Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Rab. Sep 19th, 2018

Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran

    Pada kondisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah akhir tahun, jaminan pembayaran menjamin penggunaan anggaran tetap pada tahun anggaran bersangkutan, atau dengan kata lain tahun tunggal. Seperti disebutkan dalam UU 17/2003 pasal 4 dan UU 1/2004 pasal 11, bahwa Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ada dua pertanyaan umum dalam bahasan Jaminan Pembayaran terkait keterlambatan yaitu:

  1. Apakah boleh pemerintah membayar sisa pekerjaan yang belum dikerjakan (mengingat Pasal 21 ayat 1 UU 1/2004 menyebutkan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima) kemudian dikompensasi dengan Garansi Bank?

    Pertanyaan bisa dijawab dengan benchmark mekanisme uang muka dan jaminan uang muka. Pada saat diberikan uang muka 20% s/d 30% dari nilai kontrak penyedia menyerahkan garansi bank sebagai uang muka. Pekerjaan masih 0% namun penyedia telah mendapatkan dana 20% s/d 30%.

    Hal ini tidak berbeda dengan Jaminan Pembayaran berupa Garansi Bank. Dan pasal 21 ayat 1 UU 1/2004
    sama sekali tidak dilanggar, karena pembayaran tetap sesuai output pekerjaan. Yang terjadi hanyalah perubahan bentuk material dana menjadi jaminan berupa garansi bank yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena dijamin UU 7/1992 dan KUHPerdata.

  2. Apakah boleh Jaminan Pembayaran melewati tahun anggaran apabila digunakan untuk masa keterlambatan?

    Pertanyaan ini juga bisa dijawab dengan mekanisme pemeliharaan dan jaminan pemeliharaan. Selama masa pemeliharaan penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dan masa pemeliharaan diperbolehkan melewati tahun anggaran. Tentu Jaminan pembayaran pun boleh melewati tahun anggaran.

Garansi Bank

Garansi Bank dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah telah dikenal lama dalam mekanisme penjaminan. Perpres 54/2010 Bagian Kedelapan Pasal 67 s/d 71 mengulas lengkap tentang ini. Jaminan dapat berupa suretyship ataupun garansi bank.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada pasal 6 menyebutkan bahwa “bank umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf n. Masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Dengan cara demikian kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.”

Pada penjelasan huruf n disebutkan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dimaksud adalah kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada huruf a sampai dengan huruf m, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah dan lain-lain.

Pasal inilah yang memperkuat bank garansi sebagai satu produk layanan perbankan yang sah. Kemudian Bank Indonesia sebagai regulator sentral perbankan mengeluarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.11/110/KEP/DIR/UPPB tanggal 29 Maret 1977 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah disempurnakan dengan SK Direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Bank (SK Direksi BI tentang Pemberian Bank Garansi). SK ini merupakan turunan resmi dari UU No. 7/1992 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan wajib dipatuhi oleh seluruh penggiat perbankan.

Dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 pasal 2 dan atau SE Bank Indonesia No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 butir 4 disebutkan bahwa dalam penerbitan Bank Garansi pihak penerbit Bank Garansi (Bank) memuat ketentuan sebagai berikut yaitu transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan disesuaikan dengan jenis garansi bank.

Ini berarti Garansi Bank adalah perjanjian yang didasarkan atau didahului oleh perjanjian sebelumnya. Dengan demikian, Bank Garansi putus secara hukum jika perjanjian awal berakhir.

Kita bisa lihat jenis garansi bank harus didasari atas dokumen awal seperti :

  1. Tender Bond atau Bid Bond atau Jaminan Penawaran disyaratkan adanya Undangan/Pengumuman Lelang/Dokumen Lelang.
  2. Performance Bond/Jaminan Pelaksanaan disyaratkan adanya Agreement/ Kesepakatan setara perikatan kontrak, dan lainnya.

Secara ringkas bahwa pemberian Bank Garansi sebagai proses hukum terjadinya suatu pengalihan kewajiban seperti yang dipersyaratkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak sebelumnya.

Kajian dari sisi KUH Perdata mengkategorikan Bank Garansi dalam klausul penanggungan yang ada pada pasal 1820 sampai dengan pasal 1850. Pasal 1820 menyebutkan Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Kemudian Pasal 1821 menerangkan bahwa tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang.

Pasal 1820 muncul kalimat “bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya” ini kemudian dikenal dengan definisi wanprestasi.

Yang harus dijelaskan terkait perikatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tentang para pihak yang terlibat. Pihak kreditur adalah PPK kemudian debitur adalah penyedia dan pihak penjamin adalah bank.

Inilah dasar Mariam Darus Badrulzaman dalam buku Kompilasi Hukum Perikatan, menyatakan bahwa ingkar janji (wanprestasi) wujud dari tidak memenuhi perikatan terdiri dari 3(tiga) macam yaitu :

a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan

b. Debitur terlambat memenuhi perikatan

c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Dapat disimpulkan unsur kelalaian adalah tidak memenuhi, terlambat memenuhi dan/atau keliru atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kemudian pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Kewajiban ganti rugi bagi debitur/penyedia menurut KUH Perdata harus ada unsur kelalaian yang dinyatakan oleh kreditur/PPK. Sehingga surat pernyataan wanprestasi dari PPK adalah ketentuan hukum yang tertuang dalam kontrak/garansi bank. Seperti dijelaskan lengkap Pasal 1238 KUH Perdata bahwa “Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1 ayat 3 SK Direksi BI tentang Pemberian Bank Garansi diatur juga tentang bentuk-bentuk garansi bank yang dapat dikeluarkan oleh bank, sebagai berikut:

  1. Bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank;
  2. Bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga;
  3. garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat.

Seluruh bentuk garansi bank dimaksud di atas, mewajibkan pihak bank (penjamin) untuk membayar kepada kreditur jika pihak yang dijaminkan (debitur) wanprestasi. Dengan demikian, maka bank garansi yang digunakan untuk menggaransikan pekerjaan termasuk ke dalam bentuk sebagaimana diuraikan pada no. 3 di atas, yaitu garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat.

Disisi likuiditas Garansi Bank telah dijamin oleh Pasal 1267 KUH Perdata. Apabila terjadi wanprestasi kreditor dapat menuntut :

  1. Pemenuhan perikatan.
  2. Ganti kerugian seperti yang tertuang dalam Pasal 1243-1252 KUH Perdata diantaranya berupa biaya, kerugian dan bunga.

