Bicara Surat Dukungan – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Rab. Sep 19th, 2018

Bicara Surat Dukungan

    Sepertinya menarik juga membicarakan tentang surat dukungan pabrikan/distributor tunggal. Dari sekian case yang disampaikan beberapa muncul kebingungan tentang persyaratan surat dukungan ini. Surat dukungan pabrikan/distributor dari sisi definisi dikenal juga sebagai principal.

Meski tidak berkaitan langsung dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ada baiknya kita buka wawasan tentang definisi Principal Dalam PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA SKK MIGAS Nomor: 007 REVISI-II/PTK/IX/2011.

Yang dapat saya sarikan beberapa definisi sebagai berikut :

  1. Principal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menunjuk agen atau distributor utk melakukan penjualan barang/jasa yang dimiliki.
  2. Principal Produsen adalah Produsen/Pabrikan yang menunjuk agen/distributor baik tunggal ataupun tidak.
  3. Principal Supplier adalah perseorangan atau badan usaha yang ditunjuk Principal Produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen/distributor
  4. Agen adalah perusahaan perdagangan yang bertindak untuk dan atas nama principal

Dibahas soal principal produsen (pabrikan) dan principal supplier (distributor utama). Kemudian principal ini akan menunjuk agen/distributor. Status principal supplier, agen dan distributor harus dinyatakan dalam bentuk surat penunjukan sebagai principal supplier, agen atau distributor.

Sehingga yang harus diperhatikan terkait dukungan pabrikan/principal adalah kekuatan hukum perikatan dari dokumen dukungan. Dukungan principal hendaknya merupakan sebuah perjanjian yang mengikat antara principal dengan agen/distributor. Tidak hanya selembar surat berisi pernyataan dukungan yang bersifat temporer dan lemah secara hukum. Perikatan mencakup masa pelaksanaan bahkan hingga masa pemeliharaan.

Sering menjadi permasalahan adalah saat surat dukungan yang dipersyaratkan hanya selembar surat pernyataan dukungan. Pendukung/principal tentu tidak punya ikatan dengan PPK, sehingga tidak ada konsekwensi ketika menarik dukungan kapanpun. Dampaknya justru pada output pekerjaan yang tidak paripurna. Secara kontraktual PPK berikat dengan Penyedia, namun karena surat dukungan telah dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, penyedia menjadikan ketiadaan dukungan sebagai alasan gagalnya output pekerjaan. Resiko kemudian ada di PPK.

    Satu-satunya pasal pada Perpres 54/2010 jo. Perpres 70/2012 yang menyebutkan tentang surat dukungan principal adalah pasal 96 ayat 9 pada bagian penjelasan yang menyebutkan bahwa Pengadaan barang impor dilengkapi dengan:

a) Sertifikat keaslian (Cerficate of Origin); dan

b) Surat Dukungan pabrikan/principal (Supporting Letter).

    Terkait pasal ini maka dapat disimpulkan bahwa ketika pengadaan barang impor target penyedia pastilah importir yang statusnya tidak mungkin pedagang kecil atau retail. Ya minimal agen atau distributor dimana bukti keabsahan sebagai agen/distributor ditunjukan dengan surat dukungan principal. Untuk itu ketentuan surat dukungan yang dimaksud sebetulnya adalah surat pengesahan dari principal untuk agen/distributor. Sehingga apabila target penyedia atau penyedia yang menawar adalah agen maka persyaratan dukungan principal menjadi hal yang wajar.

    Menjadi logis ketika LKPP dalam website http://konsultasi.lkpp.go.id tanggal 03 Januari 2012, 11:11 WIB merilis beberapa hal terkait dukungan pabrikan sebagai berikut :

  1. Distributor seharusnya tidak berkompetisi dengan perusahaan lain
    yang membutuhkan dukungan dari distributor tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena kekeliruan penetapan persyaratan peserta lelang, sehingga peserta yang mengikuti suatu pelelangan dapat memberikan dukungan kepada peserta lain. Seharusnya hal ini tidak terjadi, karena kompetisi menjadi tidak apple to apple, dan rawan terjadi konflik kepentingan. Meskipun demikian tidak ada larangan bagi peserta untuk mendukung peserta lainnya pada suatu paket pekerjaan yang sama.

    Penjelasan :

    Distributor yang dimaksud saya tangkap adalah principal produsen, principal supplier atau agen. Apabila principal ikut dalam paket yang sama tidak sekedar rawan konflik kepentingan namun juga melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana telah diatur dalam UU No. 5/1999 terutama pasal 1 ayat 4 tentang posisi dominan yang didefinisikan sebagai
    keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau
    pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

  2. Dukungan dari pabrikan tidak harus dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, disesuaikan dengan sifat dan ruang lingkup pekerjaan. Pemberian dukungan oleh pabrikan merupakan hak preogratif pabrikan bersangkutan.

    Penjelasan :

    Dukungan Pabrikan/Principal bukan merupakan kewajiban namun disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan. Untuk itu penting bagi PPK dalam menyusun spesifikasi memastikan agar dukungan pabrikan tidak lantas menjadi penghambat persaingan.

  3. Dalam hal pengadaan barang/jasa yang memerlukan persyaratan dukungan, maka peserta yang merupakan supplier harus menyampaikan dukungan dari principal (pabrikan/produsen/agen tunggal), sepanjang memenuhi kriteria penyedia sebagaimana disebut pada Pasal 19 ayat (1) huruf a sampai dengan o. Principal dalam hal ini tidak perlu menyampaikan dukungan, bilamana yang bersangkutan menawarkan produknya sendiri.
  4. Khusus untuk pengadaan barang modal yang membutuhkan pemeliharaan, ULP/Pejabat Pengadaan dapat mempersyaratkan dukungan dari pabrikan/distributor untuk menjamin kepastian layanan purna jual.
  5. Dalam hal Penyedia tidak memiliki fasilitas peralatan yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa maka diperkenankan untuk melampirkan Surat Dukungan Peralatan dari perusahaan lain yang memiliki peralatan yang dipersyaratkan.
  6. Dukungan dari pabrikan tidak harus dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, disesuaikan dengan sifat dan ruang lingkup pekerjaan. Dukungan tersebut antara lain diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang yang sangat berpengaruh dalam pencapaian output pekerjaan. Di samping itu juga dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan layanan purna jual bagi pengadaan barang modal yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun.

    Penjelasan:

    Menyambung penjelasan poin 2 maka kriteria barang/jasa yang memerlukan dukungan pabrikan adalah:

    1. Kebutuhan pemeliharaan sehingga diperlukan layanan purna jual yang mengikat pabrikan seperti suku cadang atau garansi pabrikan. Bentuk dukungan ini biasanya telah mengikat pada barang/jasa sehingga tidak ada peluang principal menarik dukungan.
    2. Kebutuhan peralatan dimana Penyedia tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap peralatan yang diperlukan. Dokumen dukungan terkait ini biasanya dalam bentuk dokumen perjanjian sewa dalam jangka waktu tertentu minimal selama ruang lingkup tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan.
    3. Untuk menjamin ketersediaan barang yang sangat berpengaruh dalam pencapaian output pekerjaan. Dalam artian jaminan ketersediaan ini terkait supporting product atau suku cadang yang berkaitan dengan output pekerjaan. Perpres 54/2010 lebih mengenal jenis dukungan ini dengan istilah KSO/Subkon.

    Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dukungan pabrikan harus memperhatikan ruang lingkup pekerjaan, bentuk perikatan dukungan beserta dokumennya dan tidak untuk produk utama atau pekerjaan utama. Dukungan pabrikan/principal bukan untuk mendukung penyedia tapi untuk menjamin mutu barang/jasa.

Sebuah Ilustrasi

Seorang teman menanyakan untuk pengadaan laptop sebanyak 190 unit apakah memerlukan surat dukungan pabrikan/distributor? Saya jawab tidak perlu.

Teman saya itu beralasan persyaratan itu ditujukan untuk jaminan ketersediaan pasokan. Jawaban saya kemudian adalah buat apa kewajiban ketersediaan pasokan dilimpahkan kepada pabrikan/distributor bukan kepada penyedia yang bertandatangan kontrak.

Ekses lain pada akhirnya seluruh penyedia berkutat pada upaya mendapatkan surat dukungan pabrikan/principal dibanding berupaya memenuhi ketersediaan stok barang. Takutnya nanti pengadaan laptop berubah menjadi pengadaan surat dukungan.

Untuk kasus ini saya lebih menyarankan ditambahkan ketentuan tentang liquidated damage selain denda keterlambatan
pada dokumen pengadaan dan kontrak. Seperti pernyataan jaminan ketersediaan stok dan apabila stok tidak tersedia pada waktunya PPK dapat membeli langsung sisa stok kepada penyedia lain dengan tanggungan biaya dari penyedia.

Hal ini dijamin oleh KUHP Perdata semisal pasal 1236:

“si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabia ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”

Yang perlu diingat penggunaan pasal ini harus disesuaikan dengan dampak, kompleksitas dan ruang lingkup barang/jasa, tidak bisa pukul rata. Karena sejatinya setiap persyaratan adalah biaya. Termasuk juga persyaratan surat dukungan pabrikan. Penempatan persyaratan berlebihan akan menjadi add cost bukannya add value bagi pengadaan barang/jasa. So, bijaksanalah!

    

Print Friendly, PDF & Email

82 thoughts on “Bicara Surat Dukungan

  1. Menarik sekali apa yang diulas mengenai surat dukungan, kami di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kota Tangerang memang sudah menjadi “hukum kebiasaan” mewajibkan surat dukungan pabrikan/distributor tanpa memilah-milah jenis barang yang dilelangkan, apa yang disampaikan dalam tulisan mengenai surat dukungan telah membuka wawasan kami mengenai surat dukungan, namun demikian yang menjadi pertanyaan apakah memang kalau surat dukungan yang bermaterai ditarik tidak ada konsekuensi hukumnya ?

    1. Mengutip hukumonline.com : Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (“UU 13/1985”), fungsi atau hakikat utama Bea Meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Akan tetapi, jika Anda memang bermaksud untuk menjadikan surat pernyataan atau perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, maka harus dilunasi Bea Meterai yang terutang.

      jadi materai hanya terkait sah atau tidak suatu dokumen dijadikan alat bukti dipengadilan tidak terkait dengan konsekuensi hukum didalam dokumen tersebut. Sehingga ketika materi dari dokumen tersebut hanya berupa pernyataan dukungan pihak 3 (pendukung) kepada pihak penyedia (pihak 2) namun tidak terikat dengan pihak pengguna (pihak 1) pada dokumen kontrak pengadaan, maka bila terjadi wanprestasi dalam surat pernyataan dukungan tersebut hanya terkait pihak 3 dan 2 tidak ada hak pihak 1 menuntut pihak 3. Inilah yang sering ada dalam surat dukungan.

      1. selamat sore pak saya mau nanya ini, dalam suatu tender panita meminta alat, kami dari pihak penyedia menunjukan atau mengupload surat dukungan alat, memang dalam ldp panitia meminta bukti kepemilikan baik sewa atau milik sendiri, kami tidak menugupload bukti kepemilikan tapi kami tidak mengupload bukti kepemilikan alat, yang jadi pertanyaan saya; apakah panitia berhak untuk mengalahkan/menggugurkan kami karna kami tidak meng upload bukti kepemilikan?

        1. Bapak tidak taat dengan dokumen. Jelas-jelas dokumen meminta Sewa atau milik sendiri tetapi justru mengirimkan alat berupa dukungan. Untuk soal upload atau tidak upload semestinya tidak masalah selama dalam isian atau dokumen penawaran telah tercantum.

          1. Selamat malam pak, kami sedang mau mengikuti lelang, dalam dokumen pengadaan, pokja/ulp mensyaratkan peralatan . Melampirkan hasil scan / pemindaian bukti kepemilikan Batching Plant atau
            Melampirkan Hasil scan / pemindaian Dukungan Batching Plant dari pemilik
            Batching Plant yang masih berlaku.
            yang menjadi pertanyaan, apakah pemberi dukungan boleh memberikan dukungan kepada penyedia jasa LEBIH DARI 1 orang/perusahaan? karna ada informasi, akan menggugurkan penawaran ketika pihak pemberi dukungan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang/perusahaan. mohon penjelasanya bapak, berikut dasar2 nya. terimakasih banyak sebelumnya

          2. Kalau hanya memberikan dukungan hanya kepada satu penyedia justru persyaratan pengadaan berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat karena ada pembatasan. Kalau 1 pendukung memberikan kepada seluruh peserta bisa jadi ada monopoli oleh satu pendukung. Untuk itu yang paling tepat adalah tidak mempersaingkan dukungan. Jadi sanggah saja persyaratan tersebut dengan potensi adanya pembatasan dan persaingan tidak sehat karena tidak ada aturan yang menyatakan hal tersebut

  2. ada yang mau saya tanyakan mengenai pengadaan barang dan jasa, apakah pengadaan barang dan jasa melalui suplier di Inggris bukan agen di Indonesia, tetap sah? jika hal itu digugurkan karena panitia menginginkan Agen Resmi yang di Indonesia untuk memudahkan Layanan Purna Jual. dan dasar Hukumnya? terima kasih.

