082316_0653_GaraGaraPem1.png Pagi-pagi dapat telpon dari teman disatu daerah yang sedang galau berat dengan gelombang pemangkasan anggaran. Jika pada artikel Diskusi Solusi Akibat Pemangkasan Anggaran di bahas singkat tentang berbagai solusi diberbagai kondisi. Kali ini akan diulas sedikit mendalam solusi pada kondisi pemangkasan terjadi dipertengahan pelaksanaan kontrak.

Pada Mei lalu, Presiden Jokowi telah meneken Perpres yang berisi penghematan anggaran K/L jilid I senilai Rp50,02 triliun dari total alokasi anggaran K/L Rp784,1 triliun. Dengan keputusan ini, maka jumlah anggaran K/L yang dipotong sepanjang 2016 mencapai Rp115,02 triliun. Meskipun beberapa waktu yang lalu santer terdengar kabar bahwa pemangkasan tidak berdampak pada pekerjaan yang sedang berjalan, namun dilapangan tidak demikian kenyataannya. Pemotongan anggaran ini mau tidak mau berdampak pada pelaksanaan kontrak yang sedang berlangsung.

Untuk itu kali ini coba kita pelajari bersama opsi-opsi kontrak terkait terjadinya variasi atau dinamika akibat pemangkasan anggaran.

    Sejatinya karena kontrak pengadaan barang/jasa adalah perikatan antara minimal 2 pihak, yaitu PPK dan Penyedia, maka terdapat dua peristiwa perdata yang dapat terjadi disisi penyedia. Peristiwa tersebut adalah peristiwa sanksi atau kompensasi.

Peristiwa Kontraktual

    Peristiwa sanksi adalah peristiwa yang dipicu oleh kesalahan yang dilakukan oleh penyedia sehingga terjadi variasi dalam pelaksanaan kontrak. Atas peristiwa ini maka penyedia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kontrak. Sanksi tersebut seperti pemutusan kontrak. Sebagaimana tertuang dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010) Pasal 93 ayat 2 bahwa dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa maka:

  1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  2. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
  3. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
  4. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

    Sebaliknya peristiwa kompensasi adalah peristiwa yang dipicu karena ada kesalahan dari pihak PPK. Pihak PPK disini bisa saja dilakukan oleh PPK dan para pihak disisi PPK atau para pihak diluar PPK, seperti PA/KPA, kebijakan pemerintah, bencana alam atau lainnya. Atas kondisi ini penyedia berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan kontrak. Sebagaimana tertuang dalam Perpres 54/2010 Pasal 122 bahwa PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau
  2. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Penghentian dan Pengakhiran

Secara kontraktual dampak pemangkasan anggaran dapat diartikan sebagai keadaan unforseen yang bukan merupakan kesalahan para pihak yang berkontrak. Dengan demikian peristiwa pemangkasan anggaran bagi penyedia adalah peristiwa kompensasi.

Pada kondisi ini PPK terpaksa cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak. Utamanya terkait ketidakmampuan memastikan anggaran dana dapat mencukupi dalam membayar prestasi pekerjaan penyedia hingga selesai pekerjaan/kontrak.

    Atas kejadian ini maka penyedia tidak dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan kontrak yang sangat merugikan, karena harus diikuti dengan sanksi lain yaitu pencairan jaminan pelaksanaan dan dimasukkan dalam daftar hitam. Untuk itu sesuai Perpres 54/2010 Pasal 122 huruf b penyedia dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak.

    Jika bukan pemutusan kontrak lalu apa yang harus dilakukan? Opsi yang dapat diambil oleh para pihak adalah penghentian kontrak atau pengakhiran kontrak. Sekilas
keduanya tidak jauh berbeda dengan pemutusan kontrak. Namun dari sisi dampak dan perlakuan sangat jauh berbeda.

Terminologi penghentian kontrak atau pengakhiran kontrak dalam artikel ini adalah dari sisi penyedia. Kenapa harus saya tegaskan demikian. Karena dalam PP 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi penghentian dan pengakhiran pekerjaan disisi pengguna jasa dapat berarti sanksi bagi penyedia. Begitu juga sebaliknya. Untuk itu penegasan ini penting agar tidak terjadi diskursus yang tidak produktif.

