Klasifikasi/Sub Klasifikasi Konstruksi dalam Pasal 19 ayat 1 huruf g – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Kam. Agu 16th, 2018

Klasifikasi/Sub Klasifikasi Konstruksi dalam Pasal 19 ayat 1 huruf g

Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010) pasal 19 ayat 1 huruf g menyebutkan bahwa, “memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil

Setidaknya ada dua substansi pasal 19.1.g. ini yaitu :

  • Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil; serta
  • Kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.

Satu catatan koreksi atas pasal ini adalah mengaburkan pemahaman tentang pemisahan yang tegas terkait “kualifikasi usaha” dan “paket usaha”.

Kualifikasi usaha yang dikenal dalam UU 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar. Untuk Jasa Konstruksi menyesuaikan dengan kualifikasi badan usaha Perorangan, Kecil, Menengah dan Besar. Secara substansi kualifikasi usaha hanya ada Perorangan, Kecil, Menengah dan Besar tidak ada kecil dan non kecil.

Istilah “Kecil” dan “non kecil” muncul dalam Perpres 54/2010 dilekatkan pada klasifikasi paket usaha atau paket pekerjaan. Sehingga semestinya jika berbicara paket pekerjaan hanya muncul istilah usaha kecil dan non kecil.

Pasal 19.1.g pada poin 1 menggunakan nomenklatur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil, sementara poin 2 menggunakan nomenklatur usaha non kecil. Inkonsistensi ini menyebabkan banyak yang salah paham dan melinierkan usaha non kecil = menengah dan besar. Ini tentu pemahaman yang keliru. Kualifikasi usaha kecil atau koperasi kecil tidak dilarang mengikuti paket usaha non kecil.

Semoga kedepan peristilahan ini dapat diperbaiki dengan menegaskan pemisahan pengertian antara klasifikasi paket pekerjaan (kecil dan non kecil) dengan kualifikasi usaha (Perorangan, Kecil, Menengah dan Besar).

Kembali ke laptop, maksud saya kembali ke soal pokok tentang klasifikasi/subklasifikasi versus bidang/sub bidang.

Pasal 19.1.g menegaskan bahwa persyaratan untuk paket pekerjaan dengan klasifikasi paket usaha kecil cukup sampai dengan “bidang” saja. Sementara untuk paket pekerjaan dengan klasifikasi paket usaha non kecil baru dipersyaratkan sampai dengan “sub bidang”. Hal ini tentu sudah sangat jelas pemahamannya.

Yang menjadi masalah ketika pada aturan Jasa Konstruksi hanya dikenal klasifikasi/subklasifikasi bukan bidang sub bidang. Hal ini seperti diatur dalam Permen PU 8/2011. Pertanyaan besar apakah bidang = klasifikasi dan sub bidang = sub klasifikasi?


Pada awalnya saya ragu terhadap simpulan bahwa bidang/subbidang = klasifikasi/subklasifikasi. Untuk itu setiap lelang konstruksi, khususnya paket usaha kecil, selalu mempersyaratkan hingga subklasifikasi. Artinya untuk paket usaha kecil Bangunan Gedung selalu sampai pada BG00x.

    Disamping itu dalam beberapa paket pada website eProcurement Kementerian PU juga tertera hal serupa. Dengan referensi ini membuat saya yakin dengan kesimpulan awal bahwa paket kecil konstruksi tetap dipersyaratkan hingga subklasifikasi.

Perbincangan hangat mengenai ini, disertai banyak pertanyaan dari rekan-rekan penyedia dan pokja, memancing saya untuk menggali dasar hukum. Pencantuman hingga subkalsifikasi, menurut saya, didasarkan pada Permen PU 8/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Sampai disini tidak ada yang keliru. Yang perlu dicermati Permen PU 8/2011 sebagaimana amanat PP 4/2010 Pasal 8A ayat (5) dan Pasal 8B ayat (3) hanya mengatur tentang klasifikasi dan kualifikasi usaha dalam rangka registrasi usaha. Tidak ada mandat langsung untuk juga mengatur klasifikasi paket pekerjaan.

Untuk itu saya mencoba membuka Permen PU 14/2013 sebagai perubahan Permen PU 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi. Sebenarnya sudah terbit perubahan terbaru yaitu 07/PRT/M/2014 namun secara substansi tidak berbeda. Permen PU 14/2013 terbit mengikuti Perpres 70/2012, artinya ini adalah peraturan sinkronisasi pengadaan barang/jasa dibidang konstruksi.

