Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010) pasal 19 ayat 1 huruf g menyebutkan bahwa, “memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil

Setidaknya ada dua substansi pasal 19.1.g. ini yaitu :

  • Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil; serta
  • Kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.

Satu catatan koreksi atas pasal ini adalah mengaburkan pemahaman tentang pemisahan yang tegas terkait “kualifikasi usaha” dan “paket usaha”.

Kualifikasi usaha yang dikenal dalam UU 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar. Untuk Jasa Konstruksi menyesuaikan dengan kualifikasi badan usaha Perorangan, Kecil, Menengah dan Besar. Secara substansi kualifikasi usaha hanya ada Perorangan, Kecil, Menengah dan Besar tidak ada kecil dan non kecil.

Istilah “Kecil” dan “non kecil” muncul dalam Perpres 54/2010 dilekatkan pada klasifikasi paket usaha atau paket pekerjaan. Sehingga semestinya jika berbicara paket pekerjaan hanya muncul istilah usaha kecil dan non kecil.

Pasal 19.1.g pada poin 1 menggunakan nomenklatur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil, sementara poin 2 menggunakan nomenklatur usaha non kecil. Inkonsistensi ini menyebabkan banyak yang salah paham dan melinierkan usaha non kecil = menengah dan besar. Ini tentu pemahaman yang keliru. Kualifikasi usaha kecil atau koperasi kecil tidak dilarang mengikuti paket usaha non kecil.

Semoga kedepan peristilahan ini dapat diperbaiki dengan menegaskan pemisahan pengertian antara klasifikasi paket pekerjaan (kecil dan non kecil) dengan kualifikasi usaha (Perorangan, Kecil, Menengah dan Besar).

Kembali ke laptop, maksud saya kembali ke soal pokok tentang klasifikasi/subklasifikasi versus bidang/sub bidang.

Pasal 19.1.g menegaskan bahwa persyaratan untuk paket pekerjaan dengan klasifikasi paket usaha kecil cukup sampai dengan “bidang” saja. Sementara untuk paket pekerjaan dengan klasifikasi paket usaha non kecil baru dipersyaratkan sampai dengan “sub bidang”. Hal ini tentu sudah sangat jelas pemahamannya.

Yang menjadi masalah ketika pada aturan Jasa Konstruksi hanya dikenal klasifikasi/subklasifikasi bukan bidang sub bidang. Hal ini seperti diatur dalam Permen PU 8/2011. Pertanyaan besar apakah bidang = klasifikasi dan sub bidang = sub klasifikasi?


Pada awalnya saya ragu terhadap simpulan bahwa bidang/subbidang = klasifikasi/subklasifikasi. Untuk itu setiap lelang konstruksi, khususnya paket usaha kecil, selalu mempersyaratkan hingga subklasifikasi. Artinya untuk paket usaha kecil Bangunan Gedung selalu sampai pada BG00x.

    Disamping itu dalam beberapa paket pada website eProcurement Kementerian PU juga tertera hal serupa. Dengan referensi ini membuat saya yakin dengan kesimpulan awal bahwa paket kecil konstruksi tetap dipersyaratkan hingga subklasifikasi.

Perbincangan hangat mengenai ini, disertai banyak pertanyaan dari rekan-rekan penyedia dan pokja, memancing saya untuk menggali dasar hukum. Pencantuman hingga subkalsifikasi, menurut saya, didasarkan pada Permen PU 8/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Sampai disini tidak ada yang keliru. Yang perlu dicermati Permen PU 8/2011 sebagaimana amanat PP 4/2010 Pasal 8A ayat (5) dan Pasal 8B ayat (3) hanya mengatur tentang klasifikasi dan kualifikasi usaha dalam rangka registrasi usaha. Tidak ada mandat langsung untuk juga mengatur klasifikasi paket pekerjaan.

Untuk itu saya mencoba membuka Permen PU 14/2013 sebagai perubahan Permen PU 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi. Sebenarnya sudah terbit perubahan terbaru yaitu 07/PRT/M/2014 namun secara substansi tidak berbeda. Permen PU 14/2013 terbit mengikuti Perpres 70/2012, artinya ini adalah peraturan sinkronisasi pengadaan barang/jasa dibidang konstruksi.

Pada pasal Pasal 4a ditegaskan bahwa :

  1. Nilai paket pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukkan bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. (Ket. Paket Usaha Kecil)
  2. Nilai paket pekerjaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil. (Ket. Paket Usaha Kecil)
  3. Jasa konsultansi dapat dilakukan oleh konsultan perorangan dengan nilai sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Setidaknya terjelaskan bahwa yang disebut paket usaha kecil konstruksi adalah :

  1. Pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kecuali paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil; atau
  2. Paket pekerjaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp 750.000.000,00.

Terdapat penegasan aturan sinkronisasi antara Perpres 54/2010 dan Permen PU 14/2013 tentang klasifikasi paket kecil dan non kecil jasa konstruksi.

Mari kita telusuri sinkronisasi Pasal 19.1.g terkait bidang/subbidang sama dengan klasifikasi/subklasifikasi. Permen PU 8/2011 pasal 1 angka 6 Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.

Artinya Bidang/Subbidang yang dimaksud Pasal 19.1.g Perpres 54/2010 telah dapat dipastikan sama dengan Klasifikasi/Subklasifikasi pada Permen PU 8/2011 dan aturan diatasnya.

Untuk lebih meyakinkan saya mencoba membuka Permen PU 14/2013 tentang persyaratan penyedia. Pada bagian tata cara evaluasi kualifikasi, Buku Pk 01 Gabungan: Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi, Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Gabungan Harga Satuan Dan Lump Sum, disebutkan:

memiliki kemampuan pada klasifikasi pekerjaan yang sesuai/sejenis untuk Usaha Kecil, serta kemampuan pada sub klasifikasi pekerjaan yang sesuai/sejenis untuk usaha non kecil;”

Kita bandingkan dengan pasal 19.1.g :

“memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil”

Kalimat Permen PU jauh lebih konsisten namun substansinya sama. Ini cukup alasan buat saya merubah pandangan untuk yakin bahwa persyaratan kemampuan pada paket usaha kecil pelaksana konstruksi cukup sampai klasifikasi saja. Lebih tajamnya lagi untuk paket usaha kecil atau paket untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil cukup sampai :

  • Bangunan Gedung (BG)
  • Bangunan Sipil (SI)
  • Instalasi Mekanikal (MK)
  • Elektrikal (EL)
  • Jasa Pelaksanaan Lainnya (PL)

Berikut hanya sekedar pemikiran dan koreksi atas pemikiran awal saya, semoga ada yang bisa menjelaskan lebih mendasar terkait munculnya kebiasaan menetapkan paket usaha kecil ditujukan untuk penyedia berkemampuan hingga subklasifikasi. Permasalahannya jika telah ditetapkan hingga subklasifikasi dalam dokumen pengadaan maka mau tidak mau pokja harus melakukan evaluasi hingga subklasifikasi. Yang perlu menjadi catatan pada tulisan ini adalah apapun yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan bisa saja mengandung kesalahan, namun sebuah kesalahan tanpa terbukti niat jahat tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat. Semoga pesan ini jelas dan tegas.

Print Friendly, PDF & Email