Download – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Kam. Agu 16th, 2018

110 thoughts on “Download

  1. boleh minta tolong ga ? aku lagi bingung nyari buku konsolidasi peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk pdf. klo boleh aku dibantu link atau website nya. terima kasih sebelumnya

      1. Pak Samsul, saya coba lihat file dropbox anda. Saya lagi cari konsolidasi perpres pengadaan pemerintah. Tapi folder di dropbox anda kosong. Apa sudah di hapus?

          1. Pak saya Nelson dari papua..mau tanya apakah ada lampiran untuk kesalahan penulisan dalam jenis kegiatan proyek agar bisa dilakukan penagihan? contoh judul dalam DPA nama kegiatan “penagadaan barang dan jasa konsultasi” namun sebenarnya adalah “pengadaan barang dan jasa perbaikan atau perawatan….dan pekerjaan sudah selesai di kerjakan yaitu proses perbaikan atau perawatan .
            mohon info dan saran karena mungkin ini adalah salah ketik atau copy paste yang termasuk kesalahan administrasi. ..terima kasih pak.

  2. Pa Samsul Ramli, mohon ijin download bahan2 yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa sebagai referensi jabatan fungsional

  3. Pa Samsul Ramli, mohon di infokan cara evaluasi penawaran teknis lelang itemized, karena rekanan tidak menawar semua item barang atau ada penawaran terhadap item barang tetapi speknya tidak sesuai, apakah langsung gugur?

    1. Pak Oka: Dalam menu download sudah saya publish contoh dokumen lelang itemize.. untuk case bapak penyedia hanya tidak dimenangkan pada paket barang/pekerjaan dimana dia menawarkan tidak sesuai persyaratan sementara untuk paket lain yang memenuhi dapat ditetapkan sebagai pemenang… terkecuali sudah tidak memenuhi syarat administrasi atau kualifikasi…

  4. pak samsul, mohon bantuannya untuk contoh-contoh formulir pekerjaan swakelola di desa, mulai dari perencanaan sampai serah terima pekerjaan dari TPK ke Kades. terima kasih sebulumnya

  5. Mohon Informasi, apabila proses pengadaan pada pejabat pengadaan telah selesai, apakah dokumen (penawaran + dokumen evaluasi) yang diserahkan ke PPK yang asli semua atau fotocopy nya saja?

    1. Pak Dicki: Riwayat HPS berisi data dan informasi dasar dari proses penyusunan HPS diantaranya informasi berisi identitas (alamat,nama,karakteristik dan/atau identitas lainnya) dari sumber informasi. Kemudian karakteristik data yang didapat seperti harga pokok atau harga pasar yang didapat, metode didapatkannya harga per sumber informasi harga barang dll… semua tertuang dalam kertas kerja yang dapat didokumentasikan serta dipertanggungjawabkan…

      1. Salam juga sesama fungsional ppbj pak. Sy d kelas 6. Mudah2an bisa terjalin trus komunikasinya. Mhn d bantu klo pengen konsultasi pak.

  6. konsul pak ramli….kami tahun ada pembangunan IPAL (didalam pembangunan ada pengadaan) dan catalog yang tersedia untuk IPAL hanya utk kapasitas klinik dan puskesmas, sementara kami butuh yang besar kapasitas 100 tempat tidur. apakah kami boleh lelang umum atau harus e-purchasing dengan kapasitas yang kecil ini….satu lagi mengenai pengolah limbah padat (incenerator) di ecatalog ada itemnya tapi kami rencanakan harus dengan rumahnya sekalian, tapi pihak penyedia hanya mau pasang uji fungsi tapi untuk rumahnya mereka tidak mau, sementara dananya kami hitung termasuk rumah incenerator…apakah utk fisiknya (rumah incenrator) di PL sendiri tidak menyalahi aturan?trims…maaf kepanjangan.. 🙂

    1. Pak Xisto:
      1. Kata kuncinya kebutuhan jika memang yang ada di katalog tidak memenuhi kebutuhan silakan dilakukan pelelangan/non katalog
      2. Jika yang dbutuhkan sudah ada di katalog dan rumahnya merupakan jenis pengadaan tersendiri maka bisa saja rumahnya diadakan terpisah karena dengan metode yang berbeda bisa lelang/pengadaan langsung jika memenuhi kriteria. Untuk pemecahan paket dalam satu rekening silakan dikonsultasikan dengna pihak keuangan setempat.

