Manajemen Kontrak mengandung makna pengendalian atau pengelolaan kontrak. Inginnya artikel ini bersifat yang ringan-ringan saja jadi saya lebih tertarik membahas definisi kata yang dikenal dalam manajemen kontrak khususnya soal time schedule.

    Perkembangan manajemen kontrak yang paling berkembang adalah untuk pekerjaan konstruksi bangunan. Hal ini wajar karena Konstruksi Bangunan sendiri dilingkupi oleh aturan setingkat Undang-Undang (UU) diantaranya UU No.01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

    Untuk jenis pengadaan lain seperti barang, jasa lainnya, konstruksi non bangunan dan konsultan non bangunan dapat melakukan adaptasi sesuai karakteristik dan kompleksitas pekerjaan.

    Pengadaan barang/jasa setidaknya terdiri dari 3 tahap seperti yang diatur oleh Perpres 54/2010 seagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 yaitu:

  1. Persiapan
  2. Pemilihan Penyedia
  3. Pelaksanaan Kontrak


    Proses pemilihan penyedia selesai atau final begitu ditandatanganinya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau dahulu juga dikenal dengan istilah gunning. Gunning diambil dari bahasa Belanda yang artinya hadiah. Disisi hukum, SPPBJ merupakan obyek Tata Usaha Negara (TUN) melalui Peradilan TUN (PTUN). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang PTUN bahwa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final. Batasan ini penting untuk membingkai pembahasan selanjutnya.

Dari beberapa modul manajemen kontrak konstruksi bangunan ditemukan diagram tahapan pelaksanaan kontrak konstruksi bangunan seperti pada diagram terlampir. Seperti janji saya pembahasan ini lebih pada pendalaman definisi saja.

Beberapa definisi kunci yang ingin saya bahas mencakup 2 istilah penting yaitu:

  1. Masa Pelaksanaan Kontrak
  2. Masa Pelaksanaan Pekerjaan

Setidaknya ada 4 kata yang kita sarikan dari istilah diatas yaitu :

  1. Masa
  2. Pelaksanaan
  3. Pekerjaan
  4. Kontrak

Dalam Perpres 54/2010 pasal 1 ayat 22 disebutkan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Pemahaman umum dilapangan kontrak adalah sama dengan surat perjanjian. Padahal sebenarnya kontrak lebih luas dari surat perjanjian. Surat Perjanjian hanyalah bukti perjanjian, seperti yang dituangkan dalam paragraf ketujuh terutama pasal 55 ayat 1 yang tegas menyebutkan (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:

  1. bukti pembelian;
  2. kuitansi;
  3. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
  4. surat perjanjian.

Kemudian Perka 14/2012 menjelaskan bahwa hirarki dokumen kontrak adalah sebagai berikut :

  1. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  2. pokok perjanjian;
  3. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
  4. syarat-syarat khusus Kontrak;
  5. syarat-syarat umum Kontrak;
  6. spesifikasi khusus;
  7. spesifikasi umum;
  8. gambar-gambar; dan
  9. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

Dengan demikian kontrak adalah seluruh kesepakatan yang tertuang dalam dokumen kontrak bukan hanya yang tertuang pada pokok perjanjian (surat perjanjian).

Berdasarkan hal ini maka pengertian pelaksanaan kontrak adalah pelaksanaan seluruh kesepakatan yang tertuang dalam dokumen kontrak. Kemudian masa pelaksanaan kontrak dapat didefinisikan meliputi waktu pelaksanaan yang tertuang dalam dokumen kontrak hingga berakhirnya kesepakatan.

Tentang pelaksanaan kontrak ini diatur pada Bab VI Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa, Bagian Kesebelas tentang Pelaksanaan Kontrak yang terdiri dari delapan paragraf pasal 87 hingga pasal 95.

