Wed. Jun 20th, 2018

Membahas Keterlambatan, Denda dan Pemutusan kontrak

    Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak kerap kali dipahami sebagai dampak akhir pada total masa pelaksanaan kontrak. Misal total masa pelaksanaan kontrak adalah 50 hari, maka yang kerap disebut keterlambatan adalah apabila masa pelaksanaan kontrak telah melewati 50 hari atau 50 hari + 1 dan seterusnya. Benarkah demikian?

    Lalu bagaimana dengan masa pelaksanaan kontrak pekerjaan cleaning services atau makan minum pasien yang masa pelaksanaan pekerjaannya 12 bulan atau 365 hari? Apa mungkin pelaksanaan pekerjaan melewati masa 365 hari, sedangkan penyediaan makan minum pasien mestinya per hari. Jika dengan pemahaman diawal berarti tidak akan pernah ada denda keterlambatan dalam kontrak makan minuman pasien. Tentu satu hal yang tidak logis.

    Mari kita buka lagi beberapa pasal dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres 172/2014.

Pasal 93

(1)    PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

a.     kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

b.     Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c.     Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d.     pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

a.     Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b.     sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

c.     Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan

d.     Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

    Saya yakin asumsi awal keterlambatan didasarkan pada pasal 93 ayat 1 tersebut diatas. Bahwa yang dimaknai sebagai keterlambatan adalah tentang kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

    Dengan asumsi ini kata keterlambatan pada pasal 19 ayat 2 huruf c dipahami sebagai ketentuan tentatif ketika terjadi pemutusan kontrak. Artinya jika tidak ada pemberian kesempatan 50 hari maka
tidak ada keterlambatan. Karena tidak ada keterlambatan berarti saat pemutusan kontrak tidak perlu dikenakan denda keterlambatan. Apakah ini benar?

Menurut saya ini tidak logis. Coba kita membaca konstruksi pasal 93 ayat 2 jelas sekali bahwa sanksi pemutusan kontrak sifatnya kumulatif, karena kata sambung yang dipakai adalah “dan” bukan “atau” atau “dan/atau“. Simpulan saya ketika putus kontrak maka denda keterlambatan juga dikenakan.

Untuk menjawab ini mari kita kupas yang dimaksud dengan “keterlambatan” dulu. Kalau saya tidak sepakat dengan definisi keterlambatan hanyalah soal pemberian kesempatan 50 hari.
Argumennya saya ambil dari pasal 120.

Pasal 120

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan

Jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak tidak hanya merujuk pada total waktu pelaksanaan tetapi juga bagian-bagian waktu pelaksanaan yang tertuang dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan. Karena bagian waktu pelaksanaan atau tahapan pekerjaan adalah juga kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dengan demikian yang dimaksud terlambat tidak hanya terlambat terkait total kontrak tapi juga bagian-bagian kontrak.

Hal ini senada dengan definisi yang tertuang dalam Petunjuk Penanganan Kontrak Kritis, Pemutusan Kontrak (Terminasi) yang disusun Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV disebutkan bahwa Pelanggaran mendasar atas Kontrak termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada penyedia jasa konstruksi terlambat menyelesaikan pekerjaan melampaui jumlah hari yang menghasilkan jumlah denda keterlambatan maksimun yang dapat dibayar oleh Penyedia jasa konstruksi melampaui batas sebagaimana yang disebutkan dalam Data Kontrak.

    Kemudian Ketentuan Kriteria kesepakatan untuk kondisi suatu kontrak dinilai dalam katagori “Terlambat” apabila :

  1. Dalam periode I (rencana pelaksanaan fisik 0%-70%) dari kontrak terjadi keterlambatan antara 10%-20%.
  2. Atau dalam periode II (rencana pelaksanaan fisik 70%-100%) dari kontrak terjadi keterlambatan progres fisik antara 0.5%-10%.

Dengan pemahaman ini maka yang disebut keterlambatan adalah tentang kesepakatan rencana pelaksanaan fisik pekerjaan yang ditawarkan penyedia kemudian dituangkan dalam kontrak. Untuk konstruksi ketika pada perencanaan semestinya diperjanjikan 30 hari pertama progres fisik sudah harus 30%, namun riil hanya 10%, maka sejak hari 30 mekanisme penanganan keterlambatan atau dalam bahasa teknis sebagai kontrak kritis diterapkan. Kondisi ini sudah termasuk klausul keterlambatan. Sejak saat ini penyedia sudah terkena pasal terlambat. Namun demikian dalam hal pengenaan denda keterlambatan harus dipertegas dalam ketentuan kontrak.

Jika jumlah hari yang menghasilkan jumlah denda keterlambatan maksimun yang dapat dibayar oleh Penyedia jasa konstruksi melampaui batas sebagaimana yang disebutkan dalam Data Kontrak maka pemutusan kontrak sepihak dapat dilakukan. Umumnya data kontrak mengacu pada maksimal jumlah hari keterlambatan 50 hari (pasal 93 Perpres 54/70) atau maksimal denda 5% dari nilai kontrak (UU 18/199 ps. 43 ayat 2).

Pemahaman ini juga akan mampu menjawab pertanyaan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya. Seperti kasus pengadaan makan minuman pasien diatas. Artinya perhitungan keterlambatan bukan realisasi pelaksanaan pekerjaan melewati 365 hari melainkan keterlambatan persatuan waktu. Misal disepakati jika pengiriman makanan terlambat 1 hari akan dikenakan sanksi denda keterlambatan 1/1.000 dari total kontrak kemudian maksimal jumlah hari keterlambatan adalah 50 hari.

Pertanyaan selanjutnya berapa besar denda yang harus dikenakan jika terjadi pemutusan kontrak? Pertama yang harus dilihat definisi pasal 93 ayat 2 huruf c disitu tertulis “denda keterlambatan” sehingga harus dilihat apakah terjadi keterlambatan seperti tertuang dalam kontrak atau tidak. Jika definisi keterlambatan seperti definisi juknis Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV dan hal tersebut dituangkan dalam SSKK atau SSUK maka Denda adalah sebesar peristiwa keterlambatan tersebut. Jika tidak terjadi atau tidak didefinisikan maka sanksi Denda tidak dapat dikenakan, terkecuali telah melewati masa pelaksanaan pekerjaan seperti tertuang dalam pasal 120 maka berlaku denda keterlambatan.