    1. Pasal 96 ayat 10 Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.

  3. Pak Samsul Ramli yang saya hormati, perkenalkan saya Ilfiyendri, anggota Pokja ULP Kab. Tanah Datar Prov. Sumatera Barat. Saat ini Pokja kami sedang mengevaluasi paket pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran bedah. Disaat pemberian penjelasan minggu lalu, PPK menyatakan bahwa alat kedokteran bedah yang akan diadakan tersebut membutuhkan stabilizer untuk memelihara usia produktifnya, sehingga PPK meminta kepada Pokja untuk menambahkan stabilizer pada daftar kuantitas dan harga serta spesifikasi teknis serta menyatakan penambahan ini tidak mempengaruhi nilai total HPS yang sudah ada. Yang ingin saya tanyakan adalah :
    1. Pada saat pembukaan penawaran ternyata tidak ada calon peserta yang mengupload dukungan ketersediaan stabilizer dari distributor/pabrikan/pendukung lainnya. Memang harga stabilizer tidaklah terlalu signifikan dibandingkan 1 unit alat bedah yang akan dilelangkan tersebut (antara 1-5%) dari HPS. Apakah kita dapat menggugurkan penawaran karena tidak ada dukungan ketersediaan stabilizer tersebut ?
    2. Ada peserta lelang yang dokumen penawarannya lengkap tetapi SIUP nya tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu bidang pengadaan alat kesehatan, apakah dapat digugurkan sedangkan perusahaan bersangkutan telah memiliki Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ? Apakah pengeluaran izin PAK tidak ada kaitannya dengan SIUP perusahaan pemohon ?
    Demikian disampaikan, mohon bantuan dari Bapak, terima kasih.

    1. Pak Ilfiyendri:
      1. Semoga yang dimaksud dukungan adalah ketersediaan alatnya bukan surat dukungan. Menurut saya jika permintaan PPK tadi ditetapkan dalam addendum dokumen pengadaan sebagai kelengkapan BAPenjelasan.. maka ketiadaan stabilizer menyebabkan penawaran penyedia gugur. Jika tidak ada addendum hanya pernyataan dalam BAPenjelasan saja maka mau tidak mau penawaran penyedia tetap sah.
      2. Setau saya dalam persyaratan PAK juga dipersyaratkan SIUP jadi mestinya tidak masalah dengan SIUP nya…

  4. Kalau untuk barang yang bersifat umum dan dijual bebas seperti jarum suntik sekali pakai atau masker, apakah masih perlu diharuskan surat dukungan dari distributor/pabrikan pak ? Bagaimanakah batasan pengadaan yang harus memakai atau tidak memakai surat dukungan ? Terima kasih pak.

  5. Kira2 bisa/boleh tidak, Satu perusahaan yg merupakan distributor tunggal alkes ikut dalam pelelangan yg diadakan oleh instansi pemerintah?

  6. Yth.Pa Samsul, di sakter kami ada pengadaan alat meteorologi yang rata2 impor, makanya dalam dokumen pengadaan ada syarat surat dukungan dari agen/principal. Ketika lelang sudah selesai dan mau tandatangan kontrak ternyata agen/prinsipal menarik surat dukungan dari penyedia yang memenangkan lelang (dengan alasan penyedia dimaksud tidak membeli alat di agen tersebut) Bagaimana sebaiknya Pa, apakah hal ini membatalkan kontrak atw tidak, apa dasarnya, mohon penjelasan, Terima kasih.

    1. Ibu Susiyani : disinilah saya bilang lemahnya surat dukungan yang sifatnya bukan perjanjian kerjasama. Jika surat dukungannya adalah perjanjian kerjasama maka penyedia dan pendukung terkikat perjanjian secara perdata sehingga didalamnya ada sanksi jika salah satu wanprestasi. Untuk hal yang dihadapi oleh Ibu sebaiknya segera meinta pendapat APIP sebagai tindak lanjut… dari sisi saya jika terjadi maka sebagai PPK wajib memastikan barang yang dikirim dengan spesifikasi dan legalitas yang diperjanjikan. Jika terjadi perubahan spesifikasi maka penyedia tersebut dapat dikatakan wanprestasi dan diputus kontrak.

  7. Yth. pak Samsul..Perusahaan kami mengikuti pelelangan sederhana pengadaan jaring 7 inchi senilai 890jt dimana salah satu persyaratannya adalah surat dukungan dari pabrik/distributor pembuat jaring untuk ketersediaan produksi jaring sesuai kebutuhan. pada hasil BAHP ternyata perusahaan sy adalah yg terendah dan lulus evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi. pada saat klarifikasi dan pembuktian kami sdh menunjukan surat dukungan dari distributor selaku penyalur utama yg ditunjuk langsung oleh pabrik. ternyata stlh proses tahapan selesai dan upload BAHP, pokja menggugurkan perusahaan kami dengan alasan surat dukungan ada tetapi tidak memenuhi syarat karna dlm syrat dukungan tidak tercantum kaliman menjamin ketersediaam produk jaring. akhirnya pokja memenangkan penawaran tertinggi. singkatnya apakah alasan pokja menggugurkan itu relevan dan substantif? rencana kami ingin membuat sanggahan pak..mohon pencerahannya..mksh

    1. Bu Erni: Menurut hemat saya kesalahan tersebut bukanlah hal yang substantif karena persyaratan dukungan sudah dipenuhi dan dimasukkan sebagai kelengkapan pada pelelangan melalui SPSE. Jikapun ada keraguan tentang isi surat tersebut maka pokja dapat melakukan klarifikasi kepada penerbit dan penyedia. Semoga sempat disanggah dan dibuat pengaduan ditujukan kepada Pokja, APIP dan LKPP.

  8. Selamat malam pak.
    Sungguh menarik uraian yg bapak sampaikan dan sangat terkait dgn bidang sy saat ini (pekerjaan konstruksi yg membutuhkan dukungan pabrikan untuk bahan konstruksi).
    Namun, satu permasalahan yg sy hadapi, pada saat konstruksi, penyedia jasa ingin menggunakan bahan dari pabrikan lain (bukan pabrik pendukung) yang harga bahannya lebih murah.
    Apakah diperbolehkan menggunakan bahan dri pabrikan lain tsb?
    Mohon kajiannya pak. Dan terimakasih sebelumnya.

    1. Pak Rch22: Secara kontraktual PPK berkontrak dengan penyedia bukan dengan pendukung. Dari sisi perikatan surat dukungan cenderung lemah dan sifatnya hanya surat pernyataan kesediaan. Sehingga ketika penyedia tidak jadi menggunakan bahan dari pabrikan lain buat PPK tidak ada kekuatan hukum yang cukup menurut saya untuk memberi sanksi kepada penyedia. Yang harus dipastikan adalah kualitas, merk,tipe dan jenis dari bahan yang direalisasikan dilapangan sesuai dengan yang ditawarkan pada surat penawaran. Risiko lain yang akan dihadapi adalah gugatan dari pabrikan pendukung awal terhadap penyedia. Meskipun kekuatan hukum surat dukungan tidak sekuat perikatan namun proses hukum ini berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan. Untuk itulah sebaiknya bijak dalam mempersyaratkan dukungan, dari sisi perpres sendiri sebenarnya surat dukungan lebih ditujukan kepada barang-barang import dimana memerlukan jaminan purnajual yang substantif.