  7. Ass Pa Syamsul Ramli : Pelaksanaan pelelangan utk pengadaan barang telah dilaksanakan hanya 1 penyedia yang memasukan penawaran tetapi, dalam klarifikasi teknis dan negosiasi harga penyedia mempersoalkan : (a). perbedaan item belanja pada Spesifikasi teknis ada tetapi dalam HPS/RAB/BoQ tidak ada (dicantumkan) yang dibuat oleh PPK. (2) Penyusunan HPS u item barang pabrikan yang tidak sesuai dengan harga pasaran (kenyataannya sangat rendah). Apakah kami dapat mengakomodir permintaan penyedia dengan menyesuaikan ketidaktepatan hal dimaksud dengan PPK sebelum Pembuatan BA. klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Mohon Penjelasan..

    1. Pak Dul: (a) Tentang perbedaan item belanja pada spek teknis/gambar dan RAB maka yang tertinggi adalah apa yang ada dalam spek/gambar. (b) patokan klarifikasi dan negosiasi adalah HPS jadi tidak ada ketentuan tentang koreksi harga pasar pada negosiasi. Hindari menaikkan Harga Satuan melebihi HPS/Penawaran. Apa yang sudah tertuang dalam dokumen pemilihan tidak boleh diubah setelah batas akhir pemasukan penawaran terkecuali hal-hal yang memang dapat diubah menurut dokumen pemilihan.

  8. Ijin tanya Pak Ramli, tanggal terbit Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tepatnya setelah pemeriksaan dan serah terima atau sebelumnya…??

  9. konsultasi pak Ramli, jika PA/KPA setuju dgn PPK utk lelang gagal. ada 1 pemenang cadangan apa bisa dil tetapkan sbgai calon pemenang, kalau tdk apa yg harus dilakukan? thx pak

    1. Pak Nus manesi: jika kita baca pasal 84 tentang solusi lelang gagal maka lelang digagalkan dulu untuk dilakukan evaluasi ulang jika masih ada cadangan… tentu nanti cadangan jika memenuhi syarat akan menjadi calon pemenang.

  10. Pak Ramli, mohon ijin.
    Punya contoh format evaluasi jasa konsultasi perorangan/BU dgn metode pengadaan langsung?
    Saya sudah gugling nda ketemu, di tmpt pak Rahfan jg nda ada. Tolong ya pak …
    Thanks before.

  11. Pak Samsul…untuk pengadaan dengan pagu di bawah 50 juta bisa dilakukan melalui kwitansi…boleh minta contoh dokumen nya sama bapak? terima kasih

  12. Selamat siang, Pak Samsul.
    Izinkan saya bertanya mengenai Pekerjaan Swakelola Tipe 1, Swakelola oleh K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran. Untuk pengadaan bahan kegiatan swakelola tersebut, pengadaannya dilakukan oleh PPK bukan? Atau bisa kah misal, Tim Pelaksana Pekerjaan yang membeli bahan sendiri? Semisal ada contoh lengkap mengenai Pekerjaan Swakelola Tipe 1, boleh saya minta penjelasan maupun dokumen pendukungnya? Terima kasih.

  13. pak samsul … saya mau naya dikit ni pak masalah pengadaan langsung
    apakah bisa pekerjaan pemeliharaan kantor biasa seperti mIsalnya pengecatan atau konstruksi lainnya yang nilainya di bawah 50 jt menggunakan kuitansi ?

    1. Pak Andry: jika tidak ada tanggungjawab lanjutan setelah pekerjaan selesai maka silakan pakai kuitansi, tapi jika ada ketentuan lanjutan terkait quality assurance atau jaminan kualitas maka menggunakan SPK

  14. pak Ramli, bolehkah dalam kontrak dengan pemerintah mencantumkan biaya manajemen proyek selama proyek tersebut dilaksanakan?misal sebagai manajer proyek , asisten manajer proyek, dan biaya telekomunikasi manajer proyek. Bila boleh, apakah diperkenankan manajer proyek juga berperan sebagai tenaga teknik yang dihitung per sub pekerjaan dalam kontrak tsb?

    terimakasih sebelumnya
    Salam

    Wawan

    1. Pak wawan : kontrak diikat atas keseluruhan biaya yang diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dan itu ada dalam penawaran penyedia selama masih dibawah hps dan sesuai dgn ketentuan kontrak bisa saja.

  15. Pak Samsul mohon kiranya dapat memberikan saya pencerahan

    1. Terkait kontrak tahun jamak yang telah ditandatangani para pihak, apakah dananya dimungkinkan tidak lagi tersedia dalam dipa tahun berikutnya? apabila terjadi yang demikian, apa yang harus dilakukan oleh Pengguna? apakah pengguna dimungkinkan untuk mengajukan anggaran baru terkait kontrak tersebut, mengingat terdapat pekerjaan yang belum dilakukan realisasi pembayarannya?

    2. Apakah bapak mempunyai referensi mengenai review design? Apa akibat hukum yang terjadi apabila terdapat perubahan pekerjaan (termasuk perubahan desain) yang nilainya lebih dari 10% dari nilai kontrak. apa saja langkah yang perlu dilakukan apabila terjadi demikian?

