Author: Samsul Ramli

PA/KPA Tidak Perlu Sertifikasi

Perdebatan panjang tentang sertifikasi pengadaan barang/jasa untuk PA/KPA yang melaksanakan langsung wewenang ke-PPK-an mengemuka, utamanya ditingkat daerah. Fenomena ini semakin santer dengan dimasukinya tahun 2012 dimana P54/2010 pasal 127 mengamanatkan PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012. Kelangkaan ahli pengadaan yang bersertifikat menimbulkan ekses terhadap kondisi ideal yang diharapkan dalam proses pengadaan barang/jasa. Waktu 2 tahun ternyata terlalu sempit buat beberapa daerah untuk menyiapkan personilnya agar memenuhi persyaratan sebagai PPK. Pasal 12 ayat 3 menyebutkan selain bersertifikat juga memiliki kemampuan manajerial yang ditandai dengan berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan, memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Syarat ideal inilah yang memicu perdebatan hangat. Masih rendahnya kesadaran hukum dan tingginya ketaatan terhadap peraturan (lihat artikel : Sadar Hukum atau Taat Peraturan) mulai memunculkan persyaratan alternatif dengan memanfaatkan celah aturan. Salah satunya adalah dengan menarik kewenangan ke-PPK-an ketingkat yang lebih atas yaitu PA/KPA. Penarikan kewenangan ini alasan utamanya adalah kondisi abnormal terkait kelangkaan ahli pengadaan yang memenuhi persyaratan. Sejauh langkah ini bersifat contigency plan tentu masih menjadi permakluman. Yang tidak diinginkan adalah kemudian tujuan dari pengambilan kebijakan ini menjadi generik tanpa ada batasan waktu serta tidak dilakukan upaya penanggulangan kondisi abnormal tadi. Tanda-tanda ini mulai terlihat dengan diangkatnya tema besar PA/KPA...

Read More

Usaha Kecil itu Bukan Hanya 2,5 Milyar

Konsep pembinaan usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa kerap didekati dengan sangat artifisial. Perwujudan kebijakan peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, dalam artikel ini disebut usaha kecil, hanya dilihat dari kebijakan pemaketan pekerjaan. Yaitu nilai paket pekerjaan sampai dengan 2,5 milyar dan memperbanyak paket pekerjaan untuk usaha kecil. Konstruksi pasal 100 Peraturan Presiden 54 tahun 2010 (P54/2010) terang sekali menjelaskan bahwa konsep peran usaha kecil adalah bagian dari supply chain management (SCM). Kata kunci peningkatan peran usaha kecil diatas adalah perluasan kesempatan. Perluasan kesempatan tidak bisa kita sempitkan artinya hanya dengan angka 2,5 milyar, karena ini justru mereduksi keberdayaan usaha kecil hanya pada nilai harga. Dampak buruknya keberdayaan usaha kecil tidak mengarah pada kualitas. Pola pembinaan yang terburuk adalah proteksi atau perlindungan. Membangun kemandirian usaha kecil adalah pola terbaik. Hal ini pulalah yang disadari oleh P54/2010 disisi pengadaan barang/jasa pemerintah. Yang tidak tersosialisasikan tentang perluasan kesempatan usaha selama ini adalah tentang kemitraan. Padahal tertuang pada pasal 100 ayat 5 dengan sangat tegas. Mengapa Usaha Kecil? Sebelum membahas tentang kemitraan penting melihat kondisi terkini perekonomian Indonesia saat ini. Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011, menurut data Badan Pusat Statistik berkisar 6,5%, angka ini tentu cukup menggembirakan. Namun ada baiknya melihat kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) persektor, untuk mengetahui kualitas pondasi pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Dilihat dari pergerakan pertumbuhan persektor, secara tidak sadar, basis persektor sedang bergerak dari sektor primer...

Read More

Silakan Saja PPK Tidak Bersertifikat

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa dimulai sejak identifikasi kebutuhan, akuisisi, kontrak dan disposal. Tidak berbeda dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan ruang lingkupnya sejak persiapan, pemilihan penyedia, kontrak dan serah terima/hand over. Meski sebenarnya posisi hand over tidak bisa disepadankan dengan disposal. Disposal tidak hanya soal serah terima tapi juga manajemen aset. Ini tentu harus menjadi perhatian bagi perbaikan regulasi kedepan. Dalam ruang lingkup diatas para pihak yang terlibat adalah end user/user, purchaser/engineer, supplier/contractor. Dalam konteks P54/2010 para pihak yang disebutkan mempunyai korelasi sebagai berikut; Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai user/end user. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja)/Pejabat Pengadaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagai entitas purchaser/engineer dan penyedia sebagai supplier/contractor. Triangle user, purchaser dan supplier inilah yang menentukan proses pengadaan sebenarnya. Sehingga adalah sangat naif kalau ada pihak yang menyebutkan proses pengadaan hanya soal bagaimana memilih penyedia saja. Pemahaman ini adalah pemahaman simplikasi tentang purchase, yaitu hanya soal pembelian saja. Kalau begini pemahamannya memang tidak perlulah sebuah sertifikasi atau kompetensi dasar. Karena siapapun yang tahu uang pasti tahu cara berdagang dan mencari untung. Proses pengadaan barang/jasa bukan hanya soal untung dan rugi, tapi berbicara tentang efisiensi dan efektifitas pencapaian manfaat. Apalagi pengadaan barang/jasa pemerintah menyangkut hajat hidup masyarakat, tentu tidak  sederhana. Sedikit saja kesalahan dalam proses pengadaan publik dampaknya akan dirasakan secara luas dalam waktu yang relatif lama. Posisi PPK menjadi sangat...

Read More

Perkuat ULP, Serahkan Pengadaan Pada Ahlinya

Kisruh pengadaan barang/jasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terus mengemuka dengan trend yang sama layaknya pelakon dunia entertainment. Mulai kasus renovasi gedung hingga pengadaan kalender. Siklus berulang tanpa perbaikan. Kasus lama tertutup kasus baru sehingga hanya menjadi tumpukan tanpa makna. Semua gugatan mengikuti pola yang sama. Begitu satu kasus muncul, semua ramai-ramai menghujat ‘harga’. Lihat saja headline “Wow! Biaya Perawatan Gedung DPR Rp 500 M” atau “Ruang baru tersebut menelan anggaran 20 Milyar Rupiah” masih banyak lagi.  Ini membuktikan bahwa semua pihak telah terjebak pada harga. Harga adalah unsur materialistik, bagian paling rendah dalam komponen biaya. Ada perbedaan yang mendasar antara harga dan biaya. Harga hanya merepresentasikan nominal uang. Sedangkan biaya merepresentasikan nilai uang dari sisi kualitas, kuantitas, tempat, waktu dan harga itu sendiri. Ketika pembangunan telah terjebak pada harga maka yang didapatkan hanya output bukan outcame apalagi benefit. Maka benarlah dugaan selama ini bahwa pembangunan kita adalah hanya soal bagaimana mendapatkan anggaran bukan bagaimana membangun demi kesejahteraan yang selama ini digaungkan. Kinerja berbasiskan anggaran bukan anggaran berbasis kinerja. Berbeda bila basisnya adalah biaya. Unsur terpenting akan diatur oleh komponen kualitas bukan harga. Indikator dari pembangunan berbasis biaya adalah kejelasan tentang harga yang didapatkan berdasarkan ukuran kualitas, kuantitas, waktu dan lokasi. Sesuatu yang jelas akan mudah diukur. Sesuatu yang mudah diukur akan mudah dikendalikan. Sesuatu yang terkendali akan mudah dikelola. Bukankah kita menginginkan pembangunan yang terkendali bukan yang...

Read More

Paket Pengadaan dan Paket Pekerjaan

Dalam Peraturan Presiden 54 tahun 2010 (P54/2010) tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terdapat dua terminologi tentang paket. Paket pengadaan dan paket pekerjaan. Setidaknya ada 11 kalimat paket pengadaan dan 16 kalimat  paket pekerjaan dalam batang tubuh P54/2010. Meski ada satu kalimat paket usaha pada  pasal 24 ayat 2 yang merujuk pada paket pekerjaan dan ini perlu menjadi bahan perbaikan P54/2010 kedepan. Dominasi terminologi paket pengadaan dan paket pekerjaan menunjukkan peran penting terminologi ini dalam konteks P54/2010. Di lafal keseharian, ketika membahas pengadaan, kita sering menambah-nambah terminologi. Seperti paket lelang, paket penunjukan langsung, paket pengadaan langsung dan lainnya, yang ternyata tidak ada dalam P54/2010. Ini kemudian membuat buram pemahaman essensial tentang paket itu sendiri. Apakah isitilah paket pengadaan dan paket pekerjaan mempunyai arti yang berbeda? Ya! Ini ditunjukkan dengan jelas, salah satunya, dalam pasal 100 ayat 3 disebutkan bahwa, “nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil”. Tampak jelas bahwa ketentuan nominal 2,5 milyar, yang diperuntukkan bagi usaha kecil, mengikat pada paket pekerjaan. Jadi kalimat Pasal 24 ayat (2) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil adalah merujuk pada kompetensi teknis bukan pada nilai...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 322 other subscribers