Memaksimalkan Peran TP4 Dalam Pengadaan Barang/Jasa – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Wed. Jul 18th, 2018

Memaksimalkan Peran TP4 Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam beberapa kesempatan diskusi teman-teman pelaksana pengadaan barang/jasa, kerap masygul ketika memanfaatkan kesempatan kerjasama dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). Selentingan ada pesimisme yang muncul dari sebagian praktisi akan efektivitas tim dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan sangka baik dan optimisme artikel ini disusun. Mestinya keberadaan TP4 dapat menjadi solusi dalam mengatasi kendala penting yang dihadapi oleh pelaksana pengadaan barang/jasa. Kendala-kendala seperti intervensi, intimidasi, ketakutan atau keragu-raguan mengambil putusan yang pada akhirnya menghambat percepatan pembangunan.

Tugas dan Fungsi TP4

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 (Inpres 7/2015) adalah titik tolak lahirnya TP4 di pusat dan daerah. Kemudian atas inisiatif dari Jaksa Agung diterbitkanlah Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan.

Dalam KEP-152/A/JA/10/2015 ini sangat gamblang tugas dan fungsi TP4 utamanya dalam poin keputusan Ketiga :

TP4 mempunyai tugas dan fungsi :

  1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif dengan cara-cara:
    1. Memberikan penerangan hukum dilingkungan instansi pemerintah, BUMN/D dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang/jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
    2. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
    3. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakantan sesuai kebutuhan;
    4. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN dan BUMD
  2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa:
    1. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;
    2. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baiki atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan
  3. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
  4. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

KEP-152/A/JA/10/2015 menjadi lebih kuat dan mengikat melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per – 014/A/Ja/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan. Terdapat beberapa pasal yang menarik untuk dicermati.

Pasal 9 ayat 2 Kegiatan Pengawalan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan berdasarkan
permohonan dari lingkungan Instansi Pemerintah/BUMN/ BUMD. Ini berarti TP4 sifatnya pasif sesuai permintaan, tidak reaktif sesuai dugaan sebagian pihak.

TP4 hanya dituntut proaktif dalam menjalin komunikasi ke instansi pemerintah/BUMN/BUMD guna mensosialisasikan tugas Pengawalan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan. Secara komunikatifnya adalah, “silakan para pihak memanfaatkan TP4 sebagai fasilitasi layanan hukum dari Kejaksaan”.

Meski demikian, tidak semua permohonan langsung mendapat persetujuan pengawalan dan pengamanan. Kejaksaan melalui TP4 tetap melakukan penilaian sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Per – 014/A/Ja/11/2016.

Substansi tugas dan fungsi TP4 adalah sebagai berikut:

  1. Obyek pengawalan dan pengamanan adalah instansi pemerintah/BUMN/BUMD.
  2. Aspek utama pengawalan dan pengamanan oleh TP4 adalah aspek Hukum berupa penerangan hukum, penyuluhan hukum, pendampingan hukum melalui Pembahasan hukum dan Pendapat hukum, hingga penegakan hukum jika ditemukan bukti permulaan yang cukup merugikan keuangan negara.
  3. Tujuan obyektif pengawalan dan pengamanan adalah menghindari, mencegah dan menegakkan hukum terhadap potensi terjadinya Kerugian Keuangan Negara.
  4. TP4 berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam menjalankan
    tugas pencegahan dan penegakan hukum.
  5. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya TP4 bersifat pasif dengan menunggu permohonan dari instansi pemerintah/BUMN/BUMD. Meski pasif dalam menjalankan tugas pengawalan dan pengamanan, TP4 tetap
    dituntut proaktif mensosialisasikan tugas dan fungsi kepada instansi pemerintah/BUMN/BUMD.

TP4 Pengawal Aspek Hukum

Konsepsi pengawalan dan pengamanan, Perjakgung Per – 014/A/Ja/11/2016, tetap menempatkan institusi kejaksaan sebagai penegak hukum bukan pelaksana pengadaan barang/jasa. Kejaksaan mempunya kepentingan yang besar untuk memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaksana pemerintahan. Selaras dengan hak yang dijamin Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) Pasal 6 yaitu memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya.

Juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) pasal 3 disebutkan bahwa jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas merupakan salah satu prinsip profesi ASN.

Jikapun dibuka peluang penegakan hukum represif diperintahkan untuk tetap berkoordinasi dengan APIP. Artinya penanganan pidana sifatnya ultimum remedium, tindakan terakhir setelah langkah administratif dan perdata dilakukan, tetap dijunjung tinggi dalam penanganan hukum.