Untuk itulah beralasan kiranya Perdirjen 37/PB/2012 dan PMK 25/PMK.05/2012 menggunakan Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran dalam langkah-langkah mengatasi permasalahan pelaksanaan diakhir tahun. Selain jaminan pasal ganti kerugian dari KUH Perdata, dua instrumen peraturan ini juga menyebutkan persyaratan jaminan pembayaran bersifat transferable kepada kuasa penerima pembayaran. Ini memangkas resiko kendala pencairan. So, Garansi Bank sangat akuntabel disisi administratif dan liquid dan secure dalam pencapaian kinerja.

Print Friendly, PDF & Email

62 thoughts on “Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran

  1. Ass. Om, sangat rinci sekali penjelasannya cuman masih blm dong hehhee… saya mau tanya, bolehlah? Apabila penyedia sesuai dengan batas kontrak yang berakhir desember, namun penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan atau putus kontrak misalnya hanya 76%, apakah boleh penyedia mengambil/mencairkan uang pemeliharaan 5 % karena sebagian beranggapan bahwa uang pemeliharaan boleh tetap dicairkan sebesar persentasi pekerjaannya? mohon penjelasan. terimakasih, firdaus kotabaru kalsel.

    1. jaminan pemeliharaan berlaku untuk pekerjaan yang telah selesai 100%.. ketika putus kontrak maka tidak ada kewajiban para pihak lain setelah itu.. disinilah pentingnya pengukuran prestasi pekerjaan yang fungsional/operasional yang dapat dibayar… jaminan pemeliharaan/retensi adalah bagian dari keseluruhan nilai kontrak jadi ketika putus kontrak dan prestasi pekerjaan telah dinilai sudah mencakup itu dan tidak ada pembayaran sesudah putus kontrak…

  2. Yth. Bpk. Syamsul Ramli.
    Mohon beberapa pencerahan mengenai mekanisme pencairan bank garansi.
    Untuk pekerjaan yang habis masa kontraknya tanggal 31 desember 2012 dan kemudian penyedia jasa memberikan bank garansi senilai 80% nilai kontrak (karena alasan proses penilaian laporan antara perlu waktu, tim teknis menangguhkan pembayaran termin ll sehingga nilai bank
    Garansi merupakan akumulasi tetmin ll dan lll)
    Pada tanggal 20 januari 2013 waktu sebelum habis masa bank garansi (31 januari 2013) penyedia jasa disodori surat pernyataan untuk menyetujui bahwa pembayaran pekerjaan berdasarkan penilaian hasil evaluasi tim teknis (bukan berdasarkan prestasi pekerjaan sesuai kontrak). Dan pada tanggal 28
    Januari 2013 penerima jasa memberikan penilaian yg tidak masuk akal (menurut penyedia jasa) dan cenderung subjektif bahwa pembayaran yang bisa diterima oleh penyedia jasa cuma 6,5% padahal menurut kurva s sudah lebih dari 90% (versi penyedia jasa). Untuk penilaian tsb penyedia jasa belum menyatakan setuju dg hasil penilaian tim teknis dan belum menandatangani berita acara hasil penilaian. Namun tanggal 29 januari 2013, pihak penerima jasa (ppk) udah memerintahkan pihak penjamin (bank) untuk mencairkan pembayaran sebesar 6,5% dari 80% yang dijaminkan (hal ini sangat merugikan penyedia jasa). Tanggal 30 januari 2013 penyedia jasa melayangkan surat permohonan penangguhan pembayaran sampai dengan adanya penjelasan metoda penilaian dan kesepakatan nilai prosentase pembayaran.
    Pada saat itu posisi dana 80% sudah berada di rek escrow penyedia jasa (sudah dibayarkan kppn dg sudah disertai pemotongan ppn dan pph).
    Tanggal 20 januari 2013, karena akan mengajukan pertemuan dg pihak penerima jasa maka penyedia jasa mengecek saldo escrow dan berdasarkan hasil cek saldo diketahui bahwa dana yg tersimpan 80% tsb pada tanggal 7 januari 2013 telah dilakukan pengiriman dana 6,5% ke rekening giro penyedia jasa dan 73,5% telah ditarik secara tunai.
    Pertanyaan saya :
    1. Bagaimana sebenarnya mekanisme pencairan bank garansi oleh pihak penerima jasa ?
    2. Apakah ppk berhak mencairkan bank garansi ?
    3. Apakah memang tidak diharuskan ada persetujuan/pemberitahuan kepada penyedia jasa secara resmi/tertulis bahwa telah dilakukan penarikan dana mengingat rekening tsb adalah milik penyedia jasa dan lapiran saldo rekening koran pada tgl 31 jan 2013 masih 80% ?
    4. Setelah ditarik tunai penerima jasa, kemana dana tsb berjalan, apabila akan disetorkan ke kas negara, bagaimana kita mengetahui nya ?
    5. Bagaimana pihak penyedia jasa menjelaskan kpd petugas pajak mengenai bukti pemotongan pajak untuk nilai 80% sementara sebenarnya yang penyedia jasa terima cuma 6,5% ?

    Demikian pertanyaan saya, mohon untuk diberikan pencerahan/penjelasan nya, karena saya harus juga melakukan pemaparan dan memberikan penjelasan di sidang dewan direksi, dewan komisaris dan investor. Untuk penjelasannya, saya ucapkan banyak terima kasih.

    Regards,
    Denis S. Singawilastra

    1. Terimakasih Pak saya mencoba memahami semampu saya.. namun sebelumnya ada pertanyaan yang harus saya ajukan.

      Pertanyaan saya apakah ini Kontrak harga satuan? Atau kontrak Lumpsum atau kontrak Gabungan Lumpsum dan Satuan? Kemudian bagaimana mekanisme pembayaran yang diatur dalam SSKK? Kejelasan ini penting untuk mencari benang merah yang tepat.

      Selain itu menurut saya harus dipisahkan antara masa pelaksanaan kontrak normal yang ‘terganggu’ oleh adanya batas akhir pencairan SPM dengan Masa Keterlambatan. Saya melihat kontrak seperti tidak dikendalikan, mestinya keberadaan (resiko) masa pelaksanaan terganggu pada tanggal 17 desember (APBN) akibat masa akhir pencairan SPM sudah diantisipasi sejak awal. artinya ada batas waktu yang cukup sebelum memasuki tanggal 17 untuk menilai progress pekerjaan. Sehingga ketika misal 1 minggu sebelum tanggal 17 progress sudah dilakukan penilaian dan ada waktu seminggu sebelum tanggal 17 desember bagi PPHP untuk menentukan sudah sejauh mana progress yang bisa dibayar. Dalam pemahaman saya Garansi Bank yang berfungsi sebagai jaminan pembayaran melingkupi sisa progress pekerjaan… Bukan menjamin pembayaran prestasi pekerjaan yang semestinya disepakati untuk dibayar berdasarkan jenis kontrak dan metode pembayaran.

