Berbicara persyaratan pelelangan, khususnya pelelangan jasa konstruksi, masih banyak yang mempertanyakan ketegasan dasar hukum terkait persyaratan Klasifikasi Bidang/Sub Bidang Kualifikasi Usaha. Berbagai tulisan dari para praktisi, ahli dan trainer pengadaan barang/jasa sudah kerapkali membahas soal ini. Termasuk dalam beberapa tulisan yang sudah saya publikasikan. Entah mengapa ternyata sekian banyak artikel tersebut masih diragukan logika dan dasar hukum pikirnya. Memang sangat berat merubah “kebiasaan” yang menumbuhkan kenyamanan. Selayaknya lagu “Kesempurnaan Cinta” berada dalam pelukan kebiasaan mengajarkan kenyamanan.

    Straight to the point saja nih. Dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 persyaratan penyedia diatur pada Pasal 19. Terkait tentang Klasifikasi Bidang/Sub Bidang terdapat pada ayat 1 :

  1. Ayat 1 huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. Penjelasan : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas dan pariwisata.
  2. Ayat 1 huruf g : memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
  3. Ayat 1 huruf h : memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil (pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil), kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
  4. Ayat 1 huruf j : khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Salah satu contoh yang bisa dengan mudah saya dapatkan pada beberapa portal LPSE seperti ini:

Pada syarat kualifikasi dapat kita lihat bahwa paket pelelangan ini terdapat data:

  1. Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil
  2. Ijin Usaha : SIUJK
  3. Klasifikasi Usaha : Kualifikasi (K2)
  4. Bidang : Bangunan Gedung
  5. Sub Bidang : Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial yang masih berlaku

Kualifikasi Usaha

Kita bahas satu persatu. Kolom Kualifikasi Usaha oleh aplikasi kita dipaksa untuk menggunakan kalimat “perusahaan kecil”. Kenapa saya sebutkan dipaksa oleh aplikasi? Jawabnya karena Perpres 54/2010 sama sekali tidak menggunakan nomenklatur “perusahaan kecil atau perusahaan non kecil”. Perpres 54/2010 menggunakan nomenklatur “usaha kecil atau usaha non kecil” hal ini salah satunya bisa dilihat pada pasal 100 atau pasal 22 ayat 3 huruf c angka 1 tentang pemaketan pekerjaan. Dijelaskan bahwa Pemaketan pekerjaan yang dimaksud antara lain menetapkan paket “usaha kecil” atau “non kecil”.

Perbedaan ini memang terlihat sepele, namun dari sisi substansi membangun pemahaman yang sama terhadap aturan, hal ini sangat penting!

Penyebutan “perusahaan kecil atau perusahaan non kecil” merujuk pada kata “perusahaan” artinya ini nomenklatur dalam regulasi Badan Usaha sebagaimana diatur oleh UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lagipula UU 20/2008 tidak sedikitpun menyebutkan nomenklatur “perusahaan non kecil” yang linear dipahami sebagai perusahaan menengah dan besar.

Penyebutan “usaha kecil atau usaha non kecil” atau kata “usaha” merujuk pada paket pekerjaan (barang/jasa) bukan penyedia. Maka dari itu nomenklatur “usaha kecil atau usaha non kecil” ada pada Perpres 54/2010 karena mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa, bukan mengatur Penyedia Barang/Jasa.

Ini salah satu PR dalam rangka perbaikan aplikasi SPSE kedepan. Aplikasi adalah alat menjalankan aturan, sehingga semaklumnya aplikasi mengikuti aturan. Bukan justru aplikasi menggunakan nomenklatur yang berbeda.

Simpulannya, karena sudah terlanjur aplikasi SPSE menggunakan nomenklatur “perusahaan kecil atau perusahaan non kecil”, maka kualifikasi usaha untuk nilai sampai dengan 2,5 M non kompleks dikategorikan sebagai “perusahaan kecil”. Sejurus dengan itu untuk pekerjaan kompleks dan/atau diatas 2,5 M dikategorikan “perusahaan non kecil”.

Klasifikasi Usaha

Nomenklatur “Klasifikasi” jika disandingkan dengan Perpres 54/2010, mengalami nasib yang sama dengan nomenklatur “perusahaan vs usaha”. Pada aplikasi menyebutkan “klasifikasi” sementara Pasal 19 ayat huruf g menggunakan nomenklatur “Bidang”. Jadi kita harus samakan persepsi bahwa “klasifikasi usaha” adalah “Bidang Usaha”.

Nah, permasalahannya untuk ketentuan klasifikasi usaha muncul kebiasaan menambahkan persyaratan sub kualifikasi, seperti gambar contoh di atas, yaitu muncul tambahan “K2”. Secara logika antara “klasifikasi usaha” dan “kualifikasi usaha” adalah hal yang berbeda. K2 adalah Sub Kualifikasi!

Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi diatur dengan Permen PU 8/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Kualifikasi dirinci sebagai Orang Perseorangan, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar. Sub Kualifikasi dirinci lagi dengan P, K1, K2, K3, M1, M2, B1 dan B2.

Kembali ke pembahsan Klasifikasi Usaha. Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi sendiri diatur dengan Permenpu 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permenpupera 31/2015 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Secara tepatnya berbunyi seperti ini : g) memiliki kemampuan pada klasifikasi (usaha kecil)/sub klasifikasi (usaha non kecil) atau yang setara dikaitkan dengan pengalaman pekerjaan yang sesuai. Bunyi ketentuan ini sama seperti Perpres 54/2010 Pasal 19 ayat 1 huruf g.