Denda dalam konstruksi, jika kita melihat Permen PU 14/2013, tidak hanya denda keterlambatan. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia mensubkontrakkan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang dikontrakkan kepada pihak lain atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Simpulan saya, mohon dikoreksi jika keliru:

  1. Keterlambatan adalah peristiwa sanksi yang diakibatkan karena sepenuhnya kesalahan penyedia dalam memenuhi kesepakatan dalam kontrak.
  2. Keterlambatan bukan hanya tentang pemberian kesempatan 50 hari tapi juga tentang terlambat dari jadwal pelaksanaan bagian-bagian pekerjaan.
  3. Pada peristiwa pemutusan kontrak denda keterlambatan menjadi salah satu klausul sanksi yang diterapkan.
  4. Karena bersifat kontraktual maka klausul keterlambatan dan sanksi denda harus jelas dan tegas disepakati dalam klausul kontrak khususnya pada syarat-syarat khusus kontrak agar tidak terjadi pertentangan pemahaman yang berujung pada kasus perdata dikemudian hari.
Print Friendly, PDF & Email

119 thoughts on “Membahas Keterlambatan, Denda dan Pemutusan kontrak

  1. Bagaimana dengan jaminan pelaksanaan yang nilainya dari kontrak awal, apakah dikembalikan kepada rekanan atau dicairkan dan disetor ke kas negara, sementara rekanan telah menyerahkan jaminan pelaksanaan atas sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun berikutnya (PMK 25/2012)

    1. Pak Taufik: Jaminan pelaksanaan awal diperpanjang sampai dengan BAST1 melewati kontrak… jadi Jaminan Pelaksanaan Sisa Pekerjaan sifatnya menggantikan Jaminan Pembiayaan yang dicairkan per 1 Januari…

  2. Terima kasih atas pencerahannya. Saya bertanya: Ada pek pemavingan, paving dipasang 100%, tapi kualitasnya oleh tim p2p sebagian tidak diterima, waktu pelaksanaan sudah habis. Apa yang harus dilakukan ? apakah denda dan black list ? terima kasih

    1. Pak Suastina: Jika P2P tidak terima maka mau tidak mau pekerjaan dianggap tidak selesai atau wanprestasi jika memang karena kesalahan penyedia. Jika PPK memberikan masa keterlambatan maka penyedia dikenakan denda terlebih dahulu jika selesai maka tidak di BL. Jika tidak selesai juga maka dikenakan sanksi putus kontrak, denda dan jaminan pelaksnaan dicairakan…

      1. Mohon pencerahan, dlm kasus lain, P2P menerima dengan catatan ditemukan kekurangan volume RAB yg dituangkannya dalam BAST..sebab pada volume pemasangan keramik konsultan perencana menghitung luasan dari as bangunan berbeda dengan cara menghitung P2P yang berdasarkan volume yg terpasang sehingga saat PHO tim P2P menghitung kurang jumlah keramik yang terpasang…apa yang harus dilakukan?? Makasih banyak

        1. Pak Giri: P2HP harus menghitung sesuai dengan standar perhitungan yang digunakan dalam kontrak sehingga tidak bisa menggunakan standar perhitungannya sendiri. Jika standar perhitungan perencana berbeda dengan standar perhitungan dalam kontrak berarti ada masalah pada saat pemilihan penyedia, selama standar perhitungan antara kontrak dengan P2HP dengan hasil yang sama mestinya tidak masalah.

  3. Putus !!! kata putus dengan lima huruf pada hakekatnya kata yang sangat di takuti bagi semua insan, seperti putus cinta… putus hubungan….putus jalan …. putus jembatan …..dan putus-putus lainnya. Artinya kata Putus disebut juga pemisah antara yang satu dengan yang lainnya.Kembali ke Putus Kontrak ….Putus kontrak dapat juga dikatakan putusnya ikatan pihak tertentu dengan pihak tertentu lainnya yang disebabkan oleh sesuatu. Sesuatu disini dapat berupa kelalaian, kealpaan dan mungkin juga kesengajaan.
    Kenapa putus harus di denda ? dan apakah denda juga sudah dapat menyelesaikan masalah ??? sampai disini dulu ya pak/buk pemirsa dan mungkinkah akan konsekwen kita akan melaksanakan denda ??? putus disini akan menghilangkan hak penting untuk suatu konstruksi yakni hak memelihara..manakah yang besar pendapatan denda dri pada resiko kerusakan karena hilangnya hak pemeliharaan yang 180 hari kerja ???

    1. Pak Zulmadi: Tepat sekali pak analisanya. Karena ini soal manajemen risiko maka tentu putusannya tidak serta merta sama pada semua kondisi. Dalam kerangka itu seperti Bapak sampaikan pertimbangan putus kontrak harus komprehensif mana yang lebih besar manfaatnya, bahkan sekarang Perpres 4/2015 mencantumkan klausul bahwa sisa pekerjaan dapat dilakukan penunjukan langsung ini bisa jadi salah satu solusi. Semoga kedepan semakin banyak solusi aplikatif dan solutif yang dapat mempertahankan output secara lebih baik.

  4. pasal 120 perpres 54/2010 menyebutkan bahwa denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari NILAI KONTRAK atau NILAI BAGIAN KONTRAK. MIsalnya pekerjaan jalan 1000 meter sudah dikejakan sepanjang 900 meter dan sudah dapat berfungsi,namun sisanya yang 100 meter penyelesaiannya melebihi batas waktu kontrak,apakah denda tsb dihitung dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak. mohon penjelasannya dan dasar hukumnya.Tks. Salam.

    1. Pak Soepriyadi: sekali lagi tergantung pada klausul kontraknya apakah bersifat total loss atau perbagian. Disinilah pentingnya PCM dan SCM agar risiko2 yang bisa saja terjadi dalam pelaksanaan kontrak bisa diantisipasi sejak awal.

  5. Thanks atas pencerahannya pak. Saya mau tanya..pekerjaan yg melewati tahun anggaran, berdasarkan penelitian PPK bahwa rekanan akan mampu menyelesaikan pekerjaan sisa selama 50 Hari Kalender. Ternyata sampai dengan waktu yg diberikan si rekanan juga tidak dapat menyekesaikan pekerjaan apakah PPK dapat memberikan pertambahan waktu lagi atau langsung putus kontrak? Thank atas jawabannya pak.

    1. Pak Budi Rahmat: Umumnya orang memahami bahwa masa keterlambatan maksimal 50 hari sehingga jika Bapak menanyakan apakah boleh diberi masa keterlambatan lebih dari 50 hari maka jawaban saya adalah Bapak akan menabrak pemahaman umum dan risiko atas ini adalah Bapak harus memperjuangkan justifikasi teknis kenapa diperpanjang melebihi 50 hari. Utamanya justifikasi efektivitas. Secara logika penyedia yang baik adalah penyedia yang menawar pada paket yang rasional bisa diselesaikan olehnya, kemudian ketika menawar dan berkontrak penyedia tidak mampu menyelesaikan dengan selisih yang lebih dari 10% maka penyedia seperti ini tidak layak untuk diberi masa keterlambatan apalagi setelah diberi masa keterlambatan masih juga tidak selesai. Jika ini dilakukan juga maka seluruh beban dan risiko ada di PPK. Untuk itu menurut saya sebaiknya putus saja.

