Kembali membahas sistem ePurchasing Obat menggunakan eCatalog. Karena sistem ini tergolong baru penerapannya di Indonesia, maka wajar banyak perspektif dan dinamika yang terjadi. Bahasan kali ini sedikit berdiskusi tentang dampak ePruchasing obat di daerah.

    Setiap kali mengajar kelas pengadaan barang/jasa di daerah, pembahasan hangat pastilah tentang dibentur-benturkannya aturan diwilayah pengadaan dan wilayah pembayaran. Aturan pengadaan dan pembayaran lahir dari rahim yang sama yaitu UU 17/2013 tentang Keuangan Negara. Pengadaan dinaungi oleh Perpres 54/2012 dan seluruh perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Pembayaran untuk daerah dinaungi oleh PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

    Ditingkat teknis Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP-RI. Sedangkan PP 58/2005 tertuang dalam Permendagri 13/2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah melalui Permendagri 21/2011.

    Kalau kita lihat dari alur peraturan, sudah bisa dipahami bahwa keduanya adalah saudara kandung yang mempunyai wilayah fungsi yang tegas. Ada soal penganggaran sebagai faktor input (PP 58/2005) bagi proses belanja. Kemudian proses belanja outputnya adalah barang/jasa (Perpres 54/2010). Dan terakhir barang/jasa yang didapatkan dari penyedia harus dibayar melalui proses yang diatur oleh PP 58/2005 kembali. Seperti yang pernah saya tulis pada artikel Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran. Kedua klan aturan ini bermuara pada Bukti Perjanjian diatur Perpres 54/2010 dan Bukti Pembayaran diatur PP 58/2005. Bukti Perjanjian menghasilkan barang/jasa. Bukti Pembayaran mengeluarkan uang.

    Semoga alur dan pemetaan pemahamannya menjadi jelas dan tidak lagi dibentur-benturkan.

Kode Rekening

    Kode rekening tidak diatur dalam P54/2010 dan seluruh perubahannya karena oleh ibu-nya UU 17/2003 hal ini diturunkan ke daerah melalui PP 58/2005.

Apa yang dimaksud dengan kode rekening dalam pengertian PP 58/2005 dan turunannya? Ini penting untuk dipahami karena ini salah satu titik sentral adu domba Perpres 54/2010 dan PP 58/2005.

    PP 58/2005 pasal 40 menjelaskan bahwa RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, “dirinci sampai dengan rincian objek” pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

    Hal ini kemudian diturunkan melalui permendagri 13/2006 Pasal 94 ayat (1) bahwa RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan
rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Rincian inilah yang kemudian dituangkan dalam DPA-SKPD setelah APBD disahkan.

    RKA dan DPA SKPD mengatur sampai pada rincian obyek belanja yang kemudian di-ejawantah-kan kedalam kode rekening. Ini tegas sekali diterangkan Permendagri 13/2006 pasal 76 yang menerangkan bahwa urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

    Masalahnya kemudian adalah dalam format DPA-SKPD yang berkembang didaerah muncul sub kode rekening, biasanya ditandai dengan (-) atau numbering atau lainnya. Dari pengalaman pribadi dan juga beberapa contoh DPA-SKPD yang disampaikan, sub kode rekening ini ternyata yang justru menjadi dasar pembayaran. Padahal kalau dirunut dari PP 58/2005 besarnya anggaran sebagai alokasi pembayaran yang diakui hanyalah kode rincian obyek. Silakan dilihat pada skema dibawah ini.

5     BELANJA     [Akun]
5.2    Belanja Langsung    [Kelompok]
5.2.2    Belanja Barang dan Jasa    [Jenis]
5.2.2.02    Belanja Bahan/ Material    [Obyek]
5.2.20.2.01     Belanja Bahan Baku Bangunan    [Rincian Obyek]
5.2.2.02.02     Belanja Bahan/Bibit Tanaman    [Rincian Obyek]
5.2.2.02.03     Belanja Bibit Ternak    [Rincian Obyek]
5.2.2.02.04     Belanja Bahan Obat-Obatan/Alat Kesehatan    [Rincian Obyek]
5.2.2.02………….

