Biasalah menjelang tahun baru artikel yang membahas tentang kontrak akhir tahun mengemuka dengan beringasnya. Hampir setiap hari diskusi pengadaan barang/jasa yang menghampiri jalur komunikasi membabi buta tak kenal waktu dan tempat topiknya kontrak diujung tahun.

    Sekilat lintas menjadi tergerak membahas perbedaan antara pemberian kesempatan “terlambat” dan pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hal ini kadang dianggap sama dari sisi nomenklatur padahal dari sisi implikasi sangatlah berbeda.

    Jika kita kupas dalam Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya klausul keterlambatan ini ditemukan sebanyak 4 kali dalam 3 pasal yaitu pasal 91, 93 dan 120.

Pasal 91 :


Pasal 93 :


Pasal 120 :


Dari ketiga pasal ini hal yang kita bisa petik adalah keterlambatan merupakan peristiwa teringkarinya janji penyedia (wanprestasi) terkait jadwal pelaksanaan pekerjaan dari yang tertuang dalam kontrak. Jadi kondisi yang menyebabkan terganggunya masa pelaksanaan pekerjaan adalah murni karena kesalahan penyedia.

Karena peristiwa keterlambatan ini adalah peristiwa wanprestasi, mestinya penyedia dikenakan sanksi pemutusan kontrak. Namun demikian jika berdasarkan penilaian PPK penyedia dianggap masih mempunyai kapabilitas dan motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan pemutusan kontrak dapat ditunda. Atas dasar pemberian fasilitasi “keterlambatan” ini penyedia dikenakan “sanksi” berupa denda keterlambatan 1/1.000/hari.

Bagaimana keterlambatan diberikan dikaitkan dengan masa pelaksanaan pekerjaan? Maka keterlambatan disebut pada psal 93 ayat (1a) adalah sebagai pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Ini menegaskan kembali bahwa keterlambatan bukan perpanjangan waktu pelaksanaan karena masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan tidak berubah, namun peristiwa pemutusan kontrak ditunda sebagai akibat diberikannya kesempatan menyelesaikan pekerjaan. Untuk itulah ini kemudian disebut “terlambat”.

Atas saran seorang teman tidak ada salahnya juga kita coba pelajari kontrak berbasis internasional salah satunya FIDIC. Pada FIDIC General Conditions of Contract for Construction, Klausul keterlambatan ini juga kita temukan pada Sub Klausula 8.7 Denda Akibat Keterlambatan Apabila Kontraktor gagal memenuhi Sub-Klausula 8.2 [Waktu Keterlambatan Penyelesaian], Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 2.5 [Klaim oleh Pengguna Jasa] harus membayar denda keterlambatan kepada Pengguna Jasa atas kegagalan tersebut. Denda keterlambatan ini haruslah merupakan jumlah yang dinyatakan dalam Data Kontrak, yang harus dibayarkan untuk setiap hari kelebihan, antara Waktu Penyelesaian semestinya dan tanggal yang dinyatakan pada Berita Acara Serah Terima. Bagaimanapun, jumlah total yang harus dibayarkan berdasarkan Sub-Klausula ini harus tidak melebihi jumlah maksimum denda keterlambatan (jika ada) yang dinyatakan dalam Data Kontrak. Simpulannya tidak berbeda.

Simpulan :

  1. Keterlambatan adalah peristiwa sanksi bagi penyedia.
  2. Keterlambatan adalah murni disebabkan kesalahan penyedia.
  3. Keterlambatan dikenakan denda keterlambatan.
  4. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak diubah/diperpanjang, hanya vonis pemutusan kontrak yang ditunda.
  5. Perubahan kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal lain selain “perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan”, contoh perubahan masa laku jaminan pelaksanaan, sumber dana dan lainnya.

Pertanyaan selanjutnya apa bedanya antara “perpanjangan waktu pelaksanaan” dengan “keterlambatan”? Jika kita cari dalam Perpres 54/2010 maka masa pelaksanaan sejak ditandatanganinya Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) hingga, tersurat dalam penjelasan pasal 93 Huruf a.2, sampai Provisional Hand Over (PHO/BAST Awal).

Kemudian pasal 87 ayat 1 menyebutkan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi perubahan jadwal pelaksanaan.

Masa/waktu pelaksanaan pekerjaan dapat bertambah jika terjadi perubahan jadwal pelaksanaan. Perubahan jadwal pelaksanaan ini sendiri ditempatkan, oleh Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya, dalam klausul kompensasi. Perubahan kontrak dapat dilakukan atas dasar kondisi yang tidak disebabkan oleh “kesalahan penyedia”.

Permen PU 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permen PUPERA 31/2015 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi disebutkan bahwa perpanjangan waktu adalah:

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui Adendum Kontrak.

PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin,maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

Bisa saja “keterlambatan” dan “perpanjangan waktu pelaksanaan” dipahami sama, karena kedua-duanya berdampak pada tertundanya hasil akhir pekerjaan dari sisi waktu. Namun demikian implikasi pada tindakan perikatannya yang berbahaya bagi PPK. Jika “keterlambatan” yang disebabkan oleh kesalahan penyedia kemudian ditindaklanjuti dengan “perpanjangan waktu pelaksanaan” maka hal tersebut sama dengan menyatakan tidak ada lagi sanksi atas keterlambatan.

Simpulan :

  1. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan adalah peristiwa kompensasi bagi penyedia.
  2. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan bukan disebabkan oleh kesalahan penyedia.
  3. Perpanjangan Waktu tidak dikenakan denda keterlambatan.
  4. Perpanjangan Waktu dilakukan dan ditetapkan dalam dokumen Perubahan kontrak bersama perubahan lainnya seperti perubahan masa laku jaminan pelaksanaan, sumber dana dan lainnya.


Print Friendly