  6. bagaimana solusinya kalau ppk terlambat mencairkan jaminan pelaksanaannya dan ternyata masa komplain yang tertera dalam jaminan hanya 30 hari kalender, apakah masih ada solusi untuk mencairkan jaminannya,mohon pencerahannya. terimaksih

    1. Pak Haidir: Saya tidak tau apa solusi lain yang mudah Pak.. harapannya penyedia sadar daripada bermasalah sebaiknya penyedia membayar sebesar nilai jaminan… Kemudian segera minta advis dari Inspektorat untuk penyelesaian yang lebih baik…

  7. assalamu alaikum wr wb
    mohon pencerahan, setelah kontrak diputus maka dapat dilakukan penggantian rekanan dengan menunjuk pemenang urutan 2, bagaimana cara peneetapan dan penunjukan, terima kasih

    1. Pak Ihyan nizam: kalimat tepatnya sesuai Perpres 4 adalah melakukan penunjukan langsung terhadap cadangan 1 atau 2. Artinya disusun HPS sisa pekerjaan dan seterusnya termasuk dokumen penunjukan langsung kemudian mengundang cadangan untuk menawar dan negosiasi.

  8. Saya mau tanya..pekerjaan yg melewati tahun anggaran dana tersebut dicairkan 100% dengan progres pekerjaan 65%, berdasarkan penelitian PPK bahwa rekanan akan mampu menyelesaikan pekerjaan sisa selama 50 Hari Kalender. Ternyata sampai dengan waktu yg diberikan si rekanan juga tidak dapat menyekesaikan pekerjaan hanya mendapatkan peningkatan progres pekerjaan 1.5% serta oleh ppk dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kemudian sisa dana tersebut dikembalikan kepada kas negara setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat dan ada temuan berupa denda keterlambatan dan jaminan pelaksanaan lalu oleh ppk temuan tersebut dikembalikan (setor)lagi ke kas negara, apakah masalah tersebut dapat di perkarakan oleh penegak hukum, dan dasarnya apa untuk diperkarakan? Thank pak.

    1. PAk Riko: tergantung pada adanya niat jahat dan perbuatan jahat dari kesalahan tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan bukti2 maka pasti akan dibawa kepersidangan. Jika yakin tidak ada perbuatan jahat silakan mempertahankan diri.

    1. Pak Riko: istilah ini biasanya digunakan untuk menilai bobot denda atas prestasi pekerjaan yaitu denda yang dihitung berdasarkan total nilai kontrak tanpa memperhitungkan prestasi pekerjaan.

  9. pak,
    ada satu kasus dimana masa pelaksanaan yg tertuang dlm spmk telah berakhir, penyedia dibolehkan tetap bekerja dgn dikenakan denda, pekerjaan sisa tsb sedang dikerjakan, tiba2 terjadi bencana alam yg mengharuskan perubahan volume pekerjaan. bagaimana tindakan yg harus kita ambil pak.?

    apakah ada ketentuan yang memungkinkan adanya perubahan/addendum kontrak (penyesuaian volume) pada saat penyedia menyelesaikan pekerjaannya dalam masa denda.? tks

    1. Pak Julianto : selama kontrak masih belum diputus menurut saya bisa saja. Artinya sejak bencana tersebut masa keterlambatan berakhir dan denda dikenakan sesuai dengan keterlambatan kemudian dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk memberikan waktu yang cukup dalam menyelesaikan pekerjaan akibat bencana.

  10. Terima kasih atas pencerahannya pak, tapi ada yang belum jelas tentang apa yang dimaksud dengan nilai bagian kontrak pada Pasal 120 Perpres 54 tersebut?
    Terus apakah benar sanksi itu ada dua? Yang pertama 1/1000 dari nilai kontrak dan yang kedua 1/1000 dari sisa pekerjaan…kalau memang benar mohon apa jadi dasar hukumnya. Terima kasih…

    1. Pak Muhibuddin: total loss atau bagian pekerjaan yang belum berfungsi operasional mestinya sudah disepakati paling lambat pada saat sebelum tanda tangan kontrak. Untuk kontrak turnkey tentu total loss, sedangkan utk kontrak lumpsum termin umumnya atas dasar bagian pekerjaan meski tidak menutup kemungkinan total loss. Demikian juga harga satuan. Jadi kembali kepada kesepakatan berkontrak. Jika tidak disepakati terlebih dahulu maka auditor dapat menyimpulkan diantara keduanya.

  11. Mohon Petunjuk,saya ada kasus waktu pelaksanaan pekerjaan seharusnya selesai tanggal 9 Nopember 2015 tetapi pekerjaan baru dapat diselesaikan pada tanggal 7 desember 2015, dan pelaksana terkena denda. apakah setiap terjadi keterlambatan maka harus dilakukan addendum kontrak, apakah tanpa addendum denda keterlambatan. terima kasih

    1. Pak Farij: kalau terlambat tidak diperlukan addendum masa pelaksanaan pekerjaan namun bisa saja ada addendum yang lain semisal masa laku jaminan pelaksanaan dan lain-lain jadi harus dilihat dari hal-hal yang sah dan perlu diubah.

  12. Pak Farij: jika terjadi pemutusan hubungan kontrak apakah PPPHP masih harus tandatangan penerimaan barang dan bagaimana prosessnya, makasih

    1. Pak Hasan: sesuai dengan perintah dari PA, pemutusan kontrak adalah tanggungjawab PPK dan pembayaran diteliti atas pertimbangan tim peneliti kontrak jadi PPHP bisa saja tidak terlibat.

  13. Pak ini ada kasus pekerjaan yg pekerjaan nya tlh hbs tgl 10 des 2015..
    Sedangkan progres pekerjaan cm smpai 50%.. Akan tetapi tahap pncairan dana sdh 65%..
    Apakah ada syarat pmberian wkt kterlambatan yg di hitung dr progres pekerjaan?
    Mhn pencerahannya pak..

