091316_0225_IsuIsuStrat1.jpgDidapuk menjadi moderator sebuah acara penting penggiat pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah pengalaman yang sangat membanggakan. Meski bukan anggota Ikatan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Indonesia (IAPI) kerekatan persaudaraan sesama penggiat PBJP jauh lebih penting. Terlebih lagi even Pelantikan Pengurus DPD IAPI Jawa Timur ini diisi dengan Seminar khusus mengangkat tema mencari format kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ideal. Passion-nya nge-klik habis dengan apa yang selama ini menjadi perhatian publik pengadaan barang/jasa. Berbicara soal kelembagaan PBJP yang ideal! Ditambah lagi akan berdiskusi langsung dengan petinggi LKPP-RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus.

    Semoga catatan ini membuka wawasan baru bagi kita semua terkait diskursus bentuk kelembagaan pengadaan barang/jasa yang ideal di negara ini.

    Beberapa fakta yang mengemuka dalam diskusi yang berlangsung kurang lebih 3 jam cukup mencengangkan. Selama ini saya pribadi dan mungkin teman-teman penggiat pengadaan barang/jasa menganggap Kemendagri tidak punya komitmen yang baik dalam mendorong kelembagaan pengadaan yang ideal sebagaimana harapan penggiat pengadaan barang/jasa. Kenyataan justru sebaliknya, setidaknya dari pernyataan Kasubag Kelembagaan Kemendagri, Ediy Rofik, MM, Kemendagri mempunyai visi yang sama.


Badan Pengadaan Nasional

    Perluasan ruang lingkup peran dan fungsi pengadaan barang/jasa dalam rantai pasokan barang/jasa pemerintah perlu dilakukan. Pengadaan barang/jasa tidak lagi hanya terbatas pada proses pelaksanaan pengadaan saja tetapi mencakup pembinaan, teknologi informasi bahkan manajemen logistik secara utuh. Peran strategis pengadaan barang/jasa seperti ini disepakati bersama harus diwadahi oleh lembaga pengadaan barang/jasa yang permanen dan mandiri.

Tentang Badan Pengadaan Barang/Jasa, Ediy Rofik, menegaskan bahwa Kemendagri sangat-sangat sepakat. Bahkan lebih jauh dari itu pihak Kemendagri mendukung urusan pengadaan barang/jasa menjadi salah satu urusan pemerintahan absolut.

    Ide meningkatkan status kelembagaan LKPP-RI menjadi Badan Pengadaan Nasional pun mengemuka. Menurut, Ediy Rofik, mereka juga berharap Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah menjadi Satuan Kerja (Kantor Wilayah) yang secara langsung vertikal dibawah Badan Pengadaan Nasional.     Mimpi tentang terbebasnya pengadaan barang/jasa dari intervensi para pihak akan terwujud lebih mudah.

    Tentang ide pembentukan instansi vertikal pengadaan barang/jasa nasional ini tentu harus melalui kajian dan penyusunan naskah akademis yang komprehensif. Meski demikian Ediy Rofik berpendapat, membentuk instansi vertikal jauh lebih efisien dibanding opsi pengembangan kelembagaan lainnya.

    Mungkinkah LKPP menjadi Badan Pengadaan Nasional? Jika ingin mengambil benchmark maka kita bisa berkaca pada keberadaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP juga dibentuk berdasarkan Perpres seperti halnya LKPP-RI, yaitu Perpres 192 tahun 2014. BPKP mempunyai perwakilan diseluruh Provinsi sesuai amanat Perpres 192/2014 pasal 36.

    Setidaknya peluang LKPP-RI menjadi Badan Pengadaan Nasional bukan hal yang mustahil. Karena tidak mustahil kiranya diskusi tentang ini juga dapat dibuka dalam pembahasan perubahan Perpres 54/2010 yang akan datang.