    Terima kasih sebelumnya pak

    1. 1. Bisa saja terjadi dan keadaan tersebut diluar kekuasaan pihak PPK dan Penyedia. Atas dasar ini dilakukan pengakhiran kontrak atas kesepakatan para pihak dan realisasi pekerjaan yang dapat dibayar. Alternatif kedua jika kedua pihak bersedia atas kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD atau Kemenkeu terkait kepastian anggaran akan dianggarkan pada tahun berikutnya atau APBN/D-P maka para pihak dapat melanjutkan pekerjaan dengan memperpanjang kontrak sampai dengan ketersediaan anggaran dan pembayaran atas hal ini penyedia berhak meminta kompensasi misal eskalasi harga satuan pekerjaan dll.
      2. Jika terjadi perubahan nilai kontrak melebihi 10% maka perubahan tersebut dilakukan pemilihan baru dengan kontrak baru atas senilai tambahan tersebut, jika dipertimbangkan satu kesatuan konstruksi, maka dengna penunjukan langsung kepada penyedia terkait atau awal.

  16. Pak Symsul yg tehormat,Mohon pencerahan bpk tentang Pengalaman Perusahaan dimasukkan di sistim spse thn 2011 sedangkan kitaminta 2012 keatas, naman di penawaran disampaikan pengalamannya 2012 apakah itu gugur, terimakasih pak syamsul

  17. Selamat pagi Pak, saya syahrul dari Kalbar.
    apakah Bapak mempunyai contoh format evaluasi prakualifikasi dan penawaran pada Seleksi Umum Jasa Konsultansi dan contoh format evaluasi penunjukkan langsung ?
    mohon dapat dikirimkan via alamat email : humprosanggau@gmail.com

    Terima kasih banyak pak atas bantuannya

  18. Pak untuk persekongkolan dalam lelang, 5 indikasi tersebut jika tidak terbukti minimal 2 apakah lelang tetap batal/peserta tetap digugurkan? adakah dasar hukum/peraturan yang memuat untuk 5 indikasi yang bapak maksud? terima kasih banyak.

  19. ijin bertanya pak samsul..
    Suatu pelelangan pekerjaan konstruksi jalan lingkungan kantor dengan HPS < Rp. 1,5 M. ada 5 peserta yang memasukkan penawaran, salah satunya ada perusahaan dengan klasifikasi usaha di SBUJK nya Non-Kecil. apa bisa langsung digugurkan di evaluasi kualifikasi atau di evaluasi administrasi sudah bisa?

      1. iya klasifikasi usaha : perusahaan kecil.
        Ijin usahanya yang pak samsul maksud kan di atas kecil itu ijin usaha yang mana ya pak?
        karena dalam tabel kualifikasi pada sistem yang dimiliki PT dimaksud semua klasifikasi ijin usaha itu semua tertulis Perusahaan Non-Kecil.
        1. SIUJK, Klasifikasi nya = Perusahaan Non-Kecil,
        2. SBUJK, klasifikasi nya = Perusahaan Non-Kecil, dan
        3. bahkan SIUP dan TDP nya juga = Perusahaan Non-Kecil.

          1. Saya harus luruskan tdk ada perusahaan non kecil yg ada perusahaan kecil, menengah dan besar… jika paket ditetapkan sebagai paket usaha kecil maka perusahaan menengah dan besar tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang… ini substansi maka dari itu digugurkan pada tahap administrasi pun jg tdk masalah…

  20. Met Malam Pak,Saya ingin konsultasi tentang tugas dan tanggung jawab PPTK terhadap paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa karena saya sebagai PPTK diberi tanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa oleh PA/PPK (kepala Dinas )

  21. Pak Kami ada Permasalahan tentang pengadaan RPPJ ( Rambu Pendahuan Petunjuk Jurusan ) terpasang,yang mana dalam speknya tiang oktagonal galvanis panjang 6,5 M dan dalam gambar panjangnya juga 6.5 M,setelah di cek dilapangan sebelum dipasang tiang tersebut panjangnya benar 6.5 M akan tetapi terdapat sambungan memakai las 20 cm.
    Pertanyaannya :
    Apa bisa diterima tiang tersebut karena didalam gambar tidak ada menyatakan sambungan

    Apabila tidak diterima oleh PA/PPK tiang yang bersambung itu mengakibatkan tidak terpasangnya RPPJ ,sedangkan pengadaan daun rambunya telah tersedia serta pondasi untuk tiang telah siap oleh rakanan .Dalam hal ini PA/PPK telah menyampaikan kepada Rekanan untuk mengganti tiang tersebut ternyata rekanan tersebut tidak menyanggupinya.
    Pertanyaannya :
    Apa bisa dibayar untuk daun rambu dan pondasi yang telah terpasang sedangkan judul kontraknya Pengadaan RPPJ terpasang

    1. Pak Em Hasril: Jika yang diminta dan tersedia di pasar secara teknis tanpa sambungan maka yang disediakan penyedia juga harus demikian tidak boleh ditawar2. Jika memang satu kesatuan tanggungjawab konstruksi maka pondasi dan daun rambu juga tidak dapat diterima sehingga penyedia tidak bisa dibayar jika tidak mengganti. Menurut pendapat saya sifatnya satu kesatuan jadi jika diterima pondasi dan daun rambunya PPK harus bisa mempertanggungjawabkan justifikasi teknisnya.

      1. Terima kasih Pak atas masukan dari Bapak.moga bermanfaat baagi kami di DInas Perhubungan Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.sebagai acuan dalam pembahasan dengan rekanan.

  22. pak samsul, saya ingin berkonsultasi mengenai penyusunan HPS untuk pengadaan bahan makanan bagi narapidana / tahanan yang tidak kena ppn dan yang kena ppn. Dari 18 bahan makanan antara lain: 1) Beras, 2) Ubi Jalar/singkong, 3) Daging Sapi, 4) Ikan Segar, 5) Ikan Asin, 6) Telur itik/ayam, 7) Tempe/kacang kedelai, 8) Kacang Hijau, 9) Kacang Tanah, 10) Kelapa Daging, 11) Sayuran Segar, 12) Bumbu masak terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, terasi, 13) Garam Dapur, 14) Gula Kelapa, 15) Minyak Goreng/kelapa, 16) Pisang, 17) bahan bakar gas elpiji, dan 18) Cabe Merah.
    yang menjadi pertanyaan saya, bahan2 makanan mana saja yang tidak kena ppn dan mana yang kena ppn?
    dan dasar penetapan ppn diatur dimana?

  23. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh…maaf pak sy mau menyakan mengenai konsultasi perencanaan sebuah bangunan gedung negara dimana konsultannya perencananya kontraknya menggunakan kontrak lumpsump apa diperkenankan,….dasar hukumnya apa pak…terima kasih…jazakumullahu khairan

    1. Waalaikumsalam.. pemilihan jenis kontrak diserahkan pada putusan PPK dalam mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapi serta kemampuan mengendalikan risiko. Jadi baik lumpsum maupun harga satuan tidak masalah.

  24. assalaamualaikum pak samsul
    maaf pak dalam beberapa bulan ini saya mengikuti catatan catatan bapak mengenai pengadaan barang dan jasa dan ternyata rumit juga ya pak?hehe
    ada beberapa pertanyaan pak perihal pengadaan barang dan jasa yang sedang saya hadapi

    mengenai Peraturan Menteri 5ekerjaan Umum No. 31/PRT/M/2013 tentang Perubahan ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, terutama pada pasal 6d menyatakan sebagai berikut :
    3. Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.
    nah pertanyaan saya pak samsul dalam frasa beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dst..
    apakah bersamaan dalam proses lelang (pengumuman pasca kualifikasi) ataukah bersamaan dalam artian waktu pengerjaannya pak?
    karena kebetulan ada satu paket pengerjaan proses lelang 16 juni 17, penetapan pemenang 21 juli 2017 sampai penandatanganan kontrak 26 juli 2017…dan satu paket pengerjaan juga proses lelang 4 agustus 2017, penetapan pemenang 25 agustus 2017 sampai ttd kontrak 5 september 2017..dalam kedua pengerjaan ini menggunakan personil pekerja dan personil tenaga ahli yang sama..apakah ini masuk kualifikasi pasal 6d ayat 3 permen diatas pak?
    sebelumnya saya ucapkan terimakasih apabila pak samsul berkenan membaca serta dapat menjawab pertanyaan kami

    1. Titik sentralnya adalah sejak batas akhir pemasukan penawaran. Artinya saat ditawarkan, sejak batas akhir pemasukan penawaran, personil tersebut sudah benar-benar tidak bekerja pada paket pekerjaan lain atau tidak ditawarkan pada paket pengadaan yang lain. Maka dari itu pokja perlu memastikan kepada penyedia dari sekian paket pengadaan yang ditawar personil itu akan ditawarkan pada paket yang mana jika telah ditetapkan maka pada paket lain dianggap tidak ditawarkan. Meskipun nanti pada paket yang dipilih ternyata tidak memenangkan sudah tidak masalah.

      1. assalamualaikum pa samsul, saya ingin tanya pak setelah kita menghitung niali paket konstruksi dari nilai pagu maka didapatkan harga jasa konsultansi perencana ada yang dibawah 50 juta dan ada yang diatas 50 jt dari nilai ini maka siapa yang punya kewenangan untuk menunjuk konsultan perencana pak,
        terimakasih atas pencerahannya..

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.