Dokumen Kualifikasi Bukan Dimasukkan Dalam Penawaran Apendo/.rhs – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Mon. Jul 16th, 2018

Dokumen Kualifikasi Bukan Dimasukkan Dalam Penawaran Apendo/.rhs

Catatan ringan. Meski sudah banyak yang mengetahui soal ini namun sekedar mengisi hari, pantas kiranya untuk mengupas sedikit tentang Dokumen Kualifikasi. Definisi dokumen kualifikasi ini kadang menjadi kabur ketika dalam rutinitas pengadaan didera oleh UU Kebiasaan.

 

Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 pada pasal 1 angka 21 menyebutkan Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

 

Kemudian Dokumen Pengadaan tersurat dalam pasal 64 ayat 1 terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi. Dengan demikian dari sisi pengguna (pemerintah), yang diwakili oleh Pokja ULP, menawarkan ke pasar penyedia tentang kebutuhan barang/jasa melalui sebuah dokumen yang bernama Dokumen Pengadaan. Dokumen pengadaan yang harus direspon oleh penyedia adalah Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan.

 

Dokumen Kualifikasi berisi persyaratan kompetensi minimal “PENYEDIA” berdasarkan pertimbangan PPK dan Pokja ULP baik dari sisi administratif maupun teknis. Minimal dokumen Kualifikasi terdiri atas:

  1. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
  2. formulir isian kualifikasi;
  3. instruksi kepada peserta kualifikasi;
  4. lembar data kualifikasi;
  5. Pakta Integritas; dan
  6. tata cara evaluasi kualifikasi.

Jika dilihat dari komponen dokumen kualifikasi maka poin intinya adalah pada Formulir Isian kualifikasi. Poin a,c,d,e dan f hanya berisi bagaimana Formulir Isian kualifikasi diisi, bagaimana dievaluasi dan bagaimana isian kualifikasi dipertanggungjawabkan.

 

Apakah kemudian ketika penyedia telah dinilai memenuhi syarat Dokumen Kualifikasi langsung dinyatakan layak untuk melaksanakan pekerjaan? Jawabnya belum tentu. Karena pokja ULP, sebagai wakil pengguna, harus memastikan bahwa penyedia yang memenuhi syarat kualifikasi ini juga layak sebagai pelaksana pekerjaan (barang/jasa).

Kelayakan sebagai pelaksana pekerjaan ini dituangkan pokja mewakili pengguna dalam “dokumen pemilihan”. Sebaliknya dalam metode pascakualifikasi penyedia yang dinilai layak terpilih sebagai pelaksana pekerjaan belum tentu layak secara kualifikasi sebagai penyedia.

 

========= Pointer ========

Dokumen Kualifikasi bertujuan menilai kelayakan sebagai penyedia.

Dokumen Pemilihan bertujuan menilai kelayakan sebagai pelaksana pekerjaan

========= Pointer ========

 

Dalam Dokumen Penawaran, penyedia akan merespon Dokumen Kualifikasi dengan Isian Kualifikasi Penyedia dan Dokumen Pemilihan direspon dengan Penawaran. Dari sini jelas sekali, dari sisi penyedia, bahwa Isian Kualifikasi dan Penawaran mempunyai ruang lingkup tujuan yang berbeda.

 

Disiplin dan kesamaan pemahaman ini penting antara penyedia dan pihak pengguna, yang diwakili oleh Pokja ULP. Maka dari itu jika semua pihak memahami tujuan disusunnya BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) semestinya tidak terjadi perselisihan paham. IKP tidak hanya berisi instruksi kepada penyedia tetapi juga instruksi kepada Pokja ULP. Ibarat kata IKP adalah agreement antara pokja ULP dan Penyedia dalam mengikuti rule of the game atau aturan main pengadaan.

 

Dalam IKP dituangkan secara jelas definisi dan tata cara yang harus disepakati. Misal definisi Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran, bagaimana tata cara evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran dan lain sebagainya.

 

Karena fokus kita pada Dokumen Kualifikasi dan Isian Kualifikasi maka untuk penawaran kita bahas dilain kesempatan, Insya Allah. Berikut kutipan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Perka LKPP 1/2015.

 


Dalam capture di atas berisi petunjuk pengisian Data Kualifikasi.

 

Pasal 19.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE. Dari bunyi pasal ini jelas sekali bahwa peserta wajib mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.

Jika pasal ini tidak dipatuhi maka para pihak sudah mengingkari BAB III IKP. Artinya mengingkari Dokumen Pengadaan. Menurut kesepakatan, yang dilambari dengan Pakta Integritas, maka para pihak yang mengingkari atau tidak patuh pada ketentuan Dokumen Pengadaan diberikan sanksi sesuai pasal 118. Untuk penyedia yang paling ringan adalah digugurkan.

 

Setidaknya ada beberapa tindakan, dari sisi penyedia, yang dapat dikategorikan mengingkari pasal Pengisian Data Kualifikasi:

  1. Sama sekali tidak mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
  2. Tidak mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE meskipun menyertakan Formulir Isian Kualifikasi dalam Dokumen Penawaran (Apendo/.rhs).
  3. Hanya mengisi sebagian form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE namun selengkapnya dimasukkan dalam Dokumen Penawaran (Apendo/.rhs).

 

Kategorisasi di atas diperkuat dan dirincikan dalam ketentuan pasal tentang tata cara evaluasi kualifikasi.


Untuk itu dalam tata cara evaluasi kualifikasi perlu ditegaskan.


Dari tata cara ini jelas tertuang bahwa substansi Data Kualifikasi adalah yang dikirimkan melalui aplikasi SPSE, bukan yang dikirimkan dalam dokumen penawaran (Apendo/.rhs). Untuk itu jika para pihak taat azas dan aturan atas kesepakatan dalam IKP, maka dokumen isian yang disampaikan dalam dokumen penawaran (Apendo/.rhs) tidak dapat melengkapi isian pada aplikasi SPSE. Jikapun formulir isian tidak memenuhi kebutuhan isian maka pada aplikasi SPSE telah tersedia fasilitas unggahan/upload file pelengkap kualifikasi.

 

Sedikit catatan meskipun tidak ideal, namun mengikat pada ketentuan isian pada aplikasi SPSE, jika penyedia tidak mengisi formulir isian kualifikasi namun mengupload/unggah file formulir isian kualifikasi pada fasilitas unggahan/upload pada aplikasi SPSE, tetap dianggap memasukkan Isian Kualifikasi dan tidak dapat digugurkan.

 

Terkecuali diatur berbeda dari Dokumen Pengadaan (IKP), seperti halnya aturan tentang KSO.


 


Untuk anggota KSO maka isian kualifikasi dapat dikirimkan pada fasilitas unggahan/upload pada aplikasi SPSE (Diutamakan) namun jika pun diupload dalam dokumen penawaran tidak masalah. Dengan catatan Perusahaan Leader/Wakil KSO tetap menginput pada Formulir Isian Kualifikasi aplikasi SPSE.

 

Ketentuan-ketentuan ini juga diperkuat oleh Perka LKPP-RI 1/2015 tentang e-Tendering sekaligus sebagai salah satu petunjuk teknis Perpres 4/2015.


Mungkin ada yang menyampaikan sanggahan terhadap klausul “aplikasi SPSE” ini. Kemudian berargumen bahwa Isian Kualifikasi yang disampaikan pada Dokumen Penawaran Apendo/.rhs adalah juga bagian dari “aplikasi SPSE”. Untuk hal ini bisa kita lihat pada ketentuan dokumen penawaran.

 


Jelas sekali perintah IKP bahwa Data Kualifikasi “diinput” pada SPSE bukan di “upload” melalui file penawaran yang telah disandikan.

 

Simpulannya adalah, jika IKP dan Tata Cara Evaluasi Kualifikasi mengacu pada SDP LKPP V.1 sebagai turunan Perka 1/2015 tanpa dilakukan editing pada bagian dokumen kualifikasi, maka:

  1. Tidak mengisi form isian elektronik data kualifikasi atau hanya mengisi sebagian sehingga tidak memenuhi syarat kualifikasi dalam aplikasi SPSE, meskipun menyertakan file Formulir Isian Kualifikasi dalam Dokumen Penawaran (Apendo/.rhs) yang lengkap dan benar, sanksinya tetap digugurkan.
  2. Tidak mengisi form isian elektronik data kualifikasi atau hanya mengisi sebagian dalam aplikasi SPSE, namun menyertakan file Formulir Isian Kualifikasi lengkap dan benar dalam fasilitas Unggahan/Upload pada aplikasi SPSE tidak dapat digugurkan.

 

Demikian sedikit uraian tentang dokumen kualifikasi yang mengikat pada formulir isian kualifikasi pada aplikasi SPSE. Semoga dengan adanya sistem SIKAP persoalan isian kualifikasi ini menjadi lebih simple, sederhana, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhirnya pelelangan dapat berjalan lebih cepat.

Print Friendly, PDF & Email

72 thoughts on “Dokumen Kualifikasi Bukan Dimasukkan Dalam Penawaran Apendo/.rhs

  1. Mantap argumennya, Pak Samsul (y).

    Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana menyikapi isian kualifikasi yang diisi oleh peserta berbeda dengan aslinya.
    Misalnya kesalahan penulisan nomor SIUP. Apakah langsung dianggap peserta tidak dapat membuktikan isian yang diisinya, dan digugurkan?

    1. Pak Kujang: setidaknya ada 2 hal yg perlu diperhatikan… 1. Mengisi tapi salah ketik, 2. Mengisi tapi salah merujuk pada no. Ijin usaha perusahaan lain. 3. Tidak mengisi sama sekali.

      Utk angka 2 dan 3 saya sepakat gugur…
      Utk angka 1 masih bisa dijustifikasi dgn memperlihatkan dokumen asli dan kesalahan ketik memang terbukti…

  2. izin tanya pak walaupun OOT, jika ada suatu paket pelelangan sederhana dengan klasifikasi pekerjaan untuk perusahaan kecil kemudian ada yang memasukan penawaran dengan bentuk badan usahanya Perusahaan Terbatas dengan klasifikasi SIUP kecil, TETAPI nilai dari paket pekerjaan yg pernah dilakukan pada tahun 2013 melebihi 2,5 M, sehingga kalo merujuk UU.20/2008 perusahaan tersebut sudah masuk klasifikasi perusahaan menengah.
    Pertanyaannya: Perusahaan tersebut gugur atau tidak ya pak?

    Terima kasih

    1. UU UMKM seingat saya mengatur omset per tahun berdasarkan laporan keuangan.. jadi bisa saja 2013 sapat 2,8 kemudian tahun berikutnya omsetnya kurang dari itu.. kalo diggurkan dasarnya kurang kuat… malah lebih kuat SIUP dari sisi adm kualifikasi… klarifikasi kepada penerbit jaminan..

  3. Pak Samsul Ramli, Apa sebabnya Daftar Personil Inti dan Daftar Peralatan Utama Minimal masih dijadikan Penilaian Teknis dan dimasukkan kedalam Dokumen Teknis, padahal Data Personil Inti dan Data Peralatan Utama Minimal,sudah dimasukkan kedalam Data Kualifikasi dan di input melalui aplikasi SPSE?

    1. Pak Watashiwa: Karena ada 2 aturan yang mengatur soal ini maka dasar hukumnya mengikat pada Dokumen Pengadaan itu sendiri jadi penyedia harus cermat melihat dokumen khususnya ketentuan IKP, LDP dan LDK… 22nya tidak bisa dipersalahkan karena masing2 pegang aturan yang sah.

  4. Mohon bantuannya pak ramli
    untuk saat ini, apabila lelang konstruksi 800 juta, yang memasukkan penawaran hanya satu penyedia. bagaimana kira2 proses selanjutnya..?apakah lelang ulang atau dilanjutkan dengan penilaian kualifikasi penawaran dan klarifikasi negosiasi?? mengingat tidak ada persaingan penyedia…trims

  5. Pak. Untuk menilai kelayakan penyedia dalam hal personil inti dan daftar peralatan serta bahan evaluasi kualifikasi, Pokja mempersyaratkan bukti peralatan (STNK, Kuitansi Pembelian) dan bukti personil inti (Pendidikan =Ijazah,Pengalaman = CV,Profesi = SKA/SKT) dilampirkan/diunggah dalam dokumen isian kualifikasi apakah diperbolehkan? atau cukup mengisi form isian kualifikasi saja tanpa perlu mengunggah buktinya?

    1. Pak Nur Buana: utamanya adalah isian bukan uploadan kecuali dalam isian tidak ada kolom yang tersedia untuk memuat informasi yang diminta baru upload data tambahan… itupun hanya isian data saja.. baru pada saat pembuktian di sampaikan salinan dan copy.. ini untuk persyaratan di LDK ya.. jika persyaratan di LDP maka mengikuti ketentuan LDP.

  6. Untuk persyaratan LDP :
    1. Tenaga Ahli/terampil memiliki pengalaman selama 5 tahun.
    Dari mana menghitung pengalaman?

    Untuk persyaratan LDK
    1. Apakah tenaga ahli/terampil merupakan tenaga tetap? jika iya dengan apa membuktikan?
    2. Apakah Peralatan harus milik perusahan?
    Masalah ini yang sering diperdebatkan di daerah saya
    Maaf pak ramli terlalu banyak pertanyaan ni.

    1. Pak Mas Maxi: 1. Cukup Bapak lihat dari SKT/SKA nya karena disana sudah tertuang lama pengalaman TA, secara substansi namanya pengalaman sejak awal berkarir sebagai TA
      2. Bisa tetap atau tidak bisa dibuktikan dengan laporan pajak PPh 3 bulan terakhir atau daftar gaji yang diaudit
      3. Milik atau Sewa

  7. Mohon pencerahan Pak Samsul, kami mengikuti tender dengan persyratan kualifikasi perusahaan NON KECIL, kami melakukan kesalahan input data penyedia pada perijinan IUJK, sehingga kualifikasi kami yang terkirim menjadi usaha KECIL, sedangkan kulifikasi IUJK kami yang benar adalah BESAR / NON KECIL.
    Apakah perusahaan kami langsung digugurkan dalam evaluasi Pak, atau masih bisa lulus sampai ikut di pembuktian kualifikasi ? mohon pencerahannya..terima kasih.

  8. Mohon pencerahana Pak Samsul, kebetulan kami lagi mengikuti pelelangan di kementrian PU, kebetulan fail yang kami uploud kami tidak melampirkan kembali SBU, tetapi pada isian form kualifakisi di sitem LPSE semua kami isi dan kami uploud. Apakah perusahaan kami bisa langsung digugurkan dalam evaluasi atau masih bisa lulus sampai ikut dipembuktian? terima kasih….

    1. Pak Asep:selama dalam pembuktian bisa menunjukkan mestinya tidak perlu digugurkan, karena ini di kementerian PU tolong dicek dalam tata cara evaluasi kualifikasi pada dokumen barangkali diatur berbeda

  9. Pak Samsul, bagaimana jika ada penyedia jasa yang menginput data kualifikasi pada SPSE tentang pengalaman perusahaannya berbeda dengan data yg disampaikan pada saat pembuktian kualifikasi… misalnya pada data kualifikasi nilai kontrak (yg akan digunakan dlm perhitungan KD) sebesar Rp 400 juta tetapi pada saat pembuktian penyedia jasa menyampaikan dokumen kontrak utk pekerjaan yg sama tetapi nilainya Rp 600 juta.
    Apakah penyedia jasa tsb bisa digugurkan? Mohon pencerahannya, terima kasih

  10. pak samsul, kalo di liat dari penjelasan bapak, berrti formulir isian kualifikasi tidak wajib di lampirkan pada dokumen penawaran (.rhs) ? sehingga tidak menggugurkan apabila tidak di lampirkan pada dokumen penawaran tersebut apabila peserta lelang telah mengisi isian kulifikasi yang disediakan dalam SPSE . terima kasih sebelumnya uintu jawabnya pak .

  11. Izin bertanya pak Samsul,,saya sedang mengikuti lelang,ada salah satu persyaratan dalam LDP dan LDK yang mengharuskan kami mengirimkan surat keterangan kinerja baik dari instansi pemerintah atau swasta yang pernah bekerjasama dengan kami sebelumnya.pertanyaannya surat keterangan kinerja baik tersebut apakah bagian dari dokumen kualifikasi yg diharuskan d upload pada isian kualifikasi di fasilitas unggah/upload dokumen persyaratan kualifikasi lainnya atau bagian dari dokumen penawaran yg harus di upload pada apendo?andai kata jawaban nya pak samsul msuk ke dalam form isian kualifikasi SPSE ,apakah surat tersebut dapat menggugurkan penawaran jika panitia ULP menjawab bahwa itu harus masuk kedalam dokumen penawaran?lalu pertanyaan selanjutnya bahwa dalam dokumen penawaran saya ada kesalahan surat yg terupload dan tidak ada hubungannya dengan penawaran paket tersebut,apakah hal tersebut dpt menggugurkan evaluasi?contoh sya,misal nama paket pengadaan ATK,krna sya pnya softcopy dokumen penawaran terdahulu dengan nama paket pengadaan komputer lalu sya hanya mengedit beberapa bagian yg d sesuaikan dengan pengadaan ATK yg akan saya tawar,tiba2 setelah sya pindahkan file dr word ke pdf ada 1 layer yang terbawa mengenai surat pernyataan yg ditujukan kepada paket yg terdahulu yaitu paket komputer.l alu panitia menyatakan itu adalah kesalahan yg dapat menggugurkan penawaran,menurut pak Samsul apakah hal tersebut memang dpt menggugurkan penawaran?thx

    1. Pak Rama: yang bisa saya tanggapi syarat tersebut tidak diatur dalam perpres atau aturan lain.. utk itu sy bisa katakan pokja menambah2 perayaratan yg melanggar prinsip terbuka dan akuntabel
      2. Twrlepas dari itu masuknya dokumen lain yg tdk dipersyaratkan selama tdk menandakan indikasi melanggar etika pbjp tdk dapat menggugurkan

  12. admin.,,bagaimana klo pihak rekanan sudah dinyatakan pemenang tetapi rekanan mengundurkan diri sebelum tanda tangan kontrak
    pertanyaa apa rekanan di kenakan sanksi atau tidak pak

    1. Pak duta tama: jelas dikenakan sanksi sesuai dokumen pengadaan yaitu digugurkan smp dgn blacklist jika tanpa alasan yg bisa dipertanggungjawabkan mengingat hal ini merupakan pelanggaran atas pakta integritas dan dokumen

  13. admin saya mau nanya : IUJK berlaku sampai 30 juni 2016, upload dokumen berakhir tanggal 29 juni 2016 jam 16.00 WIb. untuk iujk yg baru masih dalam pengurusan yg saya pertanyakan apakah iujk tersebut masih bisa digunakan dalam lelang?

    1. Pak Arifin: perpanjangan IUJK umumnya diatur 14 hari kerja sebelum batas akhir masa berlaku, dengan demikian secara ketentuan IUJK tersebut telah menyalahi. Untuk itu minta dasar aturan pembuatan IUJK tersebut jika ada kewajiban paling lambat 14 hari maka IUJK tersebut dapat digugurkan. Terkait keterangan masih dalam kepengurusan harus dari lembaga penerbit IUJK yaitu LPJK.

  14. 1. jika di tabel dukungan bank diisi tapi filenya tidak diupload apakah menggugurkan? 2. jika tabel pengalaman kosong, tp di tabel pekerjaan sedang berjalan diisi (isinya pengalaman perusahaan) apakah menggugurkan?

  15. admin saya mau minta pejelasan : jika salah satu syarat teknis yang diminta di upload pada isian kualifikasi, sedangkan pada penawaran yang terenkripsi tidak ada, apakah itu bisa menggugurkan penawaran, atau pokja bisa menerima kalau slah satu syarat teknis tersebut yang di upload pada isian kualifikasi sebagai bagian dari syarat teknis yang kurang?terimakasih sebelumnya

  16. Pak apa isian kualifikasi harus disertai dengan scan Ijin Usaha, Akta, Pajak Dan data2 lainnya yg Ada pada Data Penyedia di LPSE? Dan untuk Tenaga ahli Dan Peralatan itu bagaimana ya, apa scan SKA, CV, Referensi, Invoice/STNK/Perjanjian Sewa harus di upload dengan isian kualifikasi juga atau hanya ditunjukan Asli&copy Nya pada waktu pembuktian ?

  17. Pak Samsul… Mohon penjelasan…. misalnya ada penyedia yang KSO namun di isian kualifikasi penyedia induk dan mitra memasukan kualifikasi masing-masing… sedangkan penawaran hanya penyedia induk…. apakah mitra dianggap memasukkan penawaran??…Trims

    1. Pak Xisto: menurut saya kembali pada aturan yang diatur dalam dokumen pengadaan, umumnya ini terjadi karena kesalahpahaman penyedia terkait dokumen atau dokumennya sendiri yang tidak secara tegas menjelaskan. Selama penawarannya atas nama lead menurut saya tidak menjadi masalah.

  18. Mohon penjelasan Pak..
    Apakah Dukungan Peralatan/Perjanjian Sewa Peralatan dari sebuah UD kepada Penyedia Jasa peserta pengadaan (dalam hal ini sewa Dump truck) tetapi bukti kepemilikan di STNK yang tercantum bukan atas nama UD tersebut namun atas nama pribadi2 yang bernaung/begabung dalam UD tersebut dapat dijadikan alasan pengguguran penawaran oleh Pokja ULP dengan alasan ‘nama yang memberi dukungan/sewa (maksudnya nama UD) peralatan tidak sesuai dengan bukti kepemilikan (maksudnya nama dalam STNK)’?
    Terima kasih sebelumnya Pak..sukses selalu buat Bapak

    1. Pak UPIK: kepemilikan kendaraan bermotor tdk ditandai oleh STNK saja tapi oleh BPKB dan atau bukti riwayat kepemilikan misal bukti pembelian dll.. Sehingga BPKB atau STNK bisa saja an. Si A namun ada riwayat transaksi pembelian an. B atau diserahkan sebagai aset perusahaan dalam bentuk tanda serah terima aset pemodal kepada perusahaan. Dengan demikian mestinya diklatifikasi riwayat kepemilikan nya..

  19. Assalamu’alaikum Pak Samsul
    Saya ingin bertanya tentang cara penilaian teknis prakualifikasi jasa konsultansi untuk badan usaha dengan KSO.
    1. Bagaimana cara menilai pengalaman jasa konsultansi dengan KSO ini?
    2. Apakah penilaian dilakukan terhadap lead firm saja atau dilakukan terhadap lead firm dan anggota KSO?
    3. Jika penilaian pengalaman dilakukan terhadap seluruh anggota KSO, bagaimana cara menghitung nilai teknis kualifikasinya?

    Demikian pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya atas atensinya, Pak Samsul.

  20. admin mau minta penjelasan ni,.
    pak kalau jadwal upload dokumen penawaran tanggal 24-28 desember,,
    pertnyaannya saya mau buat dukungan bank sedangkan dari pihak bank tidak mau terbitkan tanggl tersebut di karenakan libur, tanggal 28 mulai masuk, tapi mau upload tanggal 24 desember pak, jadi saya harus terbitkan dukungan banknya tanggal berapa pak ?
    infonya admin

  21. mohon penjelasannya pak.
    pak lelang pengadaan perpres no 54 tahun 2010 ke no 4 tahun 2014 apa betul tidak di lampiri pajak 3 bulan terakhir dan tdk membuat dukungan dan jaminan penawaran ?

  22. Dear P Samsul Ramli…
    Dalam form isian kualifikasi ada isian tenaga ahli; terkait dengan tenaga ahli yang di sampaikan oleh penyedia tersebut, bagaimana kita sebagai panitia memverifikasi data tenaga ahli yang disampaikan benar,??apakah penyedia bisa menggunakan tenaga ahli yang tidak masuk dalam perusahaanya tetapi melengkapi tenaga ahli yang dimaksud dengan perjanjian kerja pada perusahaan tsb?trimakasih

      1. saya tidak mengapluad scan skdu, tapi di isian saya isi, oleh panitia saya di gugurkan bagaimana dasar hukumya kalau saya menyanggah, saya posisi nomor 1

        1. Apakah yang dimaksud SKDU surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank? Jika demikian silakan gunakan ketentuan dokumen pengadaan dan Perka 1/2015 yang menyebutkan penyedia tidak wajib mengupload lampiran selama isian kualifikasi tersedia dan lengkap. Coba pelajari dokumen lelang pada bagian tata cara evaluasi kualifikasi.

          1. Maaf saya tidak melayani permintaan tersebut karena memang tidak ada format bakunya. Sila gunakan format persuratan biasa dengan konten bagian dokumen pengadaan dan evaluasi yang mana yang dijadikan bahan keberatan. Cermati betul2 dokumen pengadaan. Tks

  23. Dalam dokumen penawaran diisyaratkan skt di scan dan diupload….dlm penawaran kami tdk kami upload…apakah persyaratan ini bisa menggugurkan peserta….apakah ada dasarnya ulp mengisyaratkan persyaratan tersebut….

  24. Izin Tanya, Jika pekerjaan yang sedang dikerjakan di buat nihil sedangkan setau pokja ada pekerjaan yang sedang dikerjakan apakah dapat digugurkan..???
    terima kasih

  25. mohon pencerahan pak….kalau pokja ULP meminta peserta lelang dalam LDP dan LDK untuk melampirkan scan ijazah asli berwarna dalam dokumen lelang dan tidak boleh melampirkan scan ijazah copy yang telah dilegalisir sekolah, apakah itu tidak menyalahi aturan pak? mengigat dalam IKP dokumen lelang tersebut dinyakakan bahwa Pemasukkan/Penyampaian Dokumen Penawaran ” Peserta tidak perlu menggunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain” . serta dalam pasal Pembuktian Kualifikasi disebutkan bahwa “Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya. “, kira2 pokja ULP menetapkan harus melampirkan scan ijazah asli berwarna dan tidak boleh melampirkan scan ijazah copy yang telah dilegalisir sekolah dasar aturanya ke peraturan yang mana? trims

  26. Mohon petunjuk pak Ramli.
    Saya ikut lelang, pada form isian data penyedia bagian akta pendirian & perubahan bila ada, sudah saya isi lengkap bahkan juga scanan akta ikut diupload. Namun menurut Pokja ketika dibuka oleh Pokja katanya isian data ada tetapi akta tidak ada. Pertanyaan saya apakah hal itu bisa menggugurkan penawaran saya ?.

  27. Assalamulaikum, Pak samsul bagiamana bila penyedia salah mengisi isian kualifikasi terkait SBU, yang diminta sbu bangunan, yang di isi sbu sipil, dan penyedia mengupload dokumen di apendo sbu sipil juga, panitia telah mengecek di web lpjk beliau memounyai sbu bangunan, apa di gugurkan. atau diluluskan(apa dasar untuk menggugurkan atau meluluskan penyedia tsb

  28. Assalamu Alaikum Pak Samsul, izin nanya;

    Apakah Pokja hanya memeriksa Dokumen Penawaran yg di enskrip ke Apendo/.rhs atau yang di Isian Kualifikasi juga ?

    Contoh Kasus:
    File yg sdh diinput lengkap semua di point 9 & terupload 100% pada saat mengisi di aplikasi SPSE akan tetapi ketika enskrip data di Apendo beberapa file error. Jadi ada beberapa dokumen (ex.brosur & dukungan) sdh diupload di point 9 pada Aplikasi SPSE tersebut.

    apakah Pokja melihat isi dokumen Keduanya atau hanya yg di enskrip di Apendo/.rhs ?

    Sekian dan Terima Kasih

    1. Dokumen penawaran adalah dokumen yang telah diamankan dengan apendo jadi yang dievaluasi oleh pokja hanya yang dienkripsi oleh Apendo. Isian Kualifikasi hanya digunakan untuk evaluasi kualifikasi atau yang diatur dalam LDP dievaluasi pada kualifikasi.

  29. Tanggal registrasi SKT tanggal 3 juli. Upload penawaran batas tanggal 3 juli. Tetapi data kualifikasi di kirim pada tanggal 2 juli. Apakah dapat digugurkan?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.