Artikel “Dampak Hukum PPK tidak Bersertifikat” memancing pertanyaan bagaimana dengan dampak hukum Kelompok Kerja (Pokja) tidak bersertifikat. Perpres 54/2010 Pasal 17 ayat 1 menyebutkan syarat-syarat Pokja adalah sebagai berikut:

  1. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  2. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
  3. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
  4. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
  5. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
  6. menandatangani Pakta Integritas.

Agar lebih general maka penjelajahan diperluas dengan pertanyaan bagaimana dampak hukum pokja tidak memenuhi syarat pasal 17?

Pokja Tidak Dapat di Gugat TUN

Untuk itu mari kita pelajari runtutan pembagian wilayah hukum dalam proses pengadaan barang/jasa.

Proses pemilihan penyedia yang menjadi tugas utama dari Pokja berada pada wilayah Hukum Administratif. Untuk itulah kemudian dalam Perpres 70/2012, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dikeluarkan dari tahapan pemilihan. Pokja berwenang hanya sampai pada penetapan pemenang, meski kewajibannya belum berakhir sampai ditandatangani perjanjian (kontrak).



Jika kita buka Undang-undang No.9 tahun 2004 jo UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa suatu keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final.

Atas dasar tersebut Pokja tidak dapat digugat oleh para pihak diwilayah TUN. Karena penetapan pemenang diambil atas putusan kolektif yang bersifat pilihan. Calon pemenang maksimal 3 yaitu calong pemenang, cadangan 1 dan 2. Artinya putusan belum bersifat final, masih memerlukan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PPK bisa saja menolak keputusan Pokja dengan tidak menerbitkan SPPBJ. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka masalah tersebut disampaikan kepada PA/KPA untuk diputuskan. Jika PPK telah sepakat dengan penetapan pemenang dan menerbitkan SPPBJ maka putusan sudah lengkap dan memenuhi syarat sebagai sebuah putusan TUN. SPPBJ dapat digugat secara TUN oleh para pihak yang merasa keberatan. SPPBJ adalah titik awal munculnya keputusan Tata Usaha Negara (TUN).

Terlanggarnya Kehalalan Berkontrak

Kembali ke topik Pokja. Output akhir dari proses pemilihan penyedia adalah ditandatanganinya kontrak. Dengan ditandatanganinya kontrak secara resmi tanggungjawab administratif berpindah wilayah ke tanggungjawab perdata.

Di wilayah keperdataan dikenal syarat sahnya perikatan/kontrak. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif, yaitu :

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312 dst.)
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUHPerd. 1329 dst.)
  3. Suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst.)
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang; (KUHPerd. 1335 dst.)

Ketika persyaratan wajib Perpres 54/2010 pasal 17 ayat 1 tidak dipenuhi maka output proses pemilihan berpotensi ternodai dari sisi legalitas administratif. Karena penetapan pemenang bermasalah maka SPPBJ sebagai objek TUN juga bermasalah.

Jika Putusan TUN didapatkan dari proses yang bermasalah maka putusan berpotensi cacat hukum. Demikian juga perikatan yang didapatkan dari proses yang cacat hukum akan berpotensi melanggar syarat sah berkontrak sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata. Terutama terkait suatu sebab yang tidak terlarang (1335 dst) atau sering juga disebut melanggar asas kehalalan berkontrak.

Audit atau Sengketa TUN

Sebelum mengambil simpulan hingga mengganggu keabsahan berkontrak, ada baiknya dipastikan terlebih dahulu dampak diabaikannya persyaratan pokja, khususnya kewajiban bersertifikat ahli pengadaan, terhadap putusan yang dihasilkan.

Pasal 15 ayat (3) Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keputusan Pokja bersifat kolektif. Hal ini kemudian dipertegas dalam Perka 14/2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70/2012. Salah satunya berbunyi BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dibuat oleh Kelompok Kerja ULP dan ditandatangani oleh paling kurang ½ (seperdua) dari jumlah anggota Kelompok Kerja ULP.

Dengan demikian mal administrasi terkait pemenuhan persyaratan anggota pokja, tidak serta merta berpengaruh pada putusan penetapan pemenang yang telah terjadi. Selama keputusan disetujui dan disepakati paling kurang ½ (seperdua) dari jumlah anggota Pokja yang memenuhi persyaratan maka putusan penetapan pemenang tidak dapat serta merta cacat.

Tentu proses penetapan “kecacatan administratif” ini harus diselesaikan melalui mekanisme administratif pula. Baik melalui audit administratif atau berlanjut ke jalur PTUN oleh para pihak. Audit administratif didasarkan pada amanat Perpres 54/2010 Pasal 117 terkait peran APIP. Diperkuat dengan UU 15/2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Jika proses penetapan pemenang benar-benar cacat, maka SPPBJ pun juga cacat hukum. Jika diketahui sebelum bertandatangan kontrak sebaiknya proses pengadaan digagalkan segera.

Jika kontrak terlanjur ditandatangani, berdampak pada perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif. Selanjutnya pelanggaran syarat obyektif berdampak pada simpulan status perjanjian batal demi hukum.

Berbeda dengan dampak hukum perdata jika PPK tidak memenuhi ketentuan Perpres 54/2010 pasal 12 ayat 2, yang mungkin hanya melanggar syarat subyektif saja. Dampak hukum perdata kasus Pokja tidak memenuhi pasal 17 ayat 1, adalah tidak terpenuhinya syarat obyektif. Ujungnya status hukum kontrak batal demi hukum. Untuk pembahasan selanjutnya dapat dilihat pada artikel “Dampak Hukum PPK Tidak bersertifikat”.

Pertanyaan yang juga sering muncul adalah bagaimana dampak hukum pidana jika Pokja atau PPK tidak memenuhi syarat Perpres 54/2010, utamanya syarat memiliki sertifikat ahli pengadaan? Peristiwa pidana dapat berlaku disetiap titik proses, baik administratif maupun perdata. Jika semua kesalahan, termasuk kesalahan tidak bersertifikat, terbukti secara nyata didasari atas kesengajaan (niat jahat) dan terwujud dalam perbuatan jahat. Misal sengaja menyusun formasi pokja yang terdiri dari personil yang tidak memenuhi syarat sertifikasi dan lain sebagainya. Kesengajaan dengan tujuan jahat adalah peristiwa pidana.

Setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwa:

  1. Penetapan personil sebagai anggota Pokja wajib memperhatikan persyaratan wajib sesuai peraturan diantaranya Perpres 54/2010.
  2. Pokja tidak dapat digugat PTUN karena putusan penetapan pemenang tidak bersifat final dan individual. SPPBJ yang diterbitkan PPK adalah putusan TUN yang bersifat final dan individual sehingga dapat digugat secara TUN.
  3. Pejabat pemerintah yang ditunjuk sebagai Pokja wajib memberikan pertimbangan terkait persyaratan yang dapat dipenuhinya, sebagai pemenuhan kewajiban staf kepada atasan.
  4. Tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagai Pokja dapat berdampak pada cacat nya keputusan administratif, TUN bahkan tidak terpenuhinya syarat obyektif perjanjian yang dapat mengakibatkan kontrak batal demi hukum.
  5. Para pihak sesegera mungkin melakukan audit internal terkait dampak hukum jika ditemukan Pokja ternyata tidak memenuhi syarat Perpres 54/2010 pasal 17, agar tidak terlanjur berdampak hukum lebih besar.

Demikian sekadar bahan diskusi, semoga bermanfaat.


Print Friendly