    1. Mba Yulianda: PPK harus menilai apakah penyedia memiliki motivasi dan kemampuan atau tidak untuk menyelesaikan pekerjaan, jika tidak putus kontrak kemudian penyedia hanya bisa dibayar sebesar progres pekerjaan yang dapat dibayar dikurangi seluruh kewajiban seperti tertuang dalam kontrak seperti pencairan jaminan pelaksanaan, denda dan kelebihan pembayaran dikembalikan ke kas daerah/negara. Jika Ya maka diberikan masa keterlambatan hingga maksimal 31 Desember dengan berkonsultasi ke pihak pembayaran/keuangan

  14. Jika pekerjaan terlambat dan melampaui batas kontrak, namun addendum terbit dengan diberi jangka waktu 50 hari, dan pekerjaan selesai sesuai dengan addendum, apakah masih kena deda pak??,

  15. Mksh pencerahannya pak…saya mau nanya juga boleh ya pak..
    1.klo pkerjaan pembangunan gedung yg masa pelaksanaan pkerjaannya sampai 31 des, diberi kesempatan 50 hari, untuk addendum kontrak sumber pembiayaan apakah memang tidak boleh lebih dari 31 des, pdhl jangka waktu kontrak khan sampai FHO?
    2. Kalo untuk pengenaan denda, apakah ada ketentuan khusus utk pekerjaan konstruksi?apakah boleh denda keterlambatan pekerjaan konstruksi hanya dikenakan 1/1000 dari nilai sisa pekerjaan yg blm dikerjakan? Kalo ternyata tidak boleh, tp sudah trrlanjur di sskk kedua blah pihak sepakat kalo pengenaannya hanya dari sisa bgaimana ya pak?
    3. Ada ketentuan pmk terbaru no 243 pengganti 194, yg menyatakan klo ppk bs kasih kesempatan 90 hari, tp khan di perpres masih 50 hari, apakah bs digubakan? Kemudian ada ketentuan di pmk tersebut klo kesempatan diksh lebih 90 hari, jaminan pelaksanaan harus 9%dari nilai kontrak, nah jika denda keterlambatan yg di sskk sdh ditetapkan hanya dr bagian kontrak yg blm selesai,apakah tetap perlu mengubah nilai jaminan plaksanaan mwnjadi 9%??pdhal dgn jaminan plaksanaan 5% dr nilai kontrak yg diperpanjang khan sdh cukup besar?
    Mhn maaf borong nih pak, mksh..

    1. Pak Hendra:
      1. kalau tahun depan tidak ada anggarannya, tidak bisa diberikan kesempatan 50 hari, nanti siapa yang bayar?
      2. Dasarnya pada ketentuan kontrak dan bagian pekerjaan yang berfungsi operasional, kalau satu kesatuan konstruksi total loss kalau ada tahapan umumnya menggunakan sisa pekerjaan.
      3. Perpres tidak melarang lebih dari 50 hari karena kalimat awalnya dapat, hanya saja perpres menganjurkan 1x keterlambatan maksimal 50 hari. Tentang jaminan pelaksanaan 9% selama dituangkan dalam kontrak tidak ada yang dilanggar. Untuk APBN tentu PPK tidak berani mengatur berbeda dengan PMK 234 sehingga opsi penyedia bersedia atau tidak kemudian putus.

  16. Mohon petunjuk
    1. Untuk pengadaan langsung non konstruksi apa diperlukan jaminan pelaksanaan?
    2.bagaimana bila pada pengadaan langsung non konstruksi yg tidak terdapat jaminan pelaksanaan,penyedia lalai tidak melaksanakan pekerjaan?apa yg harus dilakukan ppkom

    1. Pak Agus: 1. s/d 200juta tidak perlu jaminan pelaksanaan
      2. Dilakukan pemutusan kontrak dan blacklist kemudian pencairan jaminan uang muka dan denda jika ada (lihat pasal 93)

  17. jika ppk memutuskan kontrak pada saat berakhirnya masa kontrak, apakah perlu didenda keterlambatan? trims pak…

  18. mohon pencerahan pak samsul ramli… saya mau nanya ada kasus :
    ada suatu lelang barang/jasa yang sudah lewat batas waktu dari kontrak, kemudian dengan kesepakatan antara PPK dan penyedia di beri waktu tambahan 50 hari kalender lagi, tetapi setelah 50 hari kalender penyedia ternyata tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut., sehingga PPK memutuskan kontrak , yang menjadi pertanyaan :
    1. apakah jaminan pelaksanaan pekerjaan lelang barang tersebut dapat dicairkan oleh PPK.
    2. apakah penyedia masih didenda keterlambatan dalam pengiriman barang yang sudah melebihi 50 hari kalender tersebut
    3. apakah PPK dapat menjatuhkan wanprestasi atau blacklist terhadap penyedia tersbut
    untuk penjelasanya kami ucapkan terima kasih.

  19. pagi pak.. maaf saya mau nanya.
    1.yang dimaksud masa berlaku jaminan penawaran adalah 90 hari sejak pembukaan sampul, Nah, 90 hari itu apakah termasuk hari libur atau hari kerja saja pak yaitu senin-jumat?
    2. Untuk surat dukungan Bank bila di dokumen pengadaan tidak tertera masa berlakunya, apakah harus kita tuliskan juga masa berlakunya? kalau iya, berapa kama masa berlaku dukungan bank pak?
    Mohon infonya ,, rims..

  20. Sore Pak Samsul, maaf mengganggu..
    Kontrak Pekerjaan Gedung 60 hari kalender sampai dengan 31 Desember 2015, lalu diberikan addendum waktu pelaksanaan 50 hari kalender sampai pertengahan Maret 2016, setelah itu PPK langsung melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja.
    PPK kemudian menghitung jumlah hari denda keterlambatan adalah selama 50 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Addendum waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal PHK yakni sekitar 50 hari kalender.
    Menjadi pertanyaan saya, apakah perhitungan waktu PPK tersebut sudah tepat dan apakah ada denda lain selain denda keterlambatan tersebut? Mohon maaf sebelumnya bahwa dalam kasus ini PPK menghitung denda keterlambatan sebesar 5 % dan denda lainnya sebesar 5 %, sehingga total menjadi 10% denda (nilai Kontrak 1,4 M dengan denda sebesar 140 juta).
    Terima kasih pak, mohon pencerahannya…

    1. Pak bernard: kalo keterlambatan adalah karena salah penyedia berarti dikenakan sanksi buat penyedia. Utk itu melakukan addendum waktu pelaksanaan adalah kesalahan. Keterlambatan yg dikenakan denda adalah penundaan pemutusan kontrak yg dihitung sejak tgl berakhir masa pelaksanaan sd pekerjaan selesai atau pemutusan kontrak…

      1. Maaf Pak mengganggu lagi, jika alasan keterlambatan dan akhirnya Pemutusan Kontrak tsb, adalah karena faktor cuaca dan pekerjaan tambah (kelebihan volume lebih besar dari 10%) sebagai akibat dari perencanaan oleh konsultan yang tidak cocok lokasi pekerjaannya, maka apakah penerapan denda oleh PPK tetap diberlakukan? Sementara PPK sejak awal sudah memaklumi keadaan tsb dengan memberikan addendum dimaksud.
        Terima kasih pak, mohon jangan bosan memberikan pencerahan.

