Sepertinya menarik juga membicarakan tentang surat dukungan pabrikan/distributor tunggal. Dari sekian case yang disampaikan beberapa muncul kebingungan tentang persyaratan surat dukungan ini. Surat dukungan pabrikan/distributor dari sisi definisi dikenal juga sebagai principal.

Meski tidak berkaitan langsung dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ada baiknya kita buka wawasan tentang definisi Principal Dalam PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA SKK MIGAS Nomor: 007 REVISI-II/PTK/IX/2011.

Yang dapat saya sarikan beberapa definisi sebagai berikut :

  1. Principal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menunjuk agen atau distributor utk melakukan penjualan barang/jasa yang dimiliki.
  2. Principal Produsen adalah Produsen/Pabrikan yang menunjuk agen/distributor baik tunggal ataupun tidak.
  3. Principal Supplier adalah perseorangan atau badan usaha yang ditunjuk Principal Produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen/distributor
  4. Agen adalah perusahaan perdagangan yang bertindak untuk dan atas nama principal

Dibahas soal principal produsen (pabrikan) dan principal supplier (distributor utama). Kemudian principal ini akan menunjuk agen/distributor. Status principal supplier, agen dan distributor harus dinyatakan dalam bentuk surat penunjukan sebagai principal supplier, agen atau distributor.

Sehingga yang harus diperhatikan terkait dukungan pabrikan/principal adalah kekuatan hukum perikatan dari dokumen dukungan. Dukungan principal hendaknya merupakan sebuah perjanjian yang mengikat antara principal dengan agen/distributor. Tidak hanya selembar surat berisi pernyataan dukungan yang bersifat temporer dan lemah secara hukum. Perikatan mencakup masa pelaksanaan bahkan hingga masa pemeliharaan.

Sering menjadi permasalahan adalah saat surat dukungan yang dipersyaratkan hanya selembar surat pernyataan dukungan. Pendukung/principal tentu tidak punya ikatan dengan PPK, sehingga tidak ada konsekwensi ketika menarik dukungan kapanpun. Dampaknya justru pada output pekerjaan yang tidak paripurna. Secara kontraktual PPK berikat dengan Penyedia, namun karena surat dukungan telah dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, penyedia menjadikan ketiadaan dukungan sebagai alasan gagalnya output pekerjaan. Resiko kemudian ada di PPK.

    Satu-satunya pasal pada Perpres 54/2010 jo. Perpres 70/2012 yang menyebutkan tentang surat dukungan principal adalah pasal 96 ayat 9 pada bagian penjelasan yang menyebutkan bahwa Pengadaan barang impor dilengkapi dengan:

a) Sertifikat keaslian (Cerficate of Origin); dan

b) Surat Dukungan pabrikan/principal (Supporting Letter).

    Terkait pasal ini maka dapat disimpulkan bahwa ketika pengadaan barang impor target penyedia pastilah importir yang statusnya tidak mungkin pedagang kecil atau retail. Ya minimal agen atau distributor dimana bukti keabsahan sebagai agen/distributor ditunjukan dengan surat dukungan principal. Untuk itu ketentuan surat dukungan yang dimaksud sebetulnya adalah surat pengesahan dari principal untuk agen/distributor. Sehingga apabila target penyedia atau penyedia yang menawar adalah agen maka persyaratan dukungan principal menjadi hal yang wajar.

    Menjadi logis ketika LKPP dalam website http://konsultasi.lkpp.go.id tanggal 03 Januari 2012, 11:11 WIB merilis beberapa hal terkait dukungan pabrikan sebagai berikut :

  1. Distributor seharusnya tidak berkompetisi dengan perusahaan lain
    yang membutuhkan dukungan dari distributor tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena kekeliruan penetapan persyaratan peserta lelang, sehingga peserta yang mengikuti suatu pelelangan dapat memberikan dukungan kepada peserta lain. Seharusnya hal ini tidak terjadi, karena kompetisi menjadi tidak apple to apple, dan rawan terjadi konflik kepentingan. Meskipun demikian tidak ada larangan bagi peserta untuk mendukung peserta lainnya pada suatu paket pekerjaan yang sama.

    Penjelasan :

    Distributor yang dimaksud saya tangkap adalah principal produsen, principal supplier atau agen. Apabila principal ikut dalam paket yang sama tidak sekedar rawan konflik kepentingan namun juga melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana telah diatur dalam UU No. 5/1999 terutama pasal 1 ayat 4 tentang posisi dominan yang didefinisikan sebagai
    keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau
    pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

  2. Dukungan dari pabrikan tidak harus dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, disesuaikan dengan sifat dan ruang lingkup pekerjaan. Pemberian dukungan oleh pabrikan merupakan hak preogratif pabrikan bersangkutan.

