Wed. Jun 20th, 2018

Bahan Pemikiran Kewenangan Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

012615_0201_SerialPerpr1.jpgMumpung ada rencana Perubahan Pereaturan Pengadaan Barang/Jasa coba-coba menyampaikan pendapat. Semoga bisa menjadi manfaat dan siapa tahau didengar dan pantas untuk masuk dalam perubahan Perpres. ngarep.com ūüôā Kali ini terkait kewenangan PPK.

UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan negara menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Dimana salah satunya sebagai pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pasal 17 ayat 2 UU 1/2014 menyebutkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang melaksanakan kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan salah satunya dengan mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 11 ayat 1 Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan perpres 4/2015 memberikan PPK tugas pokok dan kewenangan terkait :

c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian.

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Ruang lingkup seorang PPK berada diwilayah persiapan, kontrak, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan baik dari penyedia maupun kepada PA/KPA. PPK bertanggungjawab secara internal dan eksternal sekaligus. Internal bertanggungjawab kepada PA/KPA. Secara eksternal bertanggungjawab atas kontrak dengan penyedia dan sekaligus kepada aparatur hukum.

Maka dari itu kemudian tugas berat yang dipanggul oleh seorang PPK adalah pelaksana amanah UU 17/2003, UU 1/2004 bahkan UUD 1945 pasal 4 sebagai pelaksana sebagian kewenangan pemegang kekuasaan pemerintahan dan  pasal23E  dalam tujuannya mencapai tujuan kinerja penggunaan anggaran yaituekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

PPK dituntut oleh UUD 1945 untuk dapat mencapai kinerja secara ekonomis, efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif dalam pelaksanaan pengadaan. Hal ini utamanya diwujudkan melalui perencanaan kontrak. Perencanaan kontrak adalah satu dari 3 hal utama yang dipersiapkan PPK seperti tertuang dalam Pasal 11 ayat 1 Perpres 54/2010.

Kewenangan yang sangat besar terhadap seorang PPK ini perlu ditinjau ulang. Dalam prinsip efektif menganut asas profesionalisme dimana kekuasaan struktural dan kekuasaan teknis mestinya tidak berada pada satu orang. Selain tentang batasan kemampuan juga terkait check n balance.

Dari sisi hukum terkait pelimpahan kewenangan terdapat 3 asas yaitu :

a.    Azas Ordonantur (Struktur organisasi/ Satuan kerja) yaitu pelimpahan kewenangan berdasarkan struktur organisasi yaitu rentang kendali.

b.    Azas Delegatoir yaitu Pelimpahan kewenangan sesuai KOMPETENSI masing-masing.

c.    Azas Obligatoir (Kewajiban) yang timbul atas dasar perintah aturan.

Atas dasar inilah kemudian menurut saya PP 58/2005 pada pasal 11 ayat (3) menyebutkan Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:

  1. Tingkatan daerah
  2. Besaran SKPD
  3. Besaran jumlah uang yang dikelola
  4. beban kerja
  5. lokasi
  6. kompetensi; dan/atau
  7. rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya

Kewenangan ke-PPK-an haruslah hanya terkait pertimbangan kompetensi teknis tentang pelaksanaan pekerjaan. Sehingga pelimpahan kewenangan PA kepada PPK terkait perikatan/perjanjian dengan pihak lain adalah hanya tentang teknis pelaksanaan kontrak bukan tentang kewenangan kewenangan penandatanganan kontrak.

Kewenangan penandatanganan kontrak adalah kewenangan Ordonantur yang melekat pada kewenangan struktural seperti juga kewenangan pembayaran yang merupakan dalam satu kesatuan tanggungjawab tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

Tentang kewenangan Ordonantur ini sebenarnya disepakati oleh Perpres 54/2010 terkait PA/KPA adalah atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi.

  1. PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetap-kan seorang atau beberapa orang KPA;
  2. PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

Dengan demikian yang perlu diperbaiki adalah kewenangan PPK :

  1. Diwilayah Persiapan adalah menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan (Spesifikasi, HPS dan Rancangan Kontrak)
  2. Diwilayah Pelaksanaan Pekerjaan adalah Melaksanakan dan mengendalikan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.

Pemisahan ini selaras dengan amanat UU ASN yang mengharapkan organisasi birokrasi sarat fungsi namun efektif dalam struktur

Simpulan :

  • Pada intinya melepaskan kewenangan penandatangan kontrak dari PPK kemudian menyerahkannya kepada Pengguna Anggaran sebagai pemegang kekuasaan struktural terkait tanggungjawab tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
  • Memfokuskan tugas pokok dan fungsi PPK sebagai pelaksana fungsi pengadaan barang/jasa yang sarat dengan kompetensi teknis dan manajerial pelaksanaan pekerjaan.
Print Friendly, PDF & Email

8 thoughts on “Bahan Pemikiran Kewenangan Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

  1. Pak Samsul, sepertinya ini akan menjadi diskusi panjang mengingat hps dan spek msh menjadi kewenanganx ppk. Bagaimana memisahkan ini? Lain yg nenetapkan lain yg berkontrak? #@#@@msh bingung.com.

