Kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang diperintahkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, tak ayal berdampak besar terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Tidak hanya di K/L namun juga merambat ke daerah. Daerah-daerah yang terkena dampak adalah yang mendapatkan suntikan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tidak kurang dari 50 triliun penghematan yang ditarget oleh Kementerian Keuangan. Tentu saja nilai ini adalah nilai yang besar dan pasti berdampak signifikan terhadap laju gerak pelaksanaan anggaran yang sedang berjalan.

Untuk itu penting kiranya membahas opsi-opsi yang dapat diambil bagi pelaksana dan penanggungjawab pengadaan barang/jasa untuk mengantisipasi pemangkasan anggaran ini.

Simulasi pembahasan disusun dalam beberapa kondisi yang dapat ditangkap secara kasat pemikiran. Untuk itu mungkin saja ada kondisi-kondisi yang tidak tercover secara tepat. Kondisi Umum: Paket Pekerjaan Konstruksi. Penetapan anggaran pemangkasan ada pada APBN/D-P yang baru terealisasi 2 bulan lagi.

Dari kondisi ini yang perlu dipahami bahwa cateris paribus diantaranya terletak pada dokumen DIPA/DPA perubahan belum ada hanya berupa rencana. Mengingat pasal 13 Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya bahwa PPK DILARANG mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Kondisinya anggaran masih tersedia sesuai nilai awal, artinya PPK masih diperbolehkan tandatangan kontrak sesuai nilai awal. Namun tentu rencana pemangkasan harus tetap menjadi perhatian para pihak dalam berkontrak.

Langkah pasti yang harus dilakukan adalah laksanakan rapat bersama dengan PPK/unsur PA/KPA untuk melakukan perubahan spesifikasi, HPS dan/atau rancangan kontrak terkait keseluruhan item terkait. Mencakup lingkup perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. (catatan pagu anggaran tidak dilakukan perubahan). Pastikan juga dampak pemangkasan anggaran tidak signifikan terhadap kualitas minimal yang dibutuhkan untuk mencapai target dan sasaran program. Jika signifikan maka opsi membatalkan jauh lebih manfaat.

Demikian kondisi yang dapat ditangkap :

  1. Pelelangan pekerjaan konstruksi, Seleksi konsultan perencanaan dan/atau pengawasan prakualifikasi telah menghasilkan daftar pendek atau Pelelangan pekerjaan konstruksi telah memasuki masa pemasukan penawaran namun belum melewati batas akhir pemasukan penawaran.

    Dalam kondisi ini untuk prakualifikasi maka daftar pendek tetap berlaku. Selanjutnya untuk tahap pemasukan penawaran lakukan perubahan dokumen pemilihan dengan:

    1. Mengubah jadwal pemasukan penawaran, untuk memberi waktu yang cukup penyedia mempersiapkan penawaran.
    2. Jika belum melewati masa penjelasan pekerjaan, tuangkan pada acara penjelasan tentang perubahan yang dimaksud. Jika sudah melewati masa penjelasan karena sistem aplikasi tidak mengakomodir pembukaan acara penjelasan ulang maka dilanjutkan tahap berikutnya.
    3. Buat perubahan dokumen pemilihan (atau sering disebut addendum dokumen pemilihan) mencakup seluruh perubahan yang terjadi akibat pemangkasan anggaran. (Catatan: biasanya pada tahap ini juga mengikut perubahan-perubahan yang tidak terkait dengan pemangkasan anggaran). Untuk itu betul-betul dicermati urgensi perubahannya agar jangan sampai melanggar tata nilai dan kebijakan pengadaan barang/jasa Perpres 54/2010.
  2. Kondisi memasuki masa pemasukan penawaran namun telah melewati batas akhir pemasukan penawaran.

    Dalam kondisi ini perubahan dokumen tidak dapat dilakukan lagi sampai dengan ditandatanganinya kontrak awal. Banyak pertanyaan, apakah tidak sebaiknya saat tandatangan kontrak disepakati saja perubahan tersebut? Jawabannya jangan dilakukan! Ingat sejak batas akhir pemasukan penawaran sampai dengan tandatangan kontrak regulasi kita tidak mengakomodir perubahan.