Pada pasal Pasal 4a ditegaskan bahwa :

  1. Nilai paket pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukkan bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. (Ket. Paket Usaha Kecil)
  2. Nilai paket pekerjaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil. (Ket. Paket Usaha Kecil)
  3. Jasa konsultansi dapat dilakukan oleh konsultan perorangan dengan nilai sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Setidaknya terjelaskan bahwa yang disebut paket usaha kecil konstruksi adalah :

  1. Pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kecuali paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil; atau
  2. Paket pekerjaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp 750.000.000,00.

Terdapat penegasan aturan sinkronisasi antara Perpres 54/2010 dan Permen PU 14/2013 tentang klasifikasi paket kecil dan non kecil jasa konstruksi.

Mari kita telusuri sinkronisasi Pasal 19.1.g terkait bidang/subbidang sama dengan klasifikasi/subklasifikasi. Permen PU 8/2011 pasal 1 angka 6 Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.

Artinya Bidang/Subbidang yang dimaksud Pasal 19.1.g Perpres 54/2010 telah dapat dipastikan sama dengan Klasifikasi/Subklasifikasi pada Permen PU 8/2011 dan aturan diatasnya.

Untuk lebih meyakinkan saya mencoba membuka Permen PU 14/2013 tentang persyaratan penyedia. Pada bagian tata cara evaluasi kualifikasi, Buku Pk 01 Gabungan: Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi, Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Gabungan Harga Satuan Dan Lump Sum, disebutkan:

memiliki kemampuan pada klasifikasi pekerjaan yang sesuai/sejenis untuk Usaha Kecil, serta kemampuan pada sub klasifikasi pekerjaan yang sesuai/sejenis untuk usaha non kecil;”

Kita bandingkan dengan pasal 19.1.g :

“memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil”

Kalimat Permen PU jauh lebih konsisten namun substansinya sama. Ini cukup alasan buat saya merubah pandangan untuk yakin bahwa persyaratan kemampuan pada paket usaha kecil pelaksana konstruksi cukup sampai klasifikasi saja. Lebih tajamnya lagi untuk paket usaha kecil atau paket untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil cukup sampai :

  • Bangunan Gedung (BG)
  • Bangunan Sipil (SI)
  • Instalasi Mekanikal (MK)
  • Elektrikal (EL)
  • Jasa Pelaksanaan Lainnya (PL)

Berikut hanya sekedar pemikiran dan koreksi atas pemikiran awal saya, semoga ada yang bisa menjelaskan lebih mendasar terkait munculnya kebiasaan menetapkan paket usaha kecil ditujukan untuk penyedia berkemampuan hingga subklasifikasi. Permasalahannya jika telah ditetapkan hingga subklasifikasi dalam dokumen pengadaan maka mau tidak mau pokja harus melakukan evaluasi hingga subklasifikasi. Yang perlu menjadi catatan pada tulisan ini adalah apapun yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan bisa saja mengandung kesalahan, namun sebuah kesalahan tanpa terbukti niat jahat tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat. Semoga pesan ini jelas dan tegas.

Print Friendly, PDF & Email

20 thoughts on “Klasifikasi/Sub Klasifikasi Konstruksi dalam Pasal 19 ayat 1 huruf g

  1. Kalo boleh saya berkomentar atas tulisan Bapak di paragraf terakhir “……terkait munculnya kebiasaan menetapkan paket usaha kecil ditujukan untuk penyedia berkemampuan hingga subklasifikasi.”, menurut saya penyebabnya adalah kebiasaan yang terbawa-bawa sejak Keppres 80/2003 (dan perubahannya), yang pada Pasal 11 tidak ada menyinggung tentang kemampuan pada bidang atau pada subbidang seperti yang ada pada Pasal 19 Perpres 54/2010 (dan perubahannya), sehingga sudah terbiasa mengadopsi subbidang yang ada pada SBU (sertifikat badan usaha) khususnya jasa pelaksana/perencana/pengawas konstruksi.
    Mengenai tulisan Bapak “Artinya Bidang/Subbidang yang dimaksud Pasal 19.1.g Perpres 54/2010 telah dapat dipastikan sama dengan Klasifikasi/Subklasifikasi pada Permen PU 8/2011 dan aturan diatasnya.”, saya juga berkeyakinan bahwa Pasal 19 Perpes 54/2010 menggunakan istilah “bidang/subbidang” karena pada saat itu (tahun 2010) sudah terbiasa dengan istilah “bidang/subbidang” pada SBU khususnya jasa pelaksana/perencana/pengawas konstruksi yang berdasarkan pada Peraturan LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) Nomor 11 & 12 Tahun 2006 yang kemudian dirubah menjadi Nomor 11a & 12a Tahun 2008. Dikenallah istilah bidang ASMET (arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan). Baru pada Peraturan LPJKN Nomor 10 & 11 Tahun 2013 menggunakan istilah “klasifikasi/subklasifikasi”. Dikenallah klasifikasi BG, SI, MK, EL, PL, SP, KT, AR, RE, PR, KL.
    Demikian. Mohon maaf kalo ada yang salah.

