Catatan ringan. Meski sudah banyak yang mengetahui soal ini namun sekedar mengisi hari, pantas kiranya untuk mengupas sedikit tentang Dokumen Kualifikasi. Definisi dokumen kualifikasi ini kadang menjadi kabur ketika dalam rutinitas pengadaan didera oleh UU Kebiasaan.

 

Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 pada pasal 1 angka 21 menyebutkan Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

 

Kemudian Dokumen Pengadaan tersurat dalam pasal 64 ayat 1 terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi. Dengan demikian dari sisi pengguna (pemerintah), yang diwakili oleh Pokja ULP, menawarkan ke pasar penyedia tentang kebutuhan barang/jasa melalui sebuah dokumen yang bernama Dokumen Pengadaan. Dokumen pengadaan yang harus direspon oleh penyedia adalah Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan.

 

Dokumen Kualifikasi berisi persyaratan kompetensi minimal “PENYEDIA” berdasarkan pertimbangan PPK dan Pokja ULP baik dari sisi administratif maupun teknis. Minimal dokumen Kualifikasi terdiri atas:

  1. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
  2. formulir isian kualifikasi;
  3. instruksi kepada peserta kualifikasi;
  4. lembar data kualifikasi;
  5. Pakta Integritas; dan
  6. tata cara evaluasi kualifikasi.

Jika dilihat dari komponen dokumen kualifikasi maka poin intinya adalah pada Formulir Isian kualifikasi. Poin a,c,d,e dan f hanya berisi bagaimana Formulir Isian kualifikasi diisi, bagaimana dievaluasi dan bagaimana isian kualifikasi dipertanggungjawabkan.

 

Apakah kemudian ketika penyedia telah dinilai memenuhi syarat Dokumen Kualifikasi langsung dinyatakan layak untuk melaksanakan pekerjaan? Jawabnya belum tentu. Karena pokja ULP, sebagai wakil pengguna, harus memastikan bahwa penyedia yang memenuhi syarat kualifikasi ini juga layak sebagai pelaksana pekerjaan (barang/jasa).

Kelayakan sebagai pelaksana pekerjaan ini dituangkan pokja mewakili pengguna dalam “dokumen pemilihan”. Sebaliknya dalam metode pascakualifikasi penyedia yang dinilai layak terpilih sebagai pelaksana pekerjaan belum tentu layak secara kualifikasi sebagai penyedia.

 

========= Pointer ========

Dokumen Kualifikasi bertujuan menilai kelayakan sebagai penyedia.

Dokumen Pemilihan bertujuan menilai kelayakan sebagai pelaksana pekerjaan

========= Pointer ========

 

Dalam Dokumen Penawaran, penyedia akan merespon Dokumen Kualifikasi dengan Isian Kualifikasi Penyedia dan Dokumen Pemilihan direspon dengan Penawaran. Dari sini jelas sekali, dari sisi penyedia, bahwa Isian Kualifikasi dan Penawaran mempunyai ruang lingkup tujuan yang berbeda.

 

Disiplin dan kesamaan pemahaman ini penting antara penyedia dan pihak pengguna, yang diwakili oleh Pokja ULP. Maka dari itu jika semua pihak memahami tujuan disusunnya BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) semestinya tidak terjadi perselisihan paham. IKP tidak hanya berisi instruksi kepada penyedia tetapi juga instruksi kepada Pokja ULP. Ibarat kata IKP adalah agreement antara pokja ULP dan Penyedia dalam mengikuti rule of the game atau aturan main pengadaan.

 

Dalam IKP dituangkan secara jelas definisi dan tata cara yang harus disepakati. Misal definisi Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran, bagaimana tata cara evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran dan lain sebagainya.

 

Karena fokus kita pada Dokumen Kualifikasi dan Isian Kualifikasi maka untuk penawaran kita bahas dilain kesempatan, Insya Allah. Berikut kutipan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Perka LKPP 1/2015.

 


Dalam capture di atas berisi petunjuk pengisian Data Kualifikasi.

 

Pasal 19.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE. Dari bunyi pasal ini jelas sekali bahwa peserta wajib mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.

Jika pasal ini tidak dipatuhi maka para pihak sudah mengingkari BAB III IKP. Artinya mengingkari Dokumen Pengadaan. Menurut kesepakatan, yang dilambari dengan Pakta Integritas, maka para pihak yang mengingkari atau tidak patuh pada ketentuan Dokumen Pengadaan diberikan sanksi sesuai pasal 118. Untuk penyedia yang paling ringan adalah digugurkan.

