(Diskusi tentang Permen PU 14/2014 versus Permen PU 8/2011)

 Beberapa hari ini disibukkan dengan pertanyaan tentang kualifikasi usaha jasa konstruksi. Diantaranya tentang kualifikasi usaha jasa konsultan dan boleh tidaknya kualifikasi usaha kecil menjadi penyedia pada paket usaha diatas 2,5 milyar.

Terus terang mengingat pengetahuan teknis konstruksi saya yang terbatas maka menggali referensi adalah jalan terbaik untuk mencoba mencarikan bahan pertimbangan tema-teman dalam memutuskan solusi.

Dari sekian banyak file yang ada dalam pustaka pengadaan saya akhirnya saya temukan folder kiriman dari salah seorang teman, Mba Posmaria dan juga pak Khalid Mustafa, terkait Permen PU 07/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Permen PU 14/2014 . Salah satu materi paparan dapat diunduh disini.

Pertama untuk menjawab tentang batasan paket usaha untuk konsultan konstruksi. Hal ini saya pertegas agar tidak tercampur dengan batasan paket usaha untuk non konstruksi. Sejauh yang saya pahami ruang lingkup Jasa Konstruksi dalam Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah Layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Dimana Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Sehingga nantinya ada konsultan jasa konstruksi dan konsultan non konstruksi.

Dalam Permen PU 14/2014 terkait pedoman evaluasi jasa konstruksi disebutkan bahwa Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp. 750.000.000,- diperuntukkan bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil kecuali untuk pekerjaan jasa konsultansi yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.

Hal ini dalam Perpres 54/2010 tidak diatur secara tegas sehingga dapat disimpulkan bahwa Permen PU 14/2014 adalah aturan khusus untuk jasa konstruksi. Dengan demikian kini telah ditegaskan bahwa untuk paket usaha jasa konsultan s/d Rp. 750.000.000,- diperuntukkan bagi kualifikasi usaha kecil.

Bagaimana kriteria usaha kecil dalam jasa konstruksi maka kita masuk kepada Permen PU 8/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Disini Jasa konsultansi dibagi atas sub kualifikasi P, K1, K2, M1, M2, dan B.

Definisi usaha mikro dan usaha kecil dalam PermenPU 8/2011 adalah K1 dan K2. Sehingga kalau kita lihat pada tabel batasan kekayaan bersih usaha kecil adalah s/d 100juta. K1 maksimal 50 juta dan K2 maksimal 100 juta. Untuk syarat-syarat lain dapat dilihat pada tabel Sub Kualifikasi Jasa Konsultan Permen PU 8/2011.

Dengan demikian untuk paket usaha/pekerjaan konsultansi sampai dengan Rp. 750.000.000,- diperuntukkan bagi kualifikasi usaha P, K1 dan K2 kecuali untuk pekerjaan jasa konsultansi yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh kualifikasi usaha P, K1 dan K2.

Demikian juga ketika kita membahas untuk pekerjaan konstruksi. Permen PU 14/2014 tidak mengatur secara khusus karena secara tegas Perpres 54/2010 telah dengan sangat tegas menentukan batasan paket usaha kecil. Batasan tersebut tertuang salah satunya dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan perpres 70/2012 pasal 100 ayat 3 bahwa Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Jika kita sinkronisasi dengan tabel Permen PU 8/2011 untuk pekerjaan konstruksi Nilai paket pekerjaan Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi kualifikasi usaha P,K1,K2 dan K3, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh kualifikasi usaha P,K1,K2 dan K3.

Setidaknya jawaban tentang paket usaha kecil dan kualifikasi usaha kecil pekerjaan konstruksi telah terjawab.

Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan tentang boleh tidaknya kualifikasi usaha kecil menjadi penyedia pada paket usaha non kecil?

Paket usaha non kecil konstruksi definisinya sebenarnya sudah jelas dalam uraian diatas yaitu untuk konsultansi adalah paket yang nilainya diatas 750.000.000,- atau pekerjaan jasa konsultansi yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh kualifikasi usaha P, K1 dan K2. Sedangkan untuk pelaksana konstruksi adalah paket yang nilainya diatas Rp2.500.000.000,00 atau paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh kualifikasi usaha P,K1,K2 dan K3.

Dengan sangat tegas saya berkesimpulan bahwa kebijakan pengadaan sudah tegas dalam Perpres 54/2010, yaitu keberpihakan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Sehingga tidak ada proteksi bagi paket usaha non kecil.

Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tidak boleh dibatasi secara administratif mengerjakan paket usaha dengan nilai berapapun selama mereka mampu. Dalam bahasa peraturan disebutkan selama kompetensi teknis dapat dipenuhi.

Lagi pula kapan lagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat berkembang dan bertumbuh menjadi besar kalau ruang gerak dibatasi.

Yang kerap dijadikan pertanyaan kritis adalah tabel Permen PU 8/2011 dimana dalam tabel terdapat kolom seperti berikut :

Kolom Kemampuan melaksanakan pekerjaan dan batasan nilai satu pekerjaan diterjemahkan sebagai batasan nilai paket usaha/paket pekerjaan. Hal inilah yang menjadi dilematis ketika berhadapan dengan kesimpulan sebelumnya.

Sebenarnya jika kita cermati dengan baik Permen PU 07/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Permen PU 14/2014 dan Permen PU 8/2011 mengatur dua hal yang berbeda.

Permen PU 14/2014 mengatur tentang paket usaha/paket pekerjaan artinya penetapan pada saat persiapan pemilihan. Sedangkan Permen PU 8/2011 mengatur tentang sub klasifikasi dan sub kualifikasi penyedia dari sisi pelaksana pemilihan. Sehingga dapat dipahami bahwa Kolom Kemampuan melaksanakan pekerjaan dan batasan nilai satu pekerjaan adalah panduan untuk menilai kompetensi penyedia apakah benar dapat menjadi penyedia untuk paket pekerjaan.

Ilustrasinya untuk paket non kecil pelaksanaan konstruksi diatas 2,5 milyar tidak dibatasi untuk usaha kecil (Permen PU 14/2014). Namun demikian ketika usaha kecil menyampaikan dokumen kualifikasi dan penawaran maka dalam menilai kualifikasi usaha kecil harus mampu menunjukkan bahwa dia mampu melaksanakan paket pekerjaan diatas 2,5 Milyar. Indikatornya adalah KD (Kemampuan Dasar). Ketika unsur KD terpenuhi maka kriteria dalam kolom kemampuan tabel permen PU 8/2011 juga pasti terpenuhi. Sehingga ketentuannya tetap bahwa tidak ada batasan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil mengerjakan paket usaha dengan nilai berapapun selama mereka mampu

Demikian sedikit bahan pemikiran saya terkait kualifikasi usaha jasa konstruksi semoga bisa menjadi bahan diskusi dan telaah bagi rekan-rekan yang terlibat pengadaan konstruksi.

Print Friendly