  2. sangat setuju kalau usaha kecil cukup sampai klasifikasi, tp yang menjadi pertanyaan saya bagaiamana kalau jenis pekerjaan yang mau dikerjakan adalah pekerjaan yang masuk dalam kelompok Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Keterampilan, sebagai contoh Pekerjaan Kaca dan Pemasangan Kaca Jendela, apakah bisa dipersyaratkan klasiifikasi saja sedangkan dalam klasifikasi tersebut ada beberapa sub kualifikasi yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan. Mohon pencerahannya.

  3. Apakah ada peraturan terbaru yang menyatakan perubahan batas kemampuan melaksanakan pekerjaan untuk kualifikasi kecil yang semula sub kualifikasi K1 0-1 M, K2 0-1,75 M dan K3 0-2,5 M?

  4. Sebelumnya saya minta ijin untuk memberikan komentar atas tulisan bapak.

    Disini saya mencoba menyampaikan pendapat saya yang mungkin tidak sepenuhnya sama dengan tulisan bapak mengenai :

    • Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil; serta
    • Kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.

    Pertanyaan :
    “Apakah Bidang/Sub Bidang atau Klasifikasi/Sub Klasifikasi, merupakan Kemampuan Suatu Perusahaan”.

    Disini saya berpendapat :
    Bidang/Sub Bidang atau Klasifikasi/Sub Klasifikasi adalah penggolongan jenis usaha yang di jalankan oleh Penyedia/Badan Usaha.

    Maka Bukan permasalahan Bidang/Sub Bidang yang menjadi Pokok Pembahasan pada Pasal 19.1.g Perpres 54/2010, melainkan KEMAMPUAN dari Penyedia/Badan Usaha untuk melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan yang di lelangkan, mencakup antara lain :
    • Memiliki Kemampuan Personil/Tenaga Teknis/Ahli
    • Memiliki Kemampuan Pengalaman Kerja
    • Memiliki Kemampuan Peralatan
    • Memiliki Kemampuan Keuangan

    KESIMPULAN :
    Pengumuman Pelelangan dengan menggunakan Sub Bidang itu sudah benar.

    Sedangkan untuk Penilaian Kualifikasi, Penyedia/Badan Usaha harus Memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil; serta Kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. Yaitu :

    Untuk Usaha Kecil :
    • Memiliki Kemampuan Personil/Tenaga Teknis/Ahli sesuai Bidang,
    • Memiliki Kemampuan Pengalaman Kerja sesuai Bidang,
    • Memiliki Kemampuan Peralatan sesuai Bidang,
    • Memiliki Kemampuan Keuangan

    Untuk Usaha Non Kecil :
    • Memiliki Kemampuan Personil/Tenaga Teknis/Ahli sesuai Sub Bidang,
    • Memiliki Kemampuan Pengalaman Kerja sesuai Sub Bidang,
    • Memiliki Kemampuan Peralatan sesuai Sub Bidang,
    • Memiliki Kemampuan Keuangan

    Mohon maaf jika pendapat yang saya sampaikan keliru/salah.

    1. Pak Adi Mulyadi: substansinya saya sependapat dengan Bapak.. yang membedakan menurut saya adalah pada pandangan kita tentang Usaha Non Kecil… Saya berpandangan usaha non kecil sesuai perpres adalah tentang paket pekerjaan bukan kualifikasi usaha. Kualifikasi usaha hanya ada Mikro, Kecil, Menengah dan Besar… Untuk itulah kalimatnya seperti yang Bapak kutip “Sedangkan untuk Penilaian Kualifikasi, Penyedia/Badan Usaha harus Memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil; serta Kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil”. Simpulan saya :
      1. Paket usaha kecil untuk untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.
      2. Paket usaha non kecil untuk untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil, menengah dan besar.

