Tergelitik untuk menuliskan analogi yang sering saya pakai dalam kelas untuk menyederhanakan pemahaman terkait ruang lingkup pembayaran dan pengadaan. Sering saya menggunakan analogi genre musik klasik dan dangdut.

Genre musik klasik identik dengan ruang lingkup pembayaran. Pembayaran identik dengan uang. Dalam mengelola uang sang pengelola memang dituntut untuk ketat dan hati-hati. Sehingga irama pengelola keuangan tidak boleh semena-mena merubah nada. Arransemen-nya harus disiplin dan keindahan bagi pengelola keuangan ada pada notasi baku. Administratif menjadi panglima.

Maaf tanpa berniat mendiskreditkan musik dangdut atau menafikan aliran musik yang lain. Genre musik dangdut identik dengan ruang lingkup pengadaan. Pengadaan identik dengan menghasilkan barang. Dalam mendapatkan barang dilapangan pengelola barang/jasa kerap melakukan akrobatik demi terpenuhinya kebutuhan. Mungkin ini tipe dangdut remix bahkan tidak jarang ada yang koplo. Yang koplo ini yang berbahaya bagi pelakunya apalagi kalau sudah ada niat jahat dan mengabaikan prinsip-prinsip pengadaan. Barangnya ada duluan sebelum kontraknya ada atau pemilihan penyedianya ada, ini contohnya.

Kedua genre ini berasal dari rumpun musik. Uang dan barang adalah keuangan negara. Hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Karena uang dan barang adalah keuangan negara maka dalam penggunaannya wajib dilengkapi atas bukti-bukti penggunaan. Dalam wilayah klasik bukti ini disebut dengan bukti pembayaran (warna putih). Sedangkan dalam wilayah dangdut bukti ini disebut sebagai bukti perjanjian (warna merah/kuning).

Uang dan barang ibarat saudara kembar siam yang tidak dapat dipisahkan. Ada uang masuk, ada barang yang dihasilkan, sebaliknya ada barang yang dihasilkan mestinya ada uang yang keluarkan. Dengan demikian setiap bukti pembayaran, sebagai tanda aliran uang, akan dilampiri dengan satu atau beberapa bukti perjanjian sebagai tanda barang yang masuk.

Namun yang harus dipahami bahwa disisi belanja yang mendominasi adalah uang. Sehingga dangdut dengan segala kelebihan fleksibilitasnya harus, bahkan kadang terpaksa, mengalah mengikuti irama klasik.

Misal ketika ada pertanyaan untuk pembelian satu unit laptop dengan nilai 6 juta rupiah, menggunakan nota atau kuitansi atau SPK?

Untuk menjawab ini, disisi dangdut, mengacu pada pasal 55 Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015, opsi bukti perjanjian yaitu :

  1. Bukti Pembelian (sering disebut nota)
  2. Kuitansi; dan/atau
  3. SPK.

Tidak bisa serta merta, dangdut bersikeras menetapkan sendiri. Misal jawabnya adalah Nota. Secara pengadaan memang ini yang sah menurut Perpres 54/2010, namun hati-hati disisi pembayaran akan ditolak oleh aliran musik klasik. Untuk itu dalam rancangan kontrak PPK harus menyesuaikan opsi-opsi ini dengan ketentuan diwilayah klasik.

Diwilayah klasik untuk APBN ada PMK 190/PMK.05/2012 pasal 43 yang mengatur (3) Pembayaran dengan UP (Uang Persediaan) yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

Sehingga jika sistem pembayarannya menggunakan UP maka flexibilitas dan kemudahan di wilayah dangdut dapat digunakan. Artinya nanti 1 Bukti Pembayaran (Klasik) berupa kuitansi pembayaran akan dipasangkan atau dilampiri 1 atau beberapa Bukti Perjanjian berupa Nota.

Sebaliknya di wilayah APBD yang mengacu pada aturan Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana PP 58/2005 yang diturunkan melalui Permendagri 13/2006, tertuang ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 :

Pasal 206 :

Dasar inilah kemudian yang kerap dipakai pada aturan perbendaharaan daerah bahwa Belanja Modal wajib menggunakan SPP-LS, tidak bisa menggunakan SPP-UP. Dengan demikian diwilayah klasik daerah jawaban atas pertanyaan diatas adalah menggunakan SPK. Artinya 1 bukti pembayaran (Kuitansi Pembayaran) akan dilampiri dengan 1 bukti perjanjian berupa SPK. Silakan saja mau dangdutan dengan menggunakan nota begitu memasuki wilayah klasik risiko tidak akan dibayar. Kekerashatian wilayah klasik tidak memaksa dangdut melanggar aturan pengadaan karena Perpres 54/2010 tidak terdapat kalimat “wajib” tapi “dapat”.

Genre
dangdut yang flexible harus menyesuaikan dengan tuntutan musik klasik. Namun pada titik tertentu ketika ada tuntutan percepatan penyerapan anggaran maka genre klasik harus juga adaptif terhadap perubahan. Demi kepentingan percepatan serapan anggaran, untuk daerah, harus digagas satu solusi aturan seperti halnya PMK 190/PMK.05/2012 pada APBN untuk APBD. Disinilah lahir Dangdut Klasik sebagai hasil negosiasi kedua belah pihak.

Salah satu caranya adalah mengklarifikasi definisi “pihak ketiga” diwilayah klasik yang kadang dianggap sama dengan definisi “penyedia” diwilayah dangdut. Padahal pendapat ini tidak sepenuhnya benar.

Mengingat keterbatasan space waktu dan ketiadaan arus listrik untuk power di Bandara Husin Sastranegara maka pembahasan tentang Pihak Ketiga (Klasik) vs Penyedia (Dangdut), kita pending pada tulisan yang lain J

Poinnya jika fleksibilitas pengadaan barang/jasa adalah solusi percepatan serapan anggaran maka dibuat aturan teknis khusus terkait pembayaran untuk belanja barang/jasa, termasuk belanja modal, dengan nilai s/d 50 juta dapat menggunakan SPP-UP. Dengan demikian ketika terdapat kasus seperti diatas, maka satu bukti pembayaran (kuitansi pembayaran) dilampiri satu atau beberapa bukti perjanjian berupa nota. Ini seperti yang pernah saya ulas pada artikel Bukti Pembayaran vs Bukti Perjanjian.

Analogi klasik dangdut ini juga dapat digunakan untuk meredefinisi pemahaman kita terkait PPK dan PPTK. PPTK yang saya maksud disini adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada PP 58/2005. Kewenangan ke-PPK-an ada diwilayah dangdut, sedangkan PPTK ada diwilayah Klasik. Ini juga pernah saya bahas pada artikel Ngobrolin Peran PPTK dalam Pengadaan Barang/Jasa

Kemungkinan besar pembahasan ini akan bersambung. Karena panggilan boarding segera tiba maka akan dibahas beberapa topik lain terkait klasik dan dangdut ini. Mudah-mudahan sedikit ulasan ini bisa bermanfaat. Aamiin

Print Friendly