Kericuhan memahami aturan kadang disebabkan oleh hal-hal kecil. Salah satunya sebutan PL dalam pengadaan barang/jasa. Dalam forum trainer saya sempat mengutarakan soal ini, sayangnya tidak banyak yang terlalu peduli. Yah, memang kalau dilihat sepintas hanya soal kebiasaan memudahkan penyebutan saja. “Toh kita semua kan sudah tahu apa itu kepanjangan PL”, begitu ringkasnya.

Bisa saja mungkin karena saya yang orangnya rese’an dan cenderung membesar-besarkan soal kecil. Tapi kejadian beberapa waktu lalu kembali mengingatkan saya, bahwa ternyata kebiasaan menyebutkan PL, yang dikalangan orang pengadaan barang/jasa dianggap hal biasa, justru menimbulkan kebingungan bagi orang diluar lingkungan pengadaan barang/jasa.

    Pada satu session jumpa pers dengan kawan-kawan media. Muncul pertanyaan dari salah seorang awak media. “Menurut Bapak kebiasaan mem-PL-kan pekerjaan nilai kecil apakah dibenarkan oleh peraturan. Penunjukan langsung ini kan mematikan persaingan karena yang ditunjuk hanya perusahaan tertentu saja?”

    Seketika saya tersadar bahwa konsensus yang disepakati dikalangan penggiat pengadaan barang/jasa ternyata tidak dipahami, dengan mudah, oleh orang luar. Akibat pemahaman yang keliru semakin memperburuk persepsi masyarakat, yang sudah terlanjur negatif, terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah.

    Bahkan dari sekian banyak kelas, diskusi dan konsultasi, dikalangan pengadaan barang/jasa pun kesalahpahaman tentang definisi PL ini juga masih ada. Untuk itu ketika ada yang berdiskusi kemudian menyebut akronim PL, saya harus mengklarifikasi dulu apa yang dipahami oleh yang bersangkutan terkait PL.

    Untuk itu mari kita para penggiat pengadaan barang/jasa membiasakan menggunakan nomenklatur yang benar sesuai peraturan perundang-undangan. Tidak bisa seluruhnya paripurna paling tidak berupaya. Ini agar orang lain diluar pengadaan juga tidak salah memahami pengadaan barang/jasa.

    Setidaknya ada 3 nomenklatur yang identik dengan PL dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010). Hal ini dapat dilihat pada pasal 1.

Angka 26. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Angka 31. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

Angka 32. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

    Dengan demikian nomenklatur PL dapat diartikan 3 metode pemilihan tersebut. Tentu sebelum menyamakan persepsi tentang definisi kita tidak dapat menjelaskan dan memahami secara utuh.

Contoh kasus pertanyaan awak media di atas. Ketika saya menjustifikasi bahwa PL yang dimaksud sipenanya itu adalah Penunjukan Langsung. Saya langsung bisa menjawab hal tersebut bertentangan dengan aturan karena tidak semua pekerjaan kecil tersebut adalah pekerjaan khusus atau keadaan tertentu.

    Ternyata yang dimaksud penanya bukanlah penunjukan langsung tapi justru pengadaan langsung. Maksud pertanyaan adalah terkait dengan keresahan soal modus pemecahan paket pekerjaan menjadi kurang dari 200juta untuk menghindari pelelangan.

    Saya hanya ngeri membayangkan kalau statement tentang “PL bertentangan dengan aturan” tadi dikutip awak media untuk kemudian diberitakan dan menjadi referensi dalam proses penanganan hukum pengadaan barang/jasa.

    Untuk itu mari kita sebagai penggiat pengadaan barang/jasa mengkampanyekan hal-hal yang benar sejak dari hal-hal yang sepele. Tekanan terhadap pengadaan barang/jasa disisi penegakan hukum tidak akan bisa berkurang, kalau pemahaman mendasar terhadap proses pengadaan barang/jasa, tidak kita coba bangun dari diri kita sendiri.

    Introspeksi tentu lebih utama dibanding hanya menyalahkan yang diluar diri. Demikian sedikit catatan curahan hati colongan hari ini. Paling tidak mari hilangkan kebiasaan purbakala menyebut “PL”!

Print Friendly