    Dengan struktur ini dapat dicontohkan bahwa DPA-SKPD hanya bercerita sampai dengan jumlah Anggaran Belanja Bahan Obat-Obatan/Alat Kesehatan. Tentang obat apa saja yang akan diadakan sepenuhnya dalam kewenangan Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah seperti diatur PP 58/2005 pasal 5 ayat 3 huruf b.

    Seandainya filosofi ini diacu dalam penyusunan DPA-SKPD mungkin pertanyaan seperti yang saya kemukakan dibawah ini tidak perlu ada.

————————————————————

Kmrn kt ada pertemuan e-katalog. Ada hal yg mengganjal bagi kmi..untuk proses & pencairan ny. Krn pada DPA satu mata anggaran (pengadaan obat generik 2m) dg adanya e-katalog bakal ada 3 – 4 pemenang. Sebab 1 item obat hanya dimiliki satu perusahaan, kt butuh obat dg berbagai produsen jd nya,.. Tentu ada beberapa kontrak pemenang. Dan dispenda tidak akan terima untuk pencairan. .? Pd wkt pertemuan dg lkpp dan ditjen kemenkes katanya dah koordinasi lintas departemen..smntara di daerah bermasalah. Bagaimana solusiny.?

————————————————————

    Ada dua hal utama yang saya tangkap pada poin pertanyaan diatas yaitu tentang dinamika yang terjadi pada sub rincian obyek belanja/sub kode rekening belanja dan tentang jumlah bukti perjanjian yang didapatkan untuk satu kode rekening/rincian obyek belanja.

Dinamika Sub Kode Rekening

    Seperti dijelaskan sebelumnya dasar besaran belanja yang diatur dalam DPA adalah sampai dengan rincian obyek belanja. Untuk itu dinamika perubahan atau pergeseran dibawah rincian obyek belanja atau saya sebut sub kode rekening sepenuhnya kewenangan PA.

    Permendagri 13/2006 pasal 160 hanya mengatur tentang pergeseran Rincian Obyek Belanja. Berikut detailnya

  1. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
  2. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
  3. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
  4. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

    Ayat 4 pasal 160 inilah yang kemudian memberatkan. Seolah-olah fleksibilitas aturan pengadaan barang/jasa yang dikawal Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya terbentur PP 58/2005, yang mengharuskan pergeseran melalui jalur yang panjang hingga DPRD karena berhubungan dengan Perubahan APBD.

    Padahal dinamika pada pengadaan obat adalah hanya pada sub rincian obyek belanja/sub kode rekening bukan pada rincian obyek belanja/kode rekening.

Bahkan berdasarkan wejangan dari guru sekaligus rekan trainer PBJ yang juga Widyaiswara Pusdiklatwas BPKP Pusat, Bapak Burhanudin,  M.E., Ak, Pasal 160 ayat 4 pemahamannya bukan menunggu APBD Perubahan melainkan pergeseran obyek dan rincian obyek bisa dilaksanakan bila penjabaran dirubah sudah merupakan dasar pelaksanaan (DPA)  dan selanjutnya jangan lupa hasil pergeseran dimasukkan dalam APBD-P.

Jumlah Bukti Perjanjian

    Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 telah mengadopsi metode strategic procurement. Diantaranya dengan pembagian paket pekerjaan dan paket pengadaan. Kontrak pengadaan bersama seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 53 ayat 2.
Dikenal pula istilah lelang itemize yang tersirat dalam pasal 80 ayat 6 bahwa Kelompok Kerja ULP dapat menetapkan hasil pemilihan kepada lebih dari 1 (satu) Penyedia, jika diperlukan.

    Silakan buka lagi artikel Analisa Paket Pekerjaan dan Paket Pengadaan artinya beberapa paket pekerjaan dapat saja digabungkan dalam satu paket pengadaan. Dari sini bisa saja satu proses paket pengadaan (misal baca: pelelangan) akan menghasilkan beberapa pemenang dan beberapa paket kontrak mengikuti jumlah paket pekerjaan.