  9. Ass…
    selamat pagi Pak Samsul Ramli
    Didalam Dokumen Pengadaan (LDP) tertulis Melapirkan Dukungan AMP kapasitas 2000 kg/batch yang dibuktikan dengan sertifikat
    kelayakan oprasi yang masih berlaku dari Kementrian PU dan alat pendukung material hotmix dan beton, dari usaha dagang/perusahaan AMP dan Readymix yang bersertifikat ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 dengan ruang lingkup produksi
    aspal beton, aspal emulsi, beton readymix, dan jasa konstruksi sipil yang masih berlaku.
    Kami telah melampirkan surat dukungan dari AMP isi dari dukungan tersebut : SURAT PENYATAAN DUKUNGAN AMP yang bertanda tangan dibawah ini…..dan seterusnya.PIHAK PERTAMA (pemberi dukungan) dan PIHAK KEDUA (penerima dukungan) Dalam hal ini PIHAK PERTAMA bersedia menyediakan dukungan peralatan dan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dengan menyediakan produksi AMP dan satu set fleet alat penghampar ditandatangani,stempel dan bermaterai 6000 oleh PIHAK PERTAMA dan melampirkan sertifikat
    kelayakan oprasi dari Kementerian PU serta telah sesuai berkapasitas 2000 kg/bacth tetapi tidak melampirkan ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007.Perlu kami jelaskan pada KOP Surat pemberi dukungan tertera Logo perusahaan dan logo ISO 9001:2008,OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001. Perusahaan kami penawaran terendah dikalahkan dengan alasan :TIDAK MELAMPIRKAN ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 dari pemberi dukungan.
    dengan penjelasan diatas kami mohon saran dan arahan dari Bapak mengingat masa sanggah sampai 23 Juni 2015 jam 13.00 WIB. Demikian kami sampaikan sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
    Wassalam..

    1. Mba Shanty: Jika membaca keterangan mba saya dapat lihat ada yang kurang jelas yaitu terkait persyaratan bersertifikat “ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007” apakah tertuang jelas dalam dokumen penawaran harus dilampirkan atau tidak. Jika dokumen mengatakan dilampirkan maka pokja tidak punya alasan untuk mereduksi ketentuan ini. artinya yang tidak melampirkan akan digugurkan. Terkecuali ketentuan dalam dokumen tidak ditegaskan terkait melampirkan salinan sertifikat ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 maka mestinya dilakukan klarifikasi karena pada kop pendukung sudah tertera ISO tersebut. Demikian hemat saya.

  10. Terimakasih atas sharingnya, sangat bermanfaat..

    Salam kenal pa Samsul,

    Saya ada pengalaman pahit, perusahaan kami pernah memberikan surat dukungan kepada perusahaan yang ikut lelang, setelah dia menang ternyata mereka tidak ambil barang di perusahaan kami malah ambil ke perusahaan lainnya yang harga barangnya lebih murah. Apakah jika saya tarik surat dukungan maka pemenang lelang tersebut akan di batalkan oleh panitia lelang? sedangkan mereka sudah tandatangan kontrak.

    Mohon Pencerahannya. terimakasih

    Salam
    Rere

    1. Mba Rere: inilah kelemahan dari surat dukungan yang tidak memenuhi syarat perjanjian kerjasama. Jika dalam bentuk surat dukungan semata maka apapun tuntutan dari pendukung tidak kuat untuk mempengaruhi perjanjian antara PPK dan Penyedia. Berbeda dengan surat perjanjian maka klausul-klausulnya mengikat secara perdata. Jadi saran saya ketika diminta dukungan buat perjanjian kerjasama tidak hanya surat dukungan semata.

  11. Terimakasih atas jawabannya Pa Samsul,

    jadi jikapun kami tarik surat dukungan tidak akan menggugurkan pemenang lelang tersebut ya? Untuk pembuatan surat perjanjian seperti apakah bentuk format isinya agar ada kekuatan hukum agar pemenang lelang tidak serta merta ambil barang ke tempat lain? dan jika kami tarik surat dukungan maka pemenang lelang tersebut akan gugur dengan sendirinya…

    Mohon pencerahannya kembali.. Terimakasih

    Salam
    Rere

    1. Mba Rere: penarikan surat dukungan yang dilakukan pada proses pelaksanaan kontrak diluar wilayah proses pemilihan. Sehingga pada saat pemilihan penyedia sudah sah sebagai penyedia untuk berkontrak. Sementara penarikan dukungan pada saat pelaksanaan kontrak mengikat pada ketentuan kontrak sedangkan dukungan bukan bagian dari kontrak yang mengikat PPK. Mengikat penyedia juga tidak karena sifatnya hanya pernyataan dukungan. Berbeda jika perjanjian maka kekuatan hukum pendukung ada pada klausul perjanjian. Artinya dalam klausul perjanjian dapat dimuat sanksi terhadap penyedia jika tidak mengambil barang pada perusahaan pendukung. Dan ini mengikat secara perdata antara penyedia dan pendukung. Sekali lagi pihak PPK bukan pihak yang berkontrak dengan pendukung. Demikian pendapat saya.

  12. Assalamualaikum p samsul, saya adalah pejabat pengadaan di dinas kesehatan kab pacitan. Kami telah melakukan proses pembelian kendaraan dengan sistem e-purchasing, setelah proses e purchasing selesai maka kami mendapat nama distributor yang akan mensupplay kendaraan tersebut yaitu main dealer dari atpm, yang ingin saya tanyakan bolehkah kemudian saya berikatan kontrak dengan dealer yang ditunjuk oleh main dealer? sedangkan semua kelengkapan siup, npwp adalah milik dari main dealer. Terima kasih

    1. Pak Nunuk: untuk ePurchasing tidak perlu berkontrak lagi cukup surat pesanan ke Dealer utama yang ditunjuk. Persoalan barang diambil pada sub dealer tidak masalah selama seluruh administrasi pembayaran atas nama Dealer Utama.

  13. Salam hormat Pak Samsul Ramli

    apakah diperbolehkan Pemberi Surat Dukungan satu alamat dengan Penerima Dukungan, dengan perusahaan yang berbeda, tetapi alamat sama. Artinya disini Rekanan yang ikut lelang adalah Distributor tersebut juga.

    adakah landasan hukumnya.
    terima kasih.

  14. salam pak Syamsul

    Terkait dukungan, ada seorang “A” adalah direktur dari perusahaan “X”. Dia mengikuti tender dan memasukkan penawaran yang mempersyaratkan dukungan dari suplier. Dukungan yang dimasukkan dalam penawaran teknisnya adalah berasal dari perusahaan “Y” yaitu suplier salah satu produk. Yang menandatangani surat dukungannya adalah si “A” yang nota bene adalah direktur perusahaan “X”, jadi si “A” mendukung dirinya sendiri dalam perusahaan yang berbeda. Apakah ini dibenarkan atau dapat diluluskan evaluasi teknisnya? trimakasih.

    1. Pak Aswar: yang harus dipastikan adalah apakah benar si A adalah pihak yang berwenang menerbitkan dukungan atasa nama perusahaan Y. Jika benar tidak ada masalah menurut saya selama Y juga tidak ikut menawar. Jika tidak benar maka silakan gugurkan.

