timpangBeberapa hari yang lalu berdiskusi dengan salah seorang kawan pengadaan barang/jasa pemerintah. Diskusi ini seputar Harga Satuan Timpang (HST). Dulunya saya pikir bab tentang ini adalah bab yang jelas dan tidak akan menimbulkan ekses berbahaya. Hal ini karena soal Harga Satuan Timpang hanyalah soal perbedaan lumrah antara Harga Satuan Penawaran dengan Harga Satuan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Ternyata tidak sodara-sodara, ini berdampak besar juga.

    Dampak nyatanya adalah dirasakan oleh penyedia, pendzaliman buat penyedia pada khususnya. Salah satu yang membuat saya kaget adalah pernyataan teman tersebut. Bahwa pada sebuah paket, yang dia ketahui berdasarkan saran dari oknum pemeriksa, Harga Satuan Timpang (HST) tidak dapat dijadikan dasar pembayaran. Alasannya HST adalah kelebihan pembayaran. Jadilah pada saat pembayaran penyedia hanya dibayar sebesar Harga Satuan HPS bukan Harga Satuan Penawaran.

Kalau seperti ini nampaknya berkontrak dengan pemerintah akan menjadi benar-benar seperti masuk dalam jebakan Batman. Bisa dipastikan penyedia yang berani berkontrak dengan pemerintah adalah penyedia yang nekat atau penyedia yang tidak paham kontrak atau penyedia yang sedang beramal 😀

Maka dari itu ijinkan lah saya membuka diskusi remeh yang ternyata tidak temeh tentang HST ini.

Menurut Black’s Law Dictionary Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Kemudian syarat sah kontrak menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, hal tertentu yang diperjanjikan dan sebab yang halal. Dari sini jelas bahwa dalam berkontrak seluruh hal tertentu yang diperjanjikan (klausul) harus sepakati dan dipahami para pihak dengan baik dan benar. Termasuk tentang HST!

Pasal yang menyebutkan HST pada Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 adalah:

Pasal 92 ayat 1 Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan;
  2. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan;
  3. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang.

Penjelasan pasal 92 ayat 1 Huruf c : Harga Satuan timpang adalah Harga Satuan penawaran yang melebihi 110% dari Harga Satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi.

    Untuk definisi tentang HST, saya pikir sudah sangat jelas dalam penjelasan pasal 92 ayat 1 huruf c, yaitu Harga Satuan Penawaran yang memenuhi syarat:

  1. Harga Satuan Penawaran melebihi 110% dari Harga Satuan HPS; dan
  2. Telah diklarifikasi dan disetujui kepada si pemilik penawaran.

Jika tidak memenuhi 2 hal ini maka tidak dapat dikatakan sebagai harga timpang. Sehingga jika dibuat ilustrasi tabel yang dimaksud harga satuan timpang adalah :

Harga Satuan HPS

Harga Satuan Penawaran

> 110%

Klarifikasi

Timpang

10.000

10.500

Tidak

Tidak

Tidak

10.000

11.000

Tidak

Tidak

Tidak

10.000

11.500

Ya

Tidak

Tidak

10.000

11.500

Ya

Ya

Timpang

Semenjak membicarakan HST kita telah menyebutkan perihal Harga dalam sebuah proses pengadaan barang/jasa. Harga ini tentu saja dibedakan dalam dua kutub para pihak yang berikat perjanjian (kontrak).

Pengguna

Penyedia

Harga Perkiraan Sendiri (Total)

Harga Penawaran (Total)

Harga Satuan Harga Perkiraan Sendiri

Harga Satuan Harga Penawaran

Syarat harga penawaran yang dapat dijadikan harga kontrak adalah harga penawaran yang tidak melebihi HPS dan/atau Harga Penawaran yang sudah melalui proses klarifikasi dan disepakati para pihak sesuai dengan klausul dokumen pemilihan.