        1. Pak Bernard: jika benar kendala sebenarnya adalah buruknya perencanaan maka kesalahan mestinya bukan oleh pelaksana..dengan demikian tdk ada pasal denda.. yg jadi catatan waktu MC0 atau PCM atau SCM sdh disampaikan atau tidak keberatan atas itu…

  21. Pagi,Pak Samsul.
    Terkait dengan tidak selesainya pekerjaan sesuai dengan SPMK pekerjaan konstruksi.

    1. Apakah diperbolehkan PPK memberikan persetujuan sesuai permohonan rekanan/penyedia dengan penambahan waktu pelaksanaan 20 hari dengan alasan review desain dan penambahan waktu tersebut tidak dikenakan denda keterlambatan karena alasan tersebut?kalau diperbolehkan, bagaimana dengan jaminan pelaksanaannya apakah diperpanjang?kalau tidak diperbolehkan, langkah apa yang kami jalankan jika pekerjaan tdk selesai sesuai SPMK?

    2. apakah CCO ada batas waktunya?karena seringkali penyedia mengajukan CCO mendekati batas akhir pekerjaan, sehingga terkesan mencari-cari alasan agar mendapatkan perpanjangan waktu dan berharap tidak dikenakan denda seperti poin 1) di atas.lebih parahnya lagi penyedia berusaha meyakinkan KPA agar permohonannya tersebut disetujui.

    terima kasih dan Mohon bantuannya.

    1. 1. Selama bisa dipastikan penyebab keterlambatan adalah kesalahan dan tanggungjawab ppk bukan penyedia menjadi hak penyedia mendapatkan perpanjangan tanpa denda…
      2. Tdk ada batasan waktu selama memang kesalahan bukan pada penyedia artinya tanggungjawab ada di ppk… maka dari itu pastikan bahwa penyedia bukan mencari2 alasan..

      1. terima kasih atas jawabannya,pak. jika diberikan perpanjangan, bagaimana dengan jaminan pelaksanaannya apakah diperpanjang atau tidak,pak?

  22. malam pak syamsul.
    Saya mohon pencerahannya atas masalah ini :
    1. Apakah jaminan pelaksanaan maupun jaminan uang muka yang diberikan oleh penyedia kepada PPK boleh melewati dari waktu pelaksanaan pekerjaan, mis waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender tetapi jaminan pelaksanaan dan uang muka selama 70 hari kalender? karena hal tsb pernah saya terapkan namun bendahara dinas menolak jaminan tsb. pertimbangan saya menerapkan hal tsb adalah mengantisipasi terjadinya keterlambatan pekerjaan.
    2. Kapan waktu idealnya berlakunya jaminan pemeliharaan, apakah sama dengan tgl berita acara serah terima pertama pekerjaan?
    Atas pencerahannya saya ucapkan terima kasih.

    1. Pak Yudi: jaminan pelaksanaan semakin panjang semakin bagus buat PPK sebagai wakil pemerintah…
      Jaminan uang muka juga demikian namun begitu masa pelunasan uang muka sebaiknya tdk melebihi masa pelaksanaan karena uang muka adalah risiko bagi PPK dan negara utk itu jangan kemudian masa laku jamuka diperpanjang pelunasanbuang muka jg diperpanjang…
      2. Masa pemeliharaan berlaku bersamaan dgn masa pemeliharaan artinya sejak pekerjaan dapat dibayar oleh PA…

  23. Mau tanya sdkit mengenai keterlambatan.
    kasus saya ada paket pekerjaan pengadaan jas almamateur dengan jangka waktu pelaksanaan 60hari,dalam perjalanannya ada terjadi keadaan hal yg tak diduga atau Kahar tersebut yg tdk terbatas yaitu bahan yang dibuat pabrik salah kode warna sehingga butuh waktu kembali untuk memproduksi bahan dengan kode warna yg sesuai spesifikasi. Alhasil waktu produksi jahit menjadi lebih 14 hari dari batas akhir pelaksanaan kontrak akibat dari kesalahan pabrik tersebut. Apakah penyedia terkena denda 1/1000 dengan adanya keterlambatan 14hr tersebut?atau jika mengacu kepada SSKK yg menyebutkan bahwa jika terjadi keadaan Kahar maka PPK dapat merubah melalui addendum kontrak mengenai perubahan waktu pelaksanaan.bagaimana jika PPK tidak mentolerir hal tersebut sehingga PPK langsung mengambil langkah pemutusan kontrak secara sepihak dan mencairkan jaminan pelaksanaan?

    1. Pak Sadam: Dari pengamatan saya hal tersebut bukanlah kahar tetapi murni kesalahan pihak penyedia dalam hal ini produsen… hubungan PPK dengan Penyedia tidak terikat dengan produsen penyedia, jadi kesalahan produsen tetap tanggungjawab penyedia. Penyedia tetap dikenakan denda jika dikenakan keterlambatan atau ganti rugi jika tertuang dalam kontrak. Dengan demikian memang sesuai pasal 93 jika menurut penelitian PPK penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan maka PPK dapat memutus kontrak atau dapat juga tidak memutus kontrak dengan memberikan masa keterlambatan.

  24. Selamat Malam pak samsul: mau tanya sedikit, saya buat kontrak dengan bahasa untuk dengan keterlambatan : Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan dari nilai SPK sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan, apakah bisa seperti itu.. Trimakasih…

    1. Pak TM Murza: sebenarnya tidak masalah malah lebih jelas. Hanya saja menurut saya yang harus disadari degnan mengatakan “jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan” maka sanksi buat penyedia yang putus kontrak kumulatif termasuk denda keterlambatan maksimal yaitu 5% dari sisa bagian kontrak, ini biasanya jadi perdebatan. Tapi jika kalimatnya adalah “Jika hingga batas akhir masa pelaksanaan pekerjaan penyedia belum dapat menyelesaikan pekerjaan maka berdasarkan penelitian PPK penyedia dapat diberikan masa keterlambatan sampai dengan 50 hari dengan membayar denda keterlambatam 1/1000/hari dari sisa harga bagian pekerjaan/kontrak yang belum selesai dikerjakan dari nilai SPK sebelum PPN” ini berarti pilihan buat PPK… jika diputus kontrak maka sanksinya tidak termasuk denda keterlambatan…

      1. trima kasih sebelumnya,,untuk kejadian sekarang,, posisi pekerjaan fisik sudah 100 %, hanya saja melampaui dari 60 hari sesuai kontrak, pekerjaan dilakukan dengan denda keterlambatan sejumlah 25 hari. tanpa tidak melewati tahun anggaran,. sehingga apa bisa kita denda keterlambatam 1/1000/hari dari sisa harga bagian pekerjaan/kontrak yang belum selesai dikerjakan dari nilai SPK sebelum PPN. trima kasih ya pak..

        1. Jawaban saya tadi adalah untuk ketetapan didalam SSUK dan SSKK jadi tentang proses pelaksanaan saat ini silakan lihat klausul kontraknya. Jika klausul SSUK dan SSKK nya berbunyi seperti yang bapak sebutkan tentu tidak masalah.

      2. Maaf pak sy mau tanya jg, kasus seperti ini sama seperti yg saya alami skr, tp bedanya sy pengadaan dokumen amdal (bkn kontruksi), pekerjaan tsb smpai saat ini mencapai +/-74%, bagaimana pak solusi untuk sy thd kasus ini ?, apabila saya tambah wktu pekerjaan sangat tdk mungkin karena thn sdh hmpir habis atau apabila hrus sya bayarkan bagaimana?…denda yg bagaimana hrus saya lakukan?..

        1. Yang harus dipastikan adalah penyebab keterlambatan jika karena kesalahan penyedia maka dapat diputus kontrak atau dilanjutkan dgn denda smp akhir tahun… jika putus kontrak berarti produk perencanaan tdk dapat digunakan maka mestinya tdk ada pembayaran…

  25. selamat siang pa, untuk form dalam bentuk surat denda atau memakai berita acara penghitungan denda melibatkan pphp, ,maaf apakah bapak memiliki dokumen contoh surat denda bagi penyedia. terimakasih

  26. Mohon solusinya
    Kasus ada di pengadaan barang dan jasa telah melewati masa kontrak tapi progres pekerjaan sekitar 70% dan dari pihak Instansi terkait hanya memberikan perpanjangan waktu 50 hari secara Lisan. Setelah saya konfirmasi ke bank untuk perpanjangan kontrak, pihak bank meminta Nomor addendum sedangkan pihak instansi tidak dapat memberikan Nomor tersebut.
    Apakah pihak instansi dapat mencairkan jaminan pelaksanaanya dan memberikan blacklist pada perusahaan saya?
    Terima kasih sebelumnya

  27. Terimakasih atas penjelasannya Pak Samsul.saya mau nanya ni pak,,ada pekerjaan konstruksi gedung bertahap.untuk tahapan tahun ini kontraknya berakhir tanggal 31 Desember.dan masih ada tahap selanjutnya di tahun anggaran berikutnya.jika pekerjaan tahun ini tidak selesai sampai akhir kontrak,sanksi apa yg dilakukan Pak.terimakasih

  28. Mohon penjelasannya,
    1. dalam pelaksaan pekerjaan kontruksi yang bersumber dari DAK yang melewati masa spmk, apakah bisa menggunakan rujukan PMK 243 tahun 2015 dalam pemberian kesempatan sampai 90 hari selain menggunakan perpres yang ada, karena DAK adalah APBN yang diberikan ke Daerah dan masuk dalam sumber APBD, sedangkan pengelolaan APBD selalu merujuk pada Permendagri (setahu saya permendagri belum mengaturnya)
    2. Dalam PMK 243 tahun 2015 perpanjangan 90 hari harus menambah jaminan pelaksanaan sebesar 4% sehingga menjadi 9%, apakah jika penerapan denda di dalam sskk hanya menerapkan 1/1000 x sisa pekerjaan tetap memerlukan jaminan tambahan 4% untuk 90 hari. jika kita menghitung besaran denda maksimal dari nilai kontrak diberikan kesempatan 50 hari maka sama dengan 5% dari nilai kontrak, jika denda hanya dari bagian pekerjaan yang belum dilaksanakan maka ketika menerapkan kesempatan 90 hari sama dengan 4,5% dari nilai kontrak atau dengan kata lain tidak memerlukan 4% tambahan jaminan pelaksanaan.
    terima kasih sebelumnya.

    1. 1. Kalau Dana DAK sdh masuk DPA maka APBD bukan APBN lagi… berbeda jika dana APBN Murni
      2. Jaminan pelaksanaan bukan menjamin denda keterlambatan jadi jgn bandingkan besaran jamlak dgn dendanya.. denda adalah denda.. jika 90 hari maka denda 9% dan jamlak 9%… denda ditahan saat pembayaran sedang jamlak berbentuk garansi bank…

  29. Sore pak samsul,
    Maaf mungkin sya butuh pencerahan dr masalah yg saya hadapi:
    1. Pekerjaan saya berakhir dikontrak 28 desember dikarenakan cuaca yg hujan terus sehingga hanya 85% proggres yg sya dapatkan.sehingga dinas memutus kontrak dgn alasan tutup anggaran dan tidak bisa memberi peluang menyelesaikan 15% yg dimn hanya 7 hari bisa selesai jika sya diberi kesempatan dikerjakan.yg saya tanyakan apakah cv saya bisa dimasukkan dalam daftar hitam?
    2.bagaimana aturannya tentang jaminan pelaksanaan bagi putus kontrak??
    3.adakah prosedur pencairan jaminan pelaksanaan??mohon penjelasan sehingga saya mengerti ttg pencairan jaminan pelaksanaan.
    Terimakasih pak mohon pencerahannya

    1. 1. Harus dilihat dari perjalanan kontrak, curah hujan tidak selalu dapat dijadikan dasar untuk permakluman tidak dapat diselesaikannya pekerjaan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, apalagi kalau daerah tersebut atau waktu pelaksanaan pekerjaan berada pada musim penghujan. Ini bagian dari manajemen risiko pekerjaan ketika melakukan penawaran. Untuk itu jika hal ini bagian dari kesalahan penyedia maka adalah hal PPK untuk menyatakan wanprestasi setelah melalui proses pembahasan bersama (SCM). Sanksi dari wanprestasi adalah putus kontrak. Memberikan masa keterlambatan adalah hak PPK untuk meberi atau tidak. Jika berdasarkan penelitian kondisi sdh tidak memungkinkan maka PPK sesuai amanat kontrak dapat memutus kontrak. Sesuai bunyi kontrak penyedia dapat diusulkan dimasukkan daftar hitam untuk diproses lebih lanjut melalui APIP dan PA.
      2. Jika penyedia wanprestasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan maka sanksi kumulatif adalah pencairan jaminan pelaksanaan selain putus kontrak dan usulan daftar hitam.
      3. Prosedurnya jelas dalam SSUK dan SSK dan Dokumen lelang, PPK melakukan claim langsung kepada penerbit jaminan dengan menyerahkan surat pemutusan wanprestasi dan sertifikat asli jamlak, kemudian penerbit punya waktu maksimal 14 hari untuk segera mencairkan jaminan tanpa syarat lainnya.

  30. Pak Samsul, saya ingin bertanya. Apabila dalam keadaan tertentu, dalam kasus saya, persoalan lokasi yang menyebabkan terhambatnya pekerjaan dan saya rasa sampai akhir batas kontrak pekerjaan tidak selesai, apakah sy dapat mengajukan pemutusan kontrak di akhir masa kontrak? Sebagai gambaran, lokasi proyek saya di sebuah distrik sebut saja C di pedalaman papua yg merupakan perbatasan antara 2 kabupaten A dan B. Ada proyek peningkatan bandara dari kabupaten lain di distrik ini sehingga pesawat yg akan membawa bahan saya ke lokasi tidak bisa beroperasi di bandara tersebut. Satu-satunya akses
    2. Apakah dapat dikatakan ini merupakan kelalaian saya sebagai peyedia? Mengingat hingga batas waktu kontrak, sy hanya dapat mengerjakan 30% pekerjaan dikarenakan belum ada lagi pesawat yg bisa mendarat di lokasi sehingga droping bahan terlambat.
    2. Apakah perusahaan saya akan dimasukkan kedalam daftar hitam?
    3. Apakah sy harus membayar denda bila diputus kontrak?
    Terima kasih atas infonya pak, karena kami di papua sangat minim informasi ini. Salam.