  15. Assalamu’alaikum pak Samsul. Saya adalah salah seorang anggota ULP pada kegiatan pengadaan alat kesehatan dan menambahkan adanya syarat dukungan dari distributor bagi perusahaan yang akan menawar. Baru2 ini, aparat penegak hukum (berdasar ketearangan ahli dari LKPP) menyatakan bahwa penambahan syarat dukungan tersebut melanggar perpres 70/2012 pasal 81 ayat (1) huruf b, yaitu adanya rekayasa yang mengakibatkan persaingan tdk sehat. Menurut APH, penambahan syarat dukungan tersebut berarti menutup peluang distributor untuk ikut mengajukan penawaran. Apakah memang begitu?
    Apakah memang boleh distributor mengajukan penawaran bersaing dengan perusahaan yang mempunyai ijin pengadaan alat kesehatan dan penyalur alat kesehatan. Bila boleh, maka pemenangnya pasti distributor dan perusahaan penyalur tidak akan pernah menang? Terima kasih
    Wassalamu’alaikum

    1. Mbak Windi: Pada dasarnya memang seperti itu jika distributor memberi dukungan maka distributor tidak diperbolehkan menawar pada paket yang sama. Maka dari itu persyaratan dukungan harus diterapkan secara bijak. Namun soal rekayasa harus dibuktikan terlebih dahulu.. kalau terjadi karena ketidaktahuan tentu bukan rekayasa namanya. Persaingan tidak sehatpun yang membuktikan dan memproses bukan APH tapi KPPU. Tentang distributor boleh menawar jika paketnya memang non kecil, tidak ada larangan. Kan sudah diatur tentang paket kecil dan non kecil.

  16. Salam hormat pak samsul ?
    terkait KSO, panitia merubah format KSO dengan tidak ada penyertaan modal, pertanyaannya :
    1. apakah boleh merobah format KSO tersebut ?
    2. Kalau dengan format tidak ada penyertaan modal tersebut apa bedanya dengan surat dukungan ?
    3. seandainya kami hanya melampairkan surat dukungan saja dengan mengabaikan isian KSO tersebut diatas, apakah panitia bisa menggugurkan kami, dimana panitia melampirkan contoh format kso yang sudah rubah tersebut. ?
    4. apakah perbedaan KSO dengan surat dukungan serta sub kontrak ?

    terimakasih banyak sebelumnya,,,

    1. Pak Herry: saya lihat dalam SDP LKPP terbaru memang tidak ada terkait modal kerja tersebut… analisa saya karena diserahkan sepenuhnya kepada perjanjian KSO antar mitra anggota. Yang diutamakan adalah lead firm. KSO tidak hanya terkait modal tapi bisa juga share kompetensi seperti SKP, bidang/sub bidang, personil, peralatan dan lainnya…. Jika dipersyaratkan KSO maka KSO tidak bisa sublkontrak atau dukungan. KSO adalah perjanjian kerjasama untuk membentuk kekuatan usaha baru atas nama leadfirm.. sedang dukungan tidak ada ikatan kerjasama hanya pernyataan dukungan. Subkon hanya untuk pekerjaan minor atau spesialis dan tidak ikut sebagai penyedia yang menawar pada paket pekerjaan.

  17. Salam Hormat pak Samsul,saya mau tanya apakah surat dukungan tanpa dibubuhi nomer surat dukungan dapat menggugurkan penawaran ,terima kasih

    1. Pak Jaya Perkasa: Ini tergantung pada saat klarifikasi dengan pendukung jika menurut pendukung tanpa nomor tersebut adalah sah dukungan dari si pendukung maka menurut saya tidak ada dasar untuk menolak.

  18. Salam hangat pak samsul, saya ingin berkonultasi. kami meninguti paket pengadaan jasa medical check up dengan dilai pekerjaan 264jt.
    dalam persyaratan teknis mensyaratkan ISO 9001 yang masih berlaku.
    1. apakah kita bisa menambahkan persyaratan sertifikasi ISO 9001 (manajemen mutu) untuk pekerjaan ini?
    2. apakah bila ada peserta lelang yang melampirkan ISO 9001 yang sudah expired (namun melampirkan surat keterangan permintaan perpanjangan kepada pihak penerbit ISO) dapat digugurkan sebagai calon pemenang?

    mohon pencerahannya pak. terimakasih.
    arini

    1. Bu Arini: 1. Tentang apakah wajib persyaratan ISO untuk kasus medikal Check UP saya kurang begitu menguasai karena ini murni pertimbangan teknis mestinya ada dasar bagi PPK meminta persyaratan ini. Mungkin karena sifatnya medical check up sehingga PPK menganggap perlu dipersyaratkan manajemen mutu.
      2. Dalam ketentuan perpanjangan perijinan biasanya telah tertera tata cara perpanjangan sertifikasi umumnya ada masa antara maksimal sebelum sertifikasi tersebut expired. Misal 3 bulan sebelum tanggal expired paling lambat harus diproses perpanjangan. Dalam hal ini surat permintaan perpanjangan ketika masa berlaku sertifikat expired tidak menggantikan sertifikat itu sendiri, dalam artian surat ini tidak dapat dijadikan pegangan oleh pokja tentang keterpenuhan persyaratan adanya sertifikat. Terkecuali proses sertifikasi telah berjalan kemudian ada surat keterangan dari penerbit sertifikat bahwa proses sertifikasi telah selesai dan memenuhi syarat sertifikasi namun proses penerbitan sertifikat masih dalam proses, maka surat ini tentu dapat diklarifikasi pokja kepernerbit dan jika klarified dapat dijadikan pengganti sertifikat.

  19. Hi Pak Samsul,

    Terima kasih buat semua masukkan untuk teman-teman diatas.
    Saya ingin menanyakan perihal surat dukungan yang disalah gunakan.

    Perusahaan saya bergerak di bidang pengadaan sparepart untuk salah satu proyek tender pemerintah dan saat ini kami memberikan surat dukungan pengadaan sparepart dan surat penunjukan distributor resmi kepada salah satu pemenang tender tersebut dan yang menjadi masalah adalah surat dukungan tersebut dipakai oleh kejaksaan untuk memanggil kami sebagai saksi.

    Harga yang kami jual adalah harga standart (Tidak ada Mark Up) kepada salah satu perusahaan pemenang tender.

    Yang jadi pertanyaan saya:
    1. Apakah perusahaan kami akan terlibat/terseret didalam kasus pidana korupsi yang terjadi?
    2. Apakah jika direktur yang bersangkutan sudah mengundurkan diri untuk jangka waktu 1 tahun yang lalu dapat dijadikan tersangka?
    3. Ap yang harus kami lakukan terkait untuk membuktikan bahwa surat dukungan tersebut kami buat semata-mata karena kami memang sebagai pabrikan yang membuat barang tersebut.

    Saya mohon pencerahan nya Pak.