      Ketika mengumumkan sub bidang maka menurut saya ini adalah paket usaha non kecil sehingga terbuka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil, menengah dan besar.

      Menurut saya hanya disini saja perbedaan pandangan kita sedangkan untuk kemampuan saya sepakat dan uraian Bapak lebih sistematis.

  5. Menurut saya, “kisruh” ini muncul dari pihak LPJK sendiri.
    Kalau memang usaha kecil cukup sampai “bidang” saja, seharusnya dalam SBU perusahaan Kecil, tidak perlu dituliskan sampai kode subbidang, cukup sampai bidang saja.

    Nah, apakah LPJK sendiri mengakui kalau perusahaan kecil perizinannya cukup sampai di “bidang” saja? Itu satu.

    2. Kemudian dalam aturan yang ada tidak ada penegasan yang jelas bahwa KT itu adalah “bidang/klasifikasi” dari “Sub-klasifikasi KT001, KT002, dst…”
    (atau saya yang belum dapat bahannya atau belum paham?)

    3. Menyambung pertanyaan Pak Jim, jika ada pekerjaan pemasangan lantai keramik (KT004) yang HPS-nya Rp250juta, apakah perusahaan yang SBU-nya KT001 atau KT003 atau KT lainnya boleh ikut?
    KT001 = pekerjaan kaca dan penasangan kaca jendela
    KT003 = Pekerjaan pengecatan.

    1. Poin 1 dan 2 : sepakat pak..
      Poin 3: Hal yang sama juga menjadi concern saya sehingga muncul pemikiran buat saya untuk Keterampilan Khusus seperti ini mestinya paket menjadi paket non kecil. Pemahaman ini tertus terang masih jadi perdebatan panjang sehingga dalam prakteknya untuk pekerjaan keterampilan khusus seperti ini paket dibuat paket kecil namun mempersyaratkan sampai subklasifikasi.

        1. Pak Kujang: Kalo pertanyaannya boleh atau tidak maka saya bisa jawab karena ini pekerjaan keterampilan khusus maka harus sampai subklasifikasi, jika sesuai dengan pembagian kecil dan non kecil maka pekerjaa harus diklasifikasikan non kecil.

  6. Mohon pencerahannya Pak Samsul Ramli
    Bagaimana dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Dalam Lampiran dijelaskan bahwa Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik terbagi atas Kualifikasi Kecil Menengah dan Besar. Untuk Batas Kemampuan Usaha Kekayaan Bersih sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun untuk Kemampuan Usaha Batas Nilai Satu Pekerjaan khususnya B.Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik hanya ditulis Kualifikasi Kecil Maksimum 2.500.000.000, menengah maksimum 50.000.000.000, dan Besar Maksimum tidak terhingga. Interprestasi yang timbul dari kata maksimum ini minimumnya dimulai dari Rp.0. sehingga kualifikasi usaha menengah dan besar merasa berhak ikut lelang yang kami umumkan dengan kualifikasi usaha perusahaan kecil, mohon penjelasannya terima kasih

  7. assalamualaikum wr.. wb..
    salam kenal pak, saya bondan dari pokja ulp kab. tana tidung propinsi kalimantan utara..
    1. untuk paket pekerjaan pembuatan kolam ikan apakah menggunakan SBU SP004 (Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan) atau SI001 (Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya), atau keduanya..?
    2. untuk paket konstruksi senilai 2 milyar apakah diperlukan SBU?
    mohon penjelasannya pak.. terima kasih sebelumnya..

