Harga Satuan Timpang itu Harus dibayar ! – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Mon. Jul 16th, 2018

Harga Satuan Timpang itu Harus dibayar !

timpangBeberapa hari yang lalu berdiskusi dengan salah seorang kawan pengadaan barang/jasa pemerintah. Diskusi ini seputar Harga Satuan Timpang (HST). Dulunya saya pikir bab tentang ini adalah bab yang jelas dan tidak akan menimbulkan ekses berbahaya. Hal ini karena soal Harga Satuan Timpang hanyalah soal perbedaan lumrah antara Harga Satuan Penawaran dengan Harga Satuan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Ternyata tidak sodara-sodara, ini berdampak besar juga.

    Dampak nyatanya adalah dirasakan oleh penyedia, pendzaliman buat penyedia pada khususnya. Salah satu yang membuat saya kaget adalah pernyataan teman tersebut. Bahwa pada sebuah paket, yang dia ketahui berdasarkan saran dari oknum pemeriksa, Harga Satuan Timpang (HST) tidak dapat dijadikan dasar pembayaran. Alasannya HST adalah kelebihan pembayaran. Jadilah pada saat pembayaran penyedia hanya dibayar sebesar Harga Satuan HPS bukan Harga Satuan Penawaran.

Kalau seperti ini nampaknya berkontrak dengan pemerintah akan menjadi benar-benar seperti masuk dalam jebakan Batman. Bisa dipastikan penyedia yang berani berkontrak dengan pemerintah adalah penyedia yang nekat atau penyedia yang tidak paham kontrak atau penyedia yang sedang beramal 😀

Maka dari itu ijinkan lah saya membuka diskusi remeh yang ternyata tidak temeh tentang HST ini.

Menurut Black’s Law Dictionary Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Kemudian syarat sah kontrak menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, hal tertentu yang diperjanjikan dan sebab yang halal. Dari sini jelas bahwa dalam berkontrak seluruh hal tertentu yang diperjanjikan (klausul) harus sepakati dan dipahami para pihak dengan baik dan benar. Termasuk tentang HST!

Pasal yang menyebutkan HST pada Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 adalah:

Pasal 92 ayat 1 Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan;
  2. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan;
  3. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang.

Penjelasan pasal 92 ayat 1 Huruf c : Harga Satuan timpang adalah Harga Satuan penawaran yang melebihi 110% dari Harga Satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi.

    Untuk definisi tentang HST, saya pikir sudah sangat jelas dalam penjelasan pasal 92 ayat 1 huruf c, yaitu Harga Satuan Penawaran yang memenuhi syarat:

  1. Harga Satuan Penawaran melebihi 110% dari Harga Satuan HPS; dan
  2. Telah diklarifikasi dan disetujui kepada si pemilik penawaran.

Jika tidak memenuhi 2 hal ini maka tidak dapat dikatakan sebagai harga timpang. Sehingga jika dibuat ilustrasi tabel yang dimaksud harga satuan timpang adalah :

Harga Satuan HPS

Harga Satuan Penawaran

> 110%

Klarifikasi

Timpang

10.000

10.500

Tidak

Tidak

Tidak

10.000

11.000

Tidak

Tidak

Tidak

10.000

11.500

Ya

Tidak

Tidak

10.000

11.500

Ya

Ya

Timpang

Semenjak membicarakan HST kita telah menyebutkan perihal Harga dalam sebuah proses pengadaan barang/jasa. Harga ini tentu saja dibedakan dalam dua kutub para pihak yang berikat perjanjian (kontrak).

Pengguna

Penyedia

Harga Perkiraan Sendiri (Total)

Harga Penawaran (Total)

Harga Satuan Harga Perkiraan Sendiri

Harga Satuan Harga Penawaran

Syarat harga penawaran yang dapat dijadikan harga kontrak adalah harga penawaran yang tidak melebihi HPS dan/atau Harga Penawaran yang sudah melalui proses klarifikasi dan disepakati para pihak sesuai dengan klausul dokumen pemilihan.

    Bagaimanakah klausul terjadi HST? Jika kita simak ketentuan tentang HPS maka HST adalah satu keniscayaan atau satu hal yang sangat mungkin terjadi. Seperti disebutkan dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 pasal 66 ayat 3 bahwa Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. Dalam penjelasan disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran.