    Salam Sejahtera

    1. Pak Kamto: Harus dipisahkan antara kesalahan dan kejahatan… kejahatan pasti sebuah kesalahan tapi kesalahan belum tentu kejahatan.
      1. Soal terlibat pasti terlibat menurut saya karena ada bukti administrasi bahwa perusahaan Bapak memberikan surat dukungan. Apakah itu kesalahan? tentu harus dilihat dari sisi regulasi apakah ada regulasi yang dilanggar baik sengaja maupun tidak. Jika tidak disengaja seperti kemudian penyedia yang didukung ternyata bermasalah, ini adalah kesalahan belum tentu kejahatan. Akan jadi kejahatan jika perusahaan pendukung sudah tahu bahkan ikut serta dengan sengaja dalam kesalahan maka adalah kejahatan. Untuk membuktikan ini salah satunya melalui proses hukum. Simpulannya selama Bapak dan Perusahaan memang tidak berniat jahat dan berbuat jahat maka tidak perlu takut, ikuti saja proses hukum yang berlaku dan yakinlah Bapak juga korban dari penyedia yang bermasalah.
      2. Status tersangka tidak mengenal pengunduran diri, yang mengikat adalah keterlibatan dalam sebuah kejahatan atau tidak.
      3. Menurut saya cukup Bapak buktikan bahwa tidak ada interest niat jahat merugikan orang lain/negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau gratifikasi. Misal: Daftar Harga, Riwayat Pembentukan Harga Produksi dan Harga Jual. Selama harga produksi dalam harga jual dibawah HPS menurut saya itu adalah kewajaran yang harus dipegang dengan catatan tidak ada keterlibatan jahat perusahaan Bapak dalam penyusunan HPS.

  20. salam hangat pak samsul.
    saya anggota pokja, saat ini sedang melakukan evaluasi, ingin konsultasi mengenai pengadaan barang: 1)dlm persyaratan dokumen kami meminta surat dukungan (ketersediaan barang, layanan purna jual/ garansi) dari distributor/pabrikan atas produk yang ditawarkan untuk dilampirkan. hasil evaluasi menunjukkan barang berasal dari 5 distributor/pabrikan yang berbeda. penyedia melampirkan surat dukungan hanya dari 3 distributor/pabrikan dari 5 distributo/pabrikan item barang yang ditawarkan penyedia. apakah penawarannya gugur karena beberapa barang tidak semua ada surat dukungan atau kah lulus karena telah memenuhi syarat dukungan 3 distributor/pabrikan ?? terimakasih atas bantuanya pak..

    1. Pak Dhani: jika soal layanan purna jual/garansi jika hanya 3 yang ada dari 5 yang ditawarkan maka gugur. Tentang dukungan pasokan menurut saya syarat dukungan pasokan terlalu berlebihan karena tanpa ada dukungan atau tidak penyedia tetap harus menyediakan..

  21. Salam Hormat, Pa Samsul, mohon pendapatnya

    didalam Dokumen Pengadaan untuk pekerjaan pengadaan barang disyaratkan penyedia harus mendapatkan dukungan dari Principle atau ATPM/Distributor.

    Ada peserta lelang yang mendapat dukungan dari MASTER DEALER dengan produk barang yang sesuai dengan yang disyaratkan dan dengan harga yang kompetitif

    Master Dealer berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh distributor adalah perusahaan yang memasarkan dan menjual produk yang dimaksud dengan ketentuan barang dibeli dari distributor yang menerangkannya sebagai Master Dealer dan mendapatkan kartu garansi dan nomor seri yang sah dari ditributor dan garansi yang diberikan sesaui dengan ketentuan yang berlaku pada kartu garansi.

    Pertanyaan :
    Apakah Peserta yang didukung oleh MASTER DEALER, gugur karena bukan ATPM/Distributor.

  22. Salam kenal pak Ramli. Saya ingin bertanya: jika suatu pekerjaan pengadaan barang yang nantinya harus terpasang, dan pekerjaan pemasangan itu masuk kategori “rumit” sehingga distributornya sendiri yang harus melakukan pemasangan untuk pekerjaan tersebut, apakah penyedia yang memenangkan pekerjaan dengan dukungan dari distributor tsb akan dianggap men-subkon pekerjaan tersebut ke distributor? Dalam hal ini, distributornya sendiri tidak mau langsung ikut menjadi peserta tender (hanya mau memberikan dukungan saja). Apakah diperbolehkan penyedia berKSO dengan distibutor/principal ? jika boleh, apakah surat dukungan masih perlu/boleh dibuat oleh ditributor/principal kepada leadfirm?? apakah perusahaan yang berKSO harus dari kualifikasi usaha yang sama?

    1. Pak Indra : Hemat saya jika memang produk tersebut beserta pemasangannya mengikat pada distributor maka melakukan penunjukan langsung. Namun demikian jika hanya pemasangannya saja yang dilakukan kedistributor maka menurut saya mempersyaratkan Surat Perjanjian Kerjasama Instalasi (sifatnya subkon jika pemasangan bukanlah pekerjaan utama). KSO juga boleh, jika ber KSO maka distributor tersebut tidak boleh memberikan dukungan kepada penyedia lain. Untuk mengamankan HPS biaya instalasi benar-benar disurvey ke distributor dan mestinya informasi biaya ini ada dalam daftar biaya distributor/unit barang.

  23. Salam hormat Pak Ramli, saya ingin bertanya. Apakah pabrik diperbolehkan untuk mengikuti tender? Atau sebagai konsorsium dengan supplier? Terima kasih.

  24. Salam Hormat Pak Ramli,
    Mohon saran.
    Saya ketua Kelompok Tani di Jateng.
    Kami memberikan surat dukungan kepada sebuah Cv di Makasar untuk mengikuti lelang pengadaan bibit jambu air di LPSE Prov sulsel. Cv tersebut dinyatakan menang tgl 10 September 2015 dan tanda tangan kontrak tgl 16 september 2015.
    Komunikasi kami terakhir pada awal oktober 2015, saat itu kami diberikan tanda jadi sebesar Rp. 5 jt dan cv tersebut segera akan ke Jawa tengah untuk melakukan transaksi pembelian bibit kami. Jadwal ke jateng ditunda2 dengan alasan belum mendapat tiket pesawat. Sejak saat itu s/d saat ini tiga nomer Hp tidak bisa dihubungi, saya kirim email juga tidak dibalas.
    Saya mendapat informasi bahwa ada pihak lain yang menyiapkan bibit seperti yang dilelangkan. Sehingga muncul dugaan bahwa kami akan ditinggalkan dan tidak jadi membeli bibit dari kami, padahal sudah kami siapkan 30.000 btg bibit jambu air beserta sertifikatnya.
    Oleh karena itu kami mohon saran dari Bapak Langkah apa yang sebaiknya kami tempuh. Jika pengaduan ditujukan kemana.
    Terimakasih

    Hormat kami
    Suraya.

    1. Pak Suraya: harus dilihat dari format surat dukungan tersebut jika berupa perjanjian maka Bapak dapat melakukan gugatan perdata dan somasi ke yang bersangkutan kemudian pengaduan kepadaa PA/KPA dan PPK. Jika hanya berupa surat sepihak saja maka menurut saya posisi perdatanya lemah untuk menggugat.

