Keterlambatan VS Perpanjangan Waktu Pelaksanaan – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Kam. Agu 16th, 2018

Keterlambatan VS Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

    Biasalah menjelang tahun baru artikel yang membahas tentang kontrak akhir tahun mengemuka dengan beringasnya. Hampir setiap hari diskusi pengadaan barang/jasa yang menghampiri jalur komunikasi membabi buta tak kenal waktu dan tempat topiknya kontrak diujung tahun.

    Sekilat lintas menjadi tergerak membahas perbedaan antara pemberian kesempatan “terlambat” dan pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hal ini kadang dianggap sama dari sisi nomenklatur padahal dari sisi implikasi sangatlah berbeda.

    Jika kita kupas dalam Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya klausul keterlambatan ini ditemukan sebanyak 4 kali dalam 3 pasal yaitu pasal 91, 93 dan 120.

Pasal 91 :


Pasal 93 :


Pasal 120 :


Dari ketiga pasal ini hal yang kita bisa petik adalah keterlambatan merupakan peristiwa teringkarinya janji penyedia (wanprestasi) terkait jadwal pelaksanaan pekerjaan dari yang tertuang dalam kontrak. Jadi kondisi yang menyebabkan terganggunya masa pelaksanaan pekerjaan adalah murni karena kesalahan penyedia.

Karena peristiwa keterlambatan ini adalah peristiwa wanprestasi, mestinya penyedia dikenakan sanksi pemutusan kontrak. Namun demikian jika berdasarkan penilaian PPK penyedia dianggap masih mempunyai kapabilitas dan motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan pemutusan kontrak dapat ditunda. Atas dasar pemberian fasilitasi “keterlambatan” ini penyedia dikenakan “sanksi” berupa denda keterlambatan 1/1.000/hari.

Bagaimana keterlambatan diberikan dikaitkan dengan masa pelaksanaan pekerjaan? Maka keterlambatan disebut pada psal 93 ayat (1a) adalah sebagai pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Ini menegaskan kembali bahwa keterlambatan bukan perpanjangan waktu pelaksanaan karena masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan tidak berubah, namun peristiwa pemutusan kontrak ditunda sebagai akibat diberikannya kesempatan menyelesaikan pekerjaan. Untuk itulah ini kemudian disebut “terlambat”.

Atas saran seorang teman tidak ada salahnya juga kita coba pelajari kontrak berbasis internasional salah satunya FIDIC. Pada FIDIC General Conditions of Contract for Construction, Klausul keterlambatan ini juga kita temukan pada Sub Klausula 8.7 Denda Akibat Keterlambatan Apabila Kontraktor gagal memenuhi Sub-Klausula 8.2 [Waktu Keterlambatan Penyelesaian], Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 2.5 [Klaim oleh Pengguna Jasa] harus membayar denda keterlambatan kepada Pengguna Jasa atas kegagalan tersebut. Denda keterlambatan ini haruslah merupakan jumlah yang dinyatakan dalam Data Kontrak, yang harus dibayarkan untuk setiap hari kelebihan, antara Waktu Penyelesaian semestinya dan tanggal yang dinyatakan pada Berita Acara Serah Terima. Bagaimanapun, jumlah total yang harus dibayarkan berdasarkan Sub-Klausula ini harus tidak melebihi jumlah maksimum denda keterlambatan (jika ada) yang dinyatakan dalam Data Kontrak. Simpulannya tidak berbeda.

Simpulan :

  1. Keterlambatan adalah peristiwa sanksi bagi penyedia.
  2. Keterlambatan adalah murni disebabkan kesalahan penyedia.
  3. Keterlambatan dikenakan denda keterlambatan.
  4. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak diubah/diperpanjang, hanya vonis pemutusan kontrak yang ditunda.
  5. Perubahan kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal lain selain “perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan”, contoh perubahan masa laku jaminan pelaksanaan, sumber dana dan lainnya.

Pertanyaan selanjutnya apa bedanya antara “perpanjangan waktu pelaksanaan” dengan “keterlambatan”? Jika kita cari dalam Perpres 54/2010 maka masa pelaksanaan sejak ditandatanganinya Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) hingga, tersurat dalam penjelasan pasal 93 Huruf a.2, sampai Provisional Hand Over (PHO/BAST Awal).

Kemudian pasal 87 ayat 1 menyebutkan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi perubahan jadwal pelaksanaan.

Masa/waktu pelaksanaan pekerjaan dapat bertambah jika terjadi perubahan jadwal pelaksanaan. Perubahan jadwal pelaksanaan ini sendiri ditempatkan, oleh Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya, dalam klausul kompensasi. Perubahan kontrak dapat dilakukan atas dasar kondisi yang tidak disebabkan oleh “kesalahan penyedia”.

Permen PU 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permen PUPERA 31/2015 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi disebutkan bahwa perpanjangan waktu adalah:

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui Adendum Kontrak.

PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin,maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

Bisa saja “keterlambatan” dan “perpanjangan waktu pelaksanaan” dipahami sama, karena kedua-duanya berdampak pada tertundanya hasil akhir pekerjaan dari sisi waktu. Namun demikian implikasi pada tindakan perikatannya yang berbahaya bagi PPK. Jika “keterlambatan” yang disebabkan oleh kesalahan penyedia kemudian ditindaklanjuti dengan “perpanjangan waktu pelaksanaan” maka hal tersebut sama dengan menyatakan tidak ada lagi sanksi atas keterlambatan.

Simpulan :

  1. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan adalah peristiwa kompensasi bagi penyedia.
  2. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan bukan disebabkan oleh kesalahan penyedia.
  3. Perpanjangan Waktu tidak dikenakan denda keterlambatan.
  4. Perpanjangan Waktu dilakukan dan ditetapkan dalam dokumen Perubahan kontrak bersama perubahan lainnya seperti perubahan masa laku jaminan pelaksanaan, sumber dana dan lainnya.


Print Friendly, PDF & Email

30 thoughts on “Keterlambatan VS Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

  1. …apakah sanksi denda bisa berlaku untuk dana DAK yang notabene harus terserap dalam tahun anggaran, tanpa adanya optimalisasi….(misal akhir kontrak 31 Desember)

  2. Assalamu’alaikum wr wb
    Pak Samsul, apakah dibenarkan PPK tidak melakukan pemutusan kontrak ketika pemberian kesempatan 50 hari kalender sudah habis (dengan asumsi PPK telah memperhitungkan bahwa pekerjaan akan selesai )?

    Terima kasih sebelumnya, Pak Samsul

    1. Pak Alfha: selama PPK mampu memperhitungkan dgn benar dan menjamin penyedia mampu menyelesaikan meski dikenakan denda silakan… yg patut diingat risiko kegagalan penyedia sebagian menjadi tanggungjawab PPK…

      1. pak samsul, “tentang PPK mampu memperhitungkan dengan dgn benar dan menjamin penyedia mampu menyelesaikan meski dikenakan denda silakan… yg patut diingat risiko kegagalan penyedia sebagian menjadi tanggungjawab PPK…”apakah ada peraturan yang bisa membackup PPK?

  3. Pak Samsul, apakah boleh memperpanjang kontrak lumpsump pekerjaan jasa lainnya (Publikasi melalui Media TV) dikarenakan ada perubahan materi publikasi dan peraturan jam tayang dari TV ?

    Mohon pencerahannya. Terimakasih

  4. Untuk kontrak tahun tunggal, apakah batas waktu melakukan addendum atas pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan dapat dilakukan oleh PPK bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa kontrak/ batas akhir pelaksanaan pekerjaan ?

    1. PPK yang baik dan betul2 mengendalikan kontrak akan mengetahui tanda2 pelaksanaan pekerjaan akan mengalami gangguan, sehingga akan segera melakukan antisipasi tanpa menunggu akhir waktu… tdk salah apa yg terjadi sesuai pertanyaan Bapak tapi itu pertanda ppk tdk mengendalikan kontrak….

      1. melanjutkan pertanyaan Pak M Isrizal, jadi kapan batas waktu melakukan addedum atas pemberian perpanjangan waktu jika tanggal berakhirnya kontrak seandainya 27 desember

  5. Dh.Bapak Samsul
    Tiap tahun saya selalu mendapat ganjalan mendapatkan kontrak dengan akhir waktu pelaksanaan pada akhir bulan Desember sehingga untuk memperpanjang waktu pelaksanaan karena keterlambatan agak sulit (tergantung kebijakan PPK).
    Yang akan saya tanyakan apakah perpanjangan waktu sampai melewati tahun anggaran diperkenankan dan apa dasar hukumnya.
    Sekiranya bapak Samsul dapat memberi pencerahan kepada kami, terimakasihm

    1. Langsung saja pak yang membatasi adalah ketersediaan anggaran ditahun berikutnya jika dapat dipastikan tersedia oleh yg berwenang menetapkan maka ppk dapat melewatkan tahun anggaran baik dgn denda atau menjadi tahun jamak..

      1. mohon info pak. menyangkut perpanjangan waktu pekerjaan konstruksi yg melewati tahun anggaran boleh dibantu untuk contoh dukumen atau berita acara perpanjangan waktu nya pak u yg lewat thun anggran….tks

  6. Mohon pencerahan pak.
    Kegiatan APBD tahun tunggal dengan masa pelaksanaan berakhir pada bulan Desember tetapi mengalami keterlambatan sehingga lewat tahun anggaran ke bulan Januari atau Februari.
    Apakah harus dibuat Adendum Waktu dengan tetap dikenakan denda keterlambatan 1/1000 maksimal 50 hari kelender atau cukup bermodalkan MC 100% pada tanggal pekerjaan selesai dan dihitung denda keterlambatannya mulai dari tanggal berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan tersebut?
    Semoga bapak berkenan memberikan pencerahan, atas waktu dan bimbingannya saya sampaikan terima kasih.

  7. Pak Samsul, apakah diperkenankan PPK memberikan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan lagi padahal sebelumnya rekanan sudah diberi kesempatan 50 hari kalender dan deviasi masih diatas 20%?
    Terimakasih

    1. Kontrak kritis adalah jika dalam masa progress pekerjaan 0 s/d 70% penyedia berjanji 1 minggu akan dapat mencapai target 15% progres fisik ternyata penyedia hanya dapat mengerjakan 5% dalam 1 minggu. Karena selisih antara target (15%) dan realisasi (5%) sisa (10%) maka kondisi ini disebut kontrak kritis. Sehingga wajib dilakukan pembahasan pelaksanaan pekerjaan dan penyedia dikenakan SP1.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.