    Bagaimanakah klausul terjadi HST? Jika kita simak ketentuan tentang HPS maka HST adalah satu keniscayaan atau satu hal yang sangat mungkin terjadi. Seperti disebutkan dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 pasal 66 ayat 3 bahwa Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. Dalam penjelasan disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran.

    Ketika Harga Satuan HPS adalah rahasia maka sangat mungkin sekali Harga Satuan Penawaran akan berbeda yaitu lebih rendah atauh lebih tinggi dengan syarat Harga Penawaran (Total) dibawah HPS (Total). Ketika kemungkinan ini dapat saja terjadi dan sudah diatur melalui peraturan perundangan, maka terjadinya HST bukanlah dosa yang kemudian harus diharamkan untuk dibayar.

    Lalu bagaimana semestinya perlakuan terhadap HST ini? Perlakuan terhadap HST ini tentunya harus tertuang secara jelas dalam Dokumen Pemilihan yang disusun pengguna dalam hal ini diwakili oleh PPK dan dituangkan oleh Pokja ULP. Salah satunya melalui mekanisme evaluasi harga.

    Disebutkan dalam Perka 14/2012 sebagai petunjuk teknis Perpres 70/2012, bahwa :

(1) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang
hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS.

    Disini jelas sekali bahwa HST hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga pada kontrak awal. Jika dikemudian hari terjadi perubahan kontrak dimana volume bertambah maka volume tambah ini tidak lagi menggunakan HST tapi menggunakan Harga Satuan HPS.

    Sebagai pengingat silakan dibuka artikel Rumus Kontrak dan Koreksi Aritmatik, Koreksi Aritmatik, Koreksi Aritmatik.

    Ilustrasi sederhananya:

Tabel HPS

Item

Volume

Harga Satuan

Jumlah

A

10

50.000

500.000

B

10

40.000

400.000

C

10

30.000

300.000

TOTAL HPS

1.200.000

Tabel Penawaran

Item

Volume

Harga Satuan

Jumlah

A

10

40.000

400.000

B

10

42.000

420.000

C

10

35.000

350.000

TOTAL PENAWARAN

1.170.000

Pokja melakukan koreksi aritmatik pada Daftar Kuantitas Harga penawaran kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan Persyaratan Evaluasi Harga yaitu :

  1. Syarat Utama : Total Harga Penawaran Terkoreksi ≤ Total HPS terkait ilustrasi 1.170.000 ≤ 1.200.000 ( YA ) berarti syarat utama penawaran telah terpenuhi.
  2. Pemeriksaan selanjutnya terkait potensi Harga Satuan Timpang didapatkan kondisi seperti tabel berikut :

Harga Satuan HPS

Harga Satuan Penawaran

> 110%

Klarifikasi

Timpang

50.000

40.000

Tidak

Tidak

Tidak

40.000

42.000

Tidak

Tidak

Tidak

30.000

35.000

Ya

Ya

Ya

  1. Ditemukan potensi HST pada item C yang harus diklarifikasi pada saat evaluasi kewajaran harga. Setelah dilakukan klarifikasi kewajaran harga maka ada dua kondisi yang akan menjadi pilihan penyedia yaitu :
    1. Penyedia tidak sepakat dengan ketentuan HST yaitu jika suatu saat dalam perjalanan pelaksanaan kontrak terjadi perubahan kontrak berupa Addendum Volume pada Item C maka HST (35.000) hanya berlaku untuk volume awal (10). Jika terjadi seperti ini maka penyedia dipersilakan mengundurkan diri dengan risiko jaminan penawaran dicairkan.
    2. Penyedia sepakat dengan ketentuan HST. Jika terjadi seperti ini maka Harga Kontrak yang akan terjadi adalah sesuai dengan Penawaran.