  25. Salam Pak Ramli,

    Posisi saya sebagai distributor yang sering kali dimintai surat dukungan dari agen/supplier bila ada tender yang terkait dengan spesifikasi barang kami. Tetapi kami tidak selalu memberikan surat dukungan ke setiap supplier disebabkan kami pernah memberikan surat dukungan ke satu supplier tetapi setelah supplier tersebut menang, suplier tersebut tidak membeli barang kepada kami. Pertanyaan saya adalah apakah sebagai distributor bisa dibilang bersekongkol bila kami tidak memberikan surat dukungan kepada suplier yang kami tidak percaya?
    Saya mohon pendapat bapak.
    Terima Kasih

  26. selamat pagi pa Ramli.
    saya mau konsul pa, tentang surat dukungan dari pabrikan. kebanyakan pengadaan yang dilelang PPK dalam persyaratn teknis di dokumen lelang selalu mencantumkan harus melampirkan surat dukungan ditambah dengan melampirkan dokumen2 perusahaan yang diantara melampirkan SPT tahunan, audit internal, surat bebas fiskal. apakah hal ini tdk melanggar ketentuan2 yang diatur dalam perpres pengadaan, pun bila tdk melanggar apakah terdapat ketentuan peraturan yang mengatur hal ini pa…trims

    1. Pak Edi: Perpres jelas mensyaratkan surat dukungan hanya untuk barang impor lihat penjelasan pasal pasal 96 ayat 9. Atau barang yang diperlukan dalam jumlah yang sangat besar dimana sebenarnya yang mampu adalah tingkat distributor atau pabrikan. SPT tahunan memang diwajibkan. Audit internal tidak diatur dan pokja dilarang menambah2 persyaratan yang tidak perlu dan diatur perpres. Untuk surat bebas fiskal juga demikian tidak diatur.

  27. Assalamulaikum pak syamsul ramli, salam kenal, saya tertarik mempelajari dunia pengadaan di blog anda, begini pak ramli ada suatu pengadaan disalah satu web lpse prov. di indonesia setelah kami baca dan pelajari ada salah satu syarat yang tidak mungkin bisa kami penuhi yaitu Melampirkan Ketersediaan Suku Cadang dan Service di wilayah provinsi tersebut, padahal kami sebagai pabrikan dapat memenuhi barang yang di butuhkan untuk pengadaan tersebut, dan barang ini banyak dijual bebas bahkan bila di brosing di web yang jual banyak sekali yaitu spinner dan mesin pengiris pisang elektrik

    Apabila kami pelajari lagi perpresnya sebagai dasar dalam pengadaan ini kok bertentangan dengan tata nilai pengadaan ini sendiri yaitu dalam Pasal 5 efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil/tidak diskriminatif; akuntabel. Maka pengadaan ini menjadi diskriminatif jika hanya penyedia jasa yang mempunyai

    Sebagai penyedia jasa kami ingin mendapat pencerahan dari pak ramli, apakah ada aturan (perpres atau perubahannya) yang membolehkan tentang syarat tersebut yaitu Melampirkan Ketersediaan Suku Cadang dan Service di wilayah provinsi tersebut? Karena jikapun ada mengapa bertentangan dengan perpresnya sendiri sebagai dasar dari pengadaan?

    1. Pak Erik: Saya sependapat jika metode evaluasi sistem gugur maka syarat “setempat” tersebut melanggar prinsip adil tdk diskriminatif.. kecuali metode evaluasi sistem nilai maka tdk akan masalah

  28. Salam Pak Ramli,

    Terima kasih sudah share artikel penting ini, ada yang saya mau tanyakan Pak, tempat saya kerja adalah sebuah Distributor barang import, sering kali banyak yang meminta surat dukungan untuk tender lelang. Selama ini kami hanya memberi satu surat dukungan untuk pengadaan lelang dan barang yang sama. Tentunya surat dukungan yang kami berikan kepada pemohon yang pertama kali mengajukan kepada kami dengan syarat yang sudah lengkap. Belakangan ini ada yang komplain karena kami hanya memberikan surat dukungang hanya untuk satu perusahaan saja untuk lelang dan jenis barang yang sama. Intinya boleh atau tidak Distributor memberikan surat dukungan untuk beberapa pemohon dengan tender di dinas yang sama dan barang yang sama juga.

    Terima kasih banyak

    1. Pak Andi: jika bapak distributor tunggal sebaiknya tetapkan daftar harga dan spek publish kemudian memberikan dukungan secara terbuka utk menghindari dugaan monopoli dan persaingan usaha yang sehat

  29. Terima kasih atas waktu dan tunjuk ajar yang telah saudara berikan untuk menjawab pertanyaan yang kami berikan.
    Adapun permasalahan yang ingin kami tanyakan adalah perihal dukungan peralatan kepada perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan yang dilelang oleh ULP Roman Hilir.
    Perusahaan kami dinyatakan tidak menscan dukungan peralatan mixing plant oleh pokja ULP sehingga perusahaan kami tidak dapat undangan verifikasi padahal penawaran perusahaaan kami terendah no 1. Yang kami up load memang ada perbedaan, dukungan pemilik mixing plant diberikan kepada Dirut utama sementara yang menandatangani penawaran k ULP adalah Direktur teknis.

  30. Selamat malam Pak, mohon pencerahannya,
    Dalam 1 lelang paket pekerjaan konstruksi jalan, ada 2 perusahaan penawar menggunakan dukungan Alat (AMP) dari perusahaan pendukung yang sama dan salah satu perusahaan itu dimenangkan oleh Pokja ULP…. Yang menjadi pertanyaan apakah hal itu dibenarkan oleh Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa…?? Jika tidak dibenarkan, dasar hukum apa yang bisa kita gunakan untuk menyanggah hasil lelang paket pekerjaan tersebut…??? Terima kasih.

    1. Pak Agung: khusus utk AMP memang demikianlah keadaan pasarnya jadi selama si pemilik AMP tidak ikut menawar tidak masalah. Disisi lain memang tdk ada aturan yg mengatur hal tersebut dgn tegas, utk itu ketentuan mengacu pada isi dokumen pengadaan masing2

  31. Salam Hormat, Pa Samsul, mohon pendapatnya…
    saya mau konsul pa, tentang surat dukungan material…, di pengadaan jasa konstruksi di daerah kami yang diterapkan oleh pokja ulp setempat, sangat memberatkan ..karena beberapa perusahaan tambang di daerah kami tidak mempunyai izin resmi atau banyak juga yang abu-abu…,lelang pertama yang kami ikuti beberapa paket gugur karena pokja mengklarifikasi perusahaan tambang tersebut dan menilai perusahaan pendukung tidak layak memberikan dukungan,. kasus di daerah kami diyakini akan mencuat karena kentalnya monopoli, dari 50 paket yang dilelang hanya beberapa gelintir perusahaan yang mendaftar dan hanya beberapa gelintir perusahaan yang menang (yang menang itu itu saja)..mohon pendapat pa samsul agar pokja kami bisa bijak menanggapi kesulitan kami, terima kasih….