SE Kemendagri, ULP di Bawah Sekretariat Daerah

    Sayangnya tepat 2 hari sebelum hari pelaksanaan Seminar DPD IAPI Jatim, ini telah terbit Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri dengan nomor surat 188/3774/SJ tertanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah. Pada poin 1.f tentang pembentukan perangkat daerah terkait Unit Layanan Pengadaan disebutkan bahwa ULP adalah fungsi pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kepala daerah, sehingga tugas dan fungsi layanan pengadaan dilaksanakan oleh salah satu unit kerja dibawah
sekretariat daerah

yang pengaturannya ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
.

    Dari ketentuan ini yang menjadi pertanyaan mendasar adalah UU 23/2014 dan PP 18/2016 tidak sedikitpun menyinggung fungsi
pendukung pelaksana urusan pemerintahan. Yang terdekat justru fungsi penunjang pelaksana urusan sebagaiman pasal 24 dan 46 PP 18/2016. Fungsi penunjang didefinisikan ke dalam fungsi Badan, sedangkan SE Kemendagri 188/3774/SJ menempatkan dibawah Sekretariat Daerah.

Kontradiksi ini kontan membuat SE Kemendagri 188/3774/SJ mendapat tanggapan negatif dari penggiat pengadaan barang/jasa di tanah air. Kemendagri seakan-akan tidak mendengar aspirasi dari penggiat pengadaan barang/jasa yang mendukung Surat Kepala LKPP-RI Nomor : 179/KA/9/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Badan Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk menjawab kontradiksi ini, Eddy Rofik, selaku perwakilan Kemendagri pada acara DPD IAPI Jatim, menjelaskan bahwa SE ini adalah sebagai solusi sementara ditengah kebutuhan cepat pemerintah daerah dalam menyusun Perda SOPD dan Perkada SOTK.

Kendala dibentuknya Badan Pengadaan Barang/Jasa ternyata terletak pada Perpres 54/2010 sendiri sebagai satu-satunya peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa. Setidaknya ada 2 pasal menurut, Edy Rofik, yang menjadi sandungan yaitu:

  1. Pasal 1 angka 8 tentang Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi5 yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
  2. Penjelasan Pasal 14 ayat 2 Ayat (2) Jumlah ULP di masing-masing K/L/D/I disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan. ULP dapat dibentuk setara
    dengan eselon II, eselon III atau eselon IV sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I dalam mengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam Pasal 1 angka 8 masih terdapat kata “dapat” dan “melekat” yang melemahkan posisi lembaga pengadaan untuk menjadi permanen berdiri sendiri. Kemudian kata “Setara” pada penjelasan pasal 14 ayat 2 mengunci kelembagaan pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah. Inilah yang menjadi batu sandungan bagi Kemendagri memperjuangkan terbentuknya Badan Pengadaan Barang/Jasa dihadapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan).

Usulan Kemendagri adalah penegasan bahwa kelembagaan pengadaan permanen berdiri sendiri. Kemudian dalam definisi Badan Pengadaan Barang/Jasa langsung menyebut bahwa Badan pengadaan barang/jasa adalah unit struktural setingkat Esselon II atau Esselon III. Ini akan memuluskan pembahasan bersama Kemenpan.

Momentum perubahan Perpres 54/2010 yang akan datang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghindari pelemahan kelembagaan pengadaan. LKPP-RI, Kemendagri dan Kemenpan harus mampu bekerjasama secara harmonis dan efektif. Penggiat pengadaan barang/jasa juga diharapkan mengawasi secara ketat poin-poin perubahan Perpres 54/2010. Disisi lain pembahasan perubahan Perpres 54/2010 harus dibuka selulas-luasnya oleh LKPP kepada publik pengadaan barang/jasa untuk diberi masukan.

Menjawab pertanyaan terkait tidak tertuangnya secara eksplisit pada PP 18/2016 terkait kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah. Hal ini dijawab oleh Ediy Rofik bahwa Kelompok Jabatan Fungsional pada sekretariat daerah masih dimungkinkan.