    1. Bu Ida : pemisahannya tegas yang bertanggungjawab secara manajerial (top management) tetap PA, namun demikian secara teknis yang mempersiapkan spek, hps dan rancangan kontrak tetap PPK dengan kemudian penetapannya oleh PA untuk dituangkan dalam Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan. Jadi disini jelas fungsi dan tanggungjawab PPK sebagai pelaksana teknis bukan lagi penanggungjawab.

      1. Bagus tuh, q do’ain bs masuk usulanx n klo bs sgr diimplementasix, hehe … jd ga smua beban brada pd ppk, shg tiap pelaksanaan keg PA jg punya beban tgjwb, pa lg klo ppk hanya bermodal sertifikat sangat rawan dgn kondisi intervensi dari byk pihak

  2. As ww. Selamat malam pak samsul !!! alhamdulillah media ini sangat membantu kami dalam melaksanakan aktivitas kami ! yang bergelut dalam dunia “pengadaan” khususnya pengadaan barang dan jasa untuk keperluan “negara”…cu ile !!! tapi sedikit komentar saya pribadi pak samsul ! dengan telah adanya pokja – pokja dan ULP di pemda yang mana pokja adalah individu-individu kompeten yang diusulkan dari SKPD ke ULP di Pemerintahan Daerah yang tugasnya adalah untuk mencarikan rekanan2 dengan proses-proses evaluasi dan seleksi tertentu yang bergelut baik di bidang barang maupun jasa. Artinya disini pabila POKJA dan atau ULP sudah dianggap mampu, maka perlu juga kah PPK yang kata pak samsul berperan sebagai penanggung jawab teknis dan bukan sebagai penanggungjawab kontrak lagi ??? nach PPK disini apakah Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Penanggungjawab Keuangan ??? kalau Pejabat Pembuat Komitment jelas akan bertanggungjawab ke kontrak apa begitu pak ??? NAch sekarang adakah jalan yang lebih sederhana lagi pak samsul agar efectif, efisien dan ekonomis dalam pengadaan ini dapat di capai, seperti misalnya PA selaku kepala SKPD beri kepercayaan penuh untuk mendapatkan yang diinginkannya, dan PA (Pengguna Anggaran) beri kepercayaan penuh pula untuk menunjuk KPA,jadi PA tidak perlu pula mengusulkan KPA ke Kepala Daerah Gubernur /walikota/bupatinya !Karena saat ini semuanya itu sudah hampir terstandarisasi. Jadi kalau bisa dipersingkat kenapa harus dipepanjang, dan yang paling sederhana lagi… mungkin swastanisasikan saja lagi, hingga PA, KPA, dan atau PPTK juga tidak terjerat lagi dengan masalah-masalah hukummnya. terima kasih

    1. Pal Zulmadi: PPK yang dimaksud disini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan Pejabat Penanggungjawab Keuangan. Dalam usulan saya nanti PPK hanya berurusan dengan pelaksanaan kontrak saja bukan penandatangan kontrak. Pengadaan barang/jasa harus didasarkan pada kebutuhan bukan keinginan. Anggaran bukan milik PA. PA hanya yang bertugas menggunakan anggaran sebagai mandat yang diberikan oleh Rakyat lewat APBD. Jadi tetap ada tanggungjawab didalamnya. Kita harus realistis bahwa PA mempunyai kekuasaan top manajerial. Sehingga terkait pertanggungjawaban teknis memerlukan tenaga profesional yang mengerti pekerjaan. Disinilah diperlukan PPK.

      Prinsip pelimpahan kewenangan terkait Beban Kerja, rentang kendali untuk struktural dan kompetensi untuk fungsional serta beberapa lainnya.. dalam tata laksana organisasi modern selalu dipisahkan tanggungjawab keputusan dengan teknis. Jadi jangan sampai perampingan struktur juga atas dasar pelepasan tanggungjawab profesional. Demikian pendapat saya.

  3. Mohon maaf sebelumnya bila pemikiran saya keliru.
    Pada prinsipnya saya sangat setuju bila PPK tidak lagi masuk dlm Wilayah Persiapan, khususnya terkait dlm permasalahan HPS. Kecuali ada pemisahan yang jelas antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS). Sementara saat ini kebanyakan SKPD atau Pemerintah Daerah bahkan juga mereka para “juru Tindak” beranggapan RAB adalah istilah lain dr HPS.
    Sedangkan pemahaman saya RAB adalah hasil perhitungan biaya terhadap Perencanaan suatu Pekerjaan, sedangkan HPS adalah harga yg disusun dari hasil perencanaan sebagai dasar atau pembanding untuk melaksanakan pemilihan PBJ.
    Kalau memang RAB adalah juga HPS, berarti ada tugas tambahan lagi dr PPK yaitu perencanaan pekerjaan, paling tidak PPK harus pro aktif memantau perencanaan.

    Dari hal tersebut diatas, dalam pemikiran saya sangat berharap ada kejelasan terkait Tugas dan Kewenangan PPK terhadap HPS.
    Terimakasih, semoga segala perbuatan yg kita sekalian laksanakan membawa berkah & menjadi ladang ibadah bagi kita semua.

    1. Pak Zainol: Dalam istilah jasa konstruksi jelas ada perbedaan kewenangan antara Engineer Estimate dan Owner Estimate (HPS), hanya saja dalam praktiknya ini tidak lagi difilter. Seperti yang Bapak bilang akhirnya EE adalah OE. Aamin atas doanya.

Leave a Reply