Author: Samsul Ramli

Silakan Saja PPK Tidak Bersertifikat

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa dimulai sejak identifikasi kebutuhan, akuisisi, kontrak dan disposal. Tidak berbeda dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan ruang lingkupnya sejak persiapan, pemilihan penyedia, kontrak dan serah terima/hand over. Meski sebenarnya posisi hand over tidak bisa disepadankan dengan disposal. Disposal tidak hanya soal serah terima tapi juga manajemen aset. Ini tentu harus menjadi perhatian bagi perbaikan regulasi kedepan. Dalam ruang lingkup diatas para pihak yang terlibat adalah end user/user, purchaser/engineer, supplier/contractor. Dalam konteks P54/2010 para pihak yang disebutkan mempunyai korelasi sebagai berikut; Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai user/end user. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja)/Pejabat Pengadaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagai entitas purchaser/engineer dan penyedia sebagai supplier/contractor. Triangle user, purchaser dan supplier inilah yang menentukan proses pengadaan sebenarnya. Sehingga adalah sangat naif kalau ada pihak yang menyebutkan proses pengadaan hanya soal bagaimana memilih penyedia saja. Pemahaman ini adalah pemahaman simplikasi tentang purchase, yaitu hanya soal pembelian saja. Kalau begini pemahamannya memang tidak perlulah sebuah sertifikasi atau kompetensi dasar. Karena siapapun yang tahu uang pasti tahu cara berdagang dan mencari untung. Proses pengadaan barang/jasa bukan hanya soal untung dan rugi, tapi berbicara tentang efisiensi dan efektifitas pencapaian manfaat. Apalagi pengadaan barang/jasa pemerintah menyangkut hajat hidup masyarakat, tentu tidak  sederhana. Sedikit saja kesalahan dalam proses pengadaan publik dampaknya akan dirasakan secara luas dalam waktu yang relatif lama. Posisi PPK menjadi sangat...

Read More

Perkuat ULP, Serahkan Pengadaan Pada Ahlinya

Kisruh pengadaan barang/jasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terus mengemuka dengan trend yang sama layaknya pelakon dunia entertainment. Mulai kasus renovasi gedung hingga pengadaan kalender. Siklus berulang tanpa perbaikan. Kasus lama tertutup kasus baru sehingga hanya menjadi tumpukan tanpa makna. Semua gugatan mengikuti pola yang sama. Begitu satu kasus muncul, semua ramai-ramai menghujat ‘harga’. Lihat saja headline “Wow! Biaya Perawatan Gedung DPR Rp 500 M” atau “Ruang baru tersebut menelan anggaran 20 Milyar Rupiah” masih banyak lagi.  Ini membuktikan bahwa semua pihak telah terjebak pada harga. Harga adalah unsur materialistik, bagian paling rendah dalam komponen biaya. Ada perbedaan yang mendasar antara harga dan biaya. Harga hanya merepresentasikan nominal uang. Sedangkan biaya merepresentasikan nilai uang dari sisi kualitas, kuantitas, tempat, waktu dan harga itu sendiri. Ketika pembangunan telah terjebak pada harga maka yang didapatkan hanya output bukan outcame apalagi benefit. Maka benarlah dugaan selama ini bahwa pembangunan kita adalah hanya soal bagaimana mendapatkan anggaran bukan bagaimana membangun demi kesejahteraan yang selama ini digaungkan. Kinerja berbasiskan anggaran bukan anggaran berbasis kinerja. Berbeda bila basisnya adalah biaya. Unsur terpenting akan diatur oleh komponen kualitas bukan harga. Indikator dari pembangunan berbasis biaya adalah kejelasan tentang harga yang didapatkan berdasarkan ukuran kualitas, kuantitas, waktu dan lokasi. Sesuatu yang jelas akan mudah diukur. Sesuatu yang mudah diukur akan mudah dikendalikan. Sesuatu yang terkendali akan mudah dikelola. Bukankah kita menginginkan pembangunan yang terkendali bukan yang...

