Sun. Jun 24th, 2018

Ide Alur Pikir Pengadaan Langsung

Print Friendly, PDF & Email

4 thoughts on “Ide Alur Pikir Pengadaan Langsung

  1. Saya ada 2 pertanyaan ttg Pengadaan Langsung 1. Pada Pengadaan Langsung apakah perlu membentuk Panitia Penerima Hasli Pekerjaan, kalau perlu berapa orang?
    2. Bagaiamana caranya untuk Pengadaan Langsung diatas 1 Juta tapi Suppliernya bukan PKP, dalam hal bukti pembelian. Contohnya ATK untuk keperluan mendesak, kadang kita langsung ke Grosir tapi Faktur/Bukti pembelianyya hanya nota biasa tidak ada menyertakan pajaknya.

    Terima kasih

    Marluga

    1. Disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan s/d 10jt saya pikir langsung oleh PPK saja gak masalah… lebih dari itu cukup Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)… Untuk pajak PPN yang tercantum pada struk belanja, berlaku sebagai Faktur Pajak Sederhana…

  2. pada PMK 190 tahun 2012 lampiran III di kuitansi di ketahui oleh PPHP.
    1. apakah pekerjaan dibawah 50 jt cukup PPHP bertanda tangan di kuitansi tersebut atau perlu BAHP, BAHST.
    2. Apa perlu pejabat pengadaan kalau pembelian langsung sampai dibawah 50jt.
    3. PPHP kalau di Universitas diangkat oleh Rektor selaku KPA atau Dekan.

    1. 1. Menurut saya utk yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi cukup tanda tangan saja…
      2. Seperti pada artikel saya utk pengadaan langsung berapapun tetap diperlukan pejabat pengadaan hanya saja untuk pembelian langsung dapat didelegasikan kepada pihak lain…
      3. PPHP ditetapkan oleh PA/KPA boleh diusulkan oleh pejabat dibawahnya…

Leave a Reply