012615_0201_SerialPerpr1.jpgMumpung ada rencana Perubahan Pereaturan Pengadaan Barang/Jasa coba-coba menyampaikan pendapat. Semoga bisa menjadi manfaat dan siapa tahau didengar dan pantas untuk masuk dalam perubahan Perpres. ngarep.com ūüôā Kali ini terkait kewenangan PPK.

UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan negara menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Dimana salah satunya sebagai pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pasal 17 ayat 2 UU 1/2014 menyebutkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang melaksanakan kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan salah satunya dengan mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 11 ayat 1 Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan perpres 4/2015 memberikan PPK tugas pokok dan kewenangan terkait :

c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian.

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Ruang lingkup seorang PPK berada diwilayah persiapan, kontrak, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan baik dari penyedia maupun kepada PA/KPA. PPK bertanggungjawab secara internal dan eksternal sekaligus. Internal bertanggungjawab kepada PA/KPA. Secara eksternal bertanggungjawab atas kontrak dengan penyedia dan sekaligus kepada aparatur hukum.

Maka dari itu kemudian tugas berat yang dipanggul oleh seorang PPK adalah pelaksana amanah UU 17/2003, UU 1/2004 bahkan UUD 1945 pasal 4 sebagai pelaksana sebagian kewenangan pemegang kekuasaan pemerintahan dan  pasal23E  dalam tujuannya mencapai tujuan kinerja penggunaan anggaran yaituekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

PPK dituntut oleh UUD 1945 untuk dapat mencapai kinerja secara ekonomis, efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif dalam pelaksanaan pengadaan. Hal ini utamanya diwujudkan melalui perencanaan kontrak. Perencanaan kontrak adalah satu dari 3 hal utama yang dipersiapkan PPK seperti tertuang dalam Pasal 11 ayat 1 Perpres 54/2010.

Kewenangan yang sangat besar terhadap seorang PPK ini perlu ditinjau ulang. Dalam prinsip efektif menganut asas profesionalisme dimana kekuasaan struktural dan kekuasaan teknis mestinya tidak berada pada satu orang. Selain tentang batasan kemampuan juga terkait check n balance.

Dari sisi hukum terkait pelimpahan kewenangan terdapat 3 asas yaitu :

a.    Azas Ordonantur (Struktur organisasi/ Satuan kerja) yaitu pelimpahan kewenangan berdasarkan struktur organisasi yaitu rentang kendali.

b.    Azas Delegatoir yaitu Pelimpahan kewenangan sesuai KOMPETENSI masing-masing.

c.    Azas Obligatoir (Kewajiban) yang timbul atas dasar perintah aturan.

Atas dasar inilah kemudian menurut saya PP 58/2005 pada pasal 11 ayat (3) menyebutkan Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:

  1. Tingkatan daerah
  2. Besaran SKPD
  3. Besaran jumlah uang yang dikelola
  4. beban kerja
  5. lokasi
  6. kompetensi; dan/atau
  7. rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya

Kewenangan ke-PPK-an haruslah hanya terkait pertimbangan kompetensi teknis tentang pelaksanaan pekerjaan. Sehingga pelimpahan kewenangan PA kepada PPK terkait perikatan/perjanjian dengan pihak lain adalah hanya tentang teknis pelaksanaan kontrak bukan tentang kewenangan kewenangan penandatanganan kontrak.

Kewenangan penandatanganan kontrak adalah kewenangan Ordonantur yang melekat pada kewenangan struktural seperti juga kewenangan pembayaran yang merupakan dalam satu kesatuan tanggungjawab tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

Tentang kewenangan Ordonantur ini sebenarnya disepakati oleh Perpres 54/2010 terkait PA/KPA adalah atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi.

  1. PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetap-kan seorang atau beberapa orang KPA;
  2. PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

Dengan demikian yang perlu diperbaiki adalah kewenangan PPK :

  1. Diwilayah Persiapan adalah menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan (Spesifikasi, HPS dan Rancangan Kontrak)
  2. Diwilayah Pelaksanaan Pekerjaan adalah Melaksanakan dan mengendalikan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.

Pemisahan ini selaras dengan amanat UU ASN yang mengharapkan organisasi birokrasi sarat fungsi namun efektif dalam struktur

Simpulan :

  • Pada intinya melepaskan kewenangan penandatangan kontrak dari PPK kemudian menyerahkannya kepada Pengguna Anggaran sebagai pemegang kekuasaan struktural terkait tanggungjawab tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
  • Memfokuskan tugas pokok dan fungsi PPK sebagai pelaksana fungsi pengadaan barang/jasa yang sarat dengan kompetensi teknis dan manajerial pelaksanaan pekerjaan.
Print Friendly, PDF & Email