    1. Pak Danang: bagaimanapun juga aturan tentang perijinan adalah amanat undang-undang sehingga pengadaan barang/jasa tidak diperkenankan terlibat perbuatan melawan hukum. Tentang surat dukungan material memang selama ini pada dokumen pengadaan menjadi syarat pemilihan sehingga wajib dipenuhi. Yang menjadi catatan tidak ada larangan 1 pendukung menyatakan dukungan lebih dari satu, jika terdapat 1 pendukung hanya bersedia mendukung 1 penyedia saja maka berpotensi terjadinya monopoli, ini melanggara UU Persaingan Usaha.

  32. Salam. saya bekerja disalah satu perusahaan swasta yg merupakan distributor resmi pupuk. dalam hal pengadaan pupuk tahun 2016 di Provinsi Maluku Utara, kami dimintakan oleh beberapa kontraktor untuk menyediakan Surat Dukungan. Adapun surat dukungan tersebut kami berikan dengan perjanjian (non tertulis) bahwa, jika kontraktor tersebut menang dalam tender tersebut, maka mereka akan berbelanja bahan pupuk kepada kami. yang jadi pertanyaan kami adalah :
    1. bagaimana kekuatan/kedudukan surat dukungan yang kami berikan, jika kontraktor tersenut tidak berbelanja kepada kami sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Dukungan
    2. Jika kontraktor pemenang melanggar perjanjian dengan kami, dengan berbelanja kepada pihak lain (yang tidak memberikan surat dukungan kepada mereka), Apakah / adakah yang bisa kami lakukan untuk menghadapi permasalah tersebut?.

    mohon bantuannya.
    terima kasih
    Salam

    1. Pak sambas:
      1. Jika disebut surat mestinya tertulis. Kecuali lisan maka kekuatan hukumnya lemah.
      2. Jika tertulis maka.mengikat pada jenis perjanjian dan klausul pada perjanjian. Jika jelas pasal2 sanksi maka bisa kuat dan mengikat. Jika lisan maka tdk mengikat.

  33. Assalamu’alaikum pak Samsul, mohon pencerahannya, jika peserta lelang memberikan surat dukungan dari perusahaan A dmn perusahaan A tsb hanya penjual biasa dan perusahaan A tsb didukung oleh perusahaan B sebagai distributor resmi. Jadi si peserta lelang ini tdk mendapatkan dukungan langsung dari perusahaan B sebagai distributor ttp melalui perusahaan A. Apakah hal ini dibolehkan? Mohon sarannya pak Samsul. Tks

    1. Pak Zulhendri: Tergantung dari persyaratan yang ada dalam dokumen. Umumnya pendukung adalah penyedia yang berada dilevel yang lebih tinggi dibanding penyedia, sehingga dukungan dari A tidak lazim diijinkan karena tidak mempunyai kemampuan langsung sehingga yang layak memberikan dukungan adalah Perusahaan B.

  34. Salam Pak Ramli………. sebuah pertanyaan mengusik ketika distributor menarik dukungan terhadap penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan dan sudahh membubuhi kontrak… apa yang harus dilakukan PPK apakah harus membatalkan atau tetap menerima barang yang disediakan oleh penyedia yg bukan dari distributor yg diberikan pada saat lelang.

    1. Pak Mamad: Inilah salah satu alasan dukungan pasokan tidak tepat dipersyaratkan sebagai syarat pemilihan, sebaiknya kedepan persyaratan dukungan ini menjadi wilayahnya PPK saja. Yang paling ringan risikonya adalah meneruskan kontrak dengan memastikan penyedia menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang ditawarkan awal dan memastikan harga dari distributor baru tidak lebih murah dari harga distributor lama. Untuk soal harga ini hanya antisipasi agar tidak muncul dugaan rekayasa.

      1. Salam bpk ramli : berapa % nilai pekerjaan dari nilai total kontrak yang layak untuk diberikan dukungan mohon pencerahannya terima kasih

  35. mau tanya pak apakah dalam hal personil itu selain mempunyai SKA/ SKT apakah panitia lelang bisa menetapkan aturan menambah sertifikat lg.
    contoh :
    untuk personil administrasi
    -Administrasi ijazah administrasi perkantoran + sertifikat standar kompetensi utama administrasi perkantoran (meliputi : keterampilan komunikasi, korespondesi, mengolah dokumen dan arsip, memproses administrasi keuangan) + sertifikat komputer + sertifikat administrasi kerja perkantoran.
    pertanyan:
    1. Apakah boleh-boleh saja ini dilakukan dalam lelang pemerintah
    2. dasar hukum/aturan yang menjelaskan ke legalannya
    3. selain sertifikat SKA/ SKT apakah sertifikat penggandeng ( + ) diatas keduanya legal digunakan syarat lelang
    4. kalau memang benar boleh dan legal pastilah ada badan resmi/balai pelatihan yang mengeluarkan yaitu yang lembaga yang secara struktur masuk dalam aturan.
    5. apakah selain lembaga yg tidak ada sangkut paut nya dalam konstruksi apakah boleh sertifikatnya di gunakan ( +) tersebut diatas legal digunakan apa dasar aturan.
    mohon penjelasan dan aturan yang mengaturnya pak karena didaerah saya tender pemerintah hampir mayoritas seperti ini yang saya tulis ini lh penerapannya….
    terimakasih.

  36. malam pak Ramli, kami adalah perusahaan quarry batu yang memberikan surat dukungan quarry/material kepada kontraktor yang ikut tender proyek jalan di Kalbar, setelah menang tender pihak kontraktor tersebut tidak membeli material dari quarry kami, dan membeli dari quarry lain, dan sudah kami protes ke kontraktor secara lisan dan kebetulan proyek yang telah selesai dikerjakan ada masalah dan sedang diselidiki dan diproses oleh pihak kejaksaan, kebetulan kami sebagai pemberi dukungan juga dipanggil untuk dimintai keterangan mengapa material yang digunakan bukan dari quarry kami sebagai pihak yang memberikan surat dukungan, kami menjelaskan bahwa kontraktor yang tidak mau membeli dari kami dan kami juga tidak bisa memaksa kontraktor karena hanya surat pernyataan dukuangan dan belakangan ketahuan bahwa material yang dipakai kontraktor lebih murah dari kami, dan yang mau kami tanyakan adalah apa konsekwensi hukum perusahaan kami sebagai pemberi dukungan, apakah dapat disalahkan dan dianggap pihak yang membantu kontraktor melakukan tindak pidana korupsi, padahal perusahaan kami yang menjadi korban kerugian karena kontraktor tidak membeli material dari perusahaan kami, mohon pencerahaannya pak, terima kasih

    1. Karena kekuatan hukum surduk sangat lemah maka sangat tergantung pada persepsi pemeriksa dan penyidik. Kedepan jika ingin memberikan dukungan lengkapilah dengan surat perjanjian agar secara perdata Bapak bisa menggugat jika penyedia mangkir sehingga status hukumnya jelas jika dikemudian hari jadi masalah.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: