Dalam lingkup pengelolaan keuangan negara terdapat dua wilayah pengelolaan anggaran dan pengelolaan barang. Dalam menilai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan meneliti dari sisi akuntabilitas proses dan pencapaian kinerja. Sehingga dengan itu PPK sebagai penegak amanat UUD wajib menyusun kontrak dengan memperhatikan akuntabilitas proses dan pencapaian kinerja.

    Untuk itu komponen utama kontrak disisi pengelolaan keuangan negara adalah komponen pembebanan dana pada tahun anggaran dan pelaksanaan anggaran. Pembebanan dana pada tahun anggaran harus terjaga akuntabilitasnya dari sisi administratif. Pelaksanaan anggaran harus terjaga akuntabilitasnya secara administratif sekaligus juga kinerja secara ekonomis, efisien dan efektif.

Sekarang kita bahas judul tulisan ini Kontrak dan Tahun Anggaran. Pada pasal 50 tentang Jenis Kontrak pada ayat 4 menyebutkan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran, terdiri atas:

  1. Kontrak Tahun Tunggal; dan
  2. Kontrak Tahun Jamak.

Pasal 52 kemudian memberikan definisi atas jenis kontrak ini.

  1. Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.
  2. Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran.

Struktur kalimat pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 sangat berbeda sekali, terkait dua domain besar pembentuk definisi pengelolaan keuangan negara, yaitu Anggaran dan Barang/Kinerja seperti yang dibahas diawal.

Ayat 1 menegaskan bahwa yang pelaksanaan pekerjaan (kinerja) diikat oleh anggaran selama masa 1 tahun anggaran. Dapat ditafsirkan bahwa meski pelaksanaan pekerjaan melewati tahun anggaran selama masih menggunakan anggaran pada tahun anggaran awal masih masuk dalam kategori tahun tunggal.

Kemudian coba kita gunakan tabel Perbandingan Definisi Kontrak Atas Pembebanan Tahun Anggaran antara Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 khusus Kontrak Tahun Jamak. Logika pemisahan antara Anggaran dan Kinerja semakin jelas.

Pada Keppres 80/2003 pasal 30 ayat 8 masih membunyikan kalimat mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 tahun. Hal ini menimbulkan keterbatasan konsep tahun jamak disisi pengadaan, karena pelaksanaan pengadaan (kinerja) terikat dengan anggaran yang melewati tahun begitu juga sebaliknya.

Sementara Perpres 54/2010 pasal 52 ayat 2 menjelaskan bahwa yang melewati tahun anggaran adalah hanya pelaksanaan pekerjaan (kinerja) sedangkan dana anggaran tidak diikat.

Ilustrasi sederhananya dalam perencanaan, waktu pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen pengadaan adalah 14 bulan. Kemudian penyedia menawarkan masa pelaksanaan hanya 12 bulan dan realisasi penyelesaian ternyata 11 bulan. Pada Keppres 80/2003 penyedia tidak dapat dibayar pada tahun anggaran tersebut karena dana anggaran juga terikat lebih dari 1 tahun. Sementara pada Perpres 54/2010 tidak menutup kemungkinan dapat dibayar tahun berkenaan apabila anggaran cukup untuk membayar pada tahun berkenaan.

Perbandingan Definisi Kontrak Atas Pembebanan Tahun Anggaran

Keppres 80/2003

Pepres 54/2010

Pasal 30 ayat 7 dan 8

Pasal 52 ayat 1 dan 2

Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran. Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.
Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana
anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran.

Kita lihat PMK 25/PMK.05/2012 pasal 2 ayat (3) bahwa Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pekerjaan Kontrak tahun jamak (multiyears contract).

Sementara Perpres 54/2010 pasal 52 ayat 2 tegas menyebutkan pelaksanaan pekerjaan melebihi satu tahun anggaran atas beban anggaran adalah kontrak tahun jamak. Seandainya beban anggaran tetap pada tahun anggaran 2012, meski pelaksanaan melewati tahun anggaran tentu masih dapat dikatakan kontrak tidak termasuk tahun jamak.