      Kemudian untuk masa keterlambatan yaitu terhitung setelah akhir kontrak hingga maksimal 50 hari harus didasarkan pada penelitian PPK bahwa penyedia dari kondite atau prestasinya selama ini akan mampu menyelesaikan dalam masa keterlambatan dan dikenakan denda keterlambatan.

      Dari paparan Bapak saya coba menjawab menurut pengetahuan saya yang serba sedikit terkait kasus ini.
      1. Bagaimana sebenarnya mekanisme pencairan bank garansi oleh pihak penerima jasa? Mekanisme pencairan bank garansi sesuai dengan klausul yang terdapat pada sertifikat bank garansi diantaranya Conditional atau unconditional… kalau unconditional maka ketika penyedia wanprestasi seperti tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pada jangka waktu yang diberikan maka pemegang sertifikat dapat mencairkan secara langsung… berbeda dengan conditional maka ada kondisi-kondisi tertentu yang harus disepakat sebelum pencairan seperti pengukuran bersama, pernyataan dari pemilik sertifikat dan seterusnya….
      Kemudian paling minimal sesuai Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 Garansi Bank harus terdapat:
      • Penegasan batas waktu terakhir pengajuan klaim, yaitu sekurang-kurangnya 14 (empat belas)hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari setelah berakhirnya Garansi Bank;
      • Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan Pasal 1831 KUHPerdata atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdata.

      2. Apakah ppk berhak mencairkan bank garansi ?
      Sesuai klausul Sertifikat Garansi (Unconditional) dapat dilihat bahwa PPK bertugas mengeluarkan pernyataan wanprestasi kemudian berdasarkan itu KPPN mencairkan sertifikat garansi yang mestinya sdh disepakati transferable ke rekening KPPN.
      3. Apakah memang tidak diharuskan ada persetujuan/pemberitahuan kepada penyedia jasa secara resmi/tertulis bahwa telah dilakukan penarikan dana mengingat rekening tsb adalah milik penyedia jasa dan lampiran saldo rekening koran pada tgl 31 jan 2013 masih 80% ? Kalau Unconditional tidak perlu persetujuan/pemberitahuan begitu terjadi wanpretasi dapat dicairkan. Berbeda kalau Conditional tentu terikat kondisi-kondisi yang disepakati.
      4. Setelah ditarik tunai penerima jasa, kemana dana tsb berjalan, apabila akan disetorkan ke kas negara, bagaimana kita mengetahui nya ?
      Proses pencairan mestinya bersifat transferable artinya langsung kerekening Kas Negara dalam hal ini KPPN, bukan PPK.
      5. Bagaimana pihak penyedia jasa menjelaskan kpd petugas pajak mengenai bukti pemotongan pajak untuk nilai 80% sementara sebenarnya yang penyedia jasa terima cuma 6,5% ? Ini yang saya maksud dipendahuluan mestinya penilaian pekerjaan dulu baru keluar jaminan pembayaran terkait sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan tidak termasuk pekerjaan yang sudah dilaksanakan (termin progress). Dan inipun tergantung pada jenis kontrak.

  3. Mohon maaf ada ralat di komentar sebelum nya, yaitu :
    1. Tertulis tanggal 20 januari 2013 dilakukan pengecekan saldo, ralat, yang betul tanggal 20 februari 2013.
    2. Tertulis tanggal 7 januari 2013 telah dilakukan penarikan tunai oleh penerima jasa, ralat, yang betul tanggal 7 februari 2013.

    Demikian ralat tsb. Terima kasih.
    -Denis S. Singawilastra-

    1. yht bapak samsulramli
      mohon pejelasan dan pencerahan :
      1. PPk melakukan pemutusan kontrak
      dan dihitung progres pekerjaan 80%.
      dan perusahan dimasukan dalam daftar hitam
      sedangkan ppk tidak mencairakan jaminan pelaksanaan dikarekan
      jaminan pelaksanaan sudah kadaluarsa.
      ppk mengirim surat ke penyedia untuk menyetorkan jaminan pelaksanaan ke kas daerah tapi tidak lakukan.
      pertanyaan saya apa kosekunsinya apakah ini merupakan kerugian negara dan pakah ppk dan pptk bisa di pidanakan atau perdata.
      mohon pencerahannya.
      terimakasih

      1. Pal jeprizal: Kelalaian PPK memperpanjang jaminan pelaksanaan jika terjadi keterlambatan menurut pihak APH dan audit berpotensi diduga tidak cermat. Ketidak cermatan ini kalau belajar dari kasus Pak Agus Kuncoro berdampak pada potensi KN. Untuk itu sebaiknya tetap dipotong dari pembayaran prestasi pekerjaan 80% tersebut. Artinya sebelum melakukan pembayaran kurangkan seluruh kewajiban penyedia sperti denda, jaminan pelaksanaan, perpajakan dll… Selama nilai pembayaran lebih kecil dari prestasi fisik pekerjaan maka dugaan KN tidak dapat dibuktikan.

  4. Yth. Bpk. Syamsul Ramli.
    Apakah Jaminan Pelaksanaan dapat diklaim apabila Wanprestasi dinyatakan setelah masa berlaku jaminan pelaksanaan tersebut berakhir ?
    Masa berlaku jaminan pelaksanaan tertulis sampai dengan tanggal 24 Desember 2012,
    kontrak berakhir tanggal 20 Desember 2012 dan dilakukan adendum terhadap waktu pelaksanaan selama 8 (delapan) hari kerja, tetapi tidak dilakukan perpanjangan masa jaminan pelaksanaan dan perusahaan dinyatakan wanprestasi pada tanggal 28 Desember 2012.
    Mohon diberikan penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku
    Terimakasih, eko

    1. Jaminan Pelaksanaan yang harus dilihat adalah :
      1. Masa laku Jaminan Pelaksanaan
      2. Cara melakukan klaim

      3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________

      4. Jaminan ini berlaku apabila:

      a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
      b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

      Ini menunjukkan bahwa Jaminan Pelaksanaan berlaku selama masa laku jaminan pelaksanaan, apabila dalam tenggat masa laku tersebut penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak atau pada masa itu diputus kontrak…

      Dalam kasus yang Bapak ajukan karena sampai pada tanggal 24 Desember 2012 (Masa Berlaku) tidak ada wanprestasi karena pada tanggal 24/12/2004 waktu pelaksanaan diaddendum s/d 28 Desember 2012. Artinya klausul pencairan jaminan tidak berlaku lagi karena s/d 24/12/2012 penyedia tidak memenuhi poin a dan b.

