Author: Samsul Ramli

Dokumen Penawaran itu Rahasia?

Sebuah pertanyaan dan pernyataan menarik masuk melalui forum diskusi oleh seorang anggota pokja dan juga via japri oleh penyedia. Ini memicu keinginan untuk menelusuri lebih jauh. Pertanyaan dari pokja ini adalah bolehkah dokumen penawaran pemenang lelang diberikan langsung kepada penyedia lain yang tidak menjadi pemenang? Sedangkan pernyataan dari penyedia adalah kami berhak tahu dari sisi mana penyedia pemenang memiliki penawaran yang lebih baik dari kami. Ini sesuai dengan prinsip persaingan, terbuka dan transparansi! Saya yakin dilapangan pasti lebih banyak argumen lain yang lebih hebat. Dan dari sisi Pokja tentu akan dilematis dan membingungkan. Penulusuran paling dasar, dimulai dari mengupas unsur kerahasiaan dalam Perpres 54/2010 sebagai acuan dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertama setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan 7 prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pasal 6 bagian etika pengadaan huruf b dan c berbunyi sebagai berikut : bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; Pada huruf b disebutkan tentang “menurut sifatnya harus dirahasiakan”. Maka kalau dirunut pasal 66 ayat 3 disebutkan: “Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. Kemudian dalam penjelasan pasal 66 ayat 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan...

Read More

Gugur Jaminan Penawaran Asli?

Karena pertanyaan tentang jaminan penawaran asli ini sangat sering dipertanyakan, khususnya pengadaan yang menggunakan sistem elektronik atau eProcurement. Maka perlu dilengkapi artikel tentang jaminan selain (Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli? dan Apa Perlu Jaminan dalam Pengadaan?) yang menukik langsung pada problema jaminan penawaran dalam proses pemilihan penyedia. Diakhir tulisan nanti akan coba dijawab pertanyaan rating tertinggi terkait jaminan penawaran asli yaitu : Apakah bagi penyedia yang tidak menyampaikan Jaminan Penawaran Asli hanya mengirimkan softcopy apakah bisa di gugurkan? Apabila penyedia tidak mengirimkan softcopy jaminan penawaran namun hanya mengirimkan jaminan penawaran asli sebelum batas akhir pemasukan penawaran apakah dapat digugurkan? Apakah Jaminan Penawaran yang hanya ditandatangani oleh pihak penerbit dapat digugurkan?     Baik dalam Standart Bidding Document (SBD) eproc dan non eproc ketentuan evaluasi administrasi terkait Jaminan Penawaran telah terpapar dengan jelas. Syarat utama evaluasi administrasi adalah pemenuhan syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan. Adapun syarat-syarat substansial terkait Jaminan Penawaran dijelaskan dengan rinci atas: Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai sebagaimana tercantum dalam LDP; besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; nama Pokja ULP yang menerima Jaminan...

Read More

Swakelola DAK Pendidikan Versus P54/2010

(Bagian 2 dari 2 Tulisan) Kategori baru dapat didefinisikan apabila telah jelas struktur tanggungjawab dan aliran pendanaan. Untuk itu dalam membangun pemahaman perlu diruntut hirarki kewenangan yaitu : Pemerintah Bagi pemerintah pusat program DAK Pendidikan adalah program besar dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dikomandoi oleh Kemendikbud. Untuk itu pendanaannya tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendikbud. Dalam kerangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya kemudian diserahkan kepada instansi pemerintah lain (IPL) yaitu pemerintah Kabupaten/Kota. Dari sisi ini maka hakikatnya Pemerintah sedang melaksanakan swakelola tipe II. Pemerintah Kabupaten/Kota Pelimpahan kewenangan pelaksanaan anggaran ini membebani pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Umum Pengadaan. Salah satunya menetapkan metode pengadaan. Semestinya landasannya pun sama yaitu efisiensi dan efektifitas. Misal ditetapkan swakelola tipe II dengan sekolah negeri. Perencanaan dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Sedangkan pelaksanaan diserahkan kepada satuan pendidikan (sekolah). Kemudian untuk sekolah yang berstatus swasta ditetapkan swakelola tipe III sehingga mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sepenuhnya diserahkan kepada tim yang dibentuk oleh sekolah swasta. Satuan Pendidikan (Sekolah) Pelimpahan wewenang ini kemudian menempatkan sekolah sebagai pelaksana anggaran. Kepala Sekolah menyusun rencana umum pengadaan sesuai tanggungjawab pelaksanaan anggaran yang diberikan. Sekolah Negeri menjalankan swakelola tipe 1 dalam lingkup Sekolah sebagai Satker artinya pengelola dana APBN/D yang diserahkan kepada Sekolah. Dalam kerangka ini sekolah sedang menjalankan Swakelola Tipe 1 terkait tupoksi sekolah dan kompetensi sekolah dalam MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Kemudian dalam...

Read More

Swakelola DAK Pendidikan Versus P54/2010

(Bagian 1 dari 2 Tulisan) “Swakelola DAK Pendidikan bertentangan dengan P54/2010,” demikian salah satu artikel berita online.Sejak artikel Waspada DAK Sekolah terus terang potensi kontradiksi dua aturan, yang seharusnya saling melengkapi ini, menjadi bahan pelajaran yang menarik. Pertanyaan besar yang mesti terjawab adalah apakah benar memang bertentangan? Dari beberapa kelas bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, topik yang mengemuka dalam materi swakelola adalah swakelola dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan. Patut dimaklumi bila DAK Pendidikan begitu lekat dengan swakelola. karena tahun 2012 ini DAK Pendidikan dikembalikan pada metode swakelola. Tahun sebelumnya yaitu 2011 DAK Pendidikan sempat diarahkan kepada proses pemilihan penyedia.     Kembalinya...

Read More

Tawar Menawar ala Eropa versus Kita

Perjalanan kesalah satu negara eropa tepatnya Italia, beberapa waktu yang lalu, memberikan banyak kesan dibenak saya. Salah satunya tentang procurement atau pengadaan. Yang sangat khas dalam nature transaksi perdagangan masyarakat Eropa adalah tentang transaksi. Pola tawar menawar bahkan ditingkat kelontongan orientasinya adalah pada kuantitas bukan pada harga. Setiap kali menawar satu barang maka harga satuan akan sangat sulit berubah, terlebih kalau hanya membeli satu unit barang. Menariknya begitu kuantitas bertambah barulah harga melunak, bahkan bisa saja turun sangat signifikan. Berbeda dengan di tempat kita, Indonesia, harga benar-benar menjadi raja. Lihat saja transaksi pasar tradisional, pedagang sengaja menawarkan harga yang...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,725 other subscribers

Events


Arsip