Special Pict from http://th02.deviantart.net

http://th02.deviantart.net/fs70/PRE/i/2013/163/2/a/david_vs_goliath_color_comp_wip_by_nickhuddlestonartist-d68tsu1.png

 Menyeruaknya permasalahan pengadaan akhir tahun, ditambah lagi kasus pengadaan lainnya yang disampaikan kawan-kawan pelaksana pengadaan barang/jasa se-nusantara mengingatkan saya pada peristiwa demonstrasi para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI). IDI melakukan protes terhadap penangkapan rekan mereka yang diduga melakukan malpraktik. Ditengah hingar bingar isu tersebut tercetuslah istilah defensive medicine. Istilah ini sebetulnya sudah merupakan kosa istilah didunia kedokteran.

    Defensive Medicine adalah gambaran tindakan medis yang dilakukan secara berlebihan akibat “kekhawatiran” akan kesalahan dalam melakukan tindakan medis. Hal ini salah satunya disebabkan hilangnya rasa aman, nyaman dan bebasnya paramedis dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga ketika pasien dengan keluhan sakit kepala, yang biasanya cukup diberikan resep penghilang rasa sakit sebagai tindakan awal, dengan defensive medicine pasien harus menjalani serangkaian uji lab untuk meyakinkan sang dokter dalam mengambil analisa medis untuk memastikan penyakit.

    Tingginya tekanan pengawasan kemudian diikuti dengan intensive-nya penindakan yang berujung pada punishment yang masif, mengakibatkan terkikisnya kreativitas, inovasi dan kebebasan bertindak sesuai keahlian. Ujung-ujungnya semua pelaksana kebijakan/aturan menjadi merasa inferior. Terjajah dalam lingkaran aturan yang juga belum tentu sempurna.

    Pun halnya dengan pengadaan barang/jasa pemerintah mengalami hal yang serupa dengan gambaran di atas. Para pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah semakin dibayangi ketakutan menghadapi konsekwensi hukum. Konsekwensi Hukum Administrasi Negara (HAN) saja sudah cukup menakutkan apalagi umumnya yang mencuat sekarang adalah Hukum Pidana. KPK dalam publikasi resminya untuk tingkat nasional saja dari seluruh kasus korupsi yang ditangani 40% nya berkaitan dengan kasus pengadaan barang/jasa. Apalagi ditingkat daerah tentu angka ini akan semakin besar.

    Terlepas bahwa pelanggaran terhadap prosedur tata aturan adalah hal yang mutlak salah. Jika kita mau introspeksi lagi lebih jauh, tingginya pelanggaran terhadap aturan mestinya merupakan bagian dari koreksi terhadap aturan itu sendiri. Ataupun juga koreksi terhadap mekanisme penanganan pelanggaran aturan.

    Jika kita semua sepakat bahwa pengadaan barang/jasa adalah bagian terpenting dari proses pelaksanaan pembangunan maka mestinya dampak laten dari masif-nya pengawasan, penindakan dan penghukuman terhadap pelaksana pengadaan harus kita waspadai. Dampak laten ini adalah terhentinya pelaksanaan pembangunan karena tidak ada lagi yang mau terlibat dalam pengadaan barang/jasa.

    Bisa dibayangkan kondisinya. Disisi keuangan negara dilengkapi 3 paket UU Keuangan (UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 15/2004) siap menelurkan dokumen APBN/D, tata cara pegelolaan keuangan dilengkapi dengan tata cara pencegahan dan pemeriksaan keuangan. Jangan tanyakan paket kebijakan turunannya pastilah sangat banyak dan rigid.

    Disisi penindakan tidak kalah lengkap dan menyeramkan UU HAN, KUHAPidana, KUHPerdata dan yang paling populer UU TIPIKOR.