    Penjelasan :

    Dukungan Pabrikan/Principal bukan merupakan kewajiban namun disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan. Untuk itu penting bagi PPK dalam menyusun spesifikasi memastikan agar dukungan pabrikan tidak lantas menjadi penghambat persaingan.

  3. Dalam hal pengadaan barang/jasa yang memerlukan persyaratan dukungan, maka peserta yang merupakan supplier harus menyampaikan dukungan dari principal (pabrikan/produsen/agen tunggal), sepanjang memenuhi kriteria penyedia sebagaimana disebut pada Pasal 19 ayat (1) huruf a sampai dengan o. Principal dalam hal ini tidak perlu menyampaikan dukungan, bilamana yang bersangkutan menawarkan produknya sendiri.
  4. Khusus untuk pengadaan barang modal yang membutuhkan pemeliharaan, ULP/Pejabat Pengadaan dapat mempersyaratkan dukungan dari pabrikan/distributor untuk menjamin kepastian layanan purna jual.
  5. Dalam hal Penyedia tidak memiliki fasilitas peralatan yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa maka diperkenankan untuk melampirkan Surat Dukungan Peralatan dari perusahaan lain yang memiliki peralatan yang dipersyaratkan.
  6. Dukungan dari pabrikan tidak harus dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, disesuaikan dengan sifat dan ruang lingkup pekerjaan. Dukungan tersebut antara lain diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang yang sangat berpengaruh dalam pencapaian output pekerjaan. Di samping itu juga dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan layanan purna jual bagi pengadaan barang modal yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun.

    Penjelasan:

    Menyambung penjelasan poin 2 maka kriteria barang/jasa yang memerlukan dukungan pabrikan adalah:

    1. Kebutuhan pemeliharaan sehingga diperlukan layanan purna jual yang mengikat pabrikan seperti suku cadang atau garansi pabrikan. Bentuk dukungan ini biasanya telah mengikat pada barang/jasa sehingga tidak ada peluang principal menarik dukungan.
    2. Kebutuhan peralatan dimana Penyedia tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap peralatan yang diperlukan. Dokumen dukungan terkait ini biasanya dalam bentuk dokumen perjanjian sewa dalam jangka waktu tertentu minimal selama ruang lingkup tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan.
    3. Untuk menjamin ketersediaan barang yang sangat berpengaruh dalam pencapaian output pekerjaan. Dalam artian jaminan ketersediaan ini terkait supporting product atau suku cadang yang berkaitan dengan output pekerjaan. Perpres 54/2010 lebih mengenal jenis dukungan ini dengan istilah KSO/Subkon.

    Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dukungan pabrikan harus memperhatikan ruang lingkup pekerjaan, bentuk perikatan dukungan beserta dokumennya dan tidak untuk produk utama atau pekerjaan utama. Dukungan pabrikan/principal bukan untuk mendukung penyedia tapi untuk menjamin mutu barang/jasa.

Sebuah Ilustrasi

Seorang teman menanyakan untuk pengadaan laptop sebanyak 190 unit apakah memerlukan surat dukungan pabrikan/distributor? Saya jawab tidak perlu.

Teman saya itu beralasan persyaratan itu ditujukan untuk jaminan ketersediaan pasokan. Jawaban saya kemudian adalah buat apa kewajiban ketersediaan pasokan dilimpahkan kepada pabrikan/distributor bukan kepada penyedia yang bertandatangan kontrak.

Ekses lain pada akhirnya seluruh penyedia berkutat pada upaya mendapatkan surat dukungan pabrikan/principal dibanding berupaya memenuhi ketersediaan stok barang. Takutnya nanti pengadaan laptop berubah menjadi pengadaan surat dukungan.

Untuk kasus ini saya lebih menyarankan ditambahkan ketentuan tentang liquidated damage selain denda keterlambatan
pada dokumen pengadaan dan kontrak. Seperti pernyataan jaminan ketersediaan stok dan apabila stok tidak tersedia pada waktunya PPK dapat membeli langsung sisa stok kepada penyedia lain dengan tanggungan biaya dari penyedia.

Hal ini dijamin oleh KUHP Perdata semisal pasal 1236:

“si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabia ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”

Yang perlu diingat penggunaan pasal ini harus disesuaikan dengan dampak, kompleksitas dan ruang lingkup barang/jasa, tidak bisa pukul rata. Karena sejatinya setiap persyaratan adalah biaya. Termasuk juga persyaratan surat dukungan pabrikan. Penempatan persyaratan berlebihan akan menjadi add cost bukannya add value bagi pengadaan barang/jasa. So, bijaksanalah!

    

Print Friendly