      Kemudian sejak tanggal 25/12/2012 s/d 28/12/2012 pekerjaan sudah tidak dijamin oleh jaminan pelaksanaan. Disini letak kekeliruan dari PPK sebelum berakhirnya masa laku jaminan pelaksanaan tidak melakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan, sehingga wanprestasi/putus kontrak pada tanggal 28 Desember 2012 tidak berakibat terhadap jaminan pelaksanaan karena pada dasarnya sejak tanggal 25/12/2012 pelaksanaan sudah tidak dijamin lagi.

      1. Pasal 3 (tiga) Mengenai Masa Berlaku Jaminan selama masa kontrak (dalam kasus ini selama masa kontrak yang dijamin adalah s/d 24/12/2012.)

      5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

      2. Pasal 5 (lima) Mengenai Masa Pembayaran oleh Penjamin selama 14 Hari Kerja. (dalam kasus ini seandainya wanprestasi dan dinyatakan terjadi dalam masa kontrak yang dijamin artinya s/d 24/12/2012 maka meskipun surat tuntutan pencairan disampaikan diluar tanggal 24/12/2012 tetap sah dan Penjamin harus mencairkan jaminan terhitung 14 hari kerja sejak surat disampaikan ke penjamin)

      7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

      3. Pasal 7 (tujuh) tentang masa tuntutan pencairan selama 30 Hari Kalender. (Batas tuntutan pencairan jaminan paling maksimal 30 hari sejak berakhirnya masa laku jaminan, artinya surat tuntutan harus disampaikan paling lambat sebelum 30 hari kalender sejak tanggal 24 12/2012

  5. Yth. Bpk. Syamsul Ramli.
    Mohon juga Penjelasan tentang pasal-pasal pada jaminan pelaksanaan karena ada perbedaan dalam menafsirkan hal-hal sebagai berikut :
    1. Pasal 3 (tiga) Mengenai Masa Berlaku Jaminan selama masa kontrak
    2. Pasal 5 (lima) Mengenai Masa Pembayaran oleh Penjamin selama 14 Hari Kerja
    3. Pasal 7 (tujuh) tentang masa tuntutan pencairan selama 30 Hari Kalender
    dan apakah wanprestasi tersebut harus dinyatakan dalam masa berlaku jaminan (pasal3) atau bisa diluar masa berlaku jaminan (pasal 3) tetapi masih masuk masa tuntutan pencairan (pasal 7). jaminan masih bisa dicairkan ?
    Demikian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih
    Eko Fiftadi

  6. gimana terkait pengakuan asetnya? per 31 des diakui apa? iya kali selesai, kalau tidak selesai gmn? misal fisik 80% uang 100%? di neraca spt apa? kalo gitu laporan keuangan bukan 31 des dong, bikin aja sekalian UU bahwa laporan keuangan berakhir 19 feb tahun berikutnya…..??

    1. Untuk aset dalam pengerjaan dikenal istilah Konstruksi Dalam Pengerjaan KDP yaitu aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi dan ini masuk dalam aset tetap pada neraca…

      Untuk laporan keuangan pada dasarnya tetap 100% karena sertifikat jaminan pembayaran tidak berbeda dengan jaminan pemeliharaan….

  7. kalau misalkan BG tersebut diterbitkan atas nama Bank Penerbit itu sendiri/menjamin diri sendiri bisa kah? semisal Bank Penerbit mengikuti tender untuk pengadaan valas RM (Ringgit Malaysia) di kementrian yang mengurus pemberangkatan TKI.

    1. Maaf Saya terus terang belum punya pengalaman dan pengetahuan yang pasti tentang ini Pak.. Namun dari sisi fungsi dan sifat perikatan yang terjadi dengan BG antara Surety, Oblige dan Principal mestinya tidak dalam satu kendali atau tidak ada pertentangan kepentingan..

  8. mas saya bisa tanya gak kalo untuk buat bank garansi performance bond itu biasa prosedur brapa lama, katakanlah semua persyaratan lengkap? Maksud saya bukan prosedur pengajuannya, tapi prosedur dari mengajukan sampe bener2 dapet BGnya? Saya ngerti tiap bank berbeda2 tapi ada waktu perkiraan ga yah? Trims.

  9. Ass.wrwb…mau minta penjelasan mas tentang BG Pembayaran dalam menghadapi akhir tahun, apakah diperbolehkan apabila pekerjaan belum selesai tetapi agar dana APBD/APDN dapat dicairkan maka penyedia jasa hrs memberikan BG Pembayaran pdhl seharusnya pekerjaan itu wanprestasi karena sudah selesai waktunya sesuai kontrak..misal masa kontrak selesai tgl.25 desember 2013 tetapi ketika tgl.25 desember 2013 progres pekerjaan misal 80% jd masih kurang 20% sehingga penyedia harus membuat BG Pembayaran sebesar 20%..apakah hal ini tidak melanggar ketentuan kontrak krn jangka waktu proyek sudah selesai, kenapa tidak dilakukan wanprestasi atau mungkin addendum kontrak..
    Mohon apa dasar hukum BG Pembayaran? apakah di perpres no.70 thn 2012 yg terbaru ada mas..?
    terima kasih sebelumnya….

