Metamorfosis unit layanan menjadi unit kerja mulai digadang LKPP-RI dalam Perpres pengganti Perpres 54/2010. Banyak yang masih memahami Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sama dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP). Mengingat Perpres pengganti, yang konon kabarnya telah dibahas dan disetujui dalam rapat terbatas kabinet hanya menunggu proses administrasi untuk diterbitkan, belum dapat diakses, maka kepastian bagaimana definisi UKPBJ belum dapat dibahas tuntas.

Meski demikian penting kiranya melihat konsep yang telah ada dalam Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya dalam memahami metamorfosis kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah ini.

Jika kita telaah Perpres 54/2010 membahas juga tentang kelembagaan dan fungsi. Disisi fungsi Perpres 54/2010 mengenal fungsi layanan. Fungsi layanan ini ada dua yaitu fungsi layanan pengadaan barang/jasa (LPBJP) dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Pasal 1 angka 8 Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Fungsi LPBJP oleh Perpres 54/2010 ditempatkan dalam wadah Unit Organisasi. Meminjam istilah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP 23/2016) dikenal pula Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini berarti membentuk suatu unit keorganisasian yang menjalankan fungsi LPBJP adalah kewajiban dari perintah aturan.

Fungsi LPSE dalam definisi Perpres 54/2010 pasal 1 angka 38 disebutkan bahwa LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (SPSE).

Perpres 54/2010 secara istimewa meletakkan pengadaan secara elektronik (PSE) pada satu Bab khusus yaitu BAB XIII. Terdiri dari 5 Bagian dimulai dari pasal 106 sampai dengan 112.

Pada Pasal 108 ayat 1 disebutkan bahwa LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik. Dengan demikian fungsi LPSE tugasnya adalah mengelola Sistem PSE dari LKPP-RI.

Pada BAB yang sama di Bagian Keempat tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pasal 111 ayat 1 diperintahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Sedangkan untuk K/L/I pada ayat 2 diberikan kelonggaran “dapat” membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Bagi K/L/I yang tidak membentuk LPSE, maka sesuai ayat 3, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat. Yang unik untuk LPSE diberi peluang tidak membentuk unit LPSE untuk K/L/I.

Lebih lanjut penelusuran khusus untuk LPSE. Perpres 54/2010 menyebutkan Unit Kerja bukan Unit Organisasi. Unit Kerja adalah bagian dari unit organisasi. Dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) unit kerja atau satuan kerja, berfungsi menjalankan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dari satu unit organisasi.

Akhirnya mungkin dapat kita bangun sebuah pemahaman bahwa dalam pembahasan Perpres 54/2010 setidaknya tertuang tentang:

  1. Lembaga yaitu Unit Organisasi dan Unit kerja.
  2. Fungsi yaitu fungsi layanan.
  3. Layanan yaitu layanan PBJP dan PSE
  4. Sistem yaitu Sistem PSE dan Non PSE

Alur Pikir Kelembagaan

Semestinya tidak terjadi perdebatan keras tentang bisa tidaknya fungsi LPBJ dan LPSE bergabung dalam satu unit organisasi. Karena toh unit kerja LPBJ bisa berada dalam 1 unit organisasi dengan unit kerja LPSE. Kemudian nama unit organisasi disebut Unit Layanan Pengadaan (ULP).

            Yang kerap dijadikan batu sandungan adalah adanya Perka LKPP-RI No. 2 Tahun 2010 tentang LPSE. Dalam Perka, yang sampai saat ini belum ada pernyataan dicabut, tertuang klausul pada pasal 5 yang berbunyi bahwa :

(1) LPSE dapat menjadi unit kerja tersendiri atau menjadi fungsi salah satu unit kerja dengan memaksimalkan organisasi yang ada atau bersifat ad-hoc (kepanitiaan).

(2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan kepentingan.

(3) Ketentuan penetapan organisasi LPSE yang rnenjadi unit tersendiri ditentukan berdasarkan kriteria yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala LKPP dan berdasarkan persetujuan Kernenterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berkaca dari penjelasan tentang unit organisasi, unit kerja dan fungsi sebelumnya, maka Pasal 5 Perka LKPP 2/2010 tidak dipahami sebagai penghambat bersatunya fungsi LPSE dan  fungsi LPBJP.

Ayat 1 menjelaskan bahwa Unit Kerja LPSE dapat berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi LPSE. Dapat juga hanya menjadi fungsi LPSE pada unit kerja yang sudah ada dalam satu unit organisasi.

Ayat 2 menyebutkan bahwa yang harus dipisahkan dalam rangka menghindarkan pertentangan kepentingan adalah pemisahan Unit Kerja pelaksana fungsi layanan yaitu LPSE dan LPBJP.

Ayat 2 sama sekali tidak menyebutkan unit organisasi LPSE dan LPBJP harus berbeda. Unit Kerja pelaksana fungsi LPSE dan LPBJP yang tidak boleh sama. Unit kerja bersifat permanen ataupun adhoc. Kombinasi dan besaran kelembagaan selama berada dalam ranah aturan yang diperbolehkan, dipersilakan.

Kembali ke konsep UKPBJ. Sekali lagi ditegaskan artikel ini dibuat sebelum ada definisi resmi Perpres pengganti, jadi bisa saja tidak tepat. Mengandalkan bahan sosialisasi Perpres pengganti Perpres 54/2010, Surat Kepala LKPP RI kepada Menteri Dalam Negeri RI No. 154/KA/8/2016 tentang Usulan Permendagri 99/2014 tentang Pedoman Pembentukan ULP di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Kepala LKPP-RI no. 179/KA/9/2016 Tentang Pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat diformulasi bentuk kelembagaan UKPBJ.

UKPBJ akan menjalankan setidaknya 3 fungsi yaitu :

  1. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  3. Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Fungsi diperluas tidak lagi hanya berupa layanan namun juga pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Fungsi pengelolaan Sistem Informasi PBJP tidak hanya mencakup urusan menjalankan SPSE saja. Juga melaksanakan fungsi Manajemen Sistem Informasi PBJP yang lebih luas. Ini dalam rangka mengubah mindset bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah hanya-lah urusan pelelangan saja, tapi lebih luas dari itu.

Belum jelas apakah nanti kelembagaan UKPBJ akan berbentuk unit organisasi dan/atau unit kerja. Jika menelaah Surat Kepala LKPP RI, untuk pemerintah daerah, konsepnya adalah unit organisasi yang permanen dan berdiri sendiri dalam satu Badan Pengadaan Barang/Jasa. Sayangnya karena Permendagri 99/2014 belum kunjung diubah akhirnya hanya berbentuk unit kerja permanen namun belum berdiri sendiri. Ada yang berbentuk bagian atau sub bagian pada unit organisasi Sekretariat Daerah.

Kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

  1. ULP adalah Unit Organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa.
  2. Fungsi-Fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa tersebut diantaranya terdiri dari fungsi layanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (LPBJP) dan/atau layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
  3. Unit Kerja pelaksana fungsi LPBJP dan LPSE harus dipisahkan meski dalam satu satu unit organisasi.
  4. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) setidaknya menjalankan fungsi pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa. Termasuk didalamnya fungsi LPBJP dan LPSE yang selama ini ada.

Wallahualambissawab. Wassalam.

Print Friendly, PDF & Email