    Sementara disisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dilindungi oleh peraturan perundangan setingkat Peraturan Presiden yang didalam tata urutan peraturan, seperti diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1, berada diurutan terakhir sebelum peraturan daerah.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan kekuatan hukumnya ditegaskan pada pasal 7 ayat 2 : Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

    Kondisi ini kemudian menjadikan pelaksanaan pengadaan tergencet diantara UU yang semakin lengkap. Ini termasuk UU KIP, UU ITE, UU SPPN dan lainnya. Pengadaan barang/jasa pemerintah bak cerita Nabi Daud melawan si perkasa Jalut. Sayangnya tidak semua orang seberani itu.

    Jika pun berani maka yang terjadi adalah Defensive Procurement. Bak robot yang menghindari berpikir kreatif dan bertindak inovatif, yang tertulis secara harfiah itulah yang dilaksanakan. Prinsip efisien dan efektif kemudian dikalahkan oleh prinsip “keamanan”.

    Jangan heran pada suatu masa setiap paket pelelangan, sejak tahap persiapan semua pihak dilibatkan. PPK dalam menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan akan mengundang unsur pemeriksa seperti APIP, BPKP dan BPKP. Tidak lupa pula mengundang aparat penegak hukum. Termasuk apabila paket tersebut menyangkut masyarakat luas akan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Ormas setempat.

Proses persiapan pemilihan penyedia menjadi sangat lama sampai didapatkan verifikasi dari seluruh pihak. Biaya pelaksanaan pemilihan penyedia akan membengkak. Utamanya disisi biaya pendukung yang bahkan mungkin saja melebihi biaya pokok. PPK dan Pokja tidak akan mau dan berani melaksanakan pelelangan apabila jaminan “keamanan” belum didapatkan.

Sanggahan bahkan pengaduan yang lemah pun akan mampu menghentikan pelelangan. Pokja tidak berani menyatakan sanggahan salah sebelum mendapatkan verifikasi dari APIP, BPKP, BPK dan APH. Demikian juga saat penetapan pemenang dan penunjukan penyedia barang/jasa. Jalur “aman” diambil agar ketika terjadi anomali dalam pengadaan semua pihak tidak akan saling menyalahkan, karena seluruh proses telah melalui tahapan pengawasan yang ketat.

Ketika temuan kasus pengadaan barang/jasa pemerintah dijadikan indikator kinerja utama maka yakinlah setiap tahun angka pelanggaran aturan pengadaan akan semakin bertambah. Ketika jumlah pelaksana pengadaan barang/jasa yang di-prodeo-kan dijadikan indikator kinerja utama maka yakinlah setiap tahun angka penghuni “hotel” semakin membludak. Semoga bukan ini yang diinginkan.

Tidak lagi kejahatan yang menjadi momok menakutkan. Melakukan kesalahan pun sudah merupakan kiamat kecil bagi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketika pintu kesalahan dikunci rapat maka mencari kebenaran menjadi semakin sulit. Kebenaran menjadi sangat abu-abu bahkan hampir tidak berbeda dengan kesalahan itu sendiri. Defensive Procurement adalah jalan aman meski belum tentu benar.

Saya hanya berdoa masa ini tidak pernah datang. Semoga segera datang masa dimana aturan pengadaan menjadi sama kuat dengan aturan lain. UU Pengadaan barang/jasa yang raib sejak 2010 dirimba raya “Gedung Senayan” dapat ditemukan lagi untuk dibahas bersama.

Euforia pemberantasan korupsi jangan sampai menghilangkan akal waras bangsa tentang upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia pelaksana pembangunan, baik disisi kompetensi maupun kesejahteraan.

Sepakat bahwa tidak seorangpun diperbolehkan berbuat kejahatan. Namun tidak ada satu pun manusia yang tidak punya kesalahan. Kesalahan lah yang membuat kebenaran semakin nyata sehingga hidup menjadi sempurna. Artinya tidak akan tercapai kebenaran dan kesempurnaan pembangunan tanpa kesalahan. Mari berantas kejahatan bukan menjahatkan kesalahan.

Print Friendly