    1. Selama menurut Penelitian PPK penyedia mempunyai motivasi dan kapabilitas dalam menyelesaikan pekerjaan dari tanggal 26-31 Desember untuk APBN tidak masalah.. untuk APBD jika diatur oleh peraturan daerah menyebutkan penggunaan BG juga tidak masalah… silakan dipelajari Perdirjen 42/2013…

  10. kami di putus kontrak karna wanprestai pekerjaan kami tdk sampai 30% sesuai uang muka yg cair hasilnya hanya 17,92% otomatis penyedia harus mengganti uang muka dipotong hasil pekerjaan ke ppk, kami blm terima uang termin, pertanyaan kami apakah jaminan pelaksanaan dpt di klaim ppk ke penyedia sementara penyedia hanya menerima uang muka/ mohon petunjuk – terima kasih

  11. Yth Bapak samsulramli..saya ingin bertanya dua hal tentang Bank Garansi
    1. Apakah ada undang2 yang mengatur ttg jumlah jaminan pemeliharaan yg dpt dibayarkan oleh bank kepada pemerintah jika terjadi wanprestasi selama masa pemeliharaan..apakah keseluruhan 5% atau sejumlah nilai kerusakan yg timbul
    2. Menurut undang2..ke rekening manakah dibayarkan klaim bank garansi..apakah rekening kas negara atau boleh dibayarkan ke rekening bendahara proyek dinas atau ada perbedaan nomor rekening menurut jenis bank garansi yang diklaim..
    Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih

    1. 1. besaran jaminan pemeliharaan adalah 5% dari nilai kontrak diatur dalam perpres 54/70 pasal 70 ayat 6 huruf b dan pasal 71 ayat 2
      2. Pencairan jaminan dimasukkan ke kas negara/daerah melalui rekening BUD (Bendahara Umum Daerah)

  12. Yth. Bapak Samsu Ramli

    Bagaimana dengan Jaminan Pelaksanaan yg kadaluarsa? Apakah jaminan pelaksanaan yang kadaluarsa dapat diklaim ke Penyedia? (dalam hal ini Penyedia bersedia dipotong jaminan pelaksanaan dari uang pembayaran, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai 6000). Jadi perhitungannya uang pembayaran – pajak – denda – jaminan pelaksanaan). Memang PPK telah lalai secara kepatuhan, namun kami ingin kelalaian ini tidak sampai muncul kerugian terhadap negara. Bila bisa, Bagaimana prosedur ke KPPN nya. Mohon pencerahan. Terimakasih

    1. Jaminan yang kadaluarsa tidak mungkin dapat dicairkan. Namun demikian menurut hemat saya jika penyedia bersedia dipotong pembayaran sebesar jaminan pelaksanaan tidak masalah. Hanya saja pertanyaannya pekerjaan selesai atau tidak karena syarat sah dicairkan jaminan adalah tidak selesainya pekerjaan.

      1. Saya mau brtanya sama bpk, masalah uang jaminan pemeliharaan 100%. Apakah sesudah masa pemeliharaan berkhir uang yg kita bayar untuk jaminan pemeliharaan bisa kita cairkan kembali?

        1. Pak Yasir: jika berbentuk retensi maka jaminan pemeliharaan harus dibayarkan kepada penyedia karena merupakan hak penyedia jika pemeliharaan sudah ditunaikan… Jika berbentuk sertifikat jaminan maka sebenarnya dengan tidak dicairkannya sertifikat jaminan pemeliharaan oleh PPK nilai jaminan masih ada di penyedia..

  13. Maaf pak,saya ada bbrp pertanyan:
    1. Yang mencairkan sertifikat jaminan pemeliharaan jika sudah waktunya apakah penyedia jasa atau sudah langsung otomatis masuk rekening penyedia
    2. Apakah perlu bukti jeterangan FHO untuk mencairkannya

    1. Mba shinta pada dasarnya jika masa laku jaminan berakhir dan tdk ada klaim pencairan nilai jaminan penawaran aman di penyedia.. terkecuali sifatnya retensi maka harus ada pencairan atau pengembalian ke penyedia setelah selesai masa pemeliharaan…
      2. Utk yg bersifat retensi atau pengembalian sertifikat jaminan memang perlu BA FHO yg menerangkan kewajiban pemeliharaan oleh penyedia telah selesai..

  14. Mohon petunjuknya Pak
    saya sudah melakukan pekerjaan sebesar 58% dan telah dinyatakan Wanprestasi.

    saya mau tanya berapa besaran jaminan pelaksanaan yang di cairkan? apakah 100% ? atau hanya sisa dari pekerjaan yaitu 42% ?
    jika kta lihat kembali jaminan pelaksanaan di cairkan 100% sebagaiman pekerjaan selesai.

    terimakasih

    1. Pak Fran: Jaminan pelaksanaan adalah jaminan atas pelaksanaan pekerjaan 100% jadi nilai jaminan pelaksanaan adalah total lost ketika Bapak tidak menyelesaikan pekerjaan yaitu 5% dari nilai kontrak. Berbeda dengan denda yang dapat ditentukan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak apakah total lost atau atas sisa bagian pekerjaan yang belum diselesaikan.

  15. Mlm pak, saya mau tanya saja, pihak asuransi kelebihan membayar jaminan pelaksanaan dan kelebihan itu mau dikembalikan ke pada kami prinsipal, apa kami berhak menerimanya? Apakah subrogasi dapat di pidana bila kita tidak dapat membayar kpd obblige? Trims

    1. Pak Freddy: harus dipastikan dahulu apakah yang dimaksud kelebihan ini (1) sejak penetapan nilai jaminan dalam dokumen pemilihan, (2) nilai jaminan dalam sertifikat jaminan atau (3) sertifikat jaminan sudah sesuai tetapi pada saat pencairan terjadi kelebihan pembayaran. Jika no. 1 dan 2 menurut saya tidak dapat dikatakan kelebihan pembayaran karena sudah disepakati dan diperjanjikan. Berbeda dengan poin 3 maka mestinya kelebihan pembayaran ini dikembalikan melalui media yang sama saat pencairan jaminan dilakukan yaitu kepada penerbit jaminan.

  16. Terima kasih pak samsul sebelumnya, saya jelaskan sedikit, kami diputus oleh pemberi kerja sepihak, namun hasil apraisal berbeda dengan yang dicairkan, sehingga hasil apraisal blm fix. Tp pencairan sdh dilakukan, terakhir hasil apraisal berbeda dengan yang dicairkan, lebih besar yang terakhir, dan dianggap ada kelebihan bayar oleh pihak asuransi, dan kelebihan itu mau dikembalikan kpd kami, kami sudah menolak pencairan krn km berpendapat sudah selesai pekerjaannya, namun tetap dicairkan, apakah nanti bila kami tidak mau menerima sisa kelebihan tersebut apakah kami tetap akan ditagih pihak asuransi? Atau kami terima juga akan ditagih? Penagihan B G uang muka dpat bila tidak di bayar kpd pihak asuransi apakah dapat di pidana? Terima kasih sebelumnya pak samsul.

  17. Jaminan uang muka maksudnya pak samsul, apakah tanpa adanya apraisal dpat dicairkan BG uang muka tsb? Soal pidana nya bagaimana pak? Sampai sekarang mmg blm ada tagihan, tp mgk setelah diserahkan kpd kami mgk baru ditagihkan itu yg saya takutkan. Mohon pencerahannnya. Tq.