Dengan runtutan demikian maka tidaklah tepat menurut peraturan, apabila menigisi kolom Klasifikasi Usaha dengan Kualifikasi Usaha, apalagi dengan Sub Kualifikasi Usaha. Yang paling tepat adalah Kolom Klasifikasi Usaha diisi dengan “Usaha Kecil atau Usaha Non Kecil”. 

Seperti yang pernah saya tulis pada artikel Klasifikasi Baru Paket Pekerjaan Versi Permen PU 31/2015. Klasifikasi Usaha menjadi lebih detil, tidak lagi hanya Usaha Kecil atau Usaha Non Kecil. Klasifikasi Usaha Non Kecil di break down lagi menjadi Klasifikasi Usaha Menengah dan Klasifikasi Usaha Besar. Sehingga untuk Paket Usaha Menengah atau Usaha Besar persyaratan Klasifikasi tetap mengacu pada lingkup ketentuan layaknya Paket Usaha Non Kecil.

Masih pada kolom Klasifikasi Usaha. Tadi kita sudah sepaham bahwa Klasifikasi dan Sub Klasifikasi (Permen PU 7/2011) adalah sama dengan Bidang dan Sub Bidang (Perpres 54/2010). Jika kita taat dengan ketentuan baik Perpres 54/2010 pasal 19 ayat 1 huruf g dan/atau Permen PU 7/2011, maka ketika paket sudah ditetapkan sebagai paket Usaha Kecil, cukup dipersyaratkan sampai Bidang/Klasifikasi saja, tidak perlu sampai sub bidang/sub klasifikasi.

Sub Klasifikasi Jasa Konstruksi dapat dilihat pada Permen PU 8/2011. Dengan demikian Permen PU 8/2011 akan digunakan jika paket yang dikerjakan adalah paket usaha non kecil. Sub Klasifikasi sendiri dirinci sebagaimana lampiran 1 Permen PU 8/2011. Misal untuk Bangunan Gedung, Kode Klasifikasi: BG, kemudian Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial, Kode Sub Kualifikasi : 004. Jika digabungkan maka BG004.


Dengan demikian untuk paket Usaha Kecil Konstruksi Kolom Klasifikasi Usaha cukup diisi dengan Bangunan Gedung, Kode Klasifikasi : BG. Terkecuali kriteria memenuhi Paket Usaha Non Kecil maka Kolom Klasifikasi Usaha selain diisi dengan Bangunan Gedung, Kode Klasifikasi : BG, juga ditambahkan Sub Klasifikasi misal Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial, Kode : 004 / BG004.

Gegara gagal paham Klasifikasi vs Kualifikasi ini Kementerian PUPERA sampai mengeluarkan Surat Edaran Khusus yang mengakomodir nomenklatur kualifikasi usaha. SE MENPUPR 11/2016 tentang penjelasan persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha terkait Permen PUPR 31/2015.

Untuk Paket Usaha Kecil cukup mempersyaratkan Bidang/Klasifikasi saja. Kemudian untuk kualifikasi usaha dibatasi hanya usaha kecil saja, tidak ada pembatasan K1,K2 atau K3.

Untuk Paket Usaha Menengah barulah persyartan mencakup Bidang Sub Bidang/Klasifikasi Sub Klasifikasi. Kemudian untuk kualifikasi usaha dibatasi hanya untuk usaha Menengah, tidak ada pembatasan hanya M1 saja atau M2 saja, tapi M1 atau M2 dapat menjadi penyedia.

Untuk Paket Usaha Besar persyaratan mencakup Bidang Sub Bidang/Klasifikasi Sub Klasifikasi. Kemudian untuk kualifikasi usaha dibatasi hanya untuk usaha Besar, tidak ada pembatasan hanya B1 saja atau B2 saja, tapi B1 atau B2 dapat menjadi penyedia.

Sedikit pointer terkait artikel ini adalah:

  1. Kualifikasi Usaha versi SPSE hanya ada Usaha Kecil (versi SPSE : perusahaan kecil) dan Usaha Non Kecil (versi SPSE : perusahaan non kecil).
  2. Persyaratan Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi (Versi Permen PUPR 31/2015) adalah Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
  3. Untuk Paket Usaha Kecil cukup dipersyaratkan sampai kedalaman Bidang/Klasifikasi.
  4. Untuk Paket Usaha Menengah dan Besar dipersyaratkan hingga kedalaman sub bidang/sub klasifikasi.
  5. Paket Usaha Kecil ditujukan hanya untuk Kualifikasi Kecil mencakup K1, K2 dan K3.
  6. Paket Usaha Menengah ditujukan untuk Kualifikasi Menengah mencakup M1 dan M2.
  7. Paket Usaha Besar ditujukan untuk Kualifikasi Menengah mencakup B1 dan B2.
  8. Untuk contoh capture paket artikel ini maka koreksi persyaratan sebagai berikut :
  • Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil (mencakup K1,K2 dan K3)
  • Ijin Usaha : SIUJK
  • Bidang : Bangunan Gedung (BG)

Semoga menjadi jelas dan bisa dijadikan bahan diskusi membangun. Wallahualam bissawab.

Referensi penting : SE MENPUPR 11/m/2016

Print Friendly