Definisi masa pelaksanaan kontrak dengan masa pelaksanaan pekerjaan akhirnya jelas berbeda. Masa pelaksanaan pekerjaan mengikat pada pelaksanaan pekerjaan sebagai bagian dari masa pelaksanaan kontrak. Dan tidak benar bahwa masa pelaksanaan kontrak juga berakhir ketika pelaksanaan pekerjaan berakhir.

Untuk itu ketika ada pertanyaan jaminan pelaksanaan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan atau menjamin pelaksanaan kontrak? Kita bisa dengan tegas menjawab bahwa jaminan pelaksanaan adalah menjamin pelaksanaan pekerjaan bukan pelaksanaan kontrak. Ketika masa pelaksanaan pekerjaan berakhir, jaminan pelaksanaan juga berakhir, sementara kontrak belum tentu berakhir.

Dalam pekerjaan konstruksi bangunan terdapat masa pemeliharaan yang masih berada dalam masa pelaksanaan kontrak. Kemudian masa pemeliharaan ini dijamin oleh jaminan pemeliharaan yang menggantikan posisi jaminan pelaksanaan.

DIAGRAM MASA PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI BANGUNAN


    Sekarang mari kita coba klop kan pemahaman di atas dengan diagram kontrak konstruksi bangunan.

Masa Pelaksanaan Kontrak

Masa pelaksanaan kontrak dimulai sejak ditandatanganinya kontrak. Dalam diagram terlihat bahwa waktunya maksimal 14 hari sejak diterbitkannya SPPBJ dan diserahkannya jaminan pelaksanaan oleh penyedia.

Dokumen Kontrak menjadi pondasi dilaksanakan seluruh aktivitas pelaksanaan kontrak. Artinya sejak di tandatanganinya kontrak segala yang dilakukan para pihak harus tertuang secara eksplisit didalam dokumen kontrak. Inilah essensi dari kontrak adalah UU tersendiri yang mengikat para pihak secara hukum. Yang juga harus menjadi perhatian para pihak bahwa sebelum dokumen kontrak ditandatangani adalah lokasi pekerjaan harus sudah benar-benar bebas dari segala permasalahan seperti pembebasan lahan dan lain-lain.

Masa pelaksanaan kontrak setidaknya terdiri dari 3 area masa :

  1. Masa Persiapan
  2. Masa Pelaksanaan Pekerjaan
  3. Masa Pertanggungan

Masa kontrak berakhir ketika semua 3 masa tersebut telah terlewati. Yang menjadi catatan penting adalah masa pelaksanaan kontrak sampai dengan habisnya masa pemeliharaan dijamin oleh jaminan sehingga secara de facto serah terima akhir pekerjaan adalah akhir kontrak. Namun secara de jure masa kontrak meliputi juga masa pertanggungan. Sehingga ada istilah kontrak tidak mati meski telah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Akhir.

Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 Bagian Kesebelas mengulas Pelaksanaan Kontrak dibahas tentang:

•    Perubahan Kontrak

•    Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja

•    Pelaksanaan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Tertentu

•    Keadaan Kahar

•    Penyesuaian Harga

•    Pemutusan Kontrak

•    Penyelesaian Perselisihan

•    Serah Terima Pekerjaan

  1. Masa Persiapan

    Begitu dokumen kontrak ditandatangani argo kontrak sudah mulai jalan. Sejak ini para pihak harus segera melakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan pekerjaan. Beberapa hal yang dilakukan dalam masa persiapan ini adalah:

  1. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
  2. Serah Terima Lapangan ( Site Take Over )
  3. SPMK/COW
  4. Persetujuan Mobilisasi
  5. Program Mutu
  6. Inspeksi Lokasi Kerja
  7. Uang Muka dan Jaminan Uang Muka
  8. Pembentukan Tim Teknis (Panitia/Pejabat PenelitiPelaksanaan Kontrak)
  1. Masa Pelaksanaan Pekerjaan

    Masa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak ditandatanganinya SPMK oleh kedua belah pihak yaitu maksimal 7 hari setelah diterbitkannya SPMK oleh PPK. Beberapa tahapan yang ada dalam masa pelaksanaan kontrak:

  1. Rapat Pra Pelaksanaan (Pre-Construction Meeting (PMC)/ Pre Implementation Meeting) Beberapa masalah yang dibahas dan disepakati :
    1. Organisasi Kerja
    2. Dokumen Kontrak
    3. Jadwal Mobilisasi
    4. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
    5. Mutual Check dan Review Design
    6. Penyusunan Time Schedule dan Work Schedule
    7. Penentuan lokasi sumber material, estimasi, kuantitas serta rencana pemeriksaan mutu material
    8. Prosedur dan metode pelaksanaan teknis
  2. Rapat Rutin (misal: CCO/Addendum/Amandemen)
  3. Monitoring dan Evaluasi
  4. Pengendalian biaya
  5. Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (PHO)

Dokumen pemilihan menyebutkan bahwa dokumen penawaran teknis terdiri dari jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Maka yang ditawarkan oleh penyedia pada dokumen teknis adalah jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan bukan jangka waktu pelaksanaan kontrak. Kemudian disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. Dan klop dengan LDP yang kemudian ditentukan jangka waktu penyelesaian pekerjaan.

Pasal 70 ayat 5 Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 menyebutkan bahwa Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Permen PU 45/2007 menegaskan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara sudah termasuk tahap pemeliharaan konstruksi. Dengan demikian masa pelaksanaan pekerjaan termasuk juga masa pemeliharaan konstruksi. Artinya masa pelaksanaan pekerjaan akan dijamin oleh 2 jaminan yaitu jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.

Clear disini, bahwa jaminan pelaksanaan menjamin pekerjaan sejak tanggal kontrak, bukan sejak tanggal pelaksanaan pekerjaan yang ditandai dengan SPMK. Kemudian berakhirnya adalah sampai dengan BAST atu BAST1 untuk konstruksi. Namun demikian apakah dapat dikatakan konstruksi atau pekerjaan telah selesai? Mengacu Permen PU 45/2007 belum karena masa pemeliharaan masih ada.

  1. Masa Pertanggungan

Permen PU 45/2007 menyebutkan bahwa setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan dokumen pembangunan salah satunya terdiri atas Surat Penjaminan atas Kegagalan Bangunan. Sedangkan pada barang/jasa lainnya dikenal dengan purnajual dan garansi pabrikan yang umumnya melebihi 1 tahun. Dan hal ini harus dituangkan sebagai bagian dari kontrak. Bagian inilah yang disebut sebagai masa pertanggungan.

Sedikit contoh kenapa penting memahami tiga wilayah pelaksanaan kontrak ini adalah ketika kita mendiskusikan denda keterlambatan dalam pasal 120.

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah denda terjadi ketika jangka waktu pelaksanaan kontrak terlambat atau jangka waktu pelaksanaan pekerjaan?

Kalimat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak jelas mengarah pada masa pelaksanaan pekerjaan. Sehingga kontrak tidak mesti berakhir ketika masa pelaksanaan pekerjaan terlampaui atau berakhir. Bisa saja, bahkan sering, masa pelaksanaan kontrak masih sangat panjang.

Hal ini dipertegas dalam format kalimat SPK (Surat Perintah Kerja) yaitu, “…Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau sisa nilai bagian kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan.”

Mungkin akan mudah dipahami kemudian kalimat pasal 93 ayat 2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan. Artinya pada saat kontrak putus secara otomatis masa pelaksanaan pekerjaan sudah terlebih dahulu terlampaui.

Disinilah pentingnya PPK dalam menyusun rancangan kontrak memperhatikan dan memperhitungkan ruang lingkup masa pelaksanaan kontrak yang terdiri dari Masa Persiapan, Masa Pelaksanaan Pekerjaan dan Masa Pertanggungan.

Tidak terasa panjang juga semoga bisa dilanjutkan dalam pembahasan yang lebih mendalam. Monggo kita diskusikan untuk mencari koreksi dan penyempurnaan.

Print Friendly