Akhir tahun memang menjadi pemicu yang paling seksi untuk berdiskusi tentang kontrak. Artikel ini mungkin hanya menarik bagi yang mau berlelah-lelah berpikir. Buat yang malas berpikir sebaiknya tidak meneruskan untuk membaca, karena dijamin capek. Lagi pula tulisan ini lahir dalam rangka mengisi waktu lowong antara satu penerbangan kepenerbangan lainnya. Terimakasih buat yang mau capek semoga bisa menjadi manfaat. Yuk maree…

    Kontrak adalah bagian dari manajemen risiko. Setiap klausul dalam kontrak dibangun atas pembagian risiko atas proses mencapai tujuan perjanjian, dalam hal ini pengadaan barang/jasa. Pembagian risiko ini terjadi antara para pihak dalam kontrak. Paling tidak pembagian risiko terjadi antara PPK sebagai Pihak I dan Penyedia sebagai Pihak 2.

    PPK harus mampu mengidentifikasi risiko-risiko yang bisa dipastikan dapat dikelolanya dan mana yang tidak. Risiko yang tidak bisa dikelola kemudian diserahkan kepada pihak lain yaitu penyedia yang dianggap mampu.

    Atas dasar inilah kemudian PPK menyusun rancangan kontrak. Rancangan kontrak ini terdiri dari rangkaian syarat-syarat yang bersifat umum dan khusus. Sebisa mungkin seluruh identifikasi risiko tertuang dalam syarat-syarat ini.

    Bagi penyedia risiko ini menimbulkan dua peristiwa yang dikenal dalam kontrak sebagai peristiwa Sanksi dan peristiwa Kompensasi. Peristiwa ini muncul dari tidak tercapainya output yang diperjanjikan baik secara mutu, kuantitas, sumber, waktu maupun harga.

Peristiwa Kompensasi adalah jika gangguan pencapaian output disebabkan oleh pihak pengguna misal namun tidak terbatas pada:

  • PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan
  • Keterlambatan pembayaran kepada penyedia
  • PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan
  • Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak
  • PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan
  • PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan
  • PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK
  • ketentuan lain dalam SSKK

Peristiwa Sanksi adalah jika gangguan pencapaian output disebabkan sepenuhnya oleh pihak penyedia baik oleh penyedia sendiri atau pihak subkontraktor atau mitra atau sebab lainnya dari pihak penyedia.

Pada tataran pelaksanaan kontrak kecermatan, ketegasan dan kebijaksanaan PPK dalam mengendalikan risiko menjadi sangat penting. Tidak mungkin seluruh risiko dapat tercover dalam SSUK dan SSKK. Diperjalanan kontrak pasti muncul hal-hal baru yang mestinya bisa dijadikan perbaikan bagi kesempurnaan syarat-syarat kontrak disesuaikan dengan tipe dan jenis barang/jasa yang dibutuhkan.

Perjalanan pelaksanaan kontrak layaknya proses negosiasi antara penyedia dan PPK dalam menerima dan melimpahkan risiko. Peristiwa sanksi dan peristiwa kompensasi menjadi sangat dinamis. Peristiwa sanksi bagi penyedia menjadi kompensasi disisi PPK, begitu juga sebaliknya peristiwa kompensasi bagi penyedia menjadi sanksi buat PPK.

Untuk memudahkan pemahaman berikut tabel sebagian peristiwa sanksi dan kompensasi dari sisi/bagi penyedia sebagaimana yang tertuang dalam SSUK Permen PU 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permen PUPERA 31/2015:

DARI SISI/BAGI PENYEDIA

SANKSI

KOMPENSASI

  • Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender
 

  • perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan
  • Jika keterlambatan disebabkan oleh penyedia.
  • Jika keterlambatan disebabkan oleh pihak pengguna diwakili PPK.
  • Pemutusan Kontrak
  • Penghentian Kontrak
  • penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  • penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  • penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  • penyedia berada dalam keadaan pailit;
  • penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  • penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
  • denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  • Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
  • PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
  • penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  • pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  • Pekerjaan sudah selesai
  • Keadaan Kahar
  • Denda
  • Ganti Rugi
  • Jika kerugian disebabkan oleh pihak penyedia
  • merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia
  • Jika kerugian disebabkan oleh pihak pengguna diwakili PPK.
  • merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi
  • Penangguhan Pembayaran
  • Pembayaran Prestasi Pekerjaan
  • Penangguhan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
  • Pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan sesuai tahapan yang disepakati dalam kontrak.

Demikian sedikit oret-oretan terkait materi kontrak, semoga capeknya sepadan dan bermanfaat. J

Print Friendly