Seorang teman Pokja galau ketika mendapat sanggahan dari salah seorang penyedia yang sudah masuk peringkat 2 dan 3 atau cadangan 1 dan 2 tapi tidak diundang untuk pembuktian kualifikasi. Yang jadi masalah adalah klausul dalam dokumen pengadaan terkait tata cara pembuktian kualifikasi. Berikut bunyi Standar Dokumen Pengadaan (SDP) menurut Perka LKPP 15/2012.

“Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).”

Praktiknya temen pokja ini mengundang calon pemenang (Peringkat 1) untuk pembuktian kualifikasi. Dengan pemikiran jika calon pemenang memenuhi syarat pembuktian kualifikasi maka cadangan 1 dan 2 tidak perlu diundang. Pertimbangannya adalah pertama, alasan efisiensi waktu mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan. Kedua, karena cadangan 1 dan 2 berada di luar daerah maka pembuktian kualifikasi akan memakan biaya besar buat penyedia. Sementara pemenang sudah ditemukan dan dapat ditetapkan.

Dua pertimbangan ini sebetulnya sangat kuat dan tidak ada unsur negatif. Namun apa lacur kalau kemudian putusan ini ternyata tidak diterima penyedia yang merasa tidak ditetapkan sebagai pemenang. Maka disampaikan lah sanggahan bahkan kabarnya memasuki proses sanggah banding.

Untuk mengurai ini saya mencoba menelusuri substansi dari adanya proses pembuktian kualifikasi. Saya coba mencari definisi terkait pembuktian kualifikasi dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012. Dari batang tubuh dan penjelasan yang saya temukan hanyalah terkait tahapan pembuktian kualifikasi yang selalu ada menyertai evaluasi kualifikasi atau evaluasi sampul 2 dimana didalamnya terdapat juga form isian kualifikasi.

Penelusuran saya berlanjut ke Perka 14/2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012. Dalam lampiran saya tidak menemukan kalimat seperti tertuang dalam Perka LKPP 15/2012 atau SDP tersebut di atas. Kalimat yang saya temukan justru adalah :

“Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi”(Satu Sampul)

“Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga dilakukan setelah evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (Harga).” (dua sampul)

“Terhadap peserta yang masuk dalam Calon Daftar Pendek, dilakukan pembuktian kualifikasi.” (Seleksi)

Dari sini saya baru sadar bahwa klausul SDP tersebut yang menjadi biang masalah.

Substansi pembuktian kualifikasi adalah memastikan hasil evaluasi kualifikasi betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dalam prinsip akuntabel. Tujuan akhirnya adalah memastikan penyedia yang dipilih dan ditetapkan sebagai penyedia pekerjaan benar-benar sah secara formil ditunjuk sebagai penyedia. Selama penyedia calon pemenang memenuhi syarat, kemudian penyedia tidak mengundurkan diri sebelum tandatangan kontrak, maka tidak ada masalah.

Akan menjadi masalah ketika setelah ditetapkan pemenang penyedia mengundurkan diri.

Kok masalah? Ini terkait petunjuk teknis yang diatur Perka 14/2012 pada tahap Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Untuk pelelangan/pemilihan jika pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

Untuk seleksi apabila klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang Seleksi tidak menghasilkan kesepakatan, Kelompok Kerja ULP melanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan pertama (apabila ada) untuk melakukan proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur dalam angka 1) dan seterusnya.

Jika Pokja tidak melakukan pembuktian kualifikasi kepada cadangan 1 atau 2 tentu cadangan 1 dan/atau cadangan 2 tidak dapat langsung ditetapkan sebagai pemenang. Kenapa? Karena belum melewati tahapan pembuktian. Sedangkan untuk langsung melakukan pembuktian kepada cadangan 1 atau 2 saat itu juga tidak mungkin. Tahapan evaluasi kualifikasi sudah lewat, bro! 🙂

Satu-satunya solusi adalah PA/KPA menyatakan pemilihan gagal. Selanjutnya solusi pokja melakukan evaluasi ulang. Dengan demikian cadangan 1 atau 2 pada tahap awal dapat ditetapkan sebagai pemenang jika dalam pembuktian kualifikasi memenuhi syarat.

Sekarang kembali pada klausul kewajiban melakukan pembuktian kualifikasi ke cadangan 1 dan 2. Wajib atau tidak? Jika mengacu pada bunyi dokumen pengadaan berbasis Perka LKPP 15/2012 menurut saya klausulnya jelas Wajib. Jika cadangan 1 dan/atau 2 ada maka Pokja wajib melakukan pembuktian kualifikasi kepada keduanya. Dengan kata lain sanggahan benar. Jika sanggahan benar maka pelelangan gagal demikian bunyi Perpres 54/2010 pasal 83.

Pertanyaannya selanjutnya adalah apakah proses lelang gagal serta merta dilakukan? Saya mengajak kita kembali kepada prinsip utama pengadaan barang/jasa yaitu efisien dan efektif. Efisien dan efektif tidak hanya bagi pengguna tapi juga penyedia.

Bagi pengguna jika pemilihan langsung digagalkan maka proses berulang setidaknya evaluasi ulang sampai proses pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang, cadangan 1 dan 2. Setidaknya ada cost disisi waktu.

Maka dari itu kita kembalikan pada substansi pembuktian yaitu didapatkannya satu penyedia yang memenuhi syarat. Jika pemenang tidak mengundurkan diri atau bersedia ditunjuk sebagai penyedia kemudian tandatangan kontrak, maka proses gagal lelang menjadi inefisiensi. Jikapun penyedia gagal melaksanakan kontrak toh tidak boleh kembali ke proses pemilihan untuk menunjuk cadangan 1 dan/atau 2.

Bagi penyedia dalam menanggapi proses pembuktian kualifikasi murni menjadi tanggungan penyedia. Baik cost waktu maupun cost uang. Seperti kasus di atas penyedia luar daerah harus datang membawa berkas asli dari luar daerah. Sementara sudah dipastikan penyedia cadangan 1 dan/atau 2 tidak ditunjuk sebagai penyedia. Karena calon pemenang sudah bersedia ditunjuk dan tanda tangan kontrak. Kalau dalam bahasa gaul-nya buat penyedia, sanggahan memang benar tapi kalaupun digagalkan gak ngaruh juga, gak bakal ditunjuk.

Kembali penekanannya jika terjadi kasus seperti ini titik krusialnya adalah didapatkannya penyedia penawar terendah yang paling responsif dari sisi teknis. Jika penyedia sudah didapatkan maka proses pemilihan gagal adalah inefisiensi.

Diatas kita berbicara tentang solusi efektif jika terlanjur bermasalah. Untuk menghindari masalah maka Pokja sebaiknya mengikuti perintah klausul SDP untuk melakukan pembuktian kualifikasi pada Calon Pemenang, Cadangan 1 dan 2 jika ada.

Atau mengubah bunyi SDP dengan mengacu pada Perka 14/2012 yaitu “Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi”
untuk pelelangan/
pemilihan.

Kedepan proses pembuktian kualifikasi ini akan semakin efisien melalui Vendor Management System (VMS). Untuk isian kualifikasi yang sama dan telah terverifikasi pada paket pekerjaan yang lain maka cukup menggunakan data pembuktian pada pekerjaan tersebut. Sehingga nanti penyedia tidak perlu diundang menghadiri pembuktian, hanya jika diperlukan saja. Semoga segera sistem ini bisa dilaksanakan.

Print Friendly