    Lihat Perka 14/2012 dan Perka 1/2015 melalui Standar Dokumen Pengadaan (SDP V.1.1) Pekerjaan Konstruksi pasal 38.3. PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

    Jika hal ini nekat dilakukan maka berpotensi dikenakan pasal post bidding seperti tertuang pada penjelasan pasal 79 ayat 2 tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

    Untuk itu setidaknya ada 2 opsi yang dapat diambil yaitu :

  • Proses Ulang dari awal dengan perubahan dokumen. Pada tahapan ini yang perlu diidentifikasi adalah manfaat dan mudharat jika proses dihentikan oleh PA atas dasar perintah pemangkasan atau dilanjutkan.
  • Proses dilanjutkan sampai dengan penandatanganan kontrak. Untuk opsi ini yang harus diperhatikan adalah sedini mungkin penyedia mengetahui kondisi kontrak yang kemungkinan besar berubah. Tahap tercepat yang bisa ditangkap adalah pada saat klarifikasi penawaran dan pembuktian kualifikasi calon pemenang. Pokja menuangkan perihal pembahasan kondisi kontrak akibat pemangkasan anggaran dalam Berita Acara klarifikasi dan pembuktian kualifikasi. Ada beberapa kondisi yang mungkin terjadi:
    • Penyedia keberatan atas kondisi tersebut kemudian mengundurkan diri. Pengunduran diri ini tidak dikenakan sanksi Daftar Hitam atau pencairan jaminan penawaran (jika dipersyaratkan), hanya digugurkan saja.
    • Penyedia tidak berkeberatan, maka proses dilanjutkan.
  • Jika proses dilanjutkan maka kontrak ditandatangani sesuai nilai penawaran awal penyedia. (Catatan pada saat tandatangan kontrak DPA/DIPA Perubahan belum disahkan). Sejurus dengan itu, sesuai dengan pernyataan kesediaan pada acara klarifikasi dan pembuktian, maka segera lakukan perubahan kontrak sesuai dengan lingkup pekerjaan dan biaya akibat pemangkasan.
  1. Kondisi telah tandatangan kontrak dan masuk pada masa pelaksanaan pekerjaan. Jika kondisi seperti ini opsi pembatalan akan berisiko perdata bagi PPK. Untuk itu perlu dipertimbangkan opsi secara matang, jika perlu melibatkan tim/ahli peneliti kontrak.

    Secara kontraktual dampak pemangkasan anggaran dapat diartikan sebagai keadaan unforseen yang bukan merupakan kesalahan para pihak yang berkontrak. Atas dasar ini sesuai pasal 87 Perpres 54/2010 terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak. Kondisi yang mungkin terjadi:

    1. Penyedia bersedia atas perubahan kontrak dengan seluruh konsekwensinya termasuk pengurangan nilai kontrak.
    2. Penyedia menolak dan mengundurkan diri tanpa sanksi sehingga kontrak diselesaikan (penyelesaian kontrak). Atas sisa pekerjaan menurut hemat saya mestinya dapat dilakukan proses seperti ketentuan pasal 93 ayat 3 Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015. Yaitu Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat. Sayangnya pada pasal ini dibatasi hanya untuk pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia bukan karena alasan lainnya. Untuk itu jika langkah ini dilakukan pastikan meminta pendapat hukum dari lembaga yang berwenang seperti APIP, Tim TP4 Kejaksaan atau LKPP. Jika tidak lakukan melalui proses persaingan awal.

    Demikian sedikit bahan pemikiran buat kawan-kawan yang sedang melaksanakan proses pengadaan dan mengalami dampak atas kebijakan nasional pemangkasan APBN. Mungkin ada beberapa sisi yang terlupa silakan ditambahkan dan dikoreksi. Intinya semakin terbuka diskusi kita tentang pengadaan barang/jasa maka semakin transparan dan terhindar dari sangka buruk. Wallahualam bissawab.

Print Friendly, PDF & Email