Sesuai UU nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan setingkat kementerian hendaknya tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. Termasuk Perpres 54/2010 terlebih lagi UU.

Dari keseluruhan pembahasan ada dua mainstream utama yang melingkupi langkah-langkah akhir tahun yaitu pilihan pembebanan dana anggaran pada tahun anggaran bersangkutan melalui perpanjangan jaminan pembayaran dan pembebanan dana anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya. Berikut tabel perbandingan yang semoga dapat mempermudah pemahaman.

Perbandingan Solusi Akhir Tahun untuk Kasus Keterlambatan

Uraian

Dibebankan Tahun Anggaran Bersangkutan

Dibebankan Tahun Anggaran Berikutnya

Pencapaian Output Tahun Anggaran Bersangkutan

Maksimal

Maksimal

Penyerapan Anggaran Tahun Bersangkutan

Maksimal

Tidak Maksimal

Revisi Tahun Anggaran Berikutnya

Tidak Perlu

Perlu

Kepastian Ketersediaan Anggaran Tahun Berikutnya

Tidak mempengaruhi tahun anggaran berikutnya

Tahun anggaran berikutnya belum tentu tersedia dana yang cukup

Pengaruh terhadap Output Tahun Berikutnya

Tidak mempengaruhi output tahun anggaran berikutnya

Berpotensi mengurangi output tahun berikutnya

Resiko bertentangan dengan Perpres 54/2010

Masih termasuk kriteria Tahun Tunggal

Bermasalah Pada Definisi Tahun Jamak

Resiko bertentangan dengan UU 1/2004*

Tidak membebani Tahun anggaran berikutnya baik disisi otorisasi maupun perencanaan sesuai ketentuan.

Membebani Tahun anggaran berikutnya baik disisi otorisasi maupun perencanaan

Pemeriksaan Keuangan

Berpengaruh negatif terhadap penilaian akuntabilitas

Tidak Berpengaruh terhadap penilaian akuntabilitas

Pemeriksaan Kinerja

Ekonomis, Efisien dan Efektif

Tidak Ekonomis, Efisien dan Efektif

* Lihat artikel PPK Penegak Amanat UUD

Melihat uraian diatas serta tabel perbandingan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa solusi yang paling efisien dan efektif adalah pembebanan dana pada tahun anggaran bersangkutan. Hal ini hanya bisa dengan memanfaatkan fasilitas Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran yang diperpanjang masa berlakunya hingga maksimal 50 hari keterlambatan. Jaminan pembayaran menjamin bahwa dana anggaran yang digunakan masih berada pada tahun anggaran bersangkutan. Hanya saja dana anggaran tersebut berubah wujud menjadi garansi bank yang dijamin oleh UU No. 7/1992 dan UU KUHPerdata.

Disisi lain pelaksanaan sisa pekerjaan melewati tahun tidak melanggar ketentuan kontrak tahun tunggal, karena tidak ada larangan pelaksanaan (kinerja) melebihi tahun anggaran. Batasannya hanya maksimal 50 hari setelah berakhirnya masa pelaksanaan.

Sekarang pilihan sangatlah jelas apakah hanya ingin mencapai prestasi Pemeriksaan keuangan dari sisi administratif yang indikatornya akuntabilitas. Atau berpihak pada pencapaian kinerja yang indikatornya efisien dan efektif sesuai amanat UUD 1945 seperti tertuang dalam UU 15/2004.

Kalau pilihannya kinerja maka langkah akhir tahun menggunakan perpanjangan Jaminan Pembayaran adalah upaya optimal semua pihak untuk mencapai kinerja. Agar langkah ini dapat memenuhi asas akuntabilitas maka terbitnya aturan/kebijakan perpanjangan jaminan pembayaran selama masa keterlambatan adalah keharusan.


Print Friendly