Menyitir Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “…kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..”

Kemudian kesejahteraan sosial didefinisikan UUD 1945 sebagai:

Pasal 33

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

    UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan negara adalah pencapaian nilai manfaat bukan keuntungan atau profit. Dalam teori supply chain management (SCM) dikenal konsep public procurement yang berorientasi pada value for money atau nilai manfaat uang. Artinya konsep UUD dan SCM selaras.

    Sayangnya dilapangan tidak selaras dengan konsep dasar ini. Khususnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diukur dengan paradigma untung rugi.

Pemahaman ini muncul seiring dengan istilah kerugian negara (KN) yang termaktub dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).

    Sebagian besar kasus pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa dikaitkan dengan klausul kerugian keuangan negara. Ditambah lagi azas pidana UU TIPIKOR terkait KN adalah azas formil dengan dimunculkannya kata “dapat” pada pasal 2 ayat 1 :
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara…
Diperjelas dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

    Frasa “kerugian negara” seperti ini dalam prakteknya mendorong pemikiran adanya “keuntungan negara” atas proses pengadaan barang/jasa pemerintahan. Dan hal ini terbukti dengan dimasukkannya risiko kontrak ke dalam perhitungan kerugian negara.

    Mengutip padangmedia.com di beritakan Kabupaten Sawah Lunto pendapatan denda dari keterlambatan pekerjaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Sawahlunto melonjak 7.495 persen. Target dari pendapatan yang ditetapkan pada perubahan APBD tahun 2011 adalah sebesar Rp22.500.000. Namun, realisasinya ternyata mencapai Rp1.686.374.798,32 atau 7.495 persen. Menempatkan instrumen jaminan sebagai salah satu komoditas pendapatan yang menguntungkan negara adalah wujud bahwa negara berorientasi profit.

Tak disangka frasa keuntungan ini diamini secara terang-terangan dalam Perdirjen Perbendaharaan Per-42/PB/2013 tentang Langkah-Langkah Penanganan Kontrak Akhir Tahun. Pasal 20 Ayat 5: Dalam hal BAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak disampaikan ke KPPN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak masa kontrak berakhir Kepala KPPN membuat surat pernyataan dan mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk “untung” Kas Negara sekurang-kurangnya sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan.

Dalam persepsi “keuntungan negara” gagal cairnya jaminan pelaksanaan dimasukkan dalam perhitungan neraca “kerugian negara”. Maka wajarlah kemudian muncul kasus-kasus pidana akibat gagal cairnya jaminan/garansi bank. Hal ini tidak menutup kemungkinan berlaku bagi sertifikat jaminan lainnya dalam praktek pengadaan barang/jasa.

Marilah kita kembalikan definisi kerugian negara sesuai definisi UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (22) “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Frasa “kekurangan” artinya berkurangnya sejumlah uang yang telah dialokasikan untuk manfaat tertentu. Definisi KN dalam UU 1/2004 sangat jauh dari pemahaman keuntungan atau bertambahnya uang negara. Sehingga tidak cairnya sertifikat jaminan tidak dapat serta merta dimasukkan ke dalam klausul berkurangnya uang negara atau KN. Apalagi potensi cairnya jaminan dijadikan faktor keuntungan/pendapatan.

Pemahaman UU 1/2004 sejalan dengan konsep dibentuknya pemerintah negara yang termaktub dalam UUD 1945 yaitu optimalisasi nilai manfaat uang, bukan terhadap nilai uang-nya. Nilai manfaat uang bermakna kinerja. Sedaya upaya setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah bermanfaat maksimal dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Tentu pemahaman ini tidak hanya terkait sertifikat jaminan, tapi juga untuk hal-hal lainnya.

Intinya jika negara mulai berhitung untung rugi maka tidak salah ungkapan negara ini terperangkap “harga”. Patutkah negara berdagang dengan masyarakatnya?

Print Friendly