Hal ini setidaknya tertuang pada PP 18/2016 Pasal 58 bahwa Pembagian tugas pokok dan fungsi unit kerja pada sekretariat Daerah provinsi dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur manajemen.

Satu hal positif yang dapat dilihat dari solusi sementara, SE Kemendagri 188/3774/SJ, adalah kebebasan pengaturan dalam kelembagaan ULP. Pengaturan ULP dibawah Sekretariat Daerah cukup diatur melalui peraturan kepala daerah, baik Pergub, Perbup atau Perwali. Untuk provinsi dibentuk Biro sedangkan kabupaten/kota dibentuk Bagian. Daerah berkewajiban menyusun Perkada SOTK Setda dan Perkada ULP mengingat fungsi melekat pada Bagian/Biro. Termasuk didalam SOTK ini adalah penegasan Kelompok Jabfung.

Demi keseragaman nomenklatur Biro/Bagian diharapkan akan segera diterbitkan peraturan LKPP-RI sebagai leading sector pengadaan barang/jasa.

Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah

Yang menjadi catatan penting lainnya adalah bahwa formulasi pasal 24 dan 46 PP 18/2016 membuka peluang pengadaan barang/jasa sebagai fungsi penunjang urusan sehingga dapat dibentuk “Badan” sepenuhnya disepakati oleh Kemendagri. Dengan demikian simpulan artikel-artikel sebelumnya terkonfirmasi, bahwa Pengadaan Barang/Jasa adalah fungsi penunjang urusan dalam bentuk Badan, tidak bertentangan dengan UU 23/2014 dan PP 18/2016.

Surat Kepala LKPP-RI Nomor : 179/KA/9/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Badan Pengadaan Barang/Jasa tidak lantas menjadi sia-sia. Edaran ini justru mendorong diskusi lebih luas tentang pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah (BPBJD). Bisa saja kedepan BPBJD menjadi cikal bakal satker Badan Pengadaan Nasional. Formulasi kelembagaan pengadaan barang/jasa didaerah dalam kerangka menekan intervensi dalam proses pengadaan barang/jasa adalah keniscayaan.

Mendukung efisiensi struktur kelembagaan yang menjadi poin utama Kemenpan menyetujui usulan pembentukan OPD, terungkap juga usulan agar menyederhanakan esselonisasi pada kelembagaan pengadaan. Misalkan Badan Pengadaan Barang/Jasa menjadi unit setingkat esselon II maka sebaiknya esselon IV ditiadakan. DI bawah Esselon III langsung kelompok jabatan fungsional.

Dari catatan-catatan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. Pengadaan barang/jasa memiliki fungsi strategis dalam keberhasilan program pembangunan.
  2. Kelembagaan pengadaan barang/jasa yang ideal adalah membentuk Badan Pengadaan Nasional secara vertikal, kemudian memiliki satuan kerja di daerah.
  3. Formulasi kelembagaan pengadaan barang/jasa didaerah yang paling sesuai dengan UU 23/2014 dan PP 18/2016 adalah Badan Pengadaan Barang/Jasa sesuai rekomendasi LKPP-RI.
  4. SE Kemendagri 188/3774/SJ adalah solusi sementara kelembagaan ULP mengingat keterbatasan Perpres 54/2010 dalam mendefinisikan bentuk Badan Pengadaan Barang/Jasa.
  5. Titik kritis percepatan terbentuknya Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa yang ideal ada pada pembahasan perubahan Perpres 54/2010 yang sedang berproses di LKPP-RI.
  6. Seluruh pihak baik LKPP-RI, Kemendagri, Kemenpan dan seluruh penggiat pengadaan barang/jasa yang tergabung dalam berbagai asosiasi wajib memberikan masukan positif ke dalam Perubahan Perpres 54/2010, wabil khusus terkait formulasi dan pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian catatan saya dari acara Pengukuhan DPD IAPI Jawa Timur, 13 Oktober 2016. Selamat dan terimakasih kepada DPD IAPI Jawa Timur, terus berkarya!

Print Friendly