    Misalkan pengadaan obat yang terpisah di beberapa SKPD (misal Dinas Kesehatan dan RSUD) untuk pelelangannya digabung dan nanti penyedia yang memenangkan paket (mungkin saja satu atau 2) bertanda tangan kontrak dengan 2 PPK (PPK Dinas Kesehatan dan PPK RSUD). Sehingga jumlah bukti perjanjian dalam satu paket pengadaan bisa saja 1 atau beberapa.

EPurchasing Obat

    Dalam kasus ePurchasing Obat yang terjadi adalah 1 rincian obyek belanja yang tertuang dalam kode rekening rincian obyek belanja, menghasilkan beberapa paket pengadaan, beberapa paket pekerjaan, beberapa penyedia dan beberapa kontrak. Apakah hal ini boleh atau wajar?

    Kontrak atau bukti perjanjian adalah persoalan yang ada diwilayah pengadaan. Artinya diwilayah bahasan Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 jelas sekali tidak ada permasalahan. Karena kewenangan penetapan paket pekerjaan ada diwilayah PA/KPA dan kewenangan penetapan paket pengadaan ada diwilayah pejabat pengadaan/pokja ULP.

    Bagaimana dengan pembayaran? Karena dalam kode rekening rincian obyek belanja tidak ada pergeseran atau perubahan semestinya tidak ada masalah. Batas pembayaran yang dapat diberikan adalah sebatas besaran kode rekening
rincian obyek belanja. Tidak ada ketentuan yang melarang pembayaran terhadap beberapa bukti perjanjian. Atau mengharuskan satu rekening pembayaran satu bukti perjanjian.

    Intinya selama total anggaran yang ada pada kode rekening
rincian obyek belanja tidak
bertambah atau bergeser kode rekening
rincian obyek belanja lain maka tidak berlaku ketentuan Permendagri 13/2006 pasal 160.

Pemecahan Anggaran / Paket

    Sebagai catatan tambahan yang juga sering menjadi hambatan adalah ketakutan terkait pemecahan paket pekerjaan dan/atau paket pengadaan, pemecahan anggaran. Diwilayah penganggaran dan pembayaran aturan tentang pemecahan anggaran diatur pada Permendagri 13/2006 pasal 160 dengan nomenklatur perubahan atau pergeseran.

Sedangkan pemecahan paket pengadaan diatur oleh Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya dalam pasal 24 ayat 3 bahwa dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:

  1. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  2. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
  3. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
  4. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Huruf c mengisyaratkan pemecahan paket “halal” selama tidak ditujukan untuk menghindari pelelangan. Dengan demikian pertimbangannya dikembalikan pada prinsip pengadaan utamanya efisien, efektif, tingkat kompetisi dan akuntabilitas. ePurchasing obat telah ditetapkan secara khusus dalam Perpres 54/2010 pasal 110 sehingga dari sisi efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas terpenuhi. Kemudian dari sisi kompetisi telah dijamin melalui kontrak payung LKPP-RI dan Penyedia tentang eCatalog. Untuk itu ePurchasing obat sudah dipastikan tidak ditujukan untuk menghindari pelelangan.

Meski wewenang PA/KPA ada pada paket pekerjaan dan PPK secara tegas hanya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan paket pekerjaan. Namun terkait kebijakan penetapan pemaketan pekerjaan PPK berhak untuk mengajukan usulan perubahan apabila dianggap tidak sesuai. Demikian juga dengan Pokja/Pejabat Pengadaan hanya berhak mengajukan perubahan pemaketan pekerjaan kepada PA/KPA melalui PPK.

Terkait ePurchasing PPK/Pokja dapat mengusulkan perubahan paket pekerjaan obat kepada PA/KPA sesuai dengan daftar obat yang tertera pada eCatalog.

Dari hasil penelusuran pemikiran diatas maka saya berkesimpulan bahwa proses ePurchasing Obat semestinya tidak menghadapi masalah baik disisi pengadaan maupun disisi pembayaran. Demikian sedikit bahasan semoga dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut.

Print Friendly