Read More

Paket Pengadaan dan Paket Pekerjaan

Dalam Peraturan Presiden 54 tahun 2010 (P54/2010) tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terdapat dua terminologi tentang paket. Paket pengadaan dan paket pekerjaan. Setidaknya ada 11 kalimat paket pengadaan dan 16 kalimat  paket pekerjaan dalam batang tubuh P54/2010. Meski ada satu kalimat paket usaha pada  pasal 24 ayat 2 yang merujuk pada paket pekerjaan dan ini perlu menjadi bahan perbaikan P54/2010 kedepan. Dominasi terminologi paket pengadaan dan paket pekerjaan menunjukkan peran penting terminologi ini dalam konteks P54/2010. Di lafal keseharian, ketika membahas pengadaan, kita sering menambah-nambah terminologi. Seperti paket lelang, paket penunjukan langsung, paket pengadaan langsung dan lainnya, yang ternyata tidak ada dalam P54/2010. Ini kemudian membuat buram pemahaman essensial tentang paket itu sendiri. Apakah isitilah paket pengadaan dan paket pekerjaan mempunyai arti yang berbeda? Ya! Ini ditunjukkan dengan jelas, salah satunya, dalam pasal 100 ayat 3 disebutkan bahwa, “nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil”. Tampak jelas bahwa ketentuan nominal 2,5 milyar, yang diperuntukkan bagi usaha kecil, mengikat pada paket pekerjaan. Jadi kalimat Pasal 24 ayat (2) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil adalah merujuk pada kompetensi teknis bukan pada nilai...

Read More

Sadar Hukum atau Taat Peraturan

    Dalam sebuah diskusi muncul pemikiran menarik berasal dari pertanyaan yang menarik pula. Awalnya hanya sekedar tentang mengapa dalam Perpres 54/2010 ketentuan tidak pernah terlibat KKN hanya pada Pejabat pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan pihak lain seperti Pokja, Pejabat Pengadaan maupun PPHP tidak dikenakan.     Perpres 54/2010, terlepas ini adalah buatan manusia yang pasti tidak akan pernah sempurna, namun dalam penyusunannya tentu telah melewati serangkaian perdebatan, adu pemikiran dari sekian banyak orang dan latar belakang pengalaman. Sehingga tidak dapat serta merta kemudian kita bersuudzon bahwa ini kealfaan.     Dalam kerangka memahami alur pikir penyusun peraturan, ada baiknya kita berusaha memasuki kerangka filosofisnya. Triger pertama yang digali adalah apa perbedaan dan persamaan mendasar antara PKK dan lainnya. Menelaah Pasal Pasal 12, 17 dan 18 persamaan paling mencolok dikaitkan dengan KKN adalah PPK, Pokja, Pejabat Pengadaan dan PPHP wajib memiliki integritas. Pasal 1 ayat 13 tentang Pakta Integritas secara tersirat menjelaskan definisi integritas yang dimaksud Perpres 54/2010 yaitu mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.     Kemudian Perbedaan mendasar dari para pihak tersebut adalah kewenangan penandatangan kontrak. Hanya PPK atau personil yang memiliki kewenangan PPK berhak menandatangani kontrak. Dari persamaan dan perbedaan ini kita sandingkan sebagai analisa. Mengapa hanya PPK yang dipersyaratkan tidak pernah terlibat KKN adalah karena PPK sebagai pihak yang menandatangani kontrak. Kontrak adalah perikatan yang mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak atau lebih. Sehingga boleh dikatakan dokumen kontrak...

Read More

Waspada Swakelola DAK Pendidikan

“Sekolah Kembali Kelola DAK Pendidikan”, headline yang cukup menarik. Besarnya alokasi dana pendidikan dalam anggaran belanja pembangunan membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI harus memutar otak menerapkan strategi yang efektif. Termasuk soal Dana Alokasi Khusus Pendidikan (DAK). Pada tahun anggaran 2009 dan 2010 DAK Pendidikan sempat dilaksanakan dengan metode swakelola. Namun apa lacur kalau kemudian kebijakan ini menuai banyak masalah dan menelan korban. Selain masalah keterlambatan turunnya anggaran, soal terlambatnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan. Disisi lain keterbatasan kemampuan SDM di sekolah yang memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggiring pelaksana swakelola ke ranah hukum. Tidak sedikit Kepala Sekolah yang terpaksa mendekam di hotel prodeo karena terperangkap penyalahgunaan dana DAK Pendidikan. Seperti diakui diberbagai media publikasi, banyaknya penyimpangan dana DAK Pendidikan 2009 dan 2010 adalah karena minimnya pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola, khususnya para Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab. Disisi lain ada juga yang menyebutkan bahwa ini terjadi karena kelemahan juklak dan juknis. Pertanyaannya sekarang pantaskah semua kesalahan ditanggung oleh pelaksana swakelola. Analogi sederhana! Apa jadinya kalau kita memberikan uang senilai 1 juta rupiah kepada anak umur 5 tahun? Ketika anak tersebut membeli sebungkus permen dengan harga 1 juta rupiah, siapa yang patut dipersalahkan? Jelas yang harus dipersalahkan orang tua yang memberi uang tanpa menghiraukan pemahaman si anak akan nilai uang. Sekarang setelah proses pelaksanaan DAK pendidikan tahun 2011 dikembalikan kepada proses pemilihan penyedia dan masih...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 313 other subscribers