Kerugian Negara atau Kerugian Keuangan Negara? – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Wed. Jul 18th, 2018

Kerugian Negara atau Kerugian Keuangan Negara?

(Analisis Norma Ultimum Remedium Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Diterbitkan pada Majalah Kredibel LKPP-RI Edisi 8/2017

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar” (hal. 128) mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir. Kemudian, Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam buku berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium. Dalam banyak literatur hukum terdapat kesamaan pendapat yang menempatkan sanksi pidana sebagai alternatif terakhir atau ultimum remedium.

    Lalu kenapa dibeberapa dekade terakhir, utamanya sejak pidana korupsi yang digadang-gadang sebagai extra ordinary crime menjelma sebagai pidana khusus, asas ultimum remedium ini mulai berubah menjadi primum remedium (cara pertama) penanganan hukum di negeri ini. Kegelisahan ini salah satunya terungkap dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

    Dalam abstraksi penelitian dipaparkan prolog yang benar-benar menggelitik dan menggambarkan kondisi terkini penegakan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa saat ini. Disebutkan bahwa sejatinya, sanksi pidana dipandang sebagai solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan. Sementara itu, Sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi warganya. Dalam perkembangannya, materi muatan yang memuat sanksi pidana hampir selalu dimuat dalam setiap undang-undang. Oleh karena itu ada pergeseran politik hukum (legal policy) mengenai penerapan hukum pidana yang semula sebagai upaya/cara terakhir (ultimum remedium) menjadi upaya/cara pertama (primum remedium). Pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang sebagai primum remedium sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia. Selain itu, pengajuan pengujian undang-undang terkait sanksi pidana semakin bertambah.

     Dari abstraksi tersebut didapatkan korelasi yang kuat dengan kondisi terkini. Begitu masif dan semaraknya kasus pidana pada area pengadaan barang/jasa, mestinya menimbulkan pertanyaan kritis. Grafik yang seolah enggan menurun memantik tanya apakah aparatur sipil yang bebal hukum atau aparatur hukum yang gemar menghukum. Untuk itu harus ada langkah progresif untuk melakukan kajian hingga langkah implementatif sebagai solusi. Ini agar jangan sampai penegakan hukum justru menjadi boomerang bagi tujuan awal pembangunan yaitu mensejahterakan masyarakat menjadi memenjarakan masyarakat.

    Penelitian Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan undang-undang yang diundangkan sejak 2003 sampai dengan 2013 memosisikan norma sanksi pidana sebagai primum remedium. Hal ini dapat terlihat pada konstruksi pasal yang selalu memuat sanksi pidana. Padahal dalam konsepsi pemidanaan, sanksi pidana haruslah diposisikan sebagai ultimum remedium.

    Dalam penelitian Penelitian Mahkamah Konstitusi salah satu konsepsi sederhana dalam hipotesa adalah bahwa kebanyakan UU yang diinventarisasi menggunakan ancaman pidana dengan meletakan sanksi pidana lebih dahulu dari sanksi denda ataupun administratif. Pola dalam pasalnya sebagai berikut:

  1. (sanksi pidana) + dan/atau + (sanksi denda);
  2. (sanksi pidana) + atau + (sanksi denda);
  3. (sanksi pidana);
  4. (sanksi pidana) + dan + (sanksi pidana).

Rasa Pidana Pada UU Keuangan Negara

    Jika melihat konstruksi hipotesa penelitian MK, metodologi serupa dapat diterapkan pada Undang-Undang (UU) yang melingkupi pengadaan barang/jasa. Misal UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.

    Dalam UU 17/2003 BAB IX disebutkan dengan jelas Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, Dan Ganti Rugi ( pola
1: (sanksi pidana) + dan/atau + (sanksi denda)).

Di dalam BAB IX terdapat pasal 34 yang terdiri dari:

Ayat (1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ayat (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ayat (3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

    Sepertinya UU 17/2003 menunjukkan simpulan penelitian MK bahwa norma sanksi pidana sebagai primum remedium terbukti nyata. Sanksi pidana lebih utama dibanding sanksi administratif atau perdata.

    Sebagai penghulu dari seluruh peraturan pengelolaan keuangan negara maka wajar kalau pola primum remedium
dibanding ultimum remedium juga mempengaruhi peraturan lain. Ditambah lagi di era pemberantasan korupsi pola penindakan cenderung didahulukan dibanding pola pencegahan.

Memidanakan kesalahan pengelolaan keuangan negara menjadi sangat ‘seksi’ bagi semua pihak. Memenjarakan menjadi prestasi pemberantasan korupsi jaman now. Bahkan ada adagium menyedihkan, yang gagal membuktikan adanya kejahatan, bersiap-siaplah dimutasi ke ujung pulau. Maka menemukan kejahatan dalam setumpuk kesalahan tidak lagi penting, karena cukup menemukan kesalahan sahaja maka pidanalah itu. Semoga adagium ini fiktif belaka.

    Benarkah pengaruh primum remedium dalam UU 17/2003 menular ke UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara? Setelah mempelajari dengan pola yang sama sebagaimana penelitian tim MK, hasilnya tidak bisa disebut menggembirakan meski ada setitik harapan. Dalam kedua UU ini selera primum remedium menjadi sedikit lebih cair meski tetap dominan.

Misal dalam UU 1/2004 pasal Pasal 64 disebutkan bahwa :

Ayat (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Ayat (2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

    Pada UU 15/2004 BAB V Pengenaan Ganti Kerugian Negara mendahului BAB VI Ketentuan Pidana. Meski demikian dalam Ketentuan Pidana tetap sanksi pidana didahulukan dibanding denda, hal ini menguatkan penelitian tim MK. Dalam Pasal 24 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pidana lebih dulu baru alternatif denda.

Tim peneliti MK menyimpulkan pemuatan sanksi pidana pada UU Tata Negara dan Tata Usaha Negara hendaknya bukanlah suatu keharusan namun wajib memperhatikan kriteria-kriteria khusus. Seperti UU tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam mencantumkan ketentuan sanksi pidana perlu memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum yakni kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). Dengan konsep pemikiran ini maka dapat dimaklumi lahirnya putusan MK terkait penghapusan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai kritisi terhadap substansi patut atau tidak paket UU Keuangan Negara mencantumkan sanksi pidana, sebaiknya dibahas para pakar hukum. Namun setidaknya diskusi seperti ini tetap terbuka. Agar tujuan mulia penempatan sanksi pidana dalam UU Keuangan Negara tidak justru menjadi penjara bagi pelaksananya. Pencapaian tujuan pengelolaan keuangan negara dalam mencapai kesejahteraan bangsa dan negara akhirnya terpinggirkan.

Mari kembali pada materi primum remedium dan ultimum remedium sebagaimana tujuan awal artikel ini dibuat. Penyelesaian sanksi non pidana dalam UU 1/2004 dan UU 15/2004 masih terasa. Hal ini terlihat betapa konsistennya kedua UU ini menempatkan klausula Kerugian Negara dalam paradigma ultimum remedium dibanding primum remedium.

UU 1/2004 pasal 1 ayat 22 menyebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Jika diurai dari pasal 1 ayat 22 maka jelas Kerugian Negara/Daerah wajib bersifat nyata dan pasti jumlahnya. Kemudian ternyata Kerugian Negara itu dibatasi oleh dua kondisi yaitu :

  1. Perbuatan melawan hukum dengan sengaja; dan/atau
  2. Perbuatan melawan hukum karena lalai.


Dengan demikian definisi Kerugian Negara menurut UU 1/2004 tidak bersifat sapu jagad yaitu semata-mata berkurangnya uang, surat berharga, dan barang milik negara dengan jumlah yang nyata. Kerugian Negara juga harus pasti jumlahnya, tidak hanya sekedar dugaan, indikasi, sangkaan atau potensi.

Patut menjadi perhatian ada perbedaan definisi atas 2 kondisi perbuatan melawan hukum yaitu sengaja atau lalai. Sayangnya ketiga paket UU Keuangan Negara tidak menjelaskan lebih tegas perbedaan antara keduanya. Ini tentu ini menjadi catatan tersendiri dalam kerangka perbaikan peraturan perundang-undangan ke depan.

Salah satu pertimbangan memahami perbedaan karena lalai dan karena sengaja adalah pendekatan norma hukum pidana ultimum remedium. Sengaja dan lalai memiliki dua perbedaan mendasar yaitu tentang adanya niat didalam perbuatan. Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad (1983) menuliskan bahwa hukum pidana dikenal Doktrin Mens-Rea. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum Pidana Inggris, Actus Reus, yang lengkapnya berbunyi : Actus non facit reum, nisi mens sit rea. Artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Ada banyak literatur lain yang mengurai hal ini. Maka lalai dan sengaja mestinya mempunyai dampak hukum yang berbeda.


Kerugian Negara Karena Lalai

Konsepsi kerugian negara dipahami sebagai actus rea atau perbuatan melawan hukum yang terjadi karena lalai. Kerugian negara merupakan bagian risiko dalam setiap tindakan perbendaharaan keuangan negara. Meskipun demikian kesalahan tetap dikenakan sanksi. Selama kesalahan yang terjadi tidak dilambari oleh kesengajaan (mens rea) maka sejauh-jauhnya sanksi adalah berupa penggantian Keuangan Negara. UU 15/2004 pasal 23 ayat 1 harus diselesaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud. Setelah Kerugian Negara diganjar dengan penggantian Keuangan Negara maka kerugian negara hanya sebagai kerugian negara saja tidak bernilai Kerugian Keuangan Negara.

Semangat UU 1/2004 dan UU 15/2004 adalah menyelamatkan negara dari kerugian keuangan negara bukan untuk menghilangkan risiko kerugian negara. Sebagaimana sangat jelas terbaca pada pasal 59 ayat 2, bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.


Konsepsi menyelamatkan keuangan negara dikaitkan dengan norma ultimum remedium memunculkan simpulan bahwa Kerugian Negara dan Kerugian Keuangan Negara adalah hal yang berbeda namun saling berhubungan. Kerugian Negara adalah sebab, sedangkan kerugian keuangan negara adalah akibat. Tidak akan terjadi kerugian keuangan negara jika tidak ada kerugian negara, tetapi tidak semua kerugian negara berakibat pada kerugian keuangan negara. Kerugian negara adalah hal yang niscaya pada setiap tindakan yang bersentuhan dengan keuangan negara. Kerugian Negara tidak dapat 100% dihindari tetapi dampak berupa kerugian keuangan negara yang harus semaksimal mungkin dihindari. Upaya menghindari memperkecil dampak kerugian keuangan negara termasuk penggantian keuangan negara.


Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dengan sangat hati-hati menyusun cara dan metode pengadaan barang/jasa yang membebani Keuangan Negara. Tidak hanya untuk menghindari kerugian keuangan negara tapi jauh sebelum itu yaitu menghindari kerugian negara.

Perpres 54/2010 tidak sedikitpun menyebutkan kerugian keuangan negara. Sebaliknya ada 6 kalimat kerugian negara yang tertuang dalam beberapa pasal, dimana sebagian besar dilekatkan dengan kata “menghindari”
kerugian keuangan negara yang lebih besar. Ini menandakan bahwa pengadaan barang/jasa adalah sebuah prosedur yang disusun untuk menghindari kerugian negara yang dapat berdampak pada kerugian keuangan negara.

Pasal 90 huruf c. mengurai tentang keadaan tertentu dikaitkan dengan pilihan kebijakan melakukan penunjukan langsung menyebutkan bahwa penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah:

  1. penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar;
  2. konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar;
  3. penggunaan konstruksi permanen, jika penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu tanggap darurat atau penanganan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar.

Pasal 117 ayat (5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Pasal 121 Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.

Dari runtutan pasal-pasal yang didalamnya mengandung klausula “kerugian negara” mestinya dapat dipahami apa sebenarnya konsepsi pikir tentang “kerugian negara” sebagai peristiwa yang tidak bisa dihindarkan. Pasal 90 jelas-jelas menyebutkan upaya menghindari kerugian negara yang lebih besar, ini berarti kebijakan penunjukan langsung bukan sebagai upaya menghindari kerugian negara tetapi untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar dari yang ada saat itu.

Pasal 117 ayat (5) menempatkan pengaduan adalah sebagai salah satu alat pengendalian kerugian negara.

Pasal 121 bahkan tegas bahwa jika terjadi kerugian negara, bukan lagi indikasi atau akan terjadi, maka pelaku (dalam hal ini konsultan perencana) dikenakan sanksi berupa mengganti dokumen perencanaan dan/atau upaya penuntutan ganti rugi. Bahkan ketika terjadi kerugian negara, sanksi pidana tidak serta merta disuarakan dalam Perpres 54/2010. Norma hukum pidana sebagai ultimum remedium benar-benar dijunjung tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa Perpres 54/2010 benar-benar menjaga dirinya, termasuk para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam batasan norma hukum administrasi paling jauh norma hukum perdata. Perpres 54/2010 benar-benar menerapkan norma hukum pidana sebagai ultimum remedium.

Pemutusan kontrak sebagaimana Perpres 54/2010 pasal 93 misalnya. Sejatinya pemutusan kontrak adalah kerugian bagi negara karena pemerintah tidak mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan paling tidak disisi waktu. Agar kerugian negara akibat pemutusan kontrak tidak semakin besar bahkan berdampak pada kerugian keuangan negara, maka pada ayat 2 dilakukanlah tindakan penyelamatan uang negara melalui pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan denda, pelunasan uang muka dan penyedia dikenakan sanksi daftar hitam.

Hadirnya jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan bahkan jaminan penawaran jelas adalah upaya Perpres 54/2010 untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara bukan untuk menghilangkan risiko kerugian negara.

Jika risiko kerugian negara pada pengadaan barang/jasa yang berdampak pada kerugian keuangan negara telah berupaya dihindari melalui tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundangan, maka terjadinya kerugian negara harus diselesaikan dengan penggantian keuangan negara. Inilah yang diatur dalam UU 15/2004 pasal 23 ayat 1. Sebagaimana pula diungkapkan dalam penjelasan awal UU 17/2003 bahwa Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal.

Kerugian Negara Karena Sengaja

Menjadi berbeda perlakuannya jika ternyata Kerugian Negara terjadi karena unsur kesengajaan. Meminjam Doktrin Mens-Rea, maka actus rea yang disertai dengan mens rea adalah kejahatan. Kesalahan yang dilambari dengan niat jahat adalah kejahatan. Sehingga benar adagium yang menyatakan bahwa tidak akan ada kejahatan tanpa kesalahan, namun tidak semua kesalahan adalah kejahatan.


Ini disepakati oleh UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 15/2004. Perbuatan yang Merugikan Negara yang terbukti dilakukan atas dasar kesengajaan tidak hanya bisa diselesaikan dengan penggantian keuangan negara tapi juga harus dipertanggungjawabkan secara pidana oleh pelakunya demikian juga sebaliknya. UU 1/2004 pasal 64 menyebutkan Putusan Pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU 31/1999) pasal 4 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, yang berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 UU 31/1999 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

The Lexicon Webster Dictionary, kata korupsi berarti kebusukan, kebejatan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, tidak bermoral, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Helbert Edelherz mendefinisikan Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi.

Dari sekian banyak definisi pidana korupsi tidak memisahkan perbuatan (actus rea) dengan niat jahat (mens rea). Helbert misalnya menyebut niat jahat dengan sebutan akal bulus atau terselubung. The Lexicon Webster Dictionary salah satunya menyebut ketidakjujuran. UU 31/1999 menpersonifikasikan niat jahat kedalam kata memperkaya atau menguntungkan.

Cukuplah kiranya semua penjelasan untuk membawa pemahaman bahwa sanksi pidana korupsi atau pidana dalam pengelolaan keuangan negara ditujukan bukan untuk menafikan kemungkinan kerugian negara atau sekedar menemukan adanya kerugian keuangan negara. Tetapi lebih jauh dari itu yaitu membuktikan adanya niat jahat yang melambarinya.