Pada penjelasan PP 29/2000 pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa Hak penyedia jasa antara lain meliputi :

  • mengajukan usul perubahan atas sebagian isi kontrak kerja konstruksi;
  • mendapatkan imbalan atas prestasi lebih yang dilakukannya;
  • mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat perubahan isi kontrak kerja konstruksi yang diperintahkan pengguna jasa;
  • menghentikan pekerjaan sementara apabila pengguna jasa tidak memenuhi kewajibannya;
  • menghentikan pekerjaan secara permanen dengan cara pemutusan kontrak kerja konstruksi, apabila pengguna jasa tidak mampu melanjutkan pekerjaan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya dan penyedia jasa berhak mendapat kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pemutusan kontrak kerja konstruksi;
  • menolak usul perubahan sebagian isi kontrak kerja konstruksi dari pengguna jasa;
  • menunjuk sub penyedia jasa dan atau pemasok atas persetujuan pengguna jasa.

Karena pemangkasan anggaran adalah tanggungjawab PPK disisi kontraktualnya maka berlaku hak penyedia untuk menghentikan kontrak atau mengakhiri kontrak. Tentu pemangkasan anggaran adalah diluar kuasa PPK dan Penyedia maka sebaiknya penyelesaian masalah adalah melalui musyawarah untuk mencari solusi terbaik.

Mempermudah bahasan pada media yang terbatas ini maka kita definisikan saja terminologi penghentian dan pengakhiran kontrak disisi penyedia.

Penghentian kontrak adalah peristiwa dimana penyedia menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara, atas dasar kondisi terjadinya ketidakpastian anggaran yang cukup untuk menyelesaikan tanggungjawab kontraktual oleh PPK.

Pengakhiran kontrak adalah peristiwa dimana penyedia menghentikan secara permanen pekerjaan mengingat tidak adanya anggaran untuk membayar penyelesaian pekerjaan/kontrak.

Untuk menggambarkan kondisi lebih gamblang dibuat ilustrasi sebagai berikut:

  1. Kontrak awal 5 milyar rupiah. Akibat pemangkasan anggaran kemudian anggaran yang tersedia hingga akhir pekerjaan adalah 4,5 milyar rupiah. Atas kondisi ini kemudian pihak pemegang kebijakan atau pengguna anggaran (PA) berencana akan menganggarkan kembali pada tahun berikutnya sisa pekerjaan.

    Untuk ilustrasi ini Penyedia dapat menyetujui penghentian kontrak sementara pada prestasi pekerjaan yang dapat dibayar sebesar 4,5 milyar rupiah. Jika tidak dilakukan penghentian maka penyedia tetap memiliki kewajiban untuk meneruskan pekerjaan sampai selesai dan dibayar pada tahun anggaran berikutnya. Jika ternyata tahun berikutnya benar sisa pekerjaan dapat dianggarkan maka segera dilakukan perubahan kontrak untuk melanjutkan pekerjaan tanpa memilih penyedia baru.

  2. Kontrak awal 5 milyar rupiah. Akibat pemangkasan anggaran kemudian anggaran yang tersedia hingga akhir pekerjaan adalah 4,5 milyar rupiah. Atas kondisi ini kemudian pihak pemegang kebijakan atau pengguna anggaran (PA) berencana menyesuaikan output sesuai nilai dana yang tersedia.

    Untuk ilustrasi ini Penyedia dapat menyetujui pengakhiran kontrak pada prestasi pekerjaan senilai 4,5 milyar rupiah. Dengan demikian nilai kontrak dan output berubah berkurang (ini kadang disebut dengan kontrak minus, meski saya tidak tahu dari mana asal usul istilahnya). Intinya diakhir pekerjaan penyedia dianggap telah menyelesaikan pekerjaan 100% tanpa klausul wanprestasi meski output dan nilai berkurang dari kontrak awal.

  3. Atas ilustrasi 1 dan 2, Penyedia juga dapat mengambil putusan untuk menghentikan kontrak secara permanen, sejak diketahui terjadinya pengurangan anggaran. Tentu penyedia berhak atas pembayaran prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Setidaknya ini sedikit sumbangan opsi dari sekian opsi solusi kontraktual atas dampak pemangkasan anggaran yang dapat saya pelajari. Seluruh solusi yang nantinya akan diambil harus mengedepankan tata nilai pengadaan barang/jasa dan asas dalam berkontrak. Untuk itu perlu kiranya PPK dan Penyedia didampingi oleh tim peneliti kontrak ataupun ahli hukum kontrak dalam mengambil putusan.

Demikian catatan sederhana ini semoga membuka celah bagi diskusi konstruktif selanjutnya dalam rangka menyelami dunia pengadaan barang/jasa yang sangat luas dan dinamis ini.

Print Friendly