    1. Pak Freddy: kalau uang muka memang dimungkinkan appraisal karena sifatnya tetap ditagih pertermin pembayaran, jika memang terjadi kelebihan pembayaran karena sifat jaminan uang muka menurut saya tidak masalah dikembalikan kepada penyedia karena pada dasarnya uang muka bagian dari pembayaran kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan.

  18. pak samsul mohon pencerahannya.
    1. apakah dibolehkan bagi PPK untuk meminta jaminan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan anggaran dibawah 200 jt atau dengan kata lain yang diproses dengan pengadaan langsung.
    2. apakah diperbolehkan ppk membuat tambahan aturan dalam syarat-syarat umum SPK (tentang garansi bank atau jaminan pemeliharaan) sebagai jaga-jaga jangan sampai barang yang diadakan dalam beberapa bulan ada yang rusak atau cukup dengan garansi distributor (pengadaan jet sky).
    3. bagaimana jika ppk terlambat mencairkan jaminan pelaksanaan
    terimakasih atas penjelasannya

    1. Pak Haidir:
      1. Perpres menyebutkan bahwa untuk pengadaan langsung tidak dipersyaratkan untuk pengadaan langsung. Secara substansi karena s/d 200jt hanya menggunakan maksimal SPK sehingga tidak dapat diterapkan jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan mengikat pada surat perjanjian.
      2. Untuk pengadaan barang jaminan pemeliharaan dikenal dengan sertifikat garansi dari pabrikan yang mengikat ke barang dan boleh ditambahkan mempersyaratkan jaminan purna jual seperti garansi penjual, jaminan suku cadang, service dan service level agreement lainnya. Tapi bukan berupa sertifikat jaminan dari bank/asuransi.
      3. Jika terlambat mencairkan jaminan pelaksanaan sehingga gagal cair maka hal tersebut tanggungjawab PPK untuk mempertanggungjawabkannya bisa dengan meminta kepada penyedia untuk mengganti senilai jaminan pelaksanaan atau hal-hal lain yang direkomendasikan oleh APIP.

  19. Mohon Pencerahan Pak…..

    Pada Satker Kami Penyedia tidak memperbaiki kerusakan dan kekurangan dari hasil pekerjaannya,meskipun sudah disampaikan teguran sesuai aturan yang ada ( 3 X ), akhirnya kami melakukan klaim pencairan Jaminan Pemeliharaannya, yang menjadi masalah jaminan yang akan di cairkan menurut Bank disetorkan ke Kas Negara, persoalannya gimana dengan Kerusakan dan kekurangan yang ada pada pekerjaan yang harusnya di perbaiki dengan Dana Jaminan Pemeliharaan tersebut, apakah tidak bisa setorkan ke Rekening Institusi atau atas nama Satker….? pendapat bapak sangat kami butuhkan, mengingat jangan sampai disalahkan jika tidak memperbaiki akan tetapi tentu bukan dengan uang pribadi…

    terima kasih Pak…. semoga tetap dalam Lindungan Allah dan sehat selalu..

      1. mohon maaf pak… tanya lagi..

        dalam surat jaminan tidak disebutkan secara jelas untuk di setorkan ke kas Daerah / negara, akan tetapi dalam Syarat Umum kontrak disebutkan ” Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.” dan apakah Kami tidak akan disalahkan dalam hal ini jika tidak dilakukan perbaikan, apa ada juga dasar hukumnya pak… jika dicairkan ke Rekening Satker…

        sekali lagi terima kasih pak

        1. Pak Ading: Jika bunyi jaminan seperti itu maka tidak ada dasar jika jaminan tidak disetor ke kas negara, mestinya ada mekanisme lain yang Bapak tanyakan pada Bagian Keuangan (PKAD) untuk bisa menggunakan dana tersebut untuk pemeliharaan… Sehingga koordinasi dengan pihak keuangan melalui PA adalah sangat penting… Perbaikan baru bisa dilaksanakan jika dari sisi anggaran/keuangan memungkinkan…

  20. Mau tanya pak, tentang teknis pencairan jaminan pelaksanaan apabila penyedia wanprestasi. Dokumen apa saja yang wajib dilampirkan oleh PPK dalam pencairan tersebut. Mohon dijelaskan juga dokumen apa saja yg dilampirkan oleh penyedia dalam pencairan jaminan pelaksanaan dalam hal pekerjaan dilaksanakan 100%, trims…

    1. Pak Fernando Daloma: Pencairan Jaminan karena wanprestasi hanya memerlukan Surat Pemutusan Kontrak dan Surat Perintah Pencairan Jaminan.. dapat juga dilengkapi riwayat pemutusan kontrak. Untuk pekerjaan 100% hanya berupa pengembalian sertifikat jaminan pelaksanaan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan jika pekerjaan mempersyaratkan pemeliharaan.

      1. Maaf pak bertanya lagi.
        Jadi gini ada kasus dimana penyedia wanprestasi dan putus kontrak, dan ketika pihak kami mau mencairkan jaminan pelaksanaannya dengan membawa surat garansi bank yang asli, ternyata jaminannya telah dicairkan terlebih dahulu oleh pihak penyedia tanpa sepengetahuan kami. Mohon petunjuk pak?

        1. Pak Fernando: Setau saya Bank Garansi hanya bisa dicairkan dengan Sertifikat Garansi asli. Sehingga hanya yang memegang sertifikat garansi asli tersebutlah yang dapat mencairkan selama masa berlaku. Jika benar terjadi seperti Bapak ceritakan bisa jadi Sertifikat Garansi yang diberikan pada Bapak adalah palsu atau kalau asli bisa jadi penyedia dan/bank melakukan tindakan wanprestasi. Untuk itu langkah pemerintah dapat mengajukan gugatan perdata kepada Bank dan Penyedia melalui peradilan perdata. Langkah pertama lakukan somasi dahulu kepada Bank dan Penyedia.

          1. Apakah hal tersebut bisa di pidanakan pak? Mengingat hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan keuangan negara. Mohon petunjuknya

  21. mohon pencerahan. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan saya sebagai penyedia mendapat halangan dari pengawas secara masif diantaranya :
    1. saya dipaksa utk mengadakan besi dowel existing yang 100% tidak ada di lapangan (jumlahnya sangat besar dan diluar kontrak), yang diduga terjadi akibat tidak dilaksanakan oleh pelaksana terdahulu (dugaan korupsi/penggelapan) dan saya sudah menanyakan solusi dari pengawas, mereka malah meminta besi tetap diadakan dan dimasukan ke beton existing dengan cara di bor (hampir mustahil dilakukan) sedangkan tim saya sudah mengingatkan pengawas bahwa kondisi real yang tidak sesuai dengan gambar pekerjaan diduga terjadi adanya tindak pidana korupsi/penggelapan oleh pelasana sebelumnya yang merugikan pihak pemberi tugas dan dimungkinkan berkerjasama dengan pengawas (pengawas hanya mengatakan bahwa bukan mereka yang mengawas pekerjaan sebelumnya).
    2. Penyelesaian pekerjaan mendapat hambatan dari pengawas dengan menahan berita acara kemajuan bobot pekerjaan (1bulan lebih) dengan alasan yang dibuat mereka sendiri (sedangkan kontrak menyatakan pihak pemberi tugas wajib membayar termin maks. 10 hari setelah pekerjaan mencapai 25,50, 100 persen – tanpa syarat).
    3. Pekerja di lapangan melaporkan upaya provokasi dari pengawas bahwa mereka tidak akan digaji sehingga anak buah dari pekerja bolak balik kabur dari lokasi.
    4. Pengawas mangkir dari Uji test CBR yang menjadi syarat untuk melaksanakan tahap pengecoran tanpa alasan dan tanpa kepastian waktu sehingga penguji yang sudah datang meninggalkan lokasi proyek dan memberikan memo lapangan.
    5. Pengawas membongkar kembali basecorse (urugan) yang sudah dipadatkan dengan dalil mengecek kedalaman, sedangkan sebelum baseecorse dihampar, pengawaas sudah terlebih dahulu memeriksa kedalaman galian / bongkaran dan tidak ada masalah sebelumnya.
    6. Sejak evaluasi penawaraan, pihak pemberi tugas sudah menahan penetapan pemenang dan menunda pembuktian kualifikasi hingga 4 kali tanpa alasan lebih sehingga saya sebagai calon penyedia sudah mondar mandir berkali-kali karna diundang lalu sampai dikantor KBN, mereka menyatakan ditunda. Direktur juga mendapat telp.(belakangan diakui adalah nomor kantor KBN), yang menyarankan kami untuk mundur dari KBN.
    7. Surat ketetapan direksi KBN dikeluarkan tiba-tiba (tanggal 4 juni 2015 dan calon penyedia baru mendapat informasi hari jumat 5 juni 2015 pukul 15.30 sehingga Surat ketetapan direksi tersebut baru diambil penyedia hari senin, tanggal 8 Juni 2015. (belakangan baru diketahui bahwa Surat tersebut merupakan Surat perintah mulai kerja).
    8. SUrat Perjanjian Pemborongan (kontrak) berulangkali ditanyakan penyedia, karena penyedia ragu untuk melaksanakan pekerjaan secara total apabila belum ada kontrak, tetapi pihak KBN selalu menunda-nunda dengan berbagai dalil hingga akhirnya kontrak baru ditandatangani kedua pihak tanggal 23 JULI 2015 (hampir 2 bulan sejak penyedia diwajibkan untuk memulai pekerjaan -jaminan pelaksanaan disampaikan tanggal 18 JUNI 2015 – masa pelaksanaan pekerjaan 4 Juni 2015-2 Oktober 2015).

    dan berbagai upaya menghambat pelaksanaan lain.

    Akhirnya Penyedia dalam rapat internal memutuskan untuk mengundurkan diri dari pelaksanaan pekerjaan.
    Dikemudian hari Pihak pemberi Tugas (KBN) mengajukan pencairan jaminan pelaksanaan dengan menyatakan penyedia sudah wanprestasi.
    Penyedia menyampaikan kepada asuransi bahwa ada persoalan hukum pada persoalan pekerjaan tsb termasuk tidak dimungkinkannya penyedia melanjutkan pekerjaan salah satunya karena pengawas meminta penyedia mengganti besi existing yang tidak ada di kontrak dan harus dibor dari dinding beton existing (penyedia menduga tindakan tersebut adalah upaya menutupi persoalan korupsi/penggelapan yang dilakukan pelaksana sebelumnya. Selain itu juga penyedia menyampaikan bahwa justru pihak pemberi tugas yang melakukan wanprestasi kepada penyedia dengan uraian point2 diatas.
    PPERTANYAANNYA : Siapa yang sebenarnya wanprestasi antara penyedia atau pemberi tugas?

    catatan: Pihak Asuransi sendiri menyatakan bahwa pemberi tugas sebenarnya sudah di blacklist oleh Pihak asuransi tersebut karena hampir semua kontraktor yang bekerja disana selalu bermasalah dengan motif hampir sama dengan saya, hanya saja waktu awal lupa memberitahu kepada kami dan sebenarnya berniat menolak permintaan jaminan pelaksanaan.

    1. Pak Ady: untuk melihat permasalahAn secara riil dan obyektif memang harus terlibat dilapangan, karena yang dapat ditangkap dan dipaparkan disini sangat terbatas. cover bothside penting utk mendpatkan gambaran utuh atas permasalahan. namun demikian saya mencoba mempointer permasalahan Bapak. 1. SPMK tidak bisa mendahului kontrak sehingga SPMK yang diserahkan 5 Juni tidak sesuai dengan ketentuan. 2. Dengan demikian secara klausul kontrak dan aturan mekanisme sdh memenuhi syarat melanggar azas berkontrak yang tdk boleh menyalahi aturan yang ada sehingga menurut saya upaya pencairan jamlak tidak memenuhi syarat karena kontraknya bisa saja dianggap tidak ada. 3. jika kontrak dianggap tidak ada maka peristiwa yang terjadi setelahnya menurut saya sdh diluar klausul kontrak. 4. upaya penambahan item pekerjaan tanpa perubahan kontrak, apalagi memberatkan penyedia diluar alasan kesalahan penyedia pelaksana, adalah peristiwa wanprestasi pengguna (ppk) sehingga ini dapat menjadi dasar penyedia memutuskan kontrak (bukan mengundurkan diri) atas dasar ini maka peristiwa ini bukan wanprestasi disisi penyedia tapi wanprestasi disisi ppk. 4. atas dasar hal2 tersebut diatas Bapak berhak mengajukan somasi bahkan gugat perdata kepada PPK dan menuntut hak2 sebagai penyedia sesuai klausul kontrak. demikian yang bisa saya simpulkan dari informasi yang bapak sampaikan.