  8. Bagaimana dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Dalam Lampiran dijelaskan bahwa Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik terbagi atas Kualifikasi Kecil Menengah dan Besar. Untuk Batas Kemampuan Usaha Kekayaan Bersih sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun untuk Kemampuan Usaha Batas Nilai Satu Pekerjaan khususnya B.Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik hanya ditulis Kualifikasi Kecil Maksimum 2.500.000.000, menengah maksimum 50.000.000.000, dan Besar Maksimum tidak terhingga. Interprestasi yang timbul dari kata maksimum ini minimumnya dimulai dari Rp.0. sehingga kualifikasi usaha menengah dan besar merasa berhak ikut lelang yang kami umumkan dengan kualifikasi usaha perusahaan kecil, mohon penjelasannya terima kasih

    1. Pak Kurnia: Sejauh yang saya baca Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2014 mengatur kualifikasi usaha bukan mengatur paket usaha yang boleh diikuti. Permen ini mengatur tentang ketentuan penyedia yang disebut sebagai kualifikasi kecil, menengah dan besar. Sehingga kalau kita membaca tabel tersebut yang disebut kualifikasi kecil adalah yang kekayaan bersihnya 50jt s/d 150jt atau mampu melaksanakan pekerjaan hingga maksimal 750jt. Sehingga nantinya jika penyedia mengajukan diri sebagai Usaha Kecil meskipun Kekayaan Bersih s/d 150juta namun ternyata pernah melaksanakan pekerjaan 1M maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai Usaha Kecil melainkan akan dikategorikan Usaha Menengah sehingga nanti ijin usaha yang bisa diterbitkan adalah ijin usaha menengah. Demikian juga UU UMKM secara general mengatur hal yang demikian. Untuk batasan paket pekerjaan mengacu kepada Perpres 54/2010 atau Permen PU untuk konstruksi yaitu Kecil s/d 2,5 M atau pada Permen PU 7/2014 terdapat pilihan pembagian paket kecil, paket menengah dan Non Kecil…

      1. Terima kasih Pak atas penjelasannya…..namun yang kami hadapi diantara pokja ulp di Kota kami dan para peserta lelang dalam aanwijzing sehingga menimbulkan perdebatan adalah interpretasi kata-kata “KEMAMPUAN USAHA BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)”yang dipahami atau disamakan pengertiannya dengan batasan paket pekerjaan pada Perpres 54/2010 atau Permen PU untuk konstruksi atau pada Permen PU 7/2014. sebagai contoh: peserta lelang dengan SBU yang dikeluarkan kementerian energi dan sdm dirjen ketenagalistrikan, jenis usaha: pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik, bidang : distribusi tenaga listrik, sub bidang: jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, kualifikasi: menengah (artinya kemampuan usaha batas nilai satu pekerjaan (Rp) maksimum 50.000.000. Peserta lelang ini mendaftar dan mengikuti lelang yang diumumkan dengan batasan paket pekerjaan sampai 2,5 M kualifikasi usaha perusahaan kecil.

        Pertanyaan selanjutnya pak untuk pekerjaan pemasangan Lampu penerangan jalan umum (lpju) yang dalam 1 paketnya sekaligus pembelian lampu ,armature dan instalasi pemasangannya.. dengan batasan paket pekerjaan sampai 2,5 M apakah persyaratan kualifikasi usaha dalam LDK harus dibuat seperti dibawah ini:

        Dalam Paket Pekerjaan ini Bidang usaha yang sesuai dan dimiliki oleh peserta lelang adalah sebagai berikut:
        1.Untuk SIUP sesuai dengan Perka BPS Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Cetakan II) adalah:43211 INSTALASI ISTRIK/42213 KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL SIUP

        2.untuk Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Kontruksi dari LPJK mengacu kepada Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 dan SE Menteri PU Nomor: 10/SE/M/2012, yaitu :
        a.Ijin Usaha:Jasa Konstruksi
        b.Klasifikasi:Instalasi Mekanikal dan Elektrikal
        c.Sub Klasifikasi:Jasa Pelaksana Konstruksi
        Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
        Tegangan Rendah (EL007/24007)
        d.Kualifikasi:Badan Usaha Kecil

        3. Untuk SBU yang dikeluarkan Kementerian Energi dan SDM Dirjen Ketenaga Listrikan mengacu pada Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2014, yaitu:
        a.Kualifikasi Ijin Usaha:Jasa Pembangunan dan Pemasangan
        b.Bidang: Distribusi Tenaga Listrik
        c.Sub bidang:Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah
        d.Kualifikasi:Badan Usaha Kecil

        Demikian pak, mohon penjelasannya, terima kasih

        1. Pak Kurnia : Saya sepakat dengan syarat kualifikasi tersebut, yang harus ditegaskan ini sifatnya “dan” : “atau” “dan/atau”… saya sepakat “dan/atau” mengingat pekerjaan kecil

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.