Harga Kontrak Setelah Klarifikasi

Item

Volume

Harga Satuan

Jumlah

A

10

40.000

400.000

B

10

42.000

420.000

C

10

35.000

350.000

TOTAL KONTRAK

1.170.000

Atas kontrak ini maka dalam perjalanannya akan terjadi kondisi sebagai berikut :

  1. Jika dalam perjalanan kontrak tidak terjadi perubahan kontrak maka penyedia berhak dibayar sesuai dengan nilai kontrak setelah klarifikasi yaitu 1.170.000,- meskipun didalamnya terdapat harga satuan timpang. Sekali lagi karena hal ini sudah diatur dalam perikatan perjanjian yang merupakan UU tersendiri yang mengikat para pihak. Jika penyedia tidak dibayar sesuai HST, dalam kondisi ini, maka penyedia berhak mengajukan gugatan perdata kepada PPK sebagai wakil negara karena telah mengingkari klausul kontrak.
  2. Syarat perubahan volume yang diijinkan adalah total kontrak perubahan tidak lebih dari 10% total kontrak awal dan tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.
  3. Jika terjadi perubahan kontrak dengan klausul addendum sebagai berikut:

Perubahan Kontrak

Item

Volume Awal

Volume Perubahan

Addendum Volume

A

10

8

– 2

B

10

8

– 2

C

10

14

+ 4

Atas perubahan ini maka kontrak perubahan (Addendum Kontrak) adalah sebagai berikut :

Item

Volume

Harga Satuan

Jumlah

A

8

40.000

320.000

0

B

8

42.000

336.000

0

C

14

10 x 35.000*

4 x 30.000**

350.000

120.000

Jumlah Perhitungan

1.006.000

+120.000

TOTAL KONTRAK PERUBAHAN

1.126.000

*) Volume Awal x Harga Satuan Penawaran/Kontrak Awal/Timpang

**) Volume Tambah x Harga Satuan HPS

Intinya HST hanya berdampak ketika ada perubahan kontrak terkait addendum volume pekerjaan yang timpang. Sesuai dengan ketentuan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 pasal 87 ayat 1a. bahwa (1a) Perubahan Kontrak berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. Dari kronologis ini maka HST umumnya hanya akan berdampak pada Kontrak Harga Satuan dan Gabungan.

Yang sering jadi pertanyaan adalah apakah dengan ketentuan pasal 87 ayat 1a ini kemudian untuk Kontrak Lump sum tidak perlu dilakukan klarifikasi HST? Terkait ini ada dua pendapat yang berseberangan antara perlu dan tidak perlu. Namun menurut saya karena klarifikasi adalah hal yang tidak dapat merubah penawaran dan waktunya dapat di runut sebelum pembuktian kualifikasi, maka melaksanakan klarifikasi HST ini perlu dilakukan. Bagaimanapun setiap kontrak mengandung segala kemungkinan kesepakatan, untuk itu melakukan klarifikasi terhadap segala risiko menjadi manfaat selama tidak menambah-nambah persyaratan. Artinya pada kontrak lumpsum klarifikasi HST hanya bersifat pemberitahuan agar para pihak aware terhadap adanya nilai Harga Satuan Penawaran yang 110% lebih tinggi dari harga Satuan HPS.

Simpulan dari diskusi ini adalah:

  1. Kontrak adalah kesepakatan para pihak maka dari itu semua pihak baik yang berkontrak maupun diluar yang berkontrak wajib menghormati kesepakatan tersebut. Selama kontrak memenuhi syarat obyektif dan subyektif sesuai ketentuan KUHPerdata tentunya.
  2. Harga Satuan Timpang (HST) dan segala perlakukannya adalah kesepakatan berkontrak yang telah diatur tata caranya.
  3. Harga Satuan Timpang (HST) bukanlah dosa penyedia yang mengakibatkan tidak boleh dibayar. Jika tidak ada addendum volume pada item yang timpang maka penyedia wajib dibayar sesuai kontrak.
  4. Harga Satuan Timpang (HST) wajib memenuhi klausul lebih dari 110% harga Satuan HPS dan telah diklarifikasi.

Demikian bahasan ini untuk didiskusikan lebih mendalam.

Print Friendly