 

Setidaknya ada beberapa tindakan, dari sisi penyedia, yang dapat dikategorikan mengingkari pasal Pengisian Data Kualifikasi:

  1. Sama sekali tidak mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
  2. Tidak mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE meskipun menyertakan Formulir Isian Kualifikasi dalam Dokumen Penawaran (Apendo/.rhs).
  3. Hanya mengisi sebagian form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE namun selengkapnya dimasukkan dalam Dokumen Penawaran (Apendo/.rhs).

 

Kategorisasi di atas diperkuat dan dirincikan dalam ketentuan pasal tentang tata cara evaluasi kualifikasi.


Untuk itu dalam tata cara evaluasi kualifikasi perlu ditegaskan.


Dari tata cara ini jelas tertuang bahwa substansi Data Kualifikasi adalah yang dikirimkan melalui aplikasi SPSE, bukan yang dikirimkan dalam dokumen penawaran (Apendo/.rhs). Untuk itu jika para pihak taat azas dan aturan atas kesepakatan dalam IKP, maka dokumen isian yang disampaikan dalam dokumen penawaran (Apendo/.rhs) tidak dapat melengkapi isian pada aplikasi SPSE. Jikapun formulir isian tidak memenuhi kebutuhan isian maka pada aplikasi SPSE telah tersedia fasilitas unggahan/upload file pelengkap kualifikasi.

 

Sedikit catatan meskipun tidak ideal, namun mengikat pada ketentuan isian pada aplikasi SPSE, jika penyedia tidak mengisi formulir isian kualifikasi namun mengupload/unggah file formulir isian kualifikasi pada fasilitas unggahan/upload pada aplikasi SPSE, tetap dianggap memasukkan Isian Kualifikasi dan tidak dapat digugurkan.

 

Terkecuali diatur berbeda dari Dokumen Pengadaan (IKP), seperti halnya aturan tentang KSO.


 


Untuk anggota KSO maka isian kualifikasi dapat dikirimkan pada fasilitas unggahan/upload pada aplikasi SPSE (Diutamakan) namun jika pun diupload dalam dokumen penawaran tidak masalah. Dengan catatan Perusahaan Leader/Wakil KSO tetap menginput pada Formulir Isian Kualifikasi aplikasi SPSE.

 

Ketentuan-ketentuan ini juga diperkuat oleh Perka LKPP-RI 1/2015 tentang e-Tendering sekaligus sebagai salah satu petunjuk teknis Perpres 4/2015.


Mungkin ada yang menyampaikan sanggahan terhadap klausul “aplikasi SPSE” ini. Kemudian berargumen bahwa Isian Kualifikasi yang disampaikan pada Dokumen Penawaran Apendo/.rhs adalah juga bagian dari “aplikasi SPSE”. Untuk hal ini bisa kita lihat pada ketentuan dokumen penawaran.

 


Jelas sekali perintah IKP bahwa Data Kualifikasi “diinput” pada SPSE bukan di “upload” melalui file penawaran yang telah disandikan.

 

Simpulannya adalah, jika IKP dan Tata Cara Evaluasi Kualifikasi mengacu pada SDP LKPP V.1 sebagai turunan Perka 1/2015 tanpa dilakukan editing pada bagian dokumen kualifikasi, maka:

  1. Tidak mengisi form isian elektronik data kualifikasi atau hanya mengisi sebagian sehingga tidak memenuhi syarat kualifikasi dalam aplikasi SPSE, meskipun menyertakan file Formulir Isian Kualifikasi dalam Dokumen Penawaran (Apendo/.rhs) yang lengkap dan benar, sanksinya tetap digugurkan.
  2. Tidak mengisi form isian elektronik data kualifikasi atau hanya mengisi sebagian dalam aplikasi SPSE, namun menyertakan file Formulir Isian Kualifikasi lengkap dan benar dalam fasilitas Unggahan/Upload pada aplikasi SPSE tidak dapat digugurkan.

 

Demikian sedikit uraian tentang dokumen kualifikasi yang mengikat pada formulir isian kualifikasi pada aplikasi SPSE. Semoga dengan adanya sistem SIKAP persoalan isian kualifikasi ini menjadi lebih simple, sederhana, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhirnya pelelangan dapat berjalan lebih cepat.

Print Friendly, PDF & Email