Beberapa waktu lalu muncul kasus baru terkait jaminan, yang disampaikan dalam Forum Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Kalimantan. Disampaikan bahwa sekarang muncul klausula baru dalam jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Klausula tersebut intinya adalah tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh :

  1. Praktek KKN
  2. penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran,
  3. tindakan yang diindikasikan disebebkan oleh hal-hal sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dan (b) diatas.

Tentu saja klausula ini membuat pokja galau karena secara otentik jaminan asli dan telah diklarifikasi kepada penerbit. Namun secara substansi bertentangan dengan sifat jaminan yang diminta oleh pasal 1 ayat 35 Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

Kebetulan pada forum trainer pengadaan barang/jasa juga muncul kasus serupa sehingga didapatkan akar persoalan penyebab munculnya klausula ini. Semua ini tidak lain dan tidak bukan berasal dari terbitnya Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SE-04/NB/2013 tentang Pencantuman Klausula dalam Suretyship untuk Menjamin Kerugian Yang Disebabkan Oleh Praktek Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Dari berita hukumonline.com hari Kamis, 26 September 2013 dikabarkan alasan OJK mengeluarkan kebijakan ini. Melalui pernyataaan Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani. Jika klausul ini tak diamandemen, kata Firdaus, maka secara tak langsung OJK ataupun perusahaan asuransi umum menyetujui terjadinya KKN. “Proyek ada KKN itu kan salah. Berarti kalau kita menjamin, kita mendorong ada KKN dong,” pungkasnya.

Dalam pelaksanaannya akan banyak pertanyaan jika ketentuan ini diterima oleh pihak pengadaan barang/jasa pemerintah. Antara lain tentang masa laku jaminan dan jangka waktu klaim jaminan. Proses hukum pembuktian KKN dalam pengadaan barang/jasa tidak akan selalu dapat ditetapkan dalam waktu singkat. Sementara jangka waktu klaim terbatas hanya 30 hari setelah masa laku penawaran habis dan jangka waktu pencairan 14 hari. Apakah cukup waktu membuktikan terjadinya KKN dalam jangka waktu 14 hari? Kemudian jika telah terjadi pencairan baru ketahuan bahwa paket pengadaan terjadi KKN bagaimana proses klaim restitusi jaminan dari penerbit kepada negara?

Mengenai hal ini tidak akan dibahas panjang lebar karena poin artikel bukan ini. Yang patut dibicarakan adalah dampaknya terhadap proses pengadaan barang/jasa. Ada pertanyaan lanjutan yang harus bisa dijawab oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan, yaitu apakah jaminan asuransi dengan klausula anti KKN ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 35 tentang unconditional.

Akan lebih baik kita sedikit mengungkit asbabul wurud munculnya jaminan dari asuransi atau dikenal dengan surety bond dalam pengadaan barang/jasa.

Bisnis Surety Bond di Indonesia baru mulai diperkenlkan sejak tahun 1980 atas kebijakan pemerintah dengan tujuan membantu pengusaha ekonomi lemah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam proyek yang didanai oleh APBN/D dan bantuan luar negeri. Dlam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan pemberian ijin kepada Lembaga Keuangan Non Bank untuk menerbitkan jaminan dalam bentuk Surety Bond sebagai alternatif pengganti Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank.

Pada artikel Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli pernah diulas kutipan dari http://dodydalimunthe.blogspot.com/ terkait kesejarahan surety bond di Indonesia.

Beberapa keputusan pemerintah yang menjadi dasar penerbitan Surety Bond adalah :

  • Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan APBN, yang didalamnya memuat pasal-pasal yang mengatur tentang diperbolehkannya Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Program Surety Bond untuk menerbitkan Jaminan Proyek.
  • Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor KEP-166/MK.3/1994 dan Ketua Bappenas/Meneg PPN Nomor KEP-27/KET/8/1994, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keppres No. 16 Tahun 1994, yang secara khusus mempertegas diperbolehkannya Perusahaan Asuransi menerbitkan Jaminan Surety Bond.
  • Khusus untuk Kontraktor Golongan Ekonomi Lemah (GEL), maka besarnya Jaminan Uang Muka maksimum 40% dari Nilai Kontrak, sesuai dengan Surat Edaran Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dengan Departemen Keuangan No. SE-144/A/21/1098/5522/D.IV/10/1998

Tujuan yang ingin dicapai Pemerintah dengan diperkenankannya perusahaan asuransi menerbitkan Surety Bond antara lain adalah :

