Suatu malam di inbox saya masuk sebuah case menarik masih tentang Jaminan Penawaran Asli. Berikut email ini berbunyi :

Sebelumnya kami ingin konfirmasi, apakah menurut pa Samsul Surat Jaminan Penawaran Asli harus diterima PokJa sebelum pembukaan penawaran?

Begitu banyaknya aturan perundangan yang dibuat, dan dengan tumpang tindihnya petunjuk pelaksanaan PBJ, dimana satu dengan lainnya kurang serasi dan selaras, sejujurnya membuat kami sebagai penyedia barang/ jasa linglung

PerPres PBJ mengamanatkan Petunjuk Teknis pelaksanaannya LKPP, sementara Kementerian misal PU juga membuat SE Men PU seputar petunjuk teknis pelaksanaan pada Kementeriannya

Masalah Surat Jaminan Penawaran Asli itu, mengikuti yang mana?, membaca tulisan pa Samsul bahwa aslinya tidak perlu disampaikan (mengacu PerKa LKPP), tapi pada SE Men PU mewajibkan diserahkan sebelum pembukaan penawaran (kasus kami pada Kementerian PU), dimana terdapat penyedia barang/ jasa yang tidak menyerahkan sebelum pembukaan penawaran, dan menurut kami karena kegiatan itu pada pu.go.id, mengacu pada SE Men PU, salahkah?

Menurut pandangan saya ini adalah dimensi lain yang mungkin saja tidak terpikirkan dalam penyusunan kebijakan. Salah satu elemen dari kepastian hukum adalah konsistensi. Sebuah kebijakan akan menghadapi ujian disisi konsistensi pada saat implementasi. Kasus ini bisa menjadi salah satu bagian dari referensi kebijakan dimasa datang.

Saya akan coba tanggapi pertanyaan satu demi satu.

Sebelumnya kami ingin konfirmasi, apakah menurut pa Samsul Surat Jaminan Penawaran Asli harus diterima PokJa sebelum pembukaan penawaran?

Mengenai essensi dari Jaminan Penawaran asli disampaikan pada saat sebelum batas akhir pemasukan penawaran sudah saya bahas tuntuas dalam artikel Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli. Intinya adalah memastikan jaminan penawaran dapat dicairkan secara unconditional sejak awal hingga berakhirnya masa berlakunya jaminan. Awal berlakunya jaminan penawaran adalah sejak batas akhir pemasukan penawaran dan berakhirnya saat diserahkannya kontrak ditandatangani dimana telah digantikan fungsinya oleh Jaminan Pelaksanaan.

Jadi bisa dianalogikan klausul “unconditional” jaminan penawaran secara de facto berlaku sejak Jaminan Penawaran Asli diserahkan pada obligee, meski secara de jure tertulis pada surat jaminan “sejak batas akhir pemasukan penawaran”.

Misal tepat setelah pada batas akhir pemasukan penawaran penyedia terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan seperti diatur dalam dokumen pengadaan, meski ada klausul unconditional apabila jaminan penawaran asli tidak dimiliki obligee, tetap saja tidak dapat dilakukan pencairan.

Jadi kalau secara essensi pertanyaan ini saya jawab dengan Ya, Surat Jaminan Penawaran Asli harus diterima PokJa sebelum pembukaan penawaran.

Namun sekali lagi saya tegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan kebijakan terkait pengadaan barang/jasa di Indonesia adalah LKPP-RI. Sehingga apapun kebijakan yang telah diterbitkan maka itulah yang berlaku dan sah secara hukum. Sehingga sesuai dengan Perka 18/2012 tentang e-Tendering, merunut Pasal 5 yang diperjelas dalam penjelasan Romawi III, angka 3 poin c dan d. Hematnya Jaminan penawaran asli untuk E-Lelang dengan pascakualifikasi disampaikan pada saat pembuktian kualifikasi dan pada prakualifikasi saat sebelum penetapan pemenang.

Masalahnya kemudian adalah ketika E-lelang ini dilakukan pada sistem kementerian Pekerjaan Umum yang juga memiliki petunjuk teknis tersendiri ditingkat kementerian mana yang diacu?

Menjawab pertanyaan ini akan membawa pada diskusi yang panjang. Dari informasi yang saya dapat secara teknis tentang Jaminan Penawaran Asli Kementerian PU menerbitkan Surat Edaran Nomor: 07/Se/M/2012 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement). Dimana pada Huruf D. Ruang Lingkup No. 2 huruf f disebutkan bahwa Jaminan Penawaran asli bagi penyedia jasa yang akan mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik wajib diterima Pokja ULP sebelum batas waktu pemasukan penawaran berakhir, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai catatan SE ini terbit pada bulan Nopember 2012 sebagai pengganti Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/SE/M/2011. Didalam konsideran juga disebutkan bahwa SE ini tunduk pada P54/2010 dan Perka LKPP No. 6/2012 tentang Juknis P70/2012. Sementara Perka LKPP 18/2012 tentang e-Tendering terbit pada bulan Desember 2012.

Dari runtutan aturan ini dapat dilihat bahwa memang terjadi beberapa kali perubahan aturan dalam waktu yang teramat dekat dan singkat. Inilah yang mungkin menimbulkan “kebingungan” implementasi yang mengakibatkan ada anggapan inkonsistensi kebijakan.

Untuk itu menurut pendapat saya harus dikembalikan lagi pada definisi bahwa seluruh proses pengadaan harus mengacu pada Dokumen Pemilihan Penyedia atau Dokumen Pengadaan yang disusun untuk paket pengadaan bersangkutan. Untuk itu juga semua pihak harus menaati dan mengikuti rule of the game yang tertuang didalamnya.

Ketika Dokumen Pengadaan mengatakan dengan tegas bahwa Jaminan Penawaran Asli disampaikan sebelum batas akhir pemasukan penawaran maka inipun harus dipatuhi oleh seluruh penyedia yang bersepakat untuk mengikuti pengadaan.

Persoalan kemudian apakah dokumen pengadaan yang disusun bertentangan dengan peraturan teknis ini adalah persoalan lain. Dan harus diruntut dari kesejarahan peraturan yang diacu. Dalam pandangan saya apabila dokumen pengadaan disusun sebelum Desember 2012 maka Surat Edaran Nomor: 07/Se/M/2012 berlaku. Namun apabila sesudahnya maka Perka 18/2012 yang berlaku. Sebagai catatan Perka 18/2012 menurut runtutannya adalah amanat dari pasal 134 ayat 2 Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya.

Jadi menjawab pertanyaan Masalah Surat Jaminan Penawaran Asli itu, mengikuti yang mana? Saya bisa jawab mengikuti Dokumen Pengadaan yang ada.

Apabila pertanyaan lanjutan menyangkut kedudukan hukum Dokumen Pengadaan, wilayah ini harus melalui telaahan hukum yang mendalam yang sudah barang tentu tidak dapat diambil kesimpulan yang cepat. Semoga ini menjadi diskusi yang konstruktif untuk mencari penyelesaian yang terbaik dan membangun kebijakan implementatif terkait pengadaan barang/jasa yang konsisten.

Print Friendly