Ditetapkannya Dahlan Iskan sebagai tersangka mestinya tidak perlu membuat saya terkejut dengan sangat. Dalam berbagai tulisan, saya sempat menuliskan fenomena umum yang menimpa pelaksana pengadaan. Artikel fenomenal berjudul “PPK harus Sakti Mandraguna” sebagai respon atas dipidanakannya seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ternyata masih berlanjut. Sepertinya judul artikel harus diganti dengan “KPA harus Sakti Mandraguna”.

    Ditetapkannya Dahlan Iskan menjadi tersangka tetap membuat kejutan. Orang sekaliber Dahlan Iskan, dengan seabrek pemahaman manajamen dan pengalaman terapan, ternyata juga terancam penjara ketika masuk dalam gelanggang aturan publik terkait pengadaan barang/jasa.

    Kondisi pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini bak mengendarai Moto GP yang super cepat. Kendaraan ini di rekayasa untuk mencapai kecepatan maksimum dan finish dengan sempurna. Untuk itu diperlukan pengendara dengan kompetensi yang luar biasa.

Tanpa menafikan rider yang lain, saya mengumpamakan Valentino Rossi. Valentino Rossi mempunyai kompetensi yang cukup untuk MotoGP. Sepanjang karirnya ada dilintasan balap. Rossi dilindungi oleh perlengkapan yang canggih seperti helm dan jaket. Diluar arena Rossi juga tidak lagi memikirkan kesejahteraan, karena sallary yang didapatkan melebihi 138 milyar/tahun.

Bandingkan dengan kondisi Pengadaan barang/Jasa pemerintah saat ini. Inpres 1/2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perpres 4/2015 mengamanatkan percepatan. Kenyataannya hampir 70% pelaksana pengadaan barang/jasa adalah pejabat struktural pemerintahan dengan berbagai disiplin ilmu. Secara kasat mata dapat disimpulkan bahwa lebih banyak yang tidak sesuai antara kompetensi dengan paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

Pejabat pada pengadaan barang/jasa pemerintah jamak didasari “keterpaksaan” atas beban jabatan, bukan atas keterpanggilan kompetensi. Tidak akan menjadi masalah besar jika pejabat ini dibekali pengetahuan dan pemahaman yang cukup plus tim teknis/ahli yang memadai. Namun apa lacur kemudian jangankan didampingi tim teknis/ahli dari sisi anggaran saja kadang dibatasi.

Dari sisi keamanan pelaksana, salah satunya keamanan disisi tuntutan hukum, pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah mendapatkan perlindungan sangat minim. Jika berbicara sisi kesejahteraan, pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah masih jauh dari ideal. Antara beban kerja dan reward, masih jauh panggang dari api. Bandingkan dengan sektor pendapatan, seperti perpajakan dan bea cukai yang sangat memadai. Persoalannya bukan tentang besaran reward namun ini soal keberimbangan. Jika sektor pendapatan mendapat perhatian yang cukup dari sisi kelembagaan, peraturan dan kesejahteraan, mestinya sektor belanja juga demikian. Toh sektor belanja juga memegang peranan penting dalam rangka mencapai kinerja dari penggunaan pendapatan.

Timpangnya perbandingan antara kompetensi, keamanan dan kesejahteraan dengan risiko dan tantangan, memperbesar kemungkinan munculnya kesalahan dalam pengadaan barang/jasa. Bahkan hampir dipastikan dalam setiap proses pengadaan barang/jasa selalu ada kesalahan. Apalagi jika kesalahan itu dicari-cari.

Pertanyaan mendasarnya kenapa masih ada yang nekat bergelut dalam pengadaan barang/jasa? Jawaban umumnya adalah keterpaksaan karena jabatan. Mereka yang terlibat dalam pengadaan secara sukarela atau atas dasar minat setidaknya memiliki dua motivasi. Motivasi positif dan motivasi negatif.

Motivasi positif adalah terkait kepentingan masyarakat jauh lebih penting diatas kepentingan pribadi. Masyarakat memerlukan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk membangun. Jika tidak ada pengadaan barang/jasa dapat dipastikan tidak ada pembangunan. Dan pengadaan barang/jasa hanya terlaksana jika ada yang mau secara tulus dan bertanggungjawab melaksanakannya.

Motivasi negatif adalah memanfaatkan peluang besar beredarnya uang negara dengan segala bentuk dan motifnya. Tentu ini berada dalam ranah niat dan perbuatan jahat. Inilah area yang semestinya menjadi PR besar aparat penegak hukum. Membasmi kejahatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tugas teramat penting sekaligus teramat sulit. Menemukan kesalahan sangatlah mudah namun menemukan kejahatan diserangkaian kesalahan yang terjadi tidaklah gampang.

Persoalan kemudian adalah bagaimana menangkap kejahatan tanpa harus membakar lumbung padi. Pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah dengan motivasi positif di era ini sangat langka. Sehingga satu saja nilainya sangat berharga.

Dahlan Iskan terbukti salah menganggap bahwa dunia pengadaan barang/jasa pemerintah bisa ditaklukkan dengan kreativitas dan inovasi. Dahlan Iskan terbukti salah menganggap menjadi pejabat negara cukup hanya dengan kemampuan manajerial profesional. Dahlan Iskan terbukti salah memahami aturan pengadaan barang/jasa, bahkan menyebut PPK saja dengan P2K, nomenklatur yang sangat jarang didengar. Dahlan Iskan terbukti salah menganggap negara lebih mementingkan kinerja dibanding administratif. Lantas apakah kesalahan itu bukti bahwa Dahlan Iskan adalah penjahat?

Ketika kesalahan disamakan dengan kejahatan maka tidak ada lagi kebenaran, bahkan tidak ada lagi manusia pada saat itu. Bukankah manusia adalah tempatnya salah dan khilaf? Genosida terhadap kemanusiaan, yang tersisa kemudian hanyalah mahluk ghaib berwujud manusia atau malaikat. Sehingga adalah kewajiban mendesak membuktikan adanya niat jahat dan perbuatan jahat sebelum ditetapkan sebagai tersangka apalagi sebagai terpidana.

Keikhlasan Dahlan Iskan menjadi pendulum perubahan, harus bermanfaat besar untuk menyelamatkan pengadaan barang/jasa pemerintah dari kriminalisasi. Jika dasar mempidanakan hanya berdasarkan kesalahan administratif semata, maka pengadaan barang/jasa pemerintah pasti akan dijauhi oleh mereka yang berniat baik. Dahlan Iskan harus bersedia menerima dukungan dari semua pihak yang berniat meluruskan. Bukan demi DI (Dahlan Iskan) tapi demi RI (Republik Indonesia).

Print Friendly, PDF & Email