    1. 1. Hal tersebut adalah peristiwa kompensasi mestinya sejak terjadinya peristiwa diluar kendali para pihak dilakukan rapat pembahasan untuk mengatasi masalah. Secara kontraktual penyedia dapat meminta kompensasi bahkan dapat mengundurkan diri dari pekerjaan jika kendala tersebut tidak bisa dijamin oleh PPK untuk dapat ditangani, tanpa dikenakan sanksi apapun.
      2. Jika peristiwa tersebut diluar kendali para pihak maka menurut saya penyedia tidak dapat dikenakan sanksi, terkecuali penyedia menerima dikenakan sanksi.
      3. Pemutusan kontrak karena peristiwa kompensasi tidak dapat dikenakan denda atau sanksi apapun.

      1. Terima kasih pak informasinya. Hal ini sangat membantu karena menjadi perdebatan di tempat kami. Saya telah membaca Artikel bapak yang lain “Catatan Kontrak: Sanksi versus Kompensasi” dan menemukan jawaban dari kasus saya. Sekali lagi terima kasih pak.

          1. Satu lagi pak, apakah perusahaan saya masih dapat mengikuti lelang (lanjutan) pekerjaan ini jika tahun ini pekerjaan tersebut didanai kembali? Terima kasih.

  31. Assalamulaikum, Pak samsul, kami tahun 2016 mengerjakan kegiatan pengaspalan jalan sepanjang 1500 m. tanggal mulai kontrak bulan juli 2016 dan berakhir 25 desember 2016, namun sampai waktu pelaksanaan berakhir pekerjaan hanya dapat di selesaikan 65%.. apa saran bapak yang saya harus lakukan apakah dengan menghitung (opname) progres lalu membayar sesuai dengan progres tsb kemudian memutus kontrak, atau dengan memberikan waktu 50 hari lalu menjatuhkan denda sesuai dengan sisa nilai kontrak atau bagaimana yang terbaik mengingat tahun anggaran sudah masuk tahun anggaran 2017.. mohon penjelasan pak samsul.. wassalamualaikum w.w….

    1. Pak Putera : Jika kontrak benar2 dikendalikan mestinya keputusan putus atau tidak sudah muncul sebelum 25 Desember. Kinerja penyedia yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sudah bisa dideteksi dini jika PPK mengendalikan kontrak. Selisih progres yang sangat besar seperti ini menunjukkan penyedia tidak kapable, menurut saya segera diputus saja kemudian diopname pekerjaan dan lihat ketentuan kontraknya. Dengan progres pekerjaan yang demikian seberapa besar pembayaran yang dapat dilakukan sesuai kontrak.

  32. assalamu’alaikum pak samsul…
    mohon penjelasan pak, apakah jaminan pelaksanaa itu di klem oleh PPK sebesar 5% dari nilai kontrak atau dari nilai pekerjaan yang belum terlaksana, “progres yang tercapai dilapangan hanya 86 % berarti sisa 14% dan posisi saat ini telah diputus kontrak”..?

  33. Pak samsul ramli,,ijin bertanya
    Jikalau masa fho sudah terlampaui dan rekanan tidak mengurus hal tersebut bagaimana?
    Bahkan rekanan tersebut baru mengurus fho setelah batas akhir fho terlewatakan
    Terima kasih atas jawabanya

  34. Batas waktu berakhirnya pengenaan denda pekerjaan konstruksi sampai kapan ya pak? Ap sampai pho atau opname atau pernyataan pekerjaan 100% oleh penyedia?hal ini tidak diatur dalam kontrak. trims pak

  35. Pagi pak, mohon penjelasannya jika penyedia sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja tp dinas belum bisa membayar krn belum tersediannya dana dari pusat apa yang harus penyedia lakukan & kemana penyedia harus mengadu. Tks

  36. Malam pak samsul..
    Sy mau tanya ni pak..
    Apakah dalam kontrak harus ada klausul denda/ganti rugi wanprestasi??
    Kalau iya, besaran nya berapa pak?

  37. Pemutusan kontrak sepihak oleh PPK sebenarnya sangat-sangat fleksibel dan dapat menjadi ajang debat kusir sebab secara eksplisit hanya didasarkan pada “PPK tidak yakin bahwa penyedia akan sanggup menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditentukan” (Dalam hal ini tentu saja mencakup toleransi perpanjangan 50 hari kalender). Menurut Bapak pada data-data seperti apa PPK dapat secara kuat menyandarkan “Tidak yakin” itu sebab ini akan menjadi polemik tidak berkesudahan apabila dilainpihak penyedia meyakini dirinya mampu. Mohon masukan.

    1. Yang harus digaris bawahi adalah “pemberian kesempatan” terjadi akibat kesalahan dari penyedia. Ini yang harus pasti dulu. Sehingga pertimbangan PPK yang fleksibel hanya soal diberikan saja, kalau tidak diberikan kesempatan sudah sangat pasti alasannya, selama kesalahan penyedia dalam penyelesaian pekerjaan sudah jelas (kontrak kritis). Keterlambatan bukan toleransi yang menjadi hak penyedia tapi hak PPK, karena penyedia salah terlambat melaksanakan pekerjaan sehingga bukan tentang penyedia meyakini dia mampu atau tidak. Inilah yang disebut dengan konsekwensi peristiwa sanksi.

  38. Pak Samsul, saya ingin menanyakan terkait Pasal 93 ayat (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
    c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh *instansi yang berwenang*.
    Pertanyaan saya.
    1. Yang dimaksud *instansi yang berwenang* kira-kira instansi yang mana pak?
    2. jika antara KPA/PPK dan rekanan sudah melakukan perikatan dan sudah berjalan 80%, apakah tetap bisa langsung diputus kontraknya?
    3. Apakah rekanan tetap berhak menerima pembayaran?
    Terimakasih.

    1. 1. Kalau Pidana Pengadilan Pidana, Administrasi bisa LKPP atau BPK atau PTUN, Peradilan Perdata, KPPU
      2. Bisa
      3. Tentu tetap setelah dikurangi sanksi dan kewajiban lain diamanatkan oleh kontrak, putusan instansi berwenang tadi dan kewajiban lainnya sesuai perundang-undangan.

  39. Assalamu’alaikum pak samsul ramli, mau nanya nih, apakah pekerjaan konstruksi yang kena denda karena terlambat, pengawasannya juga kena denda? Terimakasih….

  40. Mohon pencerahannya pak samsul, ada pekerjaan konstruksi yang berakhir tanggal 28 desember pak setelah di adendum, dari keuangan diberikan tenggang waktu sampai tggl 27 desember. Apabila sampai tgl 27 progres kurang dari 100 %, apakah bisa dibayarkan 100 % dengan diberikan kesempatan 50 hari ataukah putus kontrak? Jika putus kontrak, pembayaran ke penyedia sesuau progres dilapangan atau berdasarkan termin pak?? Makasih atas pencerahannya pak,,

    1. Hak penyedia untuk menyelesaikan sampai 28 Desember untuk itu jika dipercepat PPK yang menanggung risiko dan penyedia berhak dibayar sesuai progres pekerjaan yang dapat dibayar… sebaiknya segera lakukan SCM sebelum tanggal 28 untuk memastikan apakah penyedia dapat menyelesaikan 100% hingga PHO pada tanggal 28 Desember, jika penyedia tidak bisa maka silakan PPK putuskan untuk memutus kontrak atau jika diberikan masa keterlambatan. Untuk pemberian kesempatan terlambat silakan pelajari betul2 artikel terkait solusi akhir tahun pada blog ini..

  41. Assalamualaikum pak samsul, mohon pencerahan pak, jika kontrak konstruksi berakhir pada 28 desember, smntra fisik lapangan belum mencapai 100 %, apakah bisa dilakukan pembayaran sesuai proges ataukah sesuai termin pak???

  42. Salam pak samsulramli
    Mengenai keterlambatan dan pemberian tambahan waktu sampai dengan 50 hari. Apakah memungkinkan jika penambahan waktu untuk keterlambatan melebihi batas akhir masa anggaran.?
    Misal akhir kontrak adalah tanggal, 15 desember apakah klausul penambahan waktu 50 hari memungkinkan untuk diberikan?
    Terima kasih sebelumnya.

  43. Assalamualaikum pak, saya ingin bertanya pada lokasi pekerjaan proyek terjadi bencana alam pak dan tidak memungkinjan untuk dilanjutkan , apakah ada undang2 yang mengatur tentang pemutusan kontrak akibat pada lokasi pekerjaan tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya proyek tersebut?

      1. Selamat malam pak.samsul,..
        Perkenalkan saya dengan Ario.

        Pak.Samsul saya mau bertanya, ada suatu ikatan perjanjian kerjasama pemborongan, antara Pihak Pertama Swasta dengan Kontraktor Swasta, dalam perjanjian tersebut Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan dengan 100%, tetapi ditengah perjalanan pelaksanaan, Kontraktor memutuskan kontrak sepihak dengan alasan sudah tidak sanggup lagi, dan pekerjaannya hanya bisa diselesaikan 70%,..
        Pihak Pertama sudah mengundang Kontraktor tersebut untuk bermusyawarah, tapi hasilnya dari Kontraktor tetap kekeh untuk tidak melanjutkan lagi pekerjaannya, dan ada memberikan solusi dalam itikat baik, sedangkan dalam Pemutusan Kontrak Sepihak oleh Kontraktor membuat kerugian Pihak Pertama atas Waktu Pelaksanaannya tidak Tercapai dan Pihak Pertama sudah mencari Kontraktor baru dan Penawaran Kontraktor baru lebih besar lagi dari 30% pekerjaan yang belum diselesaikan.

        Jadi Tuntutan seperti apa saja yang bisa dilakukan oleh Pihak Pertama dalam kasus tersebut, apakah bisa di tuntutan dengan acuan “Denda pemutusan kontrak” dan memasukan “Daftar Hitam”, dan kalo bisa berdasarkan UU No berapa dan atau Peraturan apa yang berlaku dalam hukum Indonesia.

        Maksud dan Tujuan adalah Supaya Kontraktor tidak semena-mena memutuskan Kontrak dengan sepihak.

        Mohon pencerahannya Pak.Samsul
        Saya mengucapkan Terimakasih sebelum dan sesudahnya,..

        Best Regard,
        Ario.

  44. Selamat sore pak..

    Sy ingin konsuktasi pak.. ada pekerjaan konstruksi yang selesai tgl 31 desember 2017 tapi baru progress 87%, ppk memberi kesempatan 50 hari kepada penyedia untuk melanjutkan..
    1. Untuk pemberian kesempatan itu, apa aja yg diperlukan pak? Adenddum, kontrak baru atau hanya berita acara biasa?!
    2. apakah jaminan pelaksanaannya diperpanjang atau di buat jaminan pelaksanaan senilai sisa pekerjaan?!
    3. Bapak punya format berita acara pemberian kesempatan kepada penyedia ga?!

    Makasih pak

    1. 1. Lihat aturan anggarannya apa tersedia dananya ditahun berikutnya.. buat perubahan kontrak dgn menambahkan beban tahun anggaran sebelum dan seterusnya..
      2. Jamlak diperpanjang
      3. Tdk ada

  45. Sore pak,,

    Mohon pencerahan pak..

    1. Klo ppk kasi kesempatan perpanjangan waktu 50 hari, apakah diperlukan kontrak baru, addendum atau hanya berita acara pemberian kesempatan?

    2. Jaminan pelaksanaan diperpanjang atau dibuat jaminan pelaksanaan baru senilai sisa kontrak?!

    Trims pak..

  46. Semua harusnya tegas dalam dok kontrak.. karena non pemerintah tentu tdk mengikat dgn perpres 54 dst.. jika kontrak tdk jelas maka segala sengketa dan keberatan diselesaikan melalui jalur perdata

  47. Siang Pak.
    Mohon pencerahan..
    Apakah denda keterlambatan dalam SSKK bisa dirubah yang semula berbunyi denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan 1/1000 dari total bagian kontrak yang belum diserahterimakan (serahterima parsial) menjadi 1/1000 dari sisa pekerjaan yang belum dikerjakan?

      1. Mohon pencerahan lagi, pak.
        Kontrak dapat dirobah melalui Adendum Kontrak. Apakah semua isi kontrak tersebut dapat dirobah? Atau bagian mana yang tidak boleh dirobah? Apakah bisa dirobah apa pun jua jika sepanjang kedua belah pihak sepakat? Trimakasih, pak.

        1. Tidak semua. Hal-hal yang diatur oleh peraturan lebih tinggi untuk tidak boleh diubah tidak dapat diubah meskipun disepakati para pihak. Misal yang melanggar prinsip dan etika pengadaan. Misal merubah kontrak lumpsum menjadi harga satuan adalah salah satu yang melanggar prinsip pengadaan yaitu prinsip transparan, bersaing, terbuka dan akuntabel. Karena jenis kontrak telah dipertandingkan sejak awal sehingga menjadi salah satu faktor bagi penyedia tidak hanya pemenang untuk menawar.

Leave a Reply