Dikaitkan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, mestinya upaya pemberantasan tindak pidana apalagi korupsi tidak semudah menemukan adanya penyebutan merk pada spesifikasi. Menemukan bahwa penyedia mendapatkan keuntungan melebihi 15%. Kesalahan prosedur penerimaan hasil pekerjaan. Menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan atau bahkan adanya kerugian negara yang merugikan keuangan negara itu sendiri.

Menegakkan Norma Ultimum Remedium


Lalu mengapa justru fakta lapangan menunjukkan bahwa temuan kasus pidana korupsi lebih banyak berada di wilayah pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebegitu mudahnya kah membuktikan pidana diwilayah pengadaan? Atau jangan-jangan benar hipotesa tim peneliti MK, Bahwa sistem perundang-undangan kita sudah termakan euforia pemidanaan!

Sebagian besar UU Tata Negara dan Tata Usaha Negara menempatkan norma sanksi pidana pada primum remedium. Maka yang diincar pidana lebih banyak kesalahan bukan kejahatan itu sendiri. Mengutip artikel Herie Purwanto, Kandidat Doktor Ilmu Hukum, yang saat itu Kasat Reskrim Polres Magelang tahun 2015, yang dipublikasikan pada Harian Suara Merdeka, “Bila setiap kesalahan akhirnya dicarikan justifikasi Sebagai perbuatan pidana maka hakikatnya kita akan jauh dari rasa keadilan“. Naudzubillahiminzalik.

    Akhirnya, penerapan sanksi hukum pidana tidak selalu menyelesaikan masalah karena ternyata dengan sanksi pidana tidak terjadi pemulihan keadilan yang rusak oleh suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif perlu menjadi pertimbangan dalam pemulihan keadilan terhadap suatu tindakan pidana. Termasuk juga penanganan hukum diwilayah pengadaan barang/jasa pemerintah atau lebih luas lagi diwilayah pengelolaan keuangan negara.

    Dapat kiranya diambil beberapa simpulan pemikiran penulis dari artikel ini yaitu:

  1. Undang-Undang terkait Pengelolaan Keuangan Negara masih kental rasa pidana atau meletakkan sanksi pidana pada primum remedium, padahal sejatinya sanksi pidana adalah ultimum remedium.
  2. Unsur yang membentuk Kerugian Negara adalah kondisi kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun perbuatan melawan hukum karena lalai.
  3. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya namun bukan akibat dari perbuatan melawan hukum belum memenuhi klausula Kerugian Negara.
  4. Kerugian Negara adalah sebab, sedangkan Kerugian Keuangan Negara adalah Akibat. Setiap kerugian keuangan negara pastilah kerugian negara, tetapi setiap kerugian negara tidak serta merta menyebabkan kerugian keuangan negara. Sejauh telah dilakukan upaya penyelamatan keuangan negara. Sebagai upaya terakhir penyelamatan keuangan negara adalah upaya penggantian keuangan negara.
  5. Kerugian negara karena lalai yang berakibat kerugian keuangan negara dikenakan sanksi penggantian keuangan negara.
  6. Kerugian negara karena kesengajaan dikenakan sanksi pidana sekaligus sanksi penggantian keuangan negara jika terjadi kerugian keuangan negara.
  7. Untuk menjamin tercapainya tujuan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan maka penegakkan norma hukum pidana diwilayah pengadaan barang/jasa pemerintah lebih ideal menggunakan norma hukum ultimum remedium.

Demikian disampaikan sebagai ikhtiar penulis dalam membuka diskusi positif menuju konsepsi ideal penegakan hukum diwilayah pengelolaan keuangan negara terkhusus pengelolaan pengadaan barang/jasa.

==============================================

Daftar Pustaka:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001.
  5. Putusan Mahkamah Konstitusu Nomor Perkara 25/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.
  7. Penelitian Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan, Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi RI, 2015
  8. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta Liberty, 2004
  9. Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, Eresco, 1986
  10. Intisari Hukum Indonesia, Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, Ghalia Indonesia Jakarta, 1983
  11. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Ermansjah Djaja, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2009.
Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Kerugian Negara atau Kerugian Keuangan Negara?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.