  • Memperluas jaminan yang dapat digunakan oleh para kontraktor dengan memberikan alternatif pemilihan jaminan dalam pengerjaan pemborongan dan / atau pembelian, sehingga para kontraktor berkesempatan memakai jaminan dengan biaya lebih murah.
  • Menciptakan pasar jaminan yang kompetitif, sehingga tidak dimonopoli oleh perbankan saja dan mendorong para pemberi jaminan memberikan pelayanan yang lebih baik
  • Memberikan kesempatan kepada kontraktor yang memiliki kemampuan teknis yang baik tetapi memiliki kekurangan modal kerja, sehingga perlu diberikan bantuan modal kerja dengan cara memberikan uang muka
  • Penunjukan perusahaan asuransi sebagai pengelola Surety Bond dimaksudkan agar insurance minded dikalangan masyarakat, khususnya bagi kontraktor / pemborong / pemasok dapat semakin bertambah.

 Inilah sekelumit sejarah awal diperkenalkannya surety bond dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Sebelumnya hanya dikenal Garansi Bank / Bank Guarantee. Singkatnya jaminan pengadaan barang/jasa dari Bank bersifat Garansi Bank dan jaminan pengadaan barang/jasa dari lembaga asuransi disebut surety/surety bond

Bank Guarantee

Surety Bond

  • Bentuk jaminan yang dipergunakan menggunakan unconditional / tanpa syarat.
  • Umumnya merupakan produk tambahan perbankan dan ditahan sendiri bisnisnya sehingga portofolionya cukup terbatas.
  • Mengharuskan tersedianya agunan.
  • Ada beberapa pembatasan antara lain masalah jangka waktu Bank Garansi.
  • Keterikatan dengan perizinan Bank Indonesia dalam hal mata uang bukan dalam bentuk rupiah.
  1. Perusahaan asuransi memiliki pilihan untuk menerbitkan sertifikat penjaminan dalam bentuk conditional atau non conditional tergantung kepentingan nasabah.
  2. Untuk meningkatkan kemampuan akseptasinya perusahaan asuransi lebih lebih fleksibel karena adanya dukungan reasuransi sebagai metode penyebaran risiko.
  3. Dimungkinkan menutup penjaminan tanpa agunan.
  • Jangka waktu dapat mengikuti ketentuan yang ada dalam perjanjian kontrak.
  • Dalam penetapan valuta surety bonds lebih fleksibel

    Dari sini terlihat jelas perbedaan utama antara garansi bank dengan surety bonds adalah syarat unconditional. Pada saat pembukaan kesempatan lembaga asuransi dapat menerbitkan jaminan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, kesepakatannya adalah selama surety bonds tersebut bersifat unconditional maka dapat diterima.

    Dus dengan terbitnya SE dari OJK tersebut surety bond yang mengikuti SE OJK 04/NB/2013 kembali ke khittah bersifat conditional. Dan ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 35 Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012. Hal ini menyebabkan jaminan berbentuk surety bond yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi berpotensi tidak dapat lagi dijadikan sebagai jaminan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

    Apakah ini berarti pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah melanggar ketentuan jaminan dapat diterbitkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi? Tentu tidak! Perusahaan asuransi tetap dapat menjadi penerbit jaminan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, selama memenuhi persyaratan. Salah satunya pasal 35 ayat 1 tentang unconditional. Yang berarti juga mengabaikan SE OJK 04/NB/2013, sekarang keputusan ada pada perusahaan asuransi penerbit jaminan. Pilih ikut SE atau memenuhi Perpres 54/2010.

    Sementara itu pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah tidak diperbolehkan membatasi penerbit jaminan dari asuransi dengan alasan SE OJK 04/NB/2013, namun dasarnya tetap Pasal 35 ayat 1 tentang unconditional. Selama jaminan dari perusahaan asuransi bersifat unconditional maka surety bonds tetap sah sebagai jaminan dalam pengadaan barang/jasa.

Perpres 54/2010 dan turunannya

SE OJK

Perpres 54/2010

Pasal 118 ayat (6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah

tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh :

  1. Praktek KKN
  2. penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran,
  3. tindakan yang diindikasikan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dan (b) diatas.

 

SBD LKPP

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1         Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

  1. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
  2. b.        membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

 

4.2         Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

  1. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;
  2. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
  3. c.         Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP];
  4. gugatan secara perdata; dan/atau
  5. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

 

Print Friendly