Masih ingat dengan diskusi hangat di media sosial soal betapa rancunya penggunaan Bahasa Indonesia di negeri ini. Akronim SIM adalah SURAT Ijin Mengemudi, sementara bentuknya sendiri adalah kartu. Kemudian KK yang merupakan akronim dari KARTU Keluarga sementara bentuknya adalah Surat atau lembaran besar yang tidak jamak disebut Kartu. Tentu pencipta awal sebutan SIM dan KK telah melakukan pendalaman kebahasaan dan kemaknaan dalam penciptaannya atau mungkin juga tidak. Yang jelas diskusi ini menjadi menarik, mengingat dampak dari tidak disiplinnya kita dalam berbahasa saat ini sungguh sangat signifikan.

Tentu masih segar pula diingatan kita bagaimana diskursus perbedaan pemahaman kalimat hukum dilarang “berhenti” yang diberi simbol “S” atau “Stop” dengan kalimat hukum dilarang “parkir” yang diberi simbol “P”. Entah apakah benar “Stop” dan “Parkir” adalah bahasa ibu kita, karena saya juga bukan ahli bahasa Indonesia.

Gaya hidup artifisial dalam tata cara berbahasa, memantik gaya bahasa non formil, yang kemudian merasuk deras ke wilayah formil. Serbuan bahasa asing, gaul, slengean, alay dan lainnya memang tidak bisa dilawan oleh benteng kebahasaan kita. Tak ayal lingkungan formil pemerintahan, yang mestinya menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan marwah bahasa Indonesia, inipun luruh dan lumpuh.

Apa kan daya sudah suratan, regulasi atau peraturan yang disusun tidak lagi menjunjung tinggi akidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Fenomena SIM dan KK, Stop dan Parkir adalah puncak gunung es.

Kerancuan berbahasa berpengaruh pada keimanan kita sebagai bangsa. Sebagaimana kita tahu Iman adalah tentang keselarasan antara niat, pikiran, ucapan dan perbuatan. Karena tata bahasa tidak selaras, maka jangan heran kalau kemudian tafsir menjadi sangat liar. Niat dan pikiran bermaksud mengucapkan “Surat” dalam tindakan ternyata kita membuat “Kartu”.

Screenshot_2Screenshot_1

Kerancuan Berbahasa Dalam Pengadaan

Oke baiklah karena ini artikel pengadaan barang/jasa mari kita lacak apakah kerancuan berbahasa ini juga merambah kewilayah pengadaan? Sependek yang saya sempat cermati ada dan terjadi.

Sesuai dengan judul artikel saya akan bahas tentang bagaimana jadinya ketika barang yang disebut “Sertifikat” tapi diperlakukan dengan semena-mena layaknya “Surat”.

Dalam jasa konstruksi dikenal istilah SURAT Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan SERTIFIKAT Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keterangan Ahli (SKA) dan Sertifikat Keterangan Keterampilan (SKK/T).

Undang-Undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan; usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;

Kemudian UU 18/1999 pada pasal 8 dijelaskan dengan gamblang bahwa perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha HARUS:

a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;

b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa kons truksi .

Pada bagian penjelasan pasal 8 disebutkan juga bahwa

a. Fungsi perizinan yang mempunyai fungsi publik, dimaksudkan, untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan jasa konstruksi.

b. Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan TERSEBUT DIPEROLEH MELALUI UJIAN yang dilakukah oleh badan/ lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi yang meliputi : klasifikasi,
kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.

Jadi yang harus dipenuhi oleh badan usaha jasa konstruksi adalah Izin Usaha dan Sertifikat. Izin Usaha baru akan terbit sesuai dengan klas-nya dengan melihat SBU, SKA dan SKT. Surat diterbitkan setelah melihat satu atau kombinasi beberapa sertifikat.


Untuk melihat bagaimana semestinya perlakuan yang layak bagi Surat dan Sertifikat maka mari kita lihat sifat dari keduanya berdasarkan definisi aturan dan tata cara mendapatkan Izin Usaha dan Sertifikat.

Surat versus Sertifikat

IUJK berbentuk surat karena sifatnya administratif. Artinya dalam proses dan tata cara penerbitan IUJK yang dilakukan adalah paling jauh hanya sampai proses pembuktian keabsahan dan keaslihan dokumen administratif. Untuk itu wajar jika kemudian IUJK disebut dengan SIUJK atau Surat Izin Jasa Konstruksi.

    Setidaknya ini dapat kita pahami dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04 / PRT / M / 2011 (Permen PU 4/2011) pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwa Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kemudian disisi tata cara penerbitan izin baru pada pasal 6 Permen PU 4/2011 dijelaskan :

(1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

a. mengisi Formulir Permohonan;

b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;

c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).

Jika kita cermati lebih mendalam IUJK adalah output dari sertifikat. Dengan demikian IUJK adalah legalisasi atau pembuktian legalitas administratif berasal dari sekumpulan dokumen yang sah dan meyakinkan yaitu formulir, akta, sertifikat dan dokumen lain yang dipersyaratkan.

Efektifitas dari tujuan penerbitan IUJK, seperti tertuang dalam pasal 2 Permenpu 4/2011, untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi tergantung dari seberapa baik proses penerbitan sertifikat (sertifikasi). Untuk itu wajar jika UU 18/1999 pasal 8 huruf b menegaskan bahwa sertifikasi TERSEBUT DIPEROLEH MELALUI UJIAN.
Ujian ini tentu bukan hanya proses administratif yang bersifat formil. Ujian dilakukan untuk membuktikan secara materiil obyek yang diuji betul-betul mempunyai kompetensi yang sesuai.

Permenpu 4/2011 pasal 1 angka 6 menegaskan penjelasan diatas bahwa Sertifikat adalah:

a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau

b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.

    Dititik mana sebenarnya proses uji materiil dari kompetensi dan kemampuan? Jika kita telisik sejak UU 18/1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi menugaskan kepada lembaga untuk melakukan registrasi Badan usaha jasa konstruksi yang meliputi klasifikasi dan kualifikasi. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Dengan demikian tugas menerbitkan SIUJK adalah LPJK.

Sampai pada tahap ini tugas LPJK sebatas administratif registrasi. Secara teknis operasional LPJK menerbitkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 10 tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi disebutkan Pasal 17 ayat (1) Penyelenggaraan proses sertifikasi Badan Usaha dan Usaha Orang Perseorangan dilakukan oleh Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU). Pasal 19 ayat (1) Penyelenggara Verifikasi dan Validasi Awal adalah Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal terhadap dokumen permohonan registrasi SBU anggotanya. Secara singkat amanat UU 18/1999 pasal 8 huruf b bahwa sertifikasi TERSEBUT DIPEROLEH MELALUI UJIAN
menjadi tugas titik ujung proses sertifikasi. LPJK, USBU, Asosiasi kemudian Asessor

Piala dan Perlombaan

Jika boleh dianalogikan sertifikat adalah “piala” yang menjadi imbalan bagi prestasi yang didapatkan dari sebuah “pertandingan”. Logika dasar punya “surat” ijin mendaftar dan mengikuti perlombaan dahulu, mengikuti perlombaan, jika menang
akan mendapatkan piala. Akan aneh jika mendapat piala dahulu baru mendaftar dan mengikuti perlombaan.

Surat (IUJK) adalah dokumen administratif yang digunakan untuk mengikuti perlombaan. Setelah menang perlombaan barulah kemudian sertifikat didapatkan. Sertifikat ini kemudian menjadi modal untuk meningkatkan grade dalam Surat (IUJK). Sehingga nanti bisa mengikuti perlombaan yang lebih tinggi.

Memperlakukan Sertifikat selayaknya Surat sama dengan membalik logika dasa lomba dahulu baru dapat piala. Sayangnya Inilah yang terjadi selama ini. Silakan cermati tabel lampiran III Kualifikasi Usaha Pelaksana Konstruksi Permen PU 8/2011.

Kualifikasi/

Subkualifikasi

Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan

Batasan nilai satu pekerjaan

Jumlah

Paket

Sesaat

Usaha Kecil (K1)

0 sampai dengan Rp 1 Milyar

Maksimum 1 Milyar

5

Usaha Kecil (K2)

0 sampai dengan Rp 1,75 Milyar

Maksimum Rp 1 ,75 Milyar

5

Cara pandang “lomba dahulu baru dapat piala” akan membaca tabel diatas dengan pemahaman sebagai berikut:

  1. Sebuah Usaha Kecil Konstruksi (SIUJK) dengan Kekayaan Bersih Rp 50 juta sampai dengan Rp 200 juta, tanpa pengalaman pekerjaan s/d teruji mampu mengerjakan paket senilai maksimum 1 milyar, mendapatkan piala (sertifikat) subkualifikasi K1.
  2. Sebuah Usaha Kecil Konstruksi (SIUJK) untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, berpengalaman mengerjakan pekerjaan, selama kurun waktu 10 tahun, dengan nilai kumulatif sekurang-kurangnya Rp 1 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 1 (K1) dapat mengikuti perlombaan untuk mendapatkan piala subkualifikasi K2
    (naik kelas dari K1) jika telah teruji” mampu melaksanakan pekerjaan 0 s/d 1,75 Milyar.

Bagaimana jika pola pandang sebaliknya? Yaitu “punya piala dulu baru ikut lomba”. Maka tabel diatas dibaca dengan pemahaman sebagai berikut:

  1. Sebuah Usaha Kecil (SIUJK) dengan Kekayaan Bersih Rp 50 juta sampai dengan Rp 200 juta wajib memiliki sertifikat subkualifikasi K1″ dan “hanya boleh” melaksanakan pekerjaan 0 s/d 1 Milyar juta saja.
  2. Usaha Kecil (SIUJK), dengan Kekayaan Bersih Rp 200 juta sampai dengan Rp 350 juta, wajib memiliki sertifikat subkualifikasi K2″ dan nilai kumulatif pengalaman pekerjaan dalam 10 tahun minimal Rp 1 Milyar pada subkualifikasi K1, maka “hanya boleh” melaksanakan pekerjaan 0 s/d 1,75 Milyar.

Memahami dan memperlakukan sertifikat subkualifikasi selayaknya “surat” semata, akan mengganggu iklim kompetisi. Pada akhirnya penyedia jasa konstruksi tidak semangat untuk “berlomba” bekerja. Ini karena mendapat piala cukup hanya dengan cara mendaftar saja. Dan mendaftar pasti memerlukan biaya pendaftaran/registrasi.

Kondisi ini memaksa Pokja Pengadaan harus berjuang keras lagi untuk melakukan evaluasi kebenaran unsur formil dan materiil dari komponen SBU. Mestinya jika SBU sudah dinyatakan sah, maka kebenaran tidak perlu dibuktikan. Karena SBU adalah Piala bukan formalitas.

SKA/SKK/T

Hal ini juga terjadi pada sertifikat keahlian dan keterampilan. Sertifikat Keahlian dan keterampilan mestinya didapatkan dari “perlombaan”, yaitu teruji secara administratif dan materiil. Maka dari itu tidak mudah mendapatkan sebuah sertifikat profesi “ahli” atau “terampil”.

Namun apa lacur yang terjadi dilapangan mendapatkan sertifikat (SKA/SKK/T) hanya cukup dengan kelengkapan administratif selayaknya “surat” yaitu dengan menyerahkan Foto copy Ijazah terakhir, KTP, NPWP, Pas Foto 3 x 4, daftar Pengalaman Pekerjaan dan surat pernyataan kebenaran dokumen saja.

Jika prosesnya hanya berdasarkan administrasi tanpa diuji maka Sertifikat Keterangan telah berubah substansi menjadi Surat Keterangan saja.

Padahal berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 09/PRT/M/2013 Tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa pemberian Sertifikat sudah merupakan tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja dan keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan atau keahlian tertentu, yang mana sudah ada pemberlakuan persyaratan pendidikan minimal, persyaratan pengalaman minimal, dan persyaratan vocational untuk memperoleh sertifikat tersebut.

Persyaratan vocational ini, seperti pada lampiran tabel, disebutkan telah lulus uji kompetensi.


Tidak heran kemudian dapat dengan mudah kita menemukan biro jasa pembuatan SBU/SKA/SKK/T. Bahkan dalam beberapa kasus si empu ijazah sama sekali tidak tahu kalau dirinya ternyata Ahli yang memiliki SKA/SKK/T. Hanya memang yang bersangkutan merasa pernah meminjamkan ijazah kepada seseorang. 😀


Untuk cerita selanjutnya bisa kita kaitkan dengan iklim kompetisi pengadaan barang/jasa pemerintah. Yang merasakan dampaknya justru dunia usaha sendiri. Cepat atau pelan akan melumpuhkan semangat meraih profesionalisme. Kiranya tidak perlu kita inventarisir lebih banyak lagi betapa besar dampak negatif dari “perkosaan” sertifikat selayaknya surat ini.

Beberapa kesimpulan yang dapat saya pelajari adalah:

  1. Perlu kita benahi bersama keseriusan berbahasa dalam lingkungan formil, tidak hanya dalam regulasi namun juga dalam memahami dan mengimplementasikan.
  2. Sertifikat didapatkan melalui sebuah pengujian administratif dan materiil yang sistematis dan handal, terlebih lagi sertifikat profesi harus diuji secara berkala oleh asosiasi yang profesional, independen dan handal.
  3. Surat didapatkan dan/atau digunakan melalui sebuah proses administratif.
  4. SBU/SKA/SKK/T adalah sertifikat profesi yang merupaka output dari proses uji administratif dan materiil secara berkala.
  5. Proses registrasi badan usaha konstruksi, dimana didalamnya terdapat SIUJK, SBU, SKA/SKK/T, mempunyai fungsi publik, dimaksudkan, untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan jasa konstruksi. Jika pemahaman ini dirusak oleh kepentingan materi, golongan atau pribadi maka akan merugikan fungsi publik.

Betapa ternyata keimanan berbahasa dalam regulasi, berpengaruh besar tidak hanya berdampak hukum tapi juga sosial, politik dan ekonomi yang sangat luas. Hormat kita semua kepada Bapak Bahasa Indonesia almarhum Jusuf Sjarif Badudu kesetiaan beliau pada Bahasa Indonesia menjadi ladang amal tak berputus, aamiin. Demikian yang dapat saya pelajari silakan didiskusikan dan diperbaiki seperlunya jika ada. Wallahualambissawab.

Print Friendly, PDF & Email