Sebagaimana juga dirunut tata caranya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) pasal 385 :

  1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.
  2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat.
  3. Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi pengawasan.

Dengan prinsip-prinsip yang dijamin lebih dari satu UU ini, semestinya kehadiran TP4 mampu melahirkan rasa aman dan keleluasaan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Jika dikemudian hari yang dirasakan dan dialami justru berbeda, semisal ada ketakutan, intimidasi, intervensi bahkan kooptasi, berarti ada konsepsi pengawalan dan pengamanan yang keliru dalam pelaksanaannya.

Untuk itu menjadi penting para pihak memahami ruang lingkup tugas dan fungsi dari TP4. Agar aparatur pemerintah, BUMN, BUMD termasuk aparat hukum tidak melakukan kesilapan yang justru kontra produktif. Saling bekomunikasi dan berkoordinasi dalam kesetaraan posisi, bagi yang dikawal dan yang mengawal.

TP4 tidak di upper estimate, oleh Perjakgung Per – 014/A/Ja/11/2016, sebagai pihak yang mengerti segala hal terkait objek yang dikawal. TP4 tetap ditempatkan sesuai porsi kewenangan dan kompetensi yaitu penangan hukum. Untuk itu aspek tugas dan fungsinya hanya berupa penerangan hukum, penyuluhan hukum, pendampingan hukum melalui Pembahasan hukum dan Pendapat hukum, hingga penegakan hukum.

Ketika bersentuhan dengan kompetensi diluar kompetensi hukum maka TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kompetensi yang relevan. Ruang inilah yang harus juga dimaksimalisasi, agar para pihak tidak dipaksa untuk menjadi superior dan inferior. Sebagaimana bunyi Pasal 11, Perjakgung Per – 014/A/Ja/11/2016, yang mengatur secara khusus tentang upaya pencegahan/preventif dan persuasif.

Kehadiran praktisi atau ahli termasuk ahli pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pengawalan dan pengamanan, dapat menjadi katalisator dan mediator antar para pihak. Bahkan saat ini LKPP-RI telah mempersiapkan bantuan pendamping pengadaan barang/jasa berupa probity advicer. Ini bisa dimanfaatkan untuk paket-paket pekerjaan atau pengadaan yang memerlukan TP4.

Sangat tegas bahwa TP4 berwenang mengawal dan mengamankan dari aspek hukum, baik hukum administrasi, perdata dan pidana. Sebagaimana struktur tim TP4 terdiri dari Bidang Intelijen, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

TP4 Pengawal Proyek Strategis Nasional dan Daerah

Instansi Pemerintah atau BUMN/D lah yang menyusun mitigasi risiko terhadap paket-paket pekerjaan yang akan dimintakan pengawalan dan pengamanan. Teori Pareto menyebutkan bahwa rata-rata hanya 20% dari keseluruhan paket yang memiliki bobot pengaruh di atas 80% terhadap kinerja organisasi. Maka semestinya tidak lebih dari 20% dari keseluruhan paket yang dilakukan pengawalan dan pengamanan.

Dihubungkan dengan matrik Supply Positioning Model (SPM). Paket-paket pengadaan barang/jasa yang memerlukan pengawalan dan pengamanan adalah paket-paket critical strategic, bottleneck atau laverage dengan nilai besar.


    Dengan keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dibandingkan jumlah paket pekerjaan dan cakupan wilayah , maka clustering adalah hal yang logis. Untuk itu pemerintah wajib menyusun kebijakan teknis terkait pola kerjasama dengan TP4. Sejak identifikasi kebutuhan hingga mengenai tata kerja, ruang lingkup kewenangan dan operasional prosedur memanfaatkan TP4.

Perjakgung Per – 014/A/Ja/11/2016 hanya mengatur Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi TP4. Tentang tahapan mana, kapan dan bagaimana penerangan, penyuluhan dan pendampingan hukum TP4 dilaksanakan, harusnya sudah jelas dalam dokumen kesepahaman bersama (MoU).

Barang/Jasa dalam kuadran Laverage dengan nilai besar masuk dalam kategori kompleks, sesuai Perpres 54/2010 pasal 1 angka 36, adalah pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Meskipun jenis barang/jasanya sederhana, mengingat nilainya besar, risiko hukumnya juga besar. Terutama keperdataan terkait kontrak, bahkan pidana semisal persaingan usaha dan intervensi.

Barang/Jasa dalam kuadran Bottleneck masuk dalam kategori
kompleks, sesuai Perpres 54/2010 pasal 1 angka 36, karena pekerjaan mempunyai risiko tinggi bagi organisasi. Bisa karena penyedianya terbatas, barang/jasa khusus dan/atau keadaan tertentu. Meski nilainya kecil untuk barang/jasa seperti ini diperlukan diskresi pemegang kebijakan. Misal diperlukan penunjukan langsung, penting ada pertimbangan hukum dari TP4.

Barang/Jasa dalam kuadran Critical Strategic masuk dalam kategori
kompleks, sesuai Perpres 54/2010 pasal 1 angka 36, Barang/Jasa dalam kuadran Bottleneck masuk dalam kategori kompleks, sesuai Perpres 54/2010 pasal 1 angka 36, pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sudah tidak perlu dibahas lagi seberapa besar risiko hukum yang mungkin terjadi.

Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016, telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Semestinya hal ini juga ditiru oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan Proyek Strategis Daerah. Proyek Strategis seperti inilah yang sangat layak untuk dikawal dan diamankan. Memanfaatkan TP4 dalam rangka mengawal proyek strategis nasional, proyek strategis nasional di daerah ataupun proyeks strategis daerah adalah hal yang logis.

Keberadaan TP4 harus menjadi pendorong semakin tingginya kepercayaan diri pelaksana pengadaan barang/jasa dalam menjalankan tugas. Karena ada tempat bertanya, meminta rekomendasi hukum bahkan berlindung dari intervensi dan intimidasi. Termasuk juga menekan potensi niat jahat yang dapat merugikan keuangan negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Permendagri 33/2017) mengisyaratkan bahwa leading sektor dalam kerjasama dengan TP4D adalah Inspektorat Daerah. Dibeberapa daerah dibungkus dalam kegiatan sinergitas pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah.

Salah satu hal yang harus tegas dan jelas dalam kesepakatan kerjasama pengawalan dan pengamanan pengadaan barang/jasa adalah pada tahapan-tahapan mana saja diperlukan kehadiran TP4D.

Pembiayaan TP4D

Termasuk tentang skema pembiayaan yang ditanggung para pihak. Sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam Perjakgung Per – 014/A/Ja/11/2016 Pasal 21 bahwa segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan TP4 dibebankan kepada anggaran Kejaksaan RI, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk daerah, Permendagri 33/2017, pada bagian lampiran diamanatkan bahwa dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai program/kegiatan pembinaan dan pengawasan, pengawasan prioritas nasional, meliputi salah satunya peyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Ketentuan ini setidaknya menjawab keraguan tentang boleh tidaknya mengalokasikan anggaran untuk tim TP4D.

Meski tidak ada pun pembiayaan dari anggaran instansi pemerintah/BUMN/BUMD, jika merujuk pada Perjakgung Per – 014/A/Ja/11/2016 dan KEP-152/A/JA/10/2015, tetap
dapat meminta pengawalan dan pengamanan untuk proyek strategis nasional di pusat ataupun di daerah karena anggaran pada institusi Kejaksaan juga tersedia.

Produk TP4 adalah Pendapat Hukum

TP4 memberikan pelayanan penerangan dan penyuluhan hukum. Penerangan Hukum untuk kalangan menengah atas, sedangkan untuk masyarakat awam diberikan Penyuluhan Hukum terkait materi hukum/ perundang-undangan.

Selain itu jika dicermati Perjakgung Per – 014/A/Ja/11/2016 pasal 1 angka 1 TP4 juga melakukan pendampingan pengadaan barang/jasa. Pendampingan ini terdiri dari 2 kategori yaitu pendapat hukum yang bersifat kasuistik dan pendampingan hukum yang bersifat berkelanjutan. Sebagaimana pasal 1 angka 13 dan 14, yaitu:

  1. Pendapat Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP4 dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan negara atau pemerintah.
  2. Pendampingan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP4 berupa Pendapat Hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian Pendapat Hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja.

    Pendapat Hukum sesuai permintaan. TP4D dapat hadir diseluruh tahapan ketika terdapat potensi risiko permasalahan hukum baik administrasi, perdata (sengketa kontrak) atau pidana sesuai permintaan tertulis. Output TP4D adalah legal opini atau opini hukum tertulis dari TP4D.

    Pendampingan Hukum sifatnya berkelanjutan. Pihak pemohon harus mendiskusikan tahapan dan tata cara pemberian pendapat hukum bersama TP4D. Amanat ini sesuai Perjakgung Per – 014/A/Ja/11/2016 pasal 1 angka 9. Diskusi adalah upaya mengidentifikasi dan mengiventarisasi masalah melalui tukar pikiran dengan pihak yang meminta layanan sebagai bahan Analisis guna menentukan bentuk Pengawalan dan Pengamanan.

    Pendampingan hukum tetap menempatkan para pihak dalam posisi yang setara dan berkeadilan. TP4D tidak dijadikan bumper atau tameng perbuatan melawan hukum melalui tindakan-tindakan seperti berikut :

  1. permintaan berlebihan melampaui kompetensi hukum yang dimiliki TP4D;
  2. melegitimasi kegiatan dengan spanduk atau papan nama pengawalan dan pengamanan TP4D;
  3. memaksa TP4D untuk turut berperan besar dalam perikatan sementara TP4D bukan bagian para pihak yang berkontrak; dan
  4. hal-hal berlebihan lainnya.

Sebaliknya pemohon juga tidak diintervensi melalui tindakan TP4D memasuki wilayah diluar kompetensi hukum seperti berikut:

  1. turut serta mengukur dan menguji kualitas fisik pekerjaan;
  2. melakukan evaluasi pemilihan penyedia;
  3. memutus atau menghentikan kontrak;
  4. dan lain sebagainya;

TP4D mengawal dan mengamankan disisi hukum, sementara itu pemohon tetap leluasa melaksanakan manajemen dan teknis pengadaan barang/jasa. Jika sebelum bentuk pelayanan Kejaksaan hanya pendampingan hukum melalui layanan Perdata dan Tata Usaha Negara maka dengan TP4 layanan semakin lengkap dengan pemberian pendapat, penerangan dan penyuluhan hukum.

Tahapan Pengadaan Pendampingan TP4D

    Tahapan pengadaan barang/jasa obyek pengawalan dan pengamanan harus tertuang dalam kesepakatan bersama antar para pihak. Sesuai dengan Perpres 54/2010 pasal 33 tahapan utama pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Persiapan Pengadaan, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima Pekerjaan. Berdasarkan pengalaman pendampingan bersama TP4D di beberapa daerah, pelibatan TP4D dalam tahapan pengadaan cukup efektif dalam tahapan berikut:

  1. Pada tahap persiapan kehadiran TP4D dibutuhkan pada rapat persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia. Dilakukan pembahasan Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dan Rencana Pemilihan Penyedia dengan output akhir Rancangan Dokumen Pemilihan Penyedia. Tim PA/KPA, PPK dan Pokja mengidentifikasi potensi risiko-risiko hukum yang akan dihadapi untuk dimintakan pendapat hukum oleh TP4D.
  2. Pada tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, TP4D mendapatkan laporan secara berkala. Terkecuali dalam proses Pokja meminta pendapat hukum dalam pengambilan putusan. Dengan demikian TP4D tidak diseret kewilayah teknis pemilihan penyedia. Sesuai amanah Perpres 54/2010 proses pemilihan penyedia sepenuhnya tanggungjawab Pokja.
  3. Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak, TP4D dilibatkan pada tahapan Rapat Persiapan Tanda Tangan Kontrak dan/atau Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM). Ini penting agar para pihak memahami betul konsekwensi klausula perikatan selain soal teknis, manajemen juga dari sisi hukum perdata. Selaras pula dengan Perpres 54/2010 pasal 86 ayat 1 bahwa PPK wajib melakukan finalisasi kontrak.

    Secara insidentil PPK meminta pendapat hukum jika diperlukan terkait pengendalian pekerjaan. Jika diperlukan PPK juga dapat meminta pembahasan hukum dari TP4D selama pengendalian kontrak. Misal terkait penanganan kontrak kritis dengan rapat pembuktian atau Show Cause Meeting
    (SCM).

  4. Pada tahap serah terima pekerjaan, kehadiran TP4D dibutuhkan dalam memastikan tidak terdapat permasalahan hukum secara administratif dan keperdataan yang mempengaruhi output pekerjaan dan pemanfaatan hasil.

    Jika ditelaah secara menyeluruh maka kebutuhan TP4D bagi instansi pemerintah/BUMN/BUMD bukan muncul secara mendadak. Idealnya kebutuhan TP4D, termasuk kebutuhan ahli pendamping teknis lain, muncul sejak identifikasi kebutuhan sebagai bagian dari perencanaan umum pengadaan (RUP). Sesuai filosofi, Perpres 54/2010 pasal 1 angka 1, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus terencana sejak identifikasi kebutuhan. Kebutuhan pendampingan hukum memunculkan konsekwensi biaya. Tertuang dalam RUP sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) sebagaimana amanat Permendagri 33/2017.

    Pengawalan dan Pengamanan TP4 adalah merupakan bentuk pengadaan barang/jasa melalui swakelola. Tepatnya dilakukan dengan mekanisme swakelola dengan instansi pemerintah lain (swakelola tipe 2). Untuk itu mekanisme dan tata kerja harus disepakati bersama dalam sebuah perjanjian kerjasama. Sebagaimana ketentuan Perpres 54/2010 pasal 30 huruf a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.

    Meski telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Daerah dengan Kejaksaan. Secara teknis pelaksanaan pengawalan dan pengamanan baru dapat dilaksanakan setelah ada perjanjian kerjasama (swakelola tipe 2). Perjanjian sebagai bukti legalitas TP4D sebagai bagian tim swakelola. Secara sederhana alurnya dapat dilihat pada bagan berikut.


    Terpenting dari semua proses ini adalah, pengawasan dan evaluasi berkala tetap harus dilakukan. Untuk mengukur seberapa jauh pengawalan dan pengamanan memberi manfaat optimal dalam upaya Pencegahan korupsi. Disisi lain tujuan percepatan pelaksanaan pembangunan tercapai secara efektif. Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh seluruh stake holder, termasuk masyarakat.

    Ringkasan dari artikel panjang ini adalah sebagai berikut :

  1. Aspek utama pengawalan dan pengamanan oleh TP4 adalah aspek Hukum berbentuk :
    1. penerangan hukum
    2. penyuluhan hukum
    3. pendampingan hukum melalui
      1. Pembahasan hukum; dan
      2. Pendapat hukum
    4. penegakan hukum jika ditemukan bukti permulaan yang cukup merugikan keuangan negara.
  2. Aspek-Aspek Non Hukum dalam obyek kegiatan pengawalan TP4 tetap memerlukan pertimbangan ahli sesuai kompetensi yang dibutuhkan pekerjaan. Termasuk memanfaatkan ahli pengadaan barang/jasa baik publik maupun private. Identifikasi kebutuhan ahli berasal dari unit kerja pemilik anggaran.
  3. Jika ditemukan penyimpangan baik berasal dari temuan internal maupun eksternal, berupa pengaduan masyarakat. Maka langkah penegakan hukum tetap mengedepankan prinsip ultimum remedium. Artinya mengedepankan langkah administratif berkoordinasi dengan APIP atau unsur pengawasan lainnya.
  4. Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD sudah seharusnya menetapkan proyek strategis. Baik itu proyek strategis nasional, proyek strategis nasional di daerah ataupun proyek strategis daerah yang membutuhkan TP4. Kemudian dituangkan dalam dokumen anggaran Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD.
  5. TP4 bersifat pasif berdasarkan permohonan dari instansi pemerintah/BUMN/BUMD. Pihak Kejaksaan selaku leading sektor TP4, berhak menyetujui permohonan atau tidak menyetujui, setelah mendapatkan pemaparan dari tim pemohon.
  6. Pembiayaan TP4D dapat berasal dari anggaran Kejaksaan RI dan/atau berasal dari APBD melalui alokasi anggaran pengawasan. Meski tanpa anggaran pemerintah daerah TP4D tetap berkewajiban melakukan pendampingan jika diminta daerah.
  7. Produk hukum dari TP4 adalah pendapat hukum baik secara insidentil maupun pendampingan hukum berkelanjutan sesuai permintaan instansi pemerintah/BUMN/BUMD.
  8. Kerjasama pengawalan dan pengamanan merupakan swakelola antara pemerintah dengan instansi pemerintah lain yang tunduk pada ketentuan Perpres 54/2010 dan perubahannya. Untuk itu standar operasional, tata cara, tahapan, pembagian kewenangan hingga mekanisme Monitoring dan Evaluasi harus sudah disepakati dan dituangkan dalam kesepakatan kerjasama.

Demikian bahan pemikiran berdasarkan pemahaman atas aturan-aturan yang ada dilengkapi dengan pengalaman bekerjasama dengan baik dengan TP4D di beberapa daerah. Tentu ruang diskusi terbuka lebar dalam kerangka penyempurnaan demi tercapainya tujuan bersama tentang pengadaan barang/jasa yang mensejahterakan bangsa dan negara.

Daftar Pustaka:

  1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016, Tentang Proyek Strategis Nasional (PSN)
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.
  6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
  8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per – 014/A/Ja/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan.
  9. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan
  10. Makalah UU Administrasi Pemerintahan Sebagai Model Penegakan Hukum Baru Untuk Memberikan Perlindungan Dan Kepastian Hukum, Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH, Jakarta, 2017.
  11. Materi Bimtek Sertifikasi Ahli Tingkat Dasar, Modul 8 tentang Swakelola, LKPP-RI, Jakarta, 2017.
  12. Modul 2 Purchase and Suply Chain Management, International Trade Center, 2012.
Print Friendly, PDF & Email

1 thought on “Memaksimalkan Peran TP4 Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.