Kraljic Box Matrix adalah tools yang digunakan Peter Kraljic memetakan proses pembelian barang ke dalam 4 box kuadran. Disusun berdasarkan dua sumbu utama yaitu tingkat resiko dan nilai pembelian. Kraljic Box ini sudah umum dipakai dalam berbagai analisa purchasing dan supply chain management.

    Ada yang menarik bagi saya ketika membuat matrik perbandingan metode pengadaan langsung berbasiskan Perka LKPP 6 tahun 2012. Perka 6/2012 ini merupakan petunjuk teknis dari Perpres 70/2012 perubahan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal menarik ini adalah secara tersirat dari sisi metode nampaknya kuadran Kraljic Box bersinergi dengan metode pengadaan langsung.

    Secara esensi Kraljic Box ingin mengatakan bahwa metode pengadaan disesuaikan dengan tipe barang/jasa. The right method for the right product. Ini menempatkan metode tidak hanya sekedar aturan yang kaku tapi juga membutuhkan kematangan dari pelaksana dalam memahami tipe barang.

    Pengadaan langsung dalam Perka 6/2012 secara umum dibagi dalam dua metode yaitu pembelian langsung dan permintaan penawaran. Kemudian dari sisi nilai pembelian pengadaan langsung diatur diantaranya dalam pasal 39 yaitu s/d 200juta untuk non konsultansi dan pasal 45 yaitu s/d 50 juta untuk konsultansi.

    Dari sisi kriteria kompleksitas kita bisa bedakan dari jenis barang/jasa yaitu barang, jasa konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi. Dalam artikel Barang/Jasa dan Penyedia tingkat kompleksitas masing-masing jenis barang/jasa ini telah saya bahas yaitu dengan menggunakan perbandingan komposisi action/tindakan/proses dengan benda, dimana kalau disusun secara hirarki yang sangat sederhana maka pengadaan barang masuk dalam kategori sederhana disusul jasa konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi sebagai yang paling komplek.

Dari box matrix ini kiranya dapat dengan mudah pejabat pengadaan melaksanakan pengadaan langsung dan tidak terjebak pada stereotif kebiasaan, sementara akuntabilitas menjadi pertanyaan. Tingkat risiko bisa dilihat pada pasal 39 terkait kebutuhan operasional, teknologi sederhana, risiko kecil dan dilaksanakan oleh usaha perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil.

Misalkan untuk pengadaan langsung barang operasional X dengan nilai Rp. 10 juta, masuk dalam kuadran I. Sehingga metode pengadaan langsungnya adalah Pembelian Langsung dengan Bukti Pembelian. HPS, klarifikasi dan negosiasi tidak diperlukan karena dari sisi nominal dan risiko pembelian sangat minim bahkan hampir tidak ada.

Berbeda untuk nilai yang sama yaitu Rp. 10 juta untuk barang Y. Dimana Y termasuk barang non operasional/barang modal, ditambah lagi jumlah penyedia/jenis barang tersedia dalam jumlah terbatas artinya risiko tinggi. Meski kompleksitas rendah namun barang Y dari sisi risiko naik ke Kuadran III. Nilai pembelian kecil tidak mempengaruhi metode pengadaannya yang semestinya melalui Permintaan Penawaran dengan Kuitansi/SPK. Sementara untuk HPS, klarifikasi dan negosiasi dapat diadakan apabila memang diperlukan.

Bagaimana dengan pengadaan konstruksi? Jasa konstruksi dari sisi kompleksitas lebih tinggi dibandingkan barang/jasa lainnya, karena melibatkan tindakan/proses lebih besar daripada benda. Untuk itu keberadaannya tidak mungkin ada dalam Kuadran I atau II. Dari sisi risiko hasil pekerjaan konstruksi dipastikan masuk dalam aset dan risiko besar bahkan mungkin saja melibatkan teknologi tinggi. Dalam karakteristik seperti ini maka metode pengadaan langsung jasa konstruksi wajar menggunakan Permintaan Penawaran dengan SPK. HPS, klarifikasi dan negosiasi diperlukan.

Konsultansi masuk hanya dalam Kuadran IV, karena di sisi kompleksitas konsultansi melibatkan banyak tindakan dibandingkan output benda. Sesuai definisi substansinya konsultansi mengutamakan keahlian atau brainware. Dari sisi risiko sudah jelas tidak bisa dikategorikan risiko kecil karena pasar tenaga ahli umumnya terbatas dalam kualitas yang dibutuhkan. Untuk itu meskipun nilainya kecil yaitu batasan maksimal Rp. 50juta namun metode pengadaan langsung yang digunakan adalah Permintaan Penawaran dengan SPK. HPS, klarifikasi dan negosiasi jelas diperlukan. Kemudian di sisi perlakuan terhadap hasil negosiasi diwajibkan dengan Berita acara Hasil Negosiasi, uraian singkat pekerjaan dan Kerangka Acuan Kerja.

Kombinasi-kombinasi ini dapat dikembangkan lebih jauh. Yang menggembirakan adalah Perpres 70/2012 membawa konsep-konsep Purchasing dan SCM ke dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini diharapkan semakin mendekatkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah kearah yang lebih profesional. Sehingga pendekatan aturan mulai bergeser kearah pendekatan dasar hukum atau essensi yang lebih strategis, seperti yang saya tulis artikel Sadar Hukum atau Taat Peraturan. Belum tentu untuk barang yang sama dapat diterapkan metode yang serupa tanpa melihat tingkat resiko produk terhadap lembaga. The right method for the right product.

Print Friendly