    Ketika Harga Satuan HPS adalah rahasia maka sangat mungkin sekali Harga Satuan Penawaran akan berbeda yaitu lebih rendah atauh lebih tinggi dengan syarat Harga Penawaran (Total) dibawah HPS (Total). Ketika kemungkinan ini dapat saja terjadi dan sudah diatur melalui peraturan perundangan, maka terjadinya HST bukanlah dosa yang kemudian harus diharamkan untuk dibayar.

    Lalu bagaimana semestinya perlakuan terhadap HST ini? Perlakuan terhadap HST ini tentunya harus tertuang secara jelas dalam Dokumen Pemilihan yang disusun pengguna dalam hal ini diwakili oleh PPK dan dituangkan oleh Pokja ULP. Salah satunya melalui mekanisme evaluasi harga.

    Disebutkan dalam Perka 14/2012 sebagai petunjuk teknis Perpres 70/2012, bahwa :

(1) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang
hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS.

    Disini jelas sekali bahwa HST hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga pada kontrak awal. Jika dikemudian hari terjadi perubahan kontrak dimana volume bertambah maka volume tambah ini tidak lagi menggunakan HST tapi menggunakan Harga Satuan HPS.

    Sebagai pengingat silakan dibuka artikel Rumus Kontrak dan Koreksi Aritmatik, Koreksi Aritmatik, Koreksi Aritmatik.

    Ilustrasi sederhananya:

Tabel HPS

Item

Volume

Harga Satuan

Jumlah

A

10

50.000

500.000

B

10

40.000

400.000

C

10

30.000

300.000

TOTAL HPS

1.200.000

Tabel Penawaran

Item

Volume

Harga Satuan

Jumlah

A

10

40.000

400.000

B

10

42.000

420.000

C

10

35.000

350.000

TOTAL PENAWARAN

1.170.000

Pokja melakukan koreksi aritmatik pada Daftar Kuantitas Harga penawaran kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan Persyaratan Evaluasi Harga yaitu :

  1. Syarat Utama : Total Harga Penawaran Terkoreksi ≤ Total HPS terkait ilustrasi 1.170.000 ≤ 1.200.000 ( YA ) berarti syarat utama penawaran telah terpenuhi.
  2. Pemeriksaan selanjutnya terkait potensi Harga Satuan Timpang didapatkan kondisi seperti tabel berikut :

Harga Satuan HPS

Harga Satuan Penawaran

> 110%

Klarifikasi

Timpang

50.000

40.000

Tidak

Tidak

Tidak

40.000

42.000

Tidak

Tidak

Tidak

30.000

35.000

Ya

Ya

Ya

  1. Ditemukan potensi HST pada item C yang harus diklarifikasi pada saat evaluasi kewajaran harga. Setelah dilakukan klarifikasi kewajaran harga maka ada dua kondisi yang akan menjadi pilihan penyedia yaitu :
    1. Penyedia tidak sepakat dengan ketentuan HST yaitu jika suatu saat dalam perjalanan pelaksanaan kontrak terjadi perubahan kontrak berupa Addendum Volume pada Item C maka HST (35.000) hanya berlaku untuk volume awal (10). Jika terjadi seperti ini maka penyedia dipersilakan mengundurkan diri dengan risiko jaminan penawaran dicairkan.
    2. Penyedia sepakat dengan ketentuan HST. Jika terjadi seperti ini maka Harga Kontrak yang akan terjadi adalah sesuai dengan Penawaran.

Harga Kontrak Setelah Klarifikasi

Item

Volume

Harga Satuan

Jumlah

A

10

40.000

400.000

B

10

42.000

420.000

C

10

35.000

350.000

TOTAL KONTRAK

1.170.000

Atas kontrak ini maka dalam perjalanannya akan terjadi kondisi sebagai berikut :

  1. Jika dalam perjalanan kontrak tidak terjadi perubahan kontrak maka penyedia berhak dibayar sesuai dengan nilai kontrak setelah klarifikasi yaitu 1.170.000,- meskipun didalamnya terdapat harga satuan timpang. Sekali lagi karena hal ini sudah diatur dalam perikatan perjanjian yang merupakan UU tersendiri yang mengikat para pihak. Jika penyedia tidak dibayar sesuai HST, dalam kondisi ini, maka penyedia berhak mengajukan gugatan perdata kepada PPK sebagai wakil negara karena telah mengingkari klausul kontrak.
  2. Syarat perubahan volume yang diijinkan adalah total kontrak perubahan tidak lebih dari 10% total kontrak awal dan tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.
  3. Jika terjadi perubahan kontrak dengan klausul addendum sebagai berikut:

Perubahan Kontrak

Item

Volume Awal

Volume Perubahan

Addendum Volume

A

10

8

– 2

B

10

8

– 2

C

10

14

+ 4

Atas perubahan ini maka kontrak perubahan (Addendum Kontrak) adalah sebagai berikut :

Item

Volume

Harga Satuan

Jumlah

A

8

40.000

320.000

0

B

8

42.000

336.000

0

C

14

10 x 35.000*

4 x 30.000**

350.000

120.000

Jumlah Perhitungan

1.006.000

+120.000

TOTAL KONTRAK PERUBAHAN

1.126.000

*) Volume Awal x Harga Satuan Penawaran/Kontrak Awal/Timpang

**) Volume Tambah x Harga Satuan HPS

Intinya HST hanya berdampak ketika ada perubahan kontrak terkait addendum volume pekerjaan yang timpang. Sesuai dengan ketentuan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 pasal 87 ayat 1a. bahwa (1a) Perubahan Kontrak berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. Dari kronologis ini maka HST umumnya hanya akan berdampak pada Kontrak Harga Satuan dan Gabungan.

Yang sering jadi pertanyaan adalah apakah dengan ketentuan pasal 87 ayat 1a ini kemudian untuk Kontrak Lump sum tidak perlu dilakukan klarifikasi HST? Terkait ini ada dua pendapat yang berseberangan antara perlu dan tidak perlu. Namun menurut saya karena klarifikasi adalah hal yang tidak dapat merubah penawaran dan waktunya dapat di runut sebelum pembuktian kualifikasi, maka melaksanakan klarifikasi HST ini perlu dilakukan. Bagaimanapun setiap kontrak mengandung segala kemungkinan kesepakatan, untuk itu melakukan klarifikasi terhadap segala risiko menjadi manfaat selama tidak menambah-nambah persyaratan. Artinya pada kontrak lumpsum klarifikasi HST hanya bersifat pemberitahuan agar para pihak aware terhadap adanya nilai Harga Satuan Penawaran yang 110% lebih tinggi dari harga Satuan HPS.

Simpulan dari diskusi ini adalah:

  1. Kontrak adalah kesepakatan para pihak maka dari itu semua pihak baik yang berkontrak maupun diluar yang berkontrak wajib menghormati kesepakatan tersebut. Selama kontrak memenuhi syarat obyektif dan subyektif sesuai ketentuan KUHPerdata tentunya.
  2. Harga Satuan Timpang (HST) dan segala perlakukannya adalah kesepakatan berkontrak yang telah diatur tata caranya.
  3. Harga Satuan Timpang (HST) bukanlah dosa penyedia yang mengakibatkan tidak boleh dibayar. Jika tidak ada addendum volume pada item yang timpang maka penyedia wajib dibayar sesuai kontrak.
  4. Harga Satuan Timpang (HST) wajib memenuhi klausul lebih dari 110% harga Satuan HPS dan telah diklarifikasi.

Demikian bahasan ini untuk didiskusikan lebih mendalam.

Print Friendly, PDF & Email

37 thoughts on “Harga Satuan Timpang itu Harus dibayar !

  1. Maaf gak bisa baca sampai selesai pak. Tapi kenapa omongan seorang auditor yg gak berdasar dijadikan pedoman yg hrs diikuti?

    1. Pak Iwan: dilapangan ternyata kemampuan dan kemauan bertanya ttg dasar hukum hasil audit masih sangat rendah.. faktor paling besar adalah inferioritas obyek audit dan superioritas yg mengaudit padahal yg dibutuhkan dalam mencapai hasil audit yg bermanfaat adalah kesetaraan pemahaman antara keduanya…

  2. Setiap proses lelang semua harga penawaran penyedia pasti ada yg harga satuan timpang, karena apabila semua penawaran tdk ada HST malah perlu dicurigai bahwa HPS telah bocor,. Maka apabila dari pihak auditor menerapkan seperti itu maka mereka harus banyak membaca aturan yg berlaku,..

  3. menurut saya, harga satuan timpang tetap harus dibayar, karena kalau tidak dibayarkan tidak bisa menggambarkan berapa nilai penawaran sesungguhnya, apalagi jika dibandingkan dengan HPS secara total. Selain itu, harga timpang tidak berpengaruh terhadap volume pekerjaan, artinya berapapun satuan harga yang disampaikan volume tetap sebagaimana yang dituangkan dan dipatuhi dalam Dokumen Pengadaan …..
    kalau tidak dibayarkan kasihan penyedia/pelaksana….kalau ada yang salah mohon koreksi, terimakasih.

  4. Pak, bagaimana bila terjadi perubahan volume yang signifikan untuk item pekerjaan yang bukan timpang, bagaimana maksud pasal dalam SSUK “Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi” ?

    contoh kasus di sini adalah harga penawaran 700rb kemudian terjadi penambahan volume 2 x lipat kemudian harga negosiasi menjadi 900rb (masih di bawah HPS), apakah akan menjadi masalah bila ada pemeriksaan ?

    1. Pak Budi Luhur: sebelumnya memang harus detail melihat isi kontrak. Namun dari data terbatas yang digambarkan jika perubahan volume tersebut adalah karena permintaan pengguna maka ini adalah peristiwa kompensasi. Untuk itu seluruh risiko perubahan adalah risiko pengguna/PPK, penyedia berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan harga satuan penawaran. Harga satuan timpang hanya berlaku pada item pekerjaan yang timpang saja, untuk yang tidak timpang harga satuan tidak berubah meski ada penambahan volume. Namun demikian akibat volume bertambah maka total harga penawaran tentu akan berubah nah ini yang dibatasi tidak boleh lebih dari 10%. Untuk itu saya tidak atau belum menemukan ketentuan SSUK seperti yang Bapak sampaikan. Harga Satuan Pekerjaan pada dasatnya tidak boleh berubah kecual untuk kontrak tahun jamak atau kahar atau yang telah disepakati dalam klarifikasi harga satuan timpang.

  5. saya sekali mengikuti pelelangan. dengan Pagu dana 1.8 milyar sedang penawaran saya 1.7 m. dan perusahaan saya adalah pemenang tunggal ( tidak ada peserta lain yang memasukkan penawaran). setelah diundang klarifikasi negosiasi saya keberatan, karena harga penawaran saya yang melebihi 110 % harus mengikuti HPS panitia. contoh item bekisting penawaran saya 315.000 sedang HPS panitia 215.000. sehingga total akhir penawaran saya jatuh menjadi 1.4 milyar sekian. karena harga terlalu jauh maka saya tidak bisa menyanggupi nya dan panitia menyatakan negosiasi tidak mencapai kesepakatan dan pelelangan di batalkan dan dilelang ulang…..bagaimana menurut Bapak. mohon penjelasan nya…

    terima kasih

    1. Pak Munawar : selama dasar dari pokja kuat untuk meminta hal tersebut karena terdapat negosiasi harga maka tidak ada yang salah untuk itu baik diterima atau tidak oleh pokja. Negosiasi memberikan hak kepada para pihak untuk sepakat atau tidak sepakat.

  6. Pak,bagaimana kalau terjadi perubahan volume yg banyak, misal volume awal 1000 berubah menjadi 1500 tetapi harga tidak timpang.. misal harga penawaran 1 juta sedangkan harga HPS/OE 950 ribu… apakah volume yg 10 persen = 1100 itu masuk harga penawaran sedangkan volume sisa yg 400 itu masuk harga HPS/OE…

      1. Jadi bilamana pekerjaan yang disapakati verjalan sesuai kontrak awal, istilahnya tidak adendum maka walau di dalam kontrak banyak item yang kena harga timpang. Maka tidak ada pemotongan harga apapun dan pembayaran sesuai kontrak awal. Bukan begitu?

  7. Trimaksih banyak Pak RAMLI atas artikel tsbt diatas, bagi saya hal ini sangat-sangat bermanfaat dan menurut hemat saya salah satu tujuan bapak menuangkan artikel ini adalah menambah wawasan para pihak dalam melaksnakan suatu pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah, ijinkan pak saya ingin bertanya, profesi saya kebetulan APH di bidang Tipikor, saya menangani laporan masyarakat ttg duagaan tipikor di salah satu instansi pemerintah, yang mana salah satu item dalam pengadaan tersebut ditemukan HST pada satu volume pekerjaan, yang menimbulan perbedaan harga satuan di HPS dengan harga satuan pada Penawaran selisih 2 M boleh dikatakan perbedaanya lumayan banyak.namun dalam hal ini total penawaran harga masih di bawah total harga HPS, dan dalam pelaksanaanya tidak ada addendum kontrak terhadap volume pekerjaan, salah satu inti penjelasan bapak adalah HST suatu hal yg lumrah karena memang sesuai aturan rincian HPS bersifat rahasia,dan persoalan HST berlaku ketika ada addendum volume sehingga harga yg di gunakan adalah harga satuan pada HPS awal, yang saya tanyakan apakah HST diatas dibenarkan walupun perbedaan harga satuannya sangat signifikan??

    1. Pak Suadrif: saya sangat senang berbangga atas diskusi ini karena ini menunjukkan masih ada teman APH yg mau terbuka dan berniat tulus mencari kebenaran… ada analogi yang lebih ekstrim bahkan jika penyedia menawarkan hanya 1 harga Satuan Penawaran utk 1 item pekerjaan, sementara item pekerjaan lain ditawar 0 pun, itu adalah hal yg sah diperjanjikan… tentu 1 item td HST, karena yang lain 0 dan total penawaran dibawah total HPS dan tidak dibawah 80% HPS…
      Menjawab pertanyaan Bapak. HST bukan tentang kewajaran harga tapi Harga yang diperjanjikan. Sehingga sesuai yg diperjanjikan, jika terjadi HST maka hanya akan disesuaikan dgn HS nya HPS jika terdapat penambahan volume per satuan pekerjaan… yang mengikat adalah hukum perikatan, yang disampaikan sejak dokumen pengadaan (IKP) hingga diperjanjikan (kontrak), sebagaimana dilindungi oleh Hukum Perdata…

  8. Baik pak trimakasih atas penjelasanya, terus terang awalnya hal ini jadi perdebatan di tim, sehingga saya mennyakan ke Bapak, karna bagi saya prinsifnya kurang etis menganggap seseorang melakukan penyimpangan namun kenyataanya sesuai aturan tidak merupakan suatu penyimpangan, dengan adanya artikel yang berdasarkan aturan ini, ditambah dgn penjelasan bapak, sehingga saya bisa menyimpulkan temuan HST dimaksut meskipun perbendaan nominal yg signifikan hal tsb bukan mrpkan suatu penyimpangan sesuai aturan.sekali lgi trimaksih banyak pak RAMLI.

    1. Pak Suadrif: Terimakasih Banyak.. Bapak telah menunjukkan ke saya bahwa dugaan Saya masih banyak teman APH yang baik dan mencari kebenaran adalah hal yang nyata.. semoga keberkahan menyertai Bapak dan keluarga dan kita semua Aamiin..

  9. Terima kasih atas pencerahannya ini, bagaimana jalan keluarnya apabila harga satuan penawaran > 110 harga satuan HPS,sedangkan total harga penawaran < Total HPS?

    1. Itu yang disebut dengan Harga Satuan Timpang seperti yang saya bahas dalam artikel ini. Harga tersebut wajar dan tidak menjadi masalah selama tidak ada penamabahan volume pekerjaan pada bagian kontrak harga satuan

  10. Bagaimana kalau yang memasukan penawaran kurang dari 3,sedangkan total penawaran dibawah HPS,kontrak yang digunakan Lumpsum apakah perlu negosiasi harga satuan untuk harga yang timpang? Berdasrkan Perpres N0.4 th 2015.

  11. sebagai penyedia apa konsekuensinya apabila menolak nego tersebut (dengan alasan tidak bisa melaksanakannya dengan harga nego), dan apa yang harus dilakukan ULP apakah ini termasuk lelang gagal?

  12. bagaimana jalan keluarnya apabila harga satuan penawaran > 110 harga satuan HPS,
    Ada perubahan beberapa volume +-
    Ada jg beberapa Volume > 110 dan hrg timpang.
    Sedangkan total harga penawaran < Total HPS?

    1. Pak Suyanto utk yg harga satuan timpang menggunakan harga satuan hps.. penambahan volume melebihi 10% tidak masalah selama total harga kontrak tsk bertambah melebihi 10% dari kontrak awal

  13. Mohon maaf Pak Samsul , sedikit beda pendapat ya pada penambahan volume HST harusnya belum tentu volume tambahannya harus dengan harga hps, bisa jadi klarifikasi membuktikan bahwa harga yg dikira timpang adalah harga yang faktual pada saat lelang, karena beda waktu penetapan hps memungkinkan terjadi perubahan harga saat lelang, bahkan jg pada saat beda waktu pelaksanaan….

    1. Sikakan tdk masalah beda pendapat, sy jg belum tentu 100% benar..Selama tertuang hal yang Bapak jelaskan tadi dalam dokumen pengadaan dan dalam dokumen kontrak silakan dilakukan..tapi jika ketentuan tersebut tidak tertuang dalam dokumen dan kontrak maka hal tersebut masuk dalam postbidding

  14. Di Perpres yang baru apa ada penegasan tentang HST , seperti bapak bilang ini frase yang sederhana yang membuat masalah bagi banyak penyedia, bahkan mungkin sudah banyak yang menjadi korban sebelum ini, barangkali usul kita ke Pak Samsul agar kiranya di Perkanya agar lebih sangat dipahami.

    1. Dari yg saya ketahui progres pembahasan termasuk soal ini.. utk finalisasi sy tdk bisa menjangkau dan memastikan karena sdh wewenang LKPP..semoga sesuai dgn harapan kita bersama

  15. Slmt siang pak Ramli. Mohon pencerahan nya. Apabila dlm proses lelang tdk dilakukan klarifikasi harga timpang.
    Kemudian adendum penambahan volume menggunakan harga kontrak. Jika ternyata ada item pekerjaan yg di adendum tsb yg nilai harga satuan kontrak lebih dari 110% dr HPS. Apakah hal tersebut menyalahi?.
    Kunci nya : tdk ada klarifikasi harga timpang saat pengadaan.
    Trima kasih pak

    1. Jelas sebuah kesalahan karena tdk diklarifikasi.. paling jelas kesalahan pokja dan ppk tdk memperhatikan klausul dokumen pengadaan… utk penyedia menjadi korban atas kesalahan utk penyedia tdk layak disalahkan..

  16. TERIMAKASIH PAK RAMLI ATAS ARTIKEL YANG BAPAK UNGGAH. KRN INI SERING KAMI TEMUI PADA SAAT KAMI MELAKUKAN LELANG. DAN INI SANGAT MEMBANTU KAMI

  17. Mohon pencerahan Pak.. pernah ada kejadian, dimana harga total memang di bawah HPS. Tetapi dalam item pekerjaan, ada item yang ditawarkan denga harga satuan sampai 700% / 7 kali lipat dari yang ada dalam HPS. Dan untuk mengimbanginya, pada item lain menawarkan harga satuan sampai 10% / 0,1 dari nilai harga satuan dalam HPS. Untuk kondisi demikian saya yakin apabila klarifikasi penyedia akan menyatakan sanggup. Apakah saya hanya akan berpegang pada pernyataan tersebut saja? Dan apabila setelah saya klarifikasi pada sumber-sumber harga, ternyata harga satuan demikian tidak wajar, apakah bisa saya menggugurkan penawaran tersebut? Sebagai catatan, penawaran merupakan nilai penawaran terendah. Terima kasih

    1. Kewajaran harga hanya mengikat pada 80% dari HPS.. jika dibawah itu maka klarifikasi dilakukan juga verifikasi kebenaran data kepada sumbernya jika penyedia hanya rekayasa pasti tidak akan benar perhitungan dengan data verifikasi sumber.. klarifikasi tidak hanya dengan bertanya pada penyedia tapi juga kepada sumber data bahkan jika perlu hingga ke distributor atau pemasok atau supplier penyedia…

      1. Yap, benar sekali pak, itu dulu yang saya lakukan, dan kesimpulannya tidak ada kesungguhan penyedia dalam menyusun penawaran. Itu kasus nya di pekerjaan konstruksi pipa, jadi untuk pipa pokok yang harga distributornya kalau per meter sekitar 80ribu, ditawar 9ribu per meter. Sementara untuk sambungan pipa yang harganya 12ribu perbuah, ditawar 70ribu. Sehingga waktu itu kami dari Pokja, setelah mengklarifikasi dari penjual material dan juga distributor berkesimpulan, harga yang ditawarkan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan fakta lapangan. Terima kasih sudah berbagi ilmu pak Samsul

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.