Progres menggembirakan terkait kelembagaan pengadaan barang/jasa terus berlanjut. Sebagian simpulan utama dari artikel telaahan, kajian hukum dan manajerial yang telah disampaikan menemukan jawaban dan kesepakatan.

    Perkembangan terkini yang patut menjadi catatan adalah hasil Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Makassar pada tanggal 27 September 2016. Rakor ULP yang digagas LKPP-RI dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri yaitu Zainal Ahmad, AP., M.AP, selaku Kepala Seksi Wil IV A Dit FKKPD Ditjen Otda Kemdagri.

    Beberapa poin yang sangat penting yang dapat diambil simpulan adalah :

  1. Penggantian istilah Unit Layanan Pengadaan menjadi Badan Pengadaan Barang/Jasa

  2. Menindaklanjuti PP 18/2016 Kemendagri sedang menyusun revisi Permendagri 99/2014 dengan perbaikan konsep pada:

    1. Bentuk Kelembagaan Permanen, independen dan mandiri.

    2. Lembaga ini mengakomodir 3 fungsi sekaligus yaitu Pembinaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Barang/Jasa dan pengelolaan teknologi informasi.

    3. Bentuk kelembagaan adalah Badan Tipe A, B atau C.

    4. Badan pengadaan barang/jasa nantinya diisi oleh personil penuh waktu.

  3. Surat LKPP-RI tentang Badan Pengadaan Barang/Jasa digunakan sebagai rekomendasi restrukturisasi kelembagaan ULP didaerah namun untuk teknis pengaturan tetap mengacu pada Permendagri.

  4. KPK-RI mendukung pembentukan ULP yang permanen dan berdiri sendiri.

Setidaknya dari 4 poin ini menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang sering dijadikan batu sandungan dalam pembahasan Perda SOPD selama ini.

  1. Apakah benar kelembagaan ULP itu harus permanen berdiri sendiri?

    Jawabannya jelas KPK, Kemendagri dan LKPP-RI sepakat mendukung bahwa lembaga pengadaan barang/jasa adalah permanen berdiri sendiri. Dengan demikian opsi melekat pada lembaga lain baik itu Badan serupa apalagi melekat pada Sekretariat tidak masuk sebagai rekomendasi.

  2. Apakah amanat Permendagri 99/2014 bahwa ULP dibawah Sekretariat masih Relevan?

    Jawabannya jelas Kemendagri juga sepakat bahwa amanat PP 18/2016 adalah Badan Pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian pendapat ULP dibawah sekretariat sama sekali tidak sesuai dengan amanat PP 18/2016.

  3. Apakah Surat Kepala LKPP-RI terkait rekomendasi Badan Pengadaan Barang/Jasa kuat sebagai dasar restrukturisasi ULP di daerah?

    Jawabannya juga diamini dari hasil rakor ini. Kemudian sedikit mengutip UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 211 ayat 2 disebutkan bahwa (2) Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. LKPP-RI sesuai dengan Perpres 106/2007 sebagaimana diubah dengan Perpres 157/2014 adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
    membidangi pengadaan barang/jasa. Maka dengan ini Surat Kepala LKPP-RI Nomor : 179/KA/9/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah pelaksanaan amanat UU 23/2016 pasal 211 ayat 2 yang mestinya dipedomani pemerintah daerah.

  4. Apakah pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa harus menunggu revisi Permendagri 99/2014?

    Tentu secara ideal didasarkan pada Permendagri, namun demikian sesuai dengan rekomendasi hasil Rakor ULP Makasar disebutkan untuk pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa sudah dapat dilakukan menggunakan rekomendasi dari LKPP-RI namun secara teknis pengaturan OPD, semisal penyusunan rincian tugas, pokok, fungsi, dan lainnya yang diatur dengan Peraturan Gub/Bup/Wal wajib tetap mengacu Permendagri.

    Catatan yang harus diperjuangkan, setelah penetapan bahwa kelembagaan pengadaan adalah Badan, adalah teknis dan mekanisme skoring tipe kelembagaan. Menelaah paparan, Kepala Seksi Wil IV A Dit FKKPD Ditjen Otda Kemdagri, tertuang bahwa indikator kelembagaan akan mengadopsi Permendagri 99/2016. Jika adopsi ini adalah copy paste Permendagri 99/2016 maka akan terjadi inkonsistensi. Mengingat indikator dan metodologi perhitungan score type masih menggunakan indikator jumlah paket pelelangan. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengadaan Barang/Jasa masih dipandang sebagai Badan Pelelangan saja. Sementara fungsinya sudah diperluas sebagai pembina, pelaksana dan pengelola teknologi informasi pengadaan barang/jasa. Untuk itu sudah sepatutnya kita mendorong agar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara memperhatikan Surat Kepala LKPP-RI Nomor 154 Tahun 2016 tanggal 5 Agustus 2016, perihal Usulan Perubahan Permendagri Nomor 99 Tahun 2016 yang sudah memperluas indikator hingga proses penunjukan langsung, pengadaan langsung bahkan ePurchasing.

Bahkan jika betul-betul ingin menggambarkan beban tugas Badan Pengadaan Barang/Jasa secara utuh mestinya yang menjadi dasar indikator adalah Jumlah dan Nilai Paket Pekerjaan yang tertuang pada Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Hal ini mengingat kedepan ruang lingkup pengadaan barang/jasa dimulai sejak perencanaan kebutuhan hingga diperolehnya barang/jasa (Pasal 1 angka 1 Perpres 54/2010).

Untuk bahan lengkap referensi silakan download disini: https://drive.google.com/open?id=0B_ElB9uwYRUlMFlfM2I1S3l6NTg

Bahan lengkap rakor ULP Makassar silakan download disini : http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_iaakDUlfUtZPcBnJcgQdvWkHXeBKGbNy.zip


 

Print Friendly, PDF & Email