU tersebut antara lain KUHAP pasal 1 angka 28, ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
  • UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 11 huruf c, ahli adalah BPK (bukan pribadi, anggota, karyawan, auditor).
  • UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 pasal 32 ayat 1, ahli adalah instansti yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk yang menghitung jumlah kerugian negara “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

    Dari sini jelas bahwa kasus pengadaan barang/jasa tidak dengan mudah dapat ditetapkan sebagai kasus pidana meskipun ditemukan perbuatan melawan hukum. Namun apa lacur kemudian kasus pengadaan sudah terlebih dahulu dipublikasikan secara luas sebagai kasus pidana dengan kerugian negara, meski keterangan resmi tentang adanya kerugian negara dari ahli belum ada.

    Preseden seperti ini tentu saja dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dalam upaya penegakan keadilan itu sendiri. Penetapan status hukum sebelum kejelasan unsur pelanggaran hukum yang dibebankan, dapat dianggap sebagai tindakan berlebihan dan refresif terhadap pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah. Keputusan 35 anggota Pokja ULP Pemkab Tabalong adalah wujud perlawanan atas rasa ketidakadilan ini. Meskipun secara administratif langkah ini tidak terdapat dalam aturan dan dapat berdampak buruk bagi kelancaran proses pembangunan, namun inilah realitanya.

Perlindungan Hukum Praktisi Pengadaan

    Disisi lain saat ini perlindungan dan pendampingan hukum bagi praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah sangat minim. Untuk Kalimantan Selatan saja tidak ada satupun lembaga pemerintah yang memberikan pendampingan dan bantuan hukum pada aparaturnya yang terkena kasus hukum dalam pengadaan barang/jasa.

    Sudah saatnya Pemerintah Daerah meningkatkan peran dan kemampuan Biro/Bagian Hukum dalam memberikan konsultasi dan pendampingan hukum terkait pengadaan barang/jasa. Sudah saatnya pula KORPRI masing-masing daerah membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang dapat memberikan jasa pengacara untuk petugas pengadaan barang/jasa yang terlibat kasus hukum.. Terakhir sudah saatnya Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Ikatan Ahli Pengadaan Barang/Jasa (IAPI) yang concern dalam pembinaan dan advokasi bagi seluruh ahli pengadaan di Kalimantan Selatan.

    Kasus pengunduran pokja ini adalah momentum yang tepat untuk menyadarkan kita semua bahwa lemahnya perlindungan hukum bagi praktisi pengadaan daerah dapat mengakibatkan termarginalisasinya pelaksana pengadaan yang berujung pada kriminalisasi pengadaan barang/jasa.

    Kesetaraan kompetensi, kedudukan dan status pelaksana pengadaan sebagai aparatur pemerintahan dihadapan aparatur hukum hal mutlak dalam upaya menegakkan keadilan itu sendiri. Bagaimanapun tidak ada keadilan ketika ada yang terdzalimi dan tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Toh semestinya tujuannya sama agar proses pembangunan berjalan dengan lancar, efisien, efektif dan akuntabel.

*Banjarmasin Post, 2 September 2013, Mimbar Opini

Print Friendly, PDF & Email

14 thoughts on “Memidanakan Pengadaan Barang/Jasa

  1. mantap. ijin nyimak pak samsul. turut berempati dgn yang terjadi teman2 di tabalong. memang infonya msh kurang jelas, apakah masih proses lelang atau sudah ada pemenangnya. Btw Kabar2nya juga selain dianggarkan honor dll, anggaran tenaga ahli konsultan hukum juga dibolehkan untuk menunjang pokja. kasus seperti ini juga terjadi ditempatku, tapi bentuknya adl banyak yg “ëmoh” jadi Panitia dan PPK ditahun berikutnya..

    salam

    1. Proses pekerjaan sudah selesai Pak.. konsultan hukum terkait pemilihan penyedia tidak pernah saya dengar karena proses pemilihan wilayah Hukum Administratif negara sehingga peran auditor internal APIP/BPKP mestinya… hal inilah yang tidak kita inginkan pak kalo semua Pokja dan ppk tidak mau terlibat pengadaan kita mau bangun apa?

  2. Menurut saya, pemerintah sendiri dalam memberikan standar biaya honorarium para pejabat panitia/pejabat pengadaan mulai dari KPA, PPK, anggota ULP/pejabat/panitia pengadaan, pemeriksa/PPHP bahkan penyimpan dan pengurus barang sangat tidak rasional, mengingat perbandingan dengan resiko pidana yang akan dihadapi kelak.
    Disamping itu,BPK dan aparat penegak hukum sendiri terlalu lebay dalam menangani permasalahan (kesalahan) dalam proses pengadaan barang/jasa baik kesalahan mekanisme atau hanya sekedar administrasi.

    1. Ke 5 Pokja tetap tersangka namun tidak dilakukan penahanan atas jaminan kepala daerah, upaya pendampingan terus dilakukan Pak.. secara rinci belum dapat diekspose karena sudah dalam materi proses. Insya Allah dengan dukungan kawan-kawan dapat ditemukan keadilan..aamiin.. begitu sudah clear dan dapat dipublikasikan akan saya kabarkan.. terimakasih atas dukungannya.

  3. Salah satu faktor rumitnya adalah Perpres mengenai pengadaan barang dan jasa amat amburadul. Panitia pengadaan jadi bingung. Data kemampuan teknis dan kemampuan keuangan penyedia jasa juga sulit diteliti kesahihannya. Menurut saya yang paling jelas dan tegas adalah Keppres 16 / 1994. Lalu muncul Keppres 80 /2003, dan sejak itu sampai yang terakhir Perpres 70 / 2012 makin membingungkan.

  4. Kalau saya membaca ulasan ini, saya sebagai PPK dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah agak terasa darah saya berkurang dan berat badan bisa berkurang drastis, dan yang paling berdampak adalah hati dan pikiran dikuras bahkan bergejolak. Namun bagi semua organisasi pengadaan mulai dari PA/KPA, PPK, Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan ( ULP ), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( PPHP) di seluruh Indonesia tercinta ini, bila keorganisasian pengadaan didukung sumber daya yg memiliki integritas yang tinggi , kemampuan menjalankan proses pengadaan dan pemahaman aturan dan peraturan yang berlaku, dalam arti menggerakkan semua sumber daya yang terlibat untuk menjalankan proses pengadaan mulai dari persiapan s/d selesainya hasil pekerjaan , saya kira tidak begitu sulit. yang membuat proses pengadaan ini jadi sulit dan bahkan PPK, ULP/PPHP jadi berpikir 1000 keliling , itu disebabkan salah satu faktor utama adalah adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan. Coba kalau kita jalankan sesuai aturan yang berlaku , mungkin hati dan pikiran tak akan terbebani. Apabila hal seperti di atas seluruh indonesia tak berani jadi PPK,anggota ULP , PPHP , dampaknya sangat terasa untuk pembangunan Indonesia. Kadang sangat menyedihkan bagi abdi negara yang sudah bekerja keras untuk dapat menjalankan tugasnya. contoh bila kita sudah diangkat dengan SK sebagai PPK, anggota ULP, Panitia PPHP, mau tak mau kita harus belajar untuk dapat memahami dan bagaimana abdi negara itu berkemampuan menjalankan tugas ini. coba mulai dari Perpres no.80 ganti lagi Perpres No. 54 berubah lagi ke PP 70 di tambah lagi PERKA , yang mana bukunya ngak tanggung tanggung tebalnya. ditambah lagi harus memahami Perpajakan yang berlaku yang sekarang adalagi peraturan terbaru, di tambah lagi mau tak mau harus belajar dan memahami mengenai yang berkaitan dengan Jaminan. ditambah lagi mau tak mau harus belajar mengenai Aplikasi, ditambah lagi Tata cara Pembayaran seperti PMK 190, yang begitu banyak yang harus dipelajari. dan menurut saya pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang /jasa pemerintah sepertinya ibarat mengambil S3. Kadang abdi negara yang bertugas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini , banyak pihak yang menanggapi secara negatif tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana tugas dan tanggung jawab yang berat ini harus dipikul . SEMOGA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KE DEPAN , BAGI PA/KPA,PPK, ULP. PPHP akan tidak adalagi bergejolak dalam hati dan pikiran . dan semua pihak berpikir demi pembangunan Indonesia Jaya Raya. Untuk Pak Samsul , Terimakasih , atas semua materi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. karna sangat membantu bagi kami untuk memahami baik dari sistem, prosedur sampai menghasilkan suatu produk Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

    1. Betul sekali pak ini adalah PR sistemik yang harus kita perbaiki bersama secara holistik tidak bisa parsial hanya pemerintah tapi juga masyarakat dan dunia usaha. Good will kita bersama untuk menciptakan aparatur yang profesional berintegritas melalui perbaikan sistem sosial, politik dan ekonomi. Secara internal kita harus banyak berbagi best practice dan pengetahuan agar menjadi pemahaman bersama..semoga blog ini menjadi salah satu kontribusi kecil dalam rangka ini.. secara eksternal kita bersama harus berupaya mendorong perbaikan sistem dan kebijakan sehingga PBJ khususnya menjadi lebih kondusif bagi perbaikan…

  5. Pelanggaran Perpres yang sesungguhnya merupakan panduan dalam rangka penyelenggaraan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sudah Cukup Jelas diatur tentang mekanisme dan Tata cara, namun masih banyak juga ditemukan adanya berbagai Pelanggaran yang disinyalir dilakukan dengan sengaja dan berencana oleh ULP / POKJA . Dan jika ini dianggap sebagai hal yang biasa2 saja dan bahkan dinilai Tidak Patut dipidana, kenapa ? Karena jika memang ULP / POKJA apalagi sebagai ASN tidak memiliki sustu keinginan atai tujuan lain pertanyaannya mengapa harus melanggar PERPRES ???
    Bagi masyarakat awan sekalipun bagi Praktisi Hukum, belum tentu paham tentang berbagai permainan dan kecurangan yang kerap terjadi dirana ini, adanya penambahan sejumlah persyaratan, menghilangkan aturan yg semestinya ada (menambah dan mengurangi Perpres) seakan-akan panitianya adalah Guru Presiden . Disinilah sebenarnya pangkal mulai terjadinya suatu persekongkolan / persepakatan jahat yang jelas meniadakan persaingan usaha yang sehat dan menghadirkan Penyakit yang pada akhirnya dinilai oleh sebagian kalangan bahwa ini menjadi bumerang bagi Panitia.
    Pelelangan e -tendering dimaksudkan agar pelelangan dapat dilakukan dengan cara persaingan yang sehat, mrnghindari kolusi dan korupsi itulah sebabnya sehingga Lelang Konvensional diganti dgn E-Tendering.
    Jadi kita ternyata perlu melihat persoalan ini lrbih arif dan objektif saja.
    Soal kerugian keuangan Negara, dan bukti permulaan atau bahkan OTT itu jelas Pidana .
    Tapi bagaimana keinginan dan kebijakan Pemerintah untuk melakukan Pencegahan melalui Saksi dan efek jera inilah yang harus dilihat lebih jauh .

    1. Terimakasih Bapak Mordekhai Rohan Massie dari apa yang Bapak tulis sebenarnya sangat jelas bahwa harus dibedakan dengan “sengaja dan berencana” dengan yang dilakukan karena selain “sengaja dan berencana”. Bagi mereka yang “sengaja dan berencana” sudah dipastikan tidak ada ketakutan. Yang ketakutan justru mereka yang tidak “sengaja dan berencana” namun tiba2 dengan semena2 disinyalir oleh orang lain yang bisa saja “sengaja dan berencana” mengkriminalisasi. Termasuk jika yang mereka yang tidak “sengaja dan berencana” ini disinyalir “sengaja dan berencana” berbuat jahat oleh mereka yang tidak “sengaja dan berencana” dengan cara mencoba2 menebak dan menduga2 tanpa pengetahuan, pemahaman, pengalaman dan keilmuan yang cukup untuk membuktikan kejahatan yang disebut “sengaja dan berencana”.

      Apalagi seperti yang diuraikan Bapak jangankan orang awam bahkan praktisi hukumpun tidak dengan mudah membuktikan kejahatan dalam pengadaan. Sehingga tentu tidak semudah itu pula berkomentar adanya pelanggaran terhadap perpres. Bagi mereka yang “sengaja dan berencana” melanggar perpres tentu harus ditindak secara hukum. Tapi bagi mereka yang tidak “sengaja dan berencana” tentu tidak serta merta kita sebut melanggar hukum dengan hanya melanggar perpres.

      Jadi pesannya sama mari kita sama-sama bijaksana dalam menyikapi persoalan hukum, tidak boleh serta merta dan tergesa-gesa. Harus dengan kompetensi dan kebijaksanaan yang cukup.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.