  22. Mohon infonya pak,

    Perusaan kami mendapatkan surat penempatan untuk jaminan reklamasi tambang tahun 2014 s/d 2016, surat tersebut diterbitkan 19 november 2014, pertanyaannya :
    1. Apakah biaya provisi untuk tahun 2014 & 2015 harus kami bayarkan ke bank, sedangkan kita membuat bank garansi baru di bulan maret 2016
    2. Jika merujuk surat dari dinas masa berlaku jaminan tersebut 3 tahun (sesuai umur tambang), umur tambang perusahaan kami sesuai IUP sampai dengan 12 Des 2017, jadi tidak ada ketentuan yang pasti untuk jangka waktu di jelaskan di surat tersebut. Maka dari itu jangka waktu yang kami ajukan untuk pembuatan garansi bank ini terhitung tanggal 23 Maret 2016 s/d 12 Desember 2017, dengan mengajukan jangka waktu seperti itu apakah kita sudah melakukan wanprestasi ?

    Terima kasih sebelumnya

    1. Mba Ina: Dari sedikit yang saya pahami tentang garansi bank, karena yang saya pelajari hanya untuk pengadaan barang/jasa, maka yang bisa saya pahami:
      1. Bahwa metode pembayaran provisi dan ruang lingkup mestinya sudah tertuang dalam kesepakatan garansi bank yang dibuat.
      2. Sekali lagi sangat tergantung pada klausul perjanjian garansi bank, dari sedikit penjelasan mba yang saya tangkap kesepakatan pada garansi bank terdapat klausul yang tidak jelas sehingga membuka tafsir bagi masing-masing pihak. Atau kemungkinannya adalah saat membuat jaminan pihak aplicant tidak melakukan penelaahan dan meminta penjelasan sehingga pada posisi ini aplicant yaitu perusahaan mba berada pada posisi yang harus menerima apapun maksud dari penerbit. Untuk itu saran saya segera lakukan pertemuan untuk memperjelas klausul jaminan.

  23. Ijin bertanya.

    Apabila kontrak berlaku tgl 28 desember, barang / prestasi sudah tercapai sekitar 74% tetapi PPK justru menutup peluang penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tidak memberi kesempatan 50 hari kepada penyedia.

    PPK justru membuat laporan progres 0% (padahal barang sudah diterima hanya tinggal installasi penempatan di lokasi yang mana hanya butuh 10 hari lagi selesai) dan memutus kontrak, mengusulkan blacklist, dan meminta pencairan jaminan.

    Apa yang harus dilakukan penyedia? Bisakah penyedia menuntut pidana PPK (selain gugatan ke BANI)? Dan pasal apa yang digunakan penyedia untuk menjerat PPK?

    Apakah berhak PPK memutus ditengah jalan tanpa memberi kesempatan penyedia 50 hari tambahan?

    1. Memberikan atau tidak memberikan kesempatan 50 hari adalah hak preogatif PPK sesuai dengan ketentuan kontrak karena kesalahan ada di penyedia.. jika memang kontraknya hanya bisa diterima setelah berfungsi operasional maka memang progresnya 0% dan barang yang tadinya diserahkan harus dikembalikan kepada penyedia… Jadi silakan pelajari SSUK dan SSKK nya dengan baik.. jika tidak diberikan kesempatan maka otomatis putus kontrak dan sanksi lainnya mengikuti…

      Bapak harus baca kontrak dengan teliti dan ini harusnya dipahami sebelum tandatangan kontrak jika yang dilakukan PPK telah sesuai kontrak maka gugatan perdata juga percuma apalagi laporan Pidana ini bisa jadi bomerang…

      Pemberian kesempatan adalah haknya PPK bukan Hak penyedia karena pasal 93 tegas menjelaskan atas penelitian PPK bukan atas permintaan penyedia…

    1. Tergantung pada niatnya tidak melakukan pencairan, jika sengaja untuk menguntungkan pihak lain atau diri sendiri maka kejahatan. Tapi jika kelalaian maka obligee tetap harus menagih kepada principal, dan principal tetap harus memenuhi kewajiban sesuai kontrak.

  24. sore….

    sebelumnya saya mau bertanya, jika sebelumnya saya sudah membuat jaminan pelaksanaan sesuai dengan syarat dan ketentuannya, tapi ada kesalahan dalam pembuatan jaminan pelaksanaan yaitu tanggal masa berlaku jaminan dari sebelumnya tanggal 11 mei 2018 – 11 juni 2018 dan seharusnya adalah dari tanggal 02 februari 2018 – 11 juni 2018. karna sebelumnya masa berlaku jaminan pertama yaitu dari tanggal 10 november 2017 – 01 februari 2018 dan setelah habis masa berlakunya jaminan pelaksanaan yang pertama perusahaan kami mendapatkan perpanjangan waktu dengan adanya bukti amandemen yaitu masa perpanjangan waktunya adalah (11 mei 218), maka seharusnya kami membuat jaminan pelaksanaan yang kedua berlaku dari tanggal 02 februari 2018 – 11 juni 2018 yaitu ( 129) hari kalender.

    kira2 apakah bisa tanggal jaminan yang salah itu 11 mei 2018 – 11 juni 2018 diganti dengan tanggal 02 februari 2018 – 11 juni 2018? mohon penjelasannya.

    terima kasih.

  25. Mohon Penjelasannya Pak Samsul Ramli
    Perihal Garansi Bank Jaminan Uman Muka, kami mengalami putus kontrak dan pihak asuransi telah membayar jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak ke PPK, yang ingin kami tanyakan apakah pencairan Garansi Uang Muka dalam kontrak 20% dan bobot pekerjaan akhir setelah putus kontrak 15,08% apakah pihak Asuransi mengganti keseluruhan 20% atau sisa uang muka saja dalam kasus saya pekerjaan tercapai 15,08% setelah putus kontak.

    Demikian pernyataan kami, kami mohon pencerahan dari bpk mengingat kami di layangkan surat dari bank untuk penyitaan aset-aset maupun harta benda.

    1. Uang Muka bukanlah prestasi pembayaran tetapi pinjaman modal yang harus dicicil penyedia setiap kali terjadi termin pembayaran. Jadi pada tata cara pembayaran Besaran Uang Muka yang dibayar oleh penyedia adalah sebesar nilai uang muka dikurangi dengan prestasi pekerjaan yang dapat dibayar setelah dikurangi denda dan kewajiban-kewajiban lain. Misal Pekerjaan telah 15% kemudian dikurangi denda putus kontrak sebesar 5% dari kontrak maka hanya dibayar 10%.. sedangkan uang muka 20% maka Pencairan Jaminan Uang Muka